Xcloud.id

Topik: Subsidi listrik

  • Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu

    Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu

    loading…

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Foto: Istimewa)

    JOMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025).

    Awalnya, Bahlil bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng.

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dia menekankan bahwa dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Menteri Bahlil kemudian bicara soal perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, ia memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Mendengar tingginya angka gas LPG 3 kilogram di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, ia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, Bahlil mengungkap sebesar 15 persen atau Rp420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak.

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

    (skr)

  • Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Page 3

    Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komitmen untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Hal tersebut diungkapkan Bahlil ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Jumat (14/3/2025).

    Sebelumnya, Bahlil bercerita bahwa banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Ia menganggap butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Tak lupa Bahlil meminta dukungan kepada para santri dan kiai yang ada di Tebuireng.

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Menurut Bahlil, pemerintah kinii sedang berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG subsidi ukuran 3 kg juga sedang diupayakan dengan maksimal oleh Menteri Bahlil. Biarpun banyak tantangan, namun ia tetap akan melanjutkan upaya tersebut.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Hati Bahlil pun terenyuh mendengar tingginya angka gas LPG 3 kg di masyarakat sehingga ia ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, beberapa pihak menurutnya tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil juga menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Ia mengungkap bahwa sebesar 15% dari total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun atau sekitar Rp420 triliun, di antaranya dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak.

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

  • Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Halaman all

    Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025). 

    Awalnya, Bahlil bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng. 

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Ia menekankan bahwa dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Menteri Bahlil kemudian bicara soal perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, ia memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Mendengar tingginya angka gas LPG 3 kilogram di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, ia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, Bahlil mengungkap sebesar 15 persen atau Rp420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik. 

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak. 

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

  • Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil: Hak untuk Rakyat Tak Mampu

    Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil: Hak untuk Rakyat Tak Mampu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dia bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng.

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dia menekankan bahwa dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Bahlil kemudian bicara soal perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, dia memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Mendengar tingginya angka gas LPG 3 kilogram di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, dia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, Bahlil mengungkap sebesar 15 persen atau Rp420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak.

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

    (rah/rah)

  • Menolak Lupa, Hari Ini Genap 5 Tahun Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia

    Menolak Lupa, Hari Ini Genap 5 Tahun Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Indonesia memeringati lima tahun sejak kasus pertama  virus Covid-19 terdeteksi di Tanah Air, yaitu tepatnya pada 2 Maret 2025. 

    Kejadian tersebut menjadi titik balik yang mengubah banyak aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari sektor kesehatan, sosial, hingga ekonomi.

    Pada 2 Maret 2020, Indonesia mengonfirmasi dua kasus pertama Covid-19, yakni dua warga negara Indonesia yang terpapar virus SARS-CoV-2 setelah kontak dengan warga negara Jepang. Kasus pertama ini menandai awal dari perjalanan panjang pandemi di Indonesia.

    Setelah penemuan dua kasus pertama, kasus Covid-19 mulai meningkat pesat. Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan berbagai langkah pembatasan sosial, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, termasuk Jakarta, yang menjadi pusat penyebaran awal. 

    Pada akhir Juni 2020, jumlah kasus secara keseluruhan terdapat 56.385 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Kala itu, kasus sembuh secara total mencapai 24.806 kasus dan untuk kasus meninggal dunia mencapai 2.876 orang serta secara total terdapat 803.898 spesimen terkait virus corona yang sudah diuji di Indonesia.

    Pada Juli 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus terbesar yang disebut dengan Gelombang Kedua yang berhubungan erat dengan varian Delta yang lebih menular.

    Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melaporkan, 37.284 terkonfirmasi positif Covid-19 pada Sabtu (31/7/2021). Dengan demikian, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terhitung sejak Maret 2020 menjadi 3.409.658 orang.

    Pasien sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19 mencapai 2.770.092 orang. Sementara, kasus kematian di Tanah Air jumlahnya menjadi 94.119 orang.

    Pada periode ini, kapasitas rumah sakit penuh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat untuk membatasi mobilitas warga. Program vaksinasi nasional juga dimulai pada Januari 2021, meskipun distribusi vaksin masih terhambat pada tahap awal. 

    Pandemi Covid telah menyebabkan lonjakan angka kematian dan peningkatan jumlah kasus sakit. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia pada 2022, setelah program vaksinasi berjalan dengan lebih lancar, angka kasus Covid-19 mulai menurun. Kasus terkonfirmasi mencapai 5,5 juta, dengan tingkat kematian tercatat sekitar 150.000.

    Lalu, pada 202 Pandemi Covid-19 makin terkendali berkat vaksinasi yang masif dan protokol kesehatan yang diperketat. Jumlah kasus menurun, tetapi angka kematian total mencatatkan lebih dari 160.000 orang. 

    Sejak 2019, angka kematian akibat Covid-19 terus mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah kasus konfirmasi Covid-19.Virus tersebut memberikan dampak yang signifikan di berbagai aspek terutama kesehatan, hingga menyebabkan kematian. Kasus konfirmasi positif hingga kematian yang disebabkan paparan Covid-19 cukup tinggi baik di dunia dan Indonesia.

    erdasarkan hasil data Satgas Covid-19 Kementerian Kesehatan hingga 2022 menunjukkan jumlah kematian akibat Covid-19 dari tahun 2019 hingga 2022, yaitu 155.000 kematian atau sebesar 2,6% dari kasus konfirmasi. 

    Memasuki 2024, Indonesia memasuki fase pemulihan, dengan angka kasus yang sangat rendah. Namun, Covid-19 tetap menjadi ancaman dengan beberapa lonjakan kasus sporadis. Meski begitu, tingkat kesembuhan Covid-19 di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 95%, berkat pengobatan yang lebih efektif, serta vaksinasi yang makin luas.

    Perbesar

    Dampak Ekonomi

    Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Banyak sektor ekonomi, terutama pariwisata, transportasi, dan UMKM, mengalami penurunan signifikan.

    Misalnya, pada 2020, Indonesia mencatatkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -2,07%, yang merupakan resesi pertama dalam dua dekade terakhir 

    Meskipun sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada 2020, tetapi perekonomian nasional terus menunjukan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat.  

    Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh makin kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, yakni mencapai 3,70% pada 2021.

    Tahun 2022, secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesiajuga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi. Adapun, pada 2023 perekonomian Indonesia juga masih berada di level 5% yaitu 5,05%.

    Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi listrik, dan dukungan untuk UMKM. Selain itu, program vaksinasi yang massif juga mempercepat pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi 

    Saat ini, setelah lima tahun berlalu, Indonesia telah melalui banyak tantangan dan mengalami proses pemulihan. Namun, Covid-19 masih tetap menjadi ancaman yang memerlukan kewaspadaan. Pandemi ini mengajarkan pentingnya ketahanan sistem kesehatan, pentingnya solidaritas sosial, serta perlunya transformasi digital dalam menghadapi krisis.

    Baiknya, peringatan lima tahun ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi global yang mungkin akan datang di masa depan.

  • Indonesia Diramal Kembali Deflasi pada Februari 2025

    Indonesia Diramal Kembali Deflasi pada Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan Indeks Harga Konsumen/IHK mengalami deflasi secara bulanan pada Februari 2025, usai pada bulan sebelumnya terjadi deflasi sebesar 0,76% month to month/MtM.

    Kepala Ekonom PT Bank Pertama Tbk. (BNLI) atau Permata Bank Josua Pardede meramalkan  deflasi akan kembali terjadi dengan angka 0,08% akibat penurunan harga pangan karena pasokan yang meningkat. 

    “Oleh karena itu, kami mengantisipasi deflasi bulanan yang signifikan pada kelompok harga bergejolak,” ujarnya, Minggu (2/3/2025). 

    Sementara itu, inflasi Harga yang Diatur Pemerintah atau Administered Price diproyeksikan akan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,23% MtM.

    Namun demikian, Inflasi Inti atau Core Inflation pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga emas global dan depresiasi rupiah.

    Secara kumulatif atau year to date (YtD), Josua memperkirakan bahwa IHK deflasi sekitar 0,84%, lebih dalam dari Januari 2025. 

    Seiring dengan deflasi yang kembali terjadi, Josua melihat laju inflasi Februari 2025 secara tahunan atau year on year (YoY) akan menurun atau lebih lambat menjadi 0,31% YoY dari Januari yang deflasi 0,76%—yang menandai level terendah sejak Januari 2020. 

    ⁠Sementara itu, laju Inflasi Inti tahunan diperkirakan akan tetap kuat, naik dari 2,36% YoY menjadi 2,46% pada Februari 2025, terutama didorong oleh kenaikan harga emas. Di luar harga emas, inflasi inti terlihat lemah, mengindikasikan kondisi permintaan yang relatif stabil.

    Secara umum, Josua meyakini meski terjadi deflasi bulanan dan inflasi yang melambat, realisasi IHK pada akhir tahun akan tetap berada di kisaran 2% karena subsidi listrik dari pemerintah hanya diberikan pada dua bulan pertama 2025. 

    “Kami masih memperkirakan inflasi IHK akan berada di kisaran 2% pada akhir tahun 2025, karena dampak dari diskon tarif listrik diantisipasi akan menghilang pada Maret 2025,” lanjutnya.

    Sebelumnya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan IHK Januari 2025 yang tetap mencatatkan inflasi YoY akibat kelompok kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi 3,69% YoY dan memberikan andil sebesar 1,07%.  

    Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar adalah minyak goreng dan sigaret kretek mesin (SKM) yang masing-masing sebesar 0,14% dan 0,12% terhadap inflasi secara umum. 

    Rendahnya tingkat inflasi Januari 2025 ini bukan tanpa sebab, Amalia menjelaskan kondisi inflasi tertekan akibat deflasi hingga 9,16% YoY pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Pada Januari 2025.  

    Utamanya, akibat diskon tarif listrik yang ditetapkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kompensasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan perkembangan Indeks Harga Konsumsi (IHK) Februari 2025 pada Senin, (3/3/2025) pukul 11.00 WIB. 

  • Prabowo Lanjutkan Gas Murah, Ini Harganya & Rincian 7 Industri yang Dapat

    Prabowo Lanjutkan Gas Murah, Ini Harganya & Rincian 7 Industri yang Dapat

    Jakarta –

    Pemerintah kembali melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini menetapkan skema baru bagi tujuh sektor industri penerima gas murah.

    Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Total konsumen gas murah itu adalah 253 perusahaan.

    Kebijakan HGBT ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Bahlil menjelaskan ada dua skema yang menentukan besaran HGBT. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit), dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” terang Bahlil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Sabtu (1/3/2025).

    Menurut Bahlil, penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Pada sektor kelistrikan, Bahlil menerangkan kebijakan HGBT bertujuan untuk memastikan pasokan energi dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan begitu, tarif listrik bisa tetap stabil bagi masyarakat dan beban subsidi energi bisa berkurang.

    Implementasi kebijakan HGBT membantu mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik yang ditanggung Pemerintah. Dari 2020 hingga 2024, penghematan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai triliunan rupiah, dengan puncaknya pada 2022 sebesar Rp 16,06 triliun.

    Tekan Subsidi

    Selain itu, subsidi listrik juga berhasil ditekan, dengan penghematan terbesar sebesar Rp 4,10 triliun di tahun yang sama. Kompensasi listrik juga mengalami penurunan signifikan, mencapai penghematan tertinggi Rp13,09 triliun.

    Secara keseluruhan, kebijakan ini tidak hanya meringankan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya operasional PLN. Bahkan, di PT PLN Batam, dampak penghematan HGBT pada 2023 tercatat mencapai Rp 844,95 miliar.

    Manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp 247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp 23,30 triliun. Investasi juga tumbuh pesat mencapai Rp 91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Kebijakan ini juga turut membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp 4,94 triliun. Melalui kebijakan ini, Bahlil berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Bahlil.

    (hns/hns)

  • Dikritik Luhut soal Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran, Mensos Benahi Data Penerima

    Dikritik Luhut soal Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran, Mensos Benahi Data Penerima

    GELORA.CO – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsar Pandjaitan yang mengatakan dari Rp500 triliun anggaran bantuan sosial (bansos), hanya setengahnya yang sampai ke masyarakat.

    Gus Ipul mengaku belum mengetahui pasti maksud dari Luhut. Namun dia mengatakan bakal evaluasi data penerima bansos.

    “Tentu itu kita jadikan bahan evaluasi ya. Kita belum tahu yang dimaksud secara pasti dari pernyataan Pak Luhut itu. Belum tahu persis, tapi kira-kira itu adanya ketidaktepatan sasaran itu menjadi pekerjaan rumah kita berjamah,” ujar Gus Ipul kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk memperbaiki data penerima dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini data tersebut kata dia dipastikan sudah sesuai.

    “Maka sejak awal Presiden memberikan arahan, kita diminta untuk memperbaiki data itu. Tiga bulan terakhir ini di bawah koordinasi BPS, kita semua sudah memperbaiki data itu,” kata dia.

    “Sekarang sudah final, sudah ada inpres nya, dan tentu langkah berikutnya kita akan melakukan uji-petik. Di lapangan kita akan kerjasama dengan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memastikan bahwa data kita ini sesuai di lapangan. Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi,” sambungnya.

    Untuk memastikan keakuratan data penerima Bansos, Gua Ipul menyampaikan setiap tiga bulan BPS melakukan verifikasi bersama Kementerian Sosial.

    “Setiap tiga bulan BPS atas masukan-masukan dari berbagai pihak itu akan melakukan verifikasi dan validasi bersama kementerian sosial. Jadi setiap tiga bulan, setiap tiga bulan akan kita lakukan seperti itu. Pemutahiran seperti itu sehingga nanti tentu bisa jadi pada triulan pertama orang dapat, triulan kedua bisa jadi gk dapat Karena adanya pemutahhiran tersebut,” tuturnya.

    Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Luhut merupakan data penerima bansos pada masa kepemimpinan sebelumnya. Dia kembali menegaskan akan terus mengevaluasi data-data tersebut.

    “Dan tentu Pak Luhut berdasarkan fakta-fakta sebelumnya ya, tentu ada historinya itu kita akan nanti sampaikan pada Pak Luhut. Tapi kita mungkin memerlukan informasi lebih lanjut. Dan kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran Bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sampaikan,” tegas dia.

    Diketahui, Bansos yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan unggahan akun Instagram pribadinya, dia mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip dari akun pribadi Instagramnya, Senin (10/2/2025).

    Ia juga mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi Bansos. Caranya, yakni dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.

    Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat dan Badan Pusat Statistik untuk finalisasi integrasi data.

    “Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya-bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG-agar kualitas data semakin baik,” tulisnya.

    Luhut mengatakan semua ini adalah bagian dari GovTech. Sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus nanti.

    “Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.

  • Dana Rp500 Triliun, yang Tepat Sasaran Hanya Separuh

    Dana Rp500 Triliun, yang Tepat Sasaran Hanya Separuh

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan membongkar bobroknya penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Sebab, dari total Rp500 triliun dana yang dikucurkan, tak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.

    Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.

    DTSEN Jadi Solusi?

    Dalam upaya pembenahan ini, pemerintah pun disebut tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

    “Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

    Selain integrasi data, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

    Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.

    “Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan.

    Efisiensi Anggaran

    Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal.

    Sehingga, setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

    Dengan langkah-langkah konkret ini, Luhut Binsar Pandjaitan pun optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    “Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mendapatkan Subsidi Energi dari Pemerintah, Ini Cara dan Syaratnya

    Cara Mendapatkan Subsidi Energi dari Pemerintah, Ini Cara dan Syaratnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Subsidi energi dari pemerintah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas elpiji 3 kg.

    Program subsidi ini menyasar kelompok tertentu, seperti rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil, agar mereka dapat menikmati harga energi yang lebih terjangkau. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkannya.

    Ada sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar bisa mengakses subsidi ini. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut cara mendapatkan subsidi energi dari pemerintah serta persyaratannya.

    Subsidi Energi

    Subsidi Listrik

    Subsidi listrik ditujukan bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan kriteria sebagai berikut:

    Rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA.Usaha kecil dan kelompok rentan lainnya.

    Untuk memastikan Anda termasuk dalam penerima subsidi, pastikan data Anda terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Jika belum terdaftar, Anda dapat menghubungi perangkat desa atau kelurahan setempat untuk proses pendaftaran.

    Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

    Subsidi BBM diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk memastikan harga bahan bakar tetap terjangkau. BBM bersubsidi yang saat ini tersedia meliputi Pertalite dan Solar.

    Syarat Penerima Subsidi BBMKendaraan roda dua dan roda empat untuk keperluan pribadi atau usaha kecil.Kendaraan angkutan umum dan transportasi publik.Nelayan kecil dan petani dengan surat rekomendasi dari dinas terkait.Cara Mendapatkan Subsidi BBMMendaftar melalui MyPertamina: Pengguna kendaraan roda empat wajib mendaftar melalui aplikasi MyPertamina atau situs subsiditepat.mypertamina.id. Pendaftaran memerlukan KTP, STNK kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya.Beli di SPBU resmi: Setelah terdaftar, Anda bisa membeli Pertalite atau Solar bersubsidi di SPBU resmi dengan metode pembayaran yang telah ditentukan.Pastikan sesuai kuota yang ditentukan: Pemerintah membatasi jumlah pembelian BBM bersubsidi sesuai jenis kendaraan dan keperluan usaha.Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

    Subsidi gas elpiji 3 kg diberikan oleh pemerintah untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil.

    Syarat Penerima Subsidi Gas Elpiji 3 KgRumah tangga miskin dan rentan yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).Usaha mikro dengan surat keterangan usaha (SKU) dari kelurahan atau dinas terkait.Nelayan kecil dengan perahu berkapasitas di bawah 5 gross ton (GT).

    Petani kecil dengan lahan maksimal 2 hektare.

    Cara Mendapatkan Subsidi Gas Elpiji 3 KgPastikan terdaftar di DTKS: Jika belum terdaftar, ajukan pendaftaran melalui kelurahan atau dinas sosial setempat.Gunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK): Mulai 2024, pemerintah menerapkan sistem pencatatan dengan KTP dan KK saat membeli gas elpiji 3 kg di agen resmi atau pangkalan.Beli di pangkalan resmi: Pastikan membeli dari pangkalan resmi Pertamina untuk mendapatkan harga subsidi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.Gunakan gas elpiji sesuai peruntukannya: Subsidi ini hanya untuk kelompok masyarakat yang memenuhi syarat, dan penggunaannya akan terus diawasi oleh pemerintah.Subsidi Motor Listrik

    Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik dengan syarat:

    Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP sah.Setiap KTP berhak mendapatkan satu unit motor listrik dengan subsidi.Tidak sedang menerima subsidi kendaraan lain dari pemerintah.

    Informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan pendaftaran dapat diperoleh melalui dealer resmi motor listrik atau situs terkait.

    Cara Umum Mendapatkan Subsidi Energi dari PemerintahMemastikan kelayakan: Pastikan Anda memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap program subsidi energi.Pendaftaran: Ikuti prosedur pendaftaran yang ditetapkan, baik melalui online maupun offline, sesuai dengan petunjuk dari instansi terkait.Pemantauan: Setelah mendaftar, pantau informasi terkait penyaluran subsidi melalui situs resmi pemerintah atau instansi terkait untuk memastikan Anda menerima bantuan yang diberikan.

    Sebagai informasi tambahan, selalu pastikan untuk mendapatkan informasi mengenai subsidi energi maupun non energi dari sumber resmi pemerintah dan berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan program subsidi.