Xcloud.id

Topik: Subsisdi BBM

  • Bidik B50 di 2026, Bahlil Jamin Negara Tak Lagi Impor Solar – Page 3

    Bidik B50 di 2026, Bahlil Jamin Negara Tak Lagi Impor Solar – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melaporkan usul skema baru penyaluran BBM Subsidi ke Presiden Prabowo Subianto. Sehingga penerapannya masih menunggu arahan dari RI 1.

    “Masih menunggu arahan Presiden. (Kementerian ESDM) sudah lapor (skema baru penyaluran BBM subsidi ke Prabowo,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, salah satu rencana penyaluran BBM subsidi nantinya akan menggunakan skema blending. Dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai (BLT).

    Bahlil menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin konversi daripada BBM subsidi tersebut salah sasaran. 

    Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggak BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik. 

    Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. “Nanti setelah diputuskan, kami umumkan,” imbuh Bahlil beberapa waktu lalu. 

    Namun, Bahlil memperkirakan, seluruh pelaku UMKM nantinya akan dikelompokkan sebagai konsumen yang berhak menenggak langsung BBM subsidi, bukan dalam bentuk BLT. Termasuk para pengemudi ojek online, atau ojol. 

    “Terkait dengan UMKM, semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” ungkapnya.

     

     

  • Kementerian ESDM: Skema Baru BBM Subsidi Tunggu Arahan Prabowo – Page 3

    Kementerian ESDM: Skema Baru BBM Subsidi Tunggu Arahan Prabowo – Page 3

    Sebelumnya, skema penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite bakal segera diubah dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mengalihkan komponen biaya subsidi ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

    Namun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan terkait pengalihan skema subsidi BBM. Tiko, sapaan akrabnya, masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM,” ujar Tiko saat dijumpai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).

    Skema Blending

    Adapun secara rencana, penyaluran BBM subsidi nantinya akan menggunakan skema blending. Dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke BLT.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, Badan Pusat Statistic (BPS) tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin pendistribusian ke depan salah sasaran.

    Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggak BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik.

    “Insya Allah bulan ini, semuanya (diumumkan). Tapi nanti kita laporkan dulu kepada bapak Presiden, apa arahan bapak Presiden, baru kami umumkan secara resmi,” ujar Bahlil di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024.

    Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. “Nanti setelah diputuskan, kami umumkan,” imbuh Menteri ESDM.

  • Konsumsi BBM Pertalite Pertamina Tahun 2024 Capai 29,7 Juta KL

    Konsumsi BBM Pertalite Pertamina Tahun 2024 Capai 29,7 Juta KL

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mencatat capaian konsumsu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi seperti Pertalite mencapai sebesar 29.700.081 Kilo Liter (KL) dari kuota yang ditetapkan tahun 2024 mencapai 31.604.602 KL.

    Sementara itu, untuk Jenis BBM Tertentu yakni Solar mencapai sebesar 16.648.912 KL dari kuota yang ditetapkan pada tahun 2024 mencapai 16.940.519 KL.

    Adapun di tahun ini, Pemerintah menetapkan kuota penyaluran BBM Pertalite mencapai 31,1 juta Kilo Liter. Sementara untuk Solar Subsidi mencapai 17,3 juta KL di tahun 2025 ini. Besaran kuota subsidi BBM pada tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024.

    Menanggapi itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan kesiapannya memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2025 sesuai kuota dan skema yang ditetapkan Pemerintah.

    “Besaran kuota sudah kami terima dan siap kami distribusikan untuk tahun 2025 dan kami terus melakukan upaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code sembari menunggu skema yang akan ditetapkan Pemerintah,” ujar Heppy, Jumat (3/1/2024)

    Sepanjang tahun 2024, transaksi Biosolar sudah 100% tercatat secara digital. Sementara untuk Pertalite 93,9% transaksi telah tercatat secara digital dimana 97,03% penyaluran ke kendaraan dan 2,97% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.

    “Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Heppy.

    (pgr/pgr)

  • Sri Mulyani Sebut Negara Sudah Kuncurkan Rp 456 T buat Subsidi Rakyat

    Sri Mulyani Sebut Negara Sudah Kuncurkan Rp 456 T buat Subsidi Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN hadir dalam berbagai bentuk di semua ruang dan segmen masyarakat. Pada 2024, APBN hadir dalam bentuk perlindungan sosial, subsidi, hingga kompensasi.

    Menurut Sri Mulyani, lewat berbagai manfaat tersebut pemerintah berkomitmen memastikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan menjaga perputaran roda ekonomi di tengah dinamika global.

    “Salah satu manfaat APBN di tahun 2024 hadir dalam bentuk perlindungan sosial, subsidi, dan kompensasi. Melalui manfaat ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan menjaga perputaran roda ekonomi di tengah dinamika global,” katanya di Instagram@smindrawati, Kamis (2/1/2025).

    Realisasi anggaran untuk sektor perlindungan sosial, subsidi, dan kompensasi sampai dengan 24 Desember 2024 mencapai Rp 456 triliun yang disalurkan melalui beberapa program. Berikut rinciannya:

    – Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga dengan realisasi Rp 28 triliun
    – Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk 119,7 juta peserta senilai Rp 1,3 triliun
    – Bantuan Sembako sejumlah Rp 44,3 triliun untuk 18,7 juta keluarga
    – Subsidi LPG 3 kg senilai Rp 80,9 triliun sebesar 7,5 juta metrik ton (MT) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan UMKM
    – Subsidi listrik senilai Rp 75,8 triliun sebanyak 68,5 terawatt hour untuk lebih dari 42 juta rumah
    – Subsidi BBM mencapai Rp 21,8 triliun sebanyak 16,6 juta KL
    – Bantuan modal untuk UMKM dalam bentuk subsidi bunga KUR sebesar Rp 44,4 triliun untuk 3,9 juta debitur
    – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,5 juta keluarga senilai Rp 9,1 triliun

    “APBN adalah wujud gotong royong kita untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera,” tutup bendahara negara tersebut.

    (ily/fdl)

  • PPN 12% Diterapkan untuk Barang Mewah, Daya Beli Masyarakat Dipastikan Aman

    PPN 12% Diterapkan untuk Barang Mewah, Daya Beli Masyarakat Dipastikan Aman

    Jakarta: Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari pakar pajak sekaligus mantan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi.
     
    Ken menyebut langkah ini mencerminkan keberpihakan Prabowo kepada rakyat karena tidak memberatkan masyarakat umum. Ia menegaskan, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN, di mana pajak dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, bukan kebutuhan pokok.
     
    “Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status,” ujar Ken kepada wartawan, Selasa 31 Desember 2024.
    Baca juga: Kado Awal Tahun dari Presiden Prabowo, PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
     
    Lebih lanjut, Ken menjelaskan bahwa kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat luas tetap bebas PPN, sebagaimana diatur dalam UU HPP dan PP 49 tahun 2022. Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah tidak akan mengganggu daya beli masyarakat secara keseluruhan.
     
    “Sesuai ketentuan tata cara perhitungan PPN adalah DPP dikalikan tarif PPN. Dari hitungan tulisan tangan saya, kenaikan PPN 1% maka kenaikan harga akibat adanya PPN hanya 0,9,” paparnya.
     
    Ken juga merujuk pada data APBN 2025 yang menunjukkan bahwa tarif 12 persen akan memberikan penerimaan PPN sebesar Rp 925 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 525 triliun dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi, sehingga tarif riil PPN yang dikenakan hanya sekitar 6 persen.
     
    “Artinya, secara riil tarif yang dikenakan PPN hanya sebesar 6%,” pungkasnya.
     
    Selain itu, Ken mengingatkan bahwa pemerintah masih menjalankan berbagai program pro rakyat yang turut menjaga daya beli, seperti subsidi BBM sebesar Rp 2.100 per liter. “Jadi, uang BBM yang dikembalikan kepada masyarakat ya jumlah BBM yang dikonsumsi dikalikan dengan Rp 2.100,” jelas Ken.
     
    Kebijakan lain yang mendukung daya beli masyarakat, menurut Ken, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membantu ibu rumah tangga memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka.
     
    “Daya beli rakyat, emak-emak juga terjaga karena konsumsi makan untuk anak-anaknya sudah dibayar oleh pemerintah,” tambahnya.
     
    Terakhir, ia menyoroti kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 10 juta per bulan sebagai langkah strategis untuk melindungi daya beli kelas menengah. “Dengan adanya kenaikan PTKP menjadi Rp 10 juta per bulan maka kelas menengah daya belinya juga terjaga,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Daya beli rakyat tetap terjaga

    Daya beli rakyat tetap terjaga

    Foto: Antara

    Pengamat apresiasi Prabowo tegaskan PPN 12% hanya untuk barang mewah: Daya beli rakyat tetap terjaga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 31 Desember 2024 – 22:41 WIB

    Elshinta.com – Pakar pajak sekaligus eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. 

    Ia menilai, kebijakan Prabowo tersebut menunjukkan bahwa Prabowo berpihak kepada rakyat atau pro rakyat dan telah sesuai dengan Undang-Undang PPN, di mana barang yang dikenakan pajak adalah yang tergolong mewah, bukan kebutuhan pokok.

    “Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status,” ujar Ken kepada wartawan, Selasa (31/12), seperti dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com.

    Selain itu, Ken melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah ini masih tetap menjaga daya beli masyarakat secara luas. Adapun semua kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat banyak di UU HPP dan PP 49 tahun 2022 tidak dikenakan PPN.

    “Sesuai ketentuan tata cara perhitungan PPN adalah DPP dikalikan tarif PPN. Dari hitungan tulisan tangan saya, kenaikan PPN 1% maka kenaikan harga akibat adanya PPN hanya 0,9,” jelasnya.

    Ken pun menjabarkan data dari APBN 2025, di mana dengan angka tarif 12 persen, PPN yang diharapkan diterima adalah sebesar Rp 925 triliun dan yang dikembalikan sebagai subsidi ke masyarakat sebesar Rp 525 triliun.

    “Artinya, secara riil tarif yang dikenakan PPN hanya sebesar 6%,” pungkasnya.

    Adapun ia mengingatkan bahwa pemerintah juga masih memiliki program pro rakyat yaitu subsidi BBM per liter sebesar Rp 2.100. “Jadi, uang BBM yang dikembalikan kepada masyarakat ya jumlah BBM yang dikonsumsi dikalikan dengan Rp 2.100,” ujar dia.

    Kebijakan pro rakyat lainnya yang menurut Ken mendukung daya beli masyarakat adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

    “Daya beli rakyat, emak-emak juga terjaga karena konsumsi makan untuk anak-anaknya sudah dibayar oleh pemerintah,” jelas dia.

    Ken melanjutkan, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 10 juta per bulan juga melindungi masyarakat kelas menengah.

    “Dengan adanya kenaikan PTKP menjadi Rp 10 juta per bulan maka kelas menengah daya belinya juga terjaga,” tukasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kaleidoskop 2024: Heboh Pembatasan Beli Pertalite hingga Subsidi BBM Diganti BLT

    Kaleidoskop 2024: Heboh Pembatasan Beli Pertalite hingga Subsidi BBM Diganti BLT

    Bisnis.com, JAKARTA – Wacana perubahan skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar menjadi pembahasan hangat sepanjang 2024. Hingga saat ini, pemerintah masih mencari formula ideal agar penyaluran BBM subsidi itu bisa tepat sasaran.

    Berdasarkan data pemerintah, alokasi dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Namun, 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu.

    Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk mengatur kembali tata kelola penyaluran subsidi BBM. Beberapa tahun terakhir, pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. 

    Melalui revisi beleid tersebut, pemerintah berencana membatasi kriteria pengguna kendaraan bermotor yang boleh membeli Pertalite dan Solar subsidi. Namun, belakangan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto mewacanakan untuk mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). 

    Berikut rangkuman Bisnis mengenai isu subsidi BBM yang disoroti sepanjang 2024:

    Revisi aturan yang masih mandek

    Untuk mengimplementasikan pembatasan penyaluran BBM subsidi, pemerintah saat itu akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    Revisi Perpres tersebut akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian pertalite dan solar. Rencananya, revisi Perpres itu akan mengatur jenis kendaraan yang layak menenggak BBM subsidi.

    Adapun, revisi Perpres tersebut mandek lantaran pembahasan yang alot. Sebagai gantinya, Kementerian ESDM pun menyebut payung hukum pembatasan penyaluran BBM subsidi kelak bisa saja berbentuk peraturan menteri (Permen).

    Namun, hingga kini Permen terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu tetap nihil.

    Pertalite dan Solar batal dibatasi 17 Agustus 2024

    Pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar pun akhirnya batal berlaku pada 17 Agustus 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada tanggal tersebut.

    Jajaran menteri kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengadakan rapat di kantor Airlangga untuk membahas pembatasan BBM subsidi pada 16 Juli 2024. Adapun, salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Menanggapi pertanyaan wartawan terkait rencana pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024 mendatang, Sakti menyampaikan bahwa pembatasan akan berlaku pada kendaraan tertentu, tetapi bukan pada HUT ke-79 Republik Indonesia.

    Sementara untuk subsidi kepada nelayan, Sakti menuturkan bahwa tidak ada perubahan subsidi yang diberikan. “Ada pembatasan [Pertalite] di kendaraan tertentu. Enggak [17 Agustus], 1 September lah,” ujarnya.

    Pembatasan BBM subsidi dijadwalkan ulang menjadi 1 Oktober 2024

    Menteri ESDM yang baru, yakni Bahlil Lahadalia sempat mengatakan, pembatasan penyaluran Pertalite dan Solar ditargetkan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

    Pada Agustus 2024, Bahlil mengatakan aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.

    “Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil.

    Dia pun sempat menekankan bahwa pembatasan penyaluran BBM subsidi adalah keniscayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang mampu.  

    “Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, janganlah kita ambil hak-hak saudara kita. Nah ini aturan lagi kita persiapkan, kemudian selain aturan, metodologi juga, dan harus ada test case,” ujarnya.

    Subsidi BBM diubah jadi BLT di tangan Prabowo

    Menjelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, isu pembatasan subsidi tetap hangat diperbincangkan. Sebelum dilantik, Prabowo berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya yakni bentuk bantuan langsung tunai alias BLT.

    Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    “Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

  • Ekonomi Indonesia Selama 2024 dan Dampaknya bagi Masyarakat pada 2025

    Ekonomi Indonesia Selama 2024 dan Dampaknya bagi Masyarakat pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan pada tahun ini tak hanya membawa dampak signifikan pada perekonomian nasional dan kondisi masyarakat saat ini, tetapi juga secara jangka panjang termasuk untuk 2025 mendatang.

    Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik  Achmad Nur Hidayat merangkum sejumlah sejumlah kebijakan ekonomi yang menjadi sorotan masyarakat, pelaku usaha, dan dunia internasional sepanjang tahun 2024 ini.

    Januari: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP)
    Pemerintah membuka 2024 dengan pengesahan UU HPP. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing investasi.

    “Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa pada 2025, dengan beban pajak yang lebih terstruktur tetapi tidak secara langsung meningkatkan daya beli,” ungkap Achmad, dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Februari: Pengetatan Subsidi BBM
    Pemerintah mulai mengusulkan perubahan mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi yang sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

    “Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tidak memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat,” ujar Achmad.

    Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
    Pada Maret, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Kontrak baru ini mencakup kewajiban membangun smelter dan peningkatan royalti yang harus dibayarkan kepada negara.

    “Perpanjangan kontrak ini dipandang strategis untuk menjaga stabilitas investasi asing di sektor pertambangan, meskipun mendapat kritik dari pihak-pihak yang menganggap pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal,” kata Achmad dalam pemaparan ekonomi Indonesia 2024.

    April: Kebijakan Ekspor Pasir Laut
    Pemerintah mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan devisa negara, tetapi juga memicu kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

    “Kebijakan ini mendapat sorotan luas dari kalangan pemerhati lingkungan dan masyarakat pesisir yang merasa kebijakan tersebut dapat merusak ekosistem laut,” tutur Achmad.

    Mei: Pajak Barang Mewah dan Tarif PPN
    Pemerintah meningkatkan tarif pajak barang mewah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara.

    Selain itu, isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai mencuat.

    “Dampak langsung dari kenaikan PPN di akhir 2024 akan dirasakan masyarakat kelas menengah di 2025, dengan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi yang semakin mahal,” jelas Achmad.

    Juni: Fokus pada Investasi
    Achmad menilai, Juni menjadi momentum penting dengan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan untuk menarik lebih banyak investasi asing.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

    Juli: Starlink dan Program Food Estate
    Starlink, perusahaan satelit milik Elon Musk, resmi berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 30 miliar. Investasi ini bertujuan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di wilayah terpencil Indonesia, sebuah langkah strategis dalam mendorong digitalisasi nasional.

    “Pada bulan yang sama, pemerintah meluncurkan program Food Estate di Papua dengan target membuka 2 juta hektare sawah dalam lima tahun. Program ini diproyeksikan mendukung swasembada pangan nasional,” paparnya.

    Agustus: Program Tapera
    Pemerintah mulai mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini mewajibkan kelas menengah menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk dana perumahan.

    Menurut Achmad, kebijakan ini akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat pada 2025, karena menjadi tambahan beban finansial di tengah tekanan ekonomi lainnya.

    September: Subsidi KRL dan Pengetatan BBM
    September menandai perubahan skema subsidi KRL yang berbasis nomor KTP. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

    Selain itu, pembatasan penyaluran Pertalite mulai diberlakukan, di mana pembelian BBM subsidi hanya diperbolehkan bagi pengguna tertentu yang terdaftar.

    Oktober: Mobil Maung dan Pailit Sritex
    Pada Oktober, pemerintah mulai menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas pejabat. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri.

    Namun, di sisi lain, kabar buruk datang dari sektor tekstil. Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar Indonesia, dinyatakan pailit, yang berpotensi menyebabkan PHK massal bagi ribuan pekerja.

    November: Penetapan Upah, PPN 12%, dan Makan Bergizi Gratis 
    Achmad menilai, November menjadi bulan penuh kebijakan penting. Pemerintah menetapkan sistem pengupahan baru yang berbasis kebutuhan hidup layak untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada buruh.

    Selain itu, isu ekonomi Indonesia pada 2024 yang paling menonjol, yakni penetapan tarif PPN yang dinaikkan menjadi 12%. Hal ini langsung memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah pada 2025 dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.

    Pemerintah juga meluncurkan program makan bersama gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dengan alokasi Rp 10.000 per anak, yang dampaknya lebih terasa di kalangan bawah dibanding kelas menengah.

    Desember: Anggaran 2025 dan Transisi Pemerintahan
    Pada Desember, anggaran 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun disahkan dengan defisit 2,53% dari PDB. Anggaran ini memprioritaskan belanja infrastruktur, pendidikan, dan transisi pemerintahan. Langkah ini menjadi penutup tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi.

    “Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tutup Achmad yang memaparkan ekonomi Indonesia selama 2024.

  • Awal 2025 Bakal Ada Kejutan dari Prabowo Soal Subsidi BBM

    Awal 2025 Bakal Ada Kejutan dari Prabowo Soal Subsidi BBM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumumkan skema baru pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun 2025.

    “(Skema subsidi BBM) sekarang sudah hampir selesai nanti kita umumkan 2025. Pasti tahun depan,” jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor BPH Migas, Jakarta, dikutip Selasa (31/12/2024).

    Adapun, dia mengatakan pemerintah sudah hampir rampung menyusun skema baru penyaluran subsidi BBM dalam. Dia menyebut, progresnya sudah mencapai 99%.

    Bahlil juga sempat menyebut, pemerintah akan menerapkan skema blending pada penyaluran subsidi BBM, yakni ada sebagian yang disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat, tapi ada juga yang tetap berhak mengisi BBM bersubsidi.

    “Salah satu yang berpotensi untuk formulasinya (skema blending) seperti itu. Tapi jangan dulu saya umumkan sekarang. Yang berhak mengumumkan itu tunggu keputusan dari Bapak Presiden,” imbuhnya.

    Sebagai acuan, pemerintah akan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penerima BLT. Bahlil mengatavkan, data tersebut akan kembali dilihat jika sudah rampung.

    “Datanya nanti data BPS. Sekarang BPS-nya lagi saya menunggu hari Senin. Kalau sudah selesai baru kita bicarakan,” tandasnya.

    Kriteria pengguna BBM

    Sebelumnya Bahlil menerangkan bahwa untuk kriteria yang masuk ke dalam penerima BBM subsidi di antaranya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun demikian, atas pemberian BBM subsidi itu, UMKM tidak akan menerima BLT dari pemerintah.

    Kemudian, Bahlil menegaskan, untuk kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi yakni kendaraan yang memakai pelat kuning yakni transportasi umum. Tapi memang, dia mengakui, masih ada dinamika terkait ojek online (ojol) karena berpelat hitam.

    Adapun untuk pelat kuning yang bisa isi BBM subsidi di antaranya adalah angkot dan transportasi umum. Ini sebagai upaya agar biaya transportasi tidak naik, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati layanan dengan harga terjangkau.

    (pgr/pgr)

  • Video: Kejutan dari Prabowo Hingga Saham Jeju Air ‘Kebakaran’

    Video: Kejutan dari Prabowo Hingga Saham Jeju Air ‘Kebakaran’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumumkan skema baru pemberian subsidi bbm pada awal tahun 2025.

    Sementara Itu, saham maskapai penerbangan Korea Selatan Jeju Air anjlok ke level terendah. Kondisi ini buntut dari kecelakaan pesawat boeing 737-800 Jeju Air dan menewaskan korban 179 orang.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (30/12/2024).