Xcloud.id

Topik: Subsisdi BBM

  • Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema baru penyaluran subsidi BBM menggunakan skema blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Dia menyebut validasi data penerima subsidi energi, termasuk subsidi BBM yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024), Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa skema baru penyaluran subsidi energi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang.

    Saat ini, terangnya, pemerintah masih memfinalisasi formulasi pemberian subsidi pada 2025.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran, dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai. 

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024).

  • Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mempersiapkan data bersama Badan Pusat Statistik/BPS terkait calon penerima subsidi BBM skema baru melalui BLT yang akan berlaku pada 2025. 

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bersama BPS, pihaknya membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya. 

    Bukan hanya dengan BPS, pemerintah juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

    “Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh datebase yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagaianya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

    Mengacu Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, tercantum pemerintah akan melakukan program subsidi energi yang lebih tepat sasaran. 

    Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai tahun depan atau 2025. 

    Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

    Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. 

    Besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

    Terdiri dari subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun. 

    Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun. 

    Lain kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. 

    Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. 

    “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

  • Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

    Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memastikan, data penyaluran subsidi BBM yang rencananya juga akan dialihkan sebagian menjadi bantuan langsung tunai atau BLT pada 2025 akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saat ini, BPS sedang kerja terutama untuk bikin data base tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Isa mengatakan, data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan data base penduduk dari berbagai sumber, bulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, hingga data base PLN dan Pertamina.

    Meski begitu, Isa menekankan, hingga saat ini data itu masih diolah oleh BPS, sehingga belum ada detail dari jumlah peneriman hingga kebutuhan anggaran yang disediakan dari perubahan skema subsidi tersebut.

    “Itu akan jadi dasar nanti BLT, subsidi langsung, dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan, ini mungkin ada penjelasannya lebih jelas di 2025,” ucap Isa.

    Sebagai informasi, Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan skema baru penyaluran subsidi energi ini akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 2025 mendatang.

    Bahlil menyebut, kajian metode pemberian subsidi pun sudah rampung.

    “Kalau ditanya tentang itu (subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    “2025, Insyaallah,” ungkap Bahlil saat ditanya kapan perkiraan ratas dan pengumumannya.

    (arj/haa)

  • Kementan Segera Ajukan Regulasi Penyederhanaan Pupuk Subsidi ke Prabowo

    Kementan Segera Ajukan Regulasi Penyederhanaan Pupuk Subsidi ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) akan segera mengajukan regulasi penyederhanaan pupuk subsidi ke Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan proses penyusunan regulasi terkait pupuk subsidi telah memasuki babak akhir dan bakal segera diajukan ke orang nomor satu di Indonesia.

    Adapun, regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian/lembaga, dan dipangkas menjadi satu pintu di Kementan.

    “Kita ringkas [regulasi pupuk subsidi] dan insya Allah segera kita ajukan kepada Bapak Presiden agar tahun depan kita sudah bisa merealisasikan secara bertahap,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

    Namun, dia menjelaskan Presiden Prabowo secara prinsip telah menyetujui penyederhanaan regulasi pupuk subsidi. Hal ini mengingat sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. 

    Sudaryono pun berharap dengan regulasi baru maka pendistribusian pupuk bersubsidi akan lebih mudah, sehingga produktivitas pertanian meningkat dan mendukung tercapainya swasembada pangan dalam waktu dekat.

    “Insya Allah, Bapak Presiden secara prinsip setuju, tinggal di lingkup kita secara teknis harus memastikan pupuk yang akan didistribusikan gampang dan membuat para petani senang,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, pemerintah berkomitmen untuk memangkas regulasi pupuk subsidi yang semula mencapai 145 peraturan dengan melibatkan 12 kementerian. Nantinya, penyaluran pupuk akan lebih sederhana, mulai dari Kementan, Pupuk Indonesia Holding Company (PHCI), Gapoktan/pengecer, kemudian ke petani.

    Sebelumnya, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkap bahwa selama ini program pupuk bersubsidi memang bermasalah di semua level, mulai dari pendataan, penyaluran, pengawasan, hingga verifikasi dan validasi.

    Namun sayangnya, ungkap Khudori, regulasi yang dibuat untuk mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk subsidi tak kunjung terealisasi.

    Dia menilai, pemerintah harus mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi, selayaknya mengakses subsidi BBM. Serta, dilakukan pembaruan data terkait penerima pupuk subsidi.

    “Upaya memangkas, mengevaluasi atau menyisir regulasi adalah langkah penting untuk, menentukan kembali sasaran pupuk bersubsidi,” ujar Khudori kepada Bisnis.

    Apalagi, lanjut dia, perbaikan regulasi pupuk bersubsidi akan membantu dalam pencapaian swasembada yang ditargetkan. “Tetapi pupuk bukan satu-satunya dan bukan segala-galanya,” ungkapnya.

  • Skema Baru Penyaluran BBM Subsidi Akan Diterapkan Awal 2025

    Skema Baru Penyaluran BBM Subsidi Akan Diterapkan Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan kajian terkait skema baru penyaluran subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Kajian ini dirancang untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak.

    “Kalau ditanya soal skema penyaluran subsidi BBM, metode subsidi sudah selesai. Insyaallah, keputusan akan diambil dalam waktu dekat melalui rapat terbatas (ratas), dan setelah itu akan kami umumkan. Yang jelas, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama,” kata Bahlil saat berbicara di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Bahlil menegaskan, implementasi dari skema baru ini direncanakan dimulai pada awal 2025. “Setelah ratas selesai, keputusan akan diumumkan, sehingga semuanya menjadi jelas. Insyaallah, pelaksanaannya dimulai pada tahun 2025,” tambahnya.

    Sebelumnya, pemerintah telah mempertimbangkan tiga opsi utama untuk skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    Adapun tiga opsi skema penyaluran BBM subsidi, yakni pertama, pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT) dengan tujuan menghapus subsidi BBM secara langsung. Pemerintah akan menggantinya dengan bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

    Kedua, yakni subsidi BBM untuk transportasi dan fasilitas umum, dengan subsidi BBM tetap diberikan dalam bentuk barang, tetapi hanya untuk sektor transportasi umum dan fasilitas publik lainnya. Langkah ini diambil untuk menahan laju inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan dalam bentuk BLT.

    Ketiga, kenaikan harga BBM subsidi, jadi salah satu alternatif terakhir adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah dan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM.

    Menurut Bahlil, langkah pemerintah dalam menyusun skema baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi, mengurangi beban anggaran negara, serta memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Kajian yang telah selesai ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat rapat terbatas sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

    Dengan kebijakan penyaluran baru ini, diharapkan subsidi energi, termasuk BBM, dapat dikelola dengan lebih efisien, mengurangi potensi penyimpangan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

  • Batasi saja BBM subsidi untuk kurangi kendaraan di Jakarta

    Batasi saja BBM subsidi untuk kurangi kendaraan di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan pemberlakuan aturan batas usia kendaraan kurang efektif apabila diterapkan di Jakarta.

    Dibandingkan dengan menerapkan aturan batas usia kendaraan, Djoko menyarankan pemerintah fokus menaikkan harga bahan bakar atau BBM apabila tujuannya ingin menurunkan atau mengurangi kendaraan di Jakarta.

    “Sebenarnya bukan batas usia kendaraannya itu. Ini kan dalam upaya mengatasi kemacetan di Jakarta,” kata Djoko saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatasi kendaraan bermotor yang jumlahnya dua kali jumlah penduduk dewasa di Jakarta.

    Sebab, lanjut Djoko, sebanyak 93 persen subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat kalangan mampu. Sementara hanya 3 persen angkutan umum dan 4 persen angkutan barang yang menggunakan BBM bersubsidi.

    Sebagai upaya memperketat pengguna BBM bersubsidi, belum lama ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa pemerintah akan menerapkan skema blending.

    Skema ini menawarkan solusi dengan metode pencampuran penyaluran subsidi energi, yakni subsidi BBM dan listrik. Skema blending tetap diberikan sebagian subsidi kepada komoditas atau BBM, sekaligus ada pemberian subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak.

    “Ojek masih UMKM kan? Biar UMKM-nya jelas, ojek itu ganti semuanya menjadi pelat kuning,” katanya.

    Belajar sama Asmat dan tidak usah ke luar negeri. “Asmat itu pelat kuning ojeknya. Satu-satu ojek Indonesia pelat kuning,” kata Djoko.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Ingin Mendata Ojek Pangkalan Agar Bisa ‘Minum’ Pertalite Cs

    Pemerintah Ingin Mendata Ojek Pangkalan Agar Bisa ‘Minum’ Pertalite Cs

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan ojek pangkalan (opang) tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Namun, pelaksanaannya memang tak semudah mengatur ojek online (ojol).

    Menurut Maman, saat ini pihaknya tengah mencari cara untuk mendata ojek pangkalan (opang) agar bisa disinkronkan dengan seluruh SPBU Pertamina (Persero).

    “Ini sekarang sedang kita siapkan carikan strateginya seperti apa,” ujar Maman dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (10/12).

    Maman sebelumnya menyebutkan ojek pangkalan akan masuk sebagai UMKM sama seperti ojol. Karenanya, ojol tetap bisa minum Pertalite cs.

    Kendati, skema untuk ojek pangkalan masih dalam pembahasan.

    “(Ojek pangkalan) itu nanti kita coba (bahas), ini kita masih (ojol). Kita akan amankan. Itu semua nanti akan kita bahas,” ujar Maman usai bertemu dengan Asosiasi Ojol di Kantornya, Jumat (6/12).

    Ia memastikan ojek online tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi. Hal ini berdasarkan hasil rapat terakhir dengan para menteri terkait. Artinya, kelompok ini tidak terkena penertiban pengguna BBM subsidi.

    “Saudara-saudara kita yang gerak di sektor UMKM adalah yang tak terkena dampak realokasi BBM subsidi. Sektor mikro itu tidak dikeluarkan dalam kategori yang tidak dapat BBM subsidi,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, ia meminta kepada pengemudi untuk tidak khawatir. Apalagi nanti sampai terganggu aktivitasnya karena isu pencabutan subsidi BBM untuk ojol yang salah.

    “Jangan sampai terganggu, nanti akan terganggu pula rantai pasok yang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha mikro,” tegas Maman pekan lalu.

    (ldy/sfr)

  • Video: Subsidi BBM Diubah Biar Tepat Sasaran, Ojol Dijamin Bisa Beli

    Video: Subsidi BBM Diubah Biar Tepat Sasaran, Ojol Dijamin Bisa Beli

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo tengah menggodok skema aturan baru terkait kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar lebih tepat sasaran, diantaranya menggunakan skema blending antara subsidi barang dan subsisi BLT.

    Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menilai positif upaya pembenahan skema subsidi energi mengingat selama ini penyaluran subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran. Dimana pengguna Pertalite mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

    Guna mengatasi persoalan terkait penyaluran subsidi BBM ini maka upaya pemerintah perubahan skema subsidi tepat dilakukan namun harus dilaksanakan secara bertahap. Hal ini terkait memastikan kesiapan penerimaan masyarakat hingga kesiapan data penerima BLT dari pengalihan subsidi BBM.

    Bambang memastikan bahwa ojek online masuk kategori UMKM sehingga dapat menerima subsidi BBM . Lalu bagaimana perubahan skema penyaluran subsidi BBM yang tepat? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya dalam Closing Bell, CNBCIndonesia (Selasa, 10/12/2024)

  • Pemerintah Bakal Bentuk UMKM Holding, Ini Tujuannya

    Pemerintah Bakal Bentuk UMKM Holding, Ini Tujuannya

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan akan membentuk UMKM Holding. Tujuannya untuk membangun konektivitas rantai pasok antara UMKM dengan industri besar.

    “Kami dalam rangka untuk membangun konektivitas antara UMKM dengan industri besar agar terbangun sebuah ekosistem, rantai pasok dan pemberdayaan peningkatan kualitas UMKM kita, kita lagi mau mengkonektifkan antara industri besar dengan UMKM. Salah satu program yang mau kita siapkan adalah UMKM Holding,” kata Maman kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Maman menyebut saat ini sedang dikaji sektor-sektor UMKM apa saja yang akan masuk UMKM Holding. Ia mencontohkan sektor industri otomotif yang sudah terbangun rantai supply dengan baik.

    “Industri otomotif itu luar biasa sudah bagus sekali antara industri besar dengan UMKM-nya terkonektivitas, terbangun rantai supply. Kita mau produksi mobil, supply joknya segala macam itu memberdayakan teman-teman perusahaan UMKM. Kita mau mereplikasi itu di sektor-sektor lainnya,” ucapnya.

    “Artinya kami dari Kementerian UMKM dalam rangka untuk menaikkan scale up, menaikkan skala produksi, menumbuhkan perkembangan UMKM, kita mau buat rantai pasok connectivity antara UMKM dengan industri besar, di mana salah satu programnya adalah industri holding,” tambahnya.

    Maman membocorkan nantinya di bawah UMKM Holding akan ada kurang lebih hingga 4.000 UMKM, dengan perencanaan hingga akses pembiayaan yang akan dibuat.

    “Nanti di bawah UMKM Holding itu ada kurang lebih 3.000-4.000 UMKM dengan konsep kita atur, bisnis frame-nya kita buat, perencanannya kita buat, akses pembiayaannya kita buat,” ucapnya.

    Sayangnya Maman belum bisa membeberkan kapan UMKM Holding akan meluncur, termasuk pihak-pihak yang terlibat. “Semua pihak yang memang mereka berkepentingan untuk ikut terlibat, kita libatkan. Semua pihak baik swasta maupun pemerintah,” pungkasnya.

    Tonton juga video: Bahlil Sebut Ojol Berpeluang Dapat Subsidi BBM: Masuk Kategori UMKM

    (aid/rrd)

  • Rencana Pembatasan Subsidi BBM, Pemerintah Diminta Hati-hati

    Rencana Pembatasan Subsidi BBM, Pemerintah Diminta Hati-hati

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi XII DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin. Karenanya, dia mengingatkan agar pemerintah agar berhati-hati terkait rencana pembatasan subsidi BBM.

    Menurutnya, kebijakan subsidi energi adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat kecil dan mendorong keadilan sosial. “Oleh karena rencana pembatasan subsidi BBM, pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Nevi

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengingatkan bahwa kebijakan pengalihan subsidi, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

    “Saya menemukan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

    Karenanya, Nevi menekankan pentingnya validasi data penerima subsidi sebagai langkah awal dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dia berharap pemerintah benar-benar memanfaatkan Basis Data Tunggal yang sedang dirancang untuk mengidentifikasi penerima manfaat dengan lebih akurat.

    Keberadaan data yang valid, menurutnya, tidak hanya akan meningkatkan efektivitas subsidi tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran. “Transparansi dalam proses ini akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Subsidi energi bukan sekadar angka dalam anggaran negara, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil,” tegas Nevi.

    Dia juga menyinggung pentingnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan kebijakan subsidi BBM, jika tidak disertai dengan komunikasi yang baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Saya juga berharap pemerintah mampu menjalankan kebijakan ini dengan bijaksana, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial,” tutup Nevi Zuairina. [hen/but]