Xcloud.id

Topik: SPT

  • Kemacetan Jakarta menurun

    Kemacetan Jakarta menurun

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut berdasarkan survei dari Tomtom, indeks tingkat kemacetan di Jakarta semakin menurun.

    Berdasarkan survei tersebut, Jakarta mengalami penurunan peringkat dari yang sebelumnya sebagai kota dengan peringkat nomor satu termacet se-Indonesia pada 2023 menjadi menjadi peringkat lima saat ini.

    “Sekarang nomor satu Bandung, nomor dua Medan, nomor tiga Palembang, nomor empat Surabaya, lima Jakarta,” ujar Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono mengatakan, penurunan angka kemacetan tersebut dikarenakan peningkatan fasilitas transportasi publik. Salah satunya dengan kehadiran Transjabodetabek.

    Arsip foto – Sejumlah pengendara sepeda motor terjebak kemacetan di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (14/10/2024). ANTARA FOTO/Fauzan/Spt/aa.

    Pramono menjelaskan, ke depannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terkait penambahan rute-rute baru Transjabodetabek, terutama rute yang padat atau memiliki banyak peminat.

    “Memang semua ini kita simulasi sebelumnya, kita hitung kepadatan yang ada. Yang paling penting adalah konektivitas ini harapannya bisa membantu masyarakat darimana pun ke Jakarta. Mereka bisa menggunakan transportasi publik,” kata Pramomo.

    Selain itu, Pramono juga mengklaim kebersihan, kerapian dan kenyamanan transportasi umum di Jakarta kini juga sudah cukup baik.

    Arsip foto – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melambaikan tangan kepada wartawan saat menumpang bus Transjakarta di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/Spt. (ANTARA FOTO/FAH)

    Bahkan, kata Pramono, dibandingkan dengan negara-negara manapun, sebenarnya Jakarta sudah tidak kalah dibandingkan negara-negara lainnya.

    “Hanya persoalannya, memang konektivitasnya belum secara menyeluruh,” kata Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta akan terus mengusahakan untuk meningkatkan fasilitas transportasi umum di Jakarta agar semakin banyak masyarakat yang menggunakannya.

    Pramono bahkan menargetkan di akhir tahun ini, jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta mencapai 31 persen.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.221 per dolar AS

    Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.221 per dolar AS

    Petugas perbankan menunjukan uang pecahan Rupiah dan dolar AS. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/aa.

    Rupiah pada Rabu pagi melemah jadi Rp16.221 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 09:22 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu pagi di Jakarta melemah sebesar 21 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.221 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.200 per dolar AS

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat seiring kekhawatiran terhadap RUU pajak AS yang baru

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran terhadap RUU pajak AS yang baru

    Ilustrasi – Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/am.

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran terhadap RUU pajak AS yang baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) menguat seiring kekhawatiran investor terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak Amerika Serikat (AS) yang baru.

    “Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS, dimana indeks dolar melemah ke level terendah sejak Februari 2022 oleh kekhawatiran RUU pajak Trump yang berpotensi membawa defisit 3.3 triliun dolar AS,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Mengutip Xinhua, Senat AS telah meloloskan RUU pemotongan pajak besar Presiden AS Donald Trump yang menandai langkah prosedural utama menuju pengesahan aturan tersebut sebelum reses pada 4 Juli mendatang. RUU itu yang setebal 940 halaman dengan judul “One Big Beautiful Bill Act”, disetujui dalam pemungutan suara dengan skor 51-49.

    Aturan baru ini untuk memperpanjang pemotongan pajak 2017, memotong pajak lainnya, serta meningkatkan pengeluaran militer dan keamanan perbatasan, sekaligus mengimbangi kerugian pendapatan melalui pemotongan besar-besaran pada Medicaid, kupon makanan, energi terbarukan, hingga program kesejahteraan sosial lainnya.

    Setelah pemungutan suara, para senator kemungkinan akan menghadapi debat dan proses amandemen yang panjang di hari-hari mendatang. Setelah RUU tersebut lolos di Senat, maka RUU tersebut akan kembali ke DPR AS untuk pemungutan suara terakhir sebelum menuju Gedung Putih.

    “Pajak korporasi yang lebih rendah menurunkan penerimaan negara. RUU ini dianggap investor menguntungkan rekan-rekan pendukung dia,” ujar Lukman.

    Selain itu, persoalan penundaan kesepakatan tarif yang akan berakhir pada 9 Juli semakin menekan dolar AS.

    “Tarif apabila tidak ditunda akan lebih membuat dolar anjlok, tidak ada informasi untuk itu. Selama penundaan 90 hari, AS hanya berhasil mencapai kesepakatan dengan Inggris, itu pun dianggap merugikan Inggris, belum ada satu negara pun yang mendekati kesepakatan karena permintaan AS yang cenderung tidak rasional,” ungkap dia.

    Berdasarkan faktor faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp16.100-Rp16.200 per dolar AS. Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta menguat sebesar 56 poin atau 0,34 persen menjadi Rp16.182 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.238 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Pagi ini, Jakarta kembali jadi kota paling berpolusi pertama di dunia

    Pagi ini, Jakarta kembali jadi kota paling berpolusi pertama di dunia

    Petugas mengecek analisis CO dan CH4 pada Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SKPU) di kawasan Metland, Jakarta, Selasa (25/3/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Pagi ini, Jakarta kembali jadi kota paling berpolusi pertama di dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 09:09 WIB

    Elshinta.com – DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota besar paling berpolusi di dunia pada Sabtu pagi.

    Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.45 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 196 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 119,5 mikrogram per meter kubik.

    Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif yakni dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

    Sedangkan kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

    Kategori baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

    Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

    Kota dengan kualitas udara terburuk urutan kedua yaitu Kinshasa, Kongo-Kinshasa di angka 171, urutan ketiga Lahore, Pakistan di angka 159, urutan keempat Kota Medan, Indonesia di angka 144, urutan kelima Kota Batam, Indonesia di angka 141.

    Terkait kondisi udara tersebut, masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan meniru kota-kota besar dunia seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara.

    “Belajar dari kota lain, Bangkok memiliki 1.000 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), Paris memiliki 400 SPKU. Jakarta saat ini memiliki 111 SPKU dari sebelumnya hanya 5 unit. Ke depan kita akan menambah jumlahnya agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (18/3).

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Potensi Pajak dari Pedagang Online di E-Commerce sekitar Rp5,6 Triliun

    Pengamat: Potensi Pajak dari Pedagang Online di E-Commerce sekitar Rp5,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak mengestimasikan adanya potensi tambahan penerimaan senilai Rp5,6 triliun dari penunjukan marketplace atau toko online untuk memungut pajak penghasilan dari pedagang yang berjualan di tokonya.

    Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengungkapkan meski belum diketahui secara pasti terkait tarif yang akan dikenakan bagi para pedagang, hanya disebutkan dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dirinya mengusulkan paling tidak tarif di rentang 0,5% hingga 2% saja. 

    Menurut perhitungannya, dengan nilai transaksi perdagangan melalui Shopee dan Tokopedia 2024 sekitar Rp563 triliun dan jika tarifnya 1% saja, maka potensi penerimaan pajaknya sekitar Rp5,6 triliun.

    “Dengan demikian, pengenaan PPh khusus untuk e-commerce melalui marketplace akan efektif menambah penerimaan negara,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/6/2025). 

    Jumlah Rp5,6 triliun tersebut setidaknya setara dengan belanja bantuan sosial (bansos) yang pemerintah lakukan pada Mei 2025 senilai Rp5,3 triliun, bahkan lebih tinggi dari realisasi penyaluran Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun ini hingga 12 Juni 2025 senilai Rp4,4 triliun. 

    Raden melihat bukan hanya mendapat tambahan kas negara, tetapi dari bukti potong yang diterbitkan oleh marketplace, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat memantau pedagang mana yang memilik omzet di atas Rp4,8 miliar dan wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Pengenaan pungutan PPh ini akan menjadi Wajib Pajak baru dan potensi pajak baru,” lanjutnya. 

    Pasalnya, berdasarkan pengalaman mantan pegawai pajak tersebut, banyak pedagang menengah ke bawah yang memiliki omzet penjualan besar, bahkan di atas batasan omzet UMKM, tetapi tidak lapor pajak.

    Di mana para pelaku usaha melaporkan omzetnya di bawah Rp4,8 miliar setahun, karena kalau diatas itu otomatis menjadi wajib setor PPN sebesar 11%. Jika menambah kewajiban setor PPN 11%, maka harga jual akan terkerak naik dan menjadi mahal. 

    “Mereka kemudian menghindari kewajiban bayar PPN dengan cara lapor di bawah Rp4,8 miliar. Bahkan masih banyak yang belum lapor sebenarnya,” ujarnya. 

    Raden secara umum mendukung rencana pemerintah tersebut karena dari proses pemotongan tersebut, sebenarnya Ditjen Pajak dapat memberikan kewajiban kepada Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya untuk memungut PPh atas penjualan yang dilakukan di aplikasi. 

    Nantinya, PPh ini dapat dikreditkan oleh pedagang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kemudian pedagang tinggal memberikan NPWP yang terdaftar atau NIK ke marketplace. NPWP dan NIK akan menjadi dasar identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh oleh marketplace.

    Untuk diketahui, pemerintah berencan menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan bahwa tujuan utama ketentuan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kemudahan. 

    Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha, tanpa menambah beban atau menciptakan jenis pajak baru. 

    “Saat ini, peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025). 

  • Alasan Kejagung Banding atas Vonis Zarof Ricar Cuma 16 Tahun

    Alasan Kejagung Banding atas Vonis Zarof Ricar Cuma 16 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan pihaknya mengajukan banding terhadap vonis eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung RI, Sutikno menyampaikan bahwa alasannya itu yakni terkait dengan barang bukti yang belum sesuai dengan tuntutan jaksa.

    “Karena pertimbangan barang bukti yang mengarah pada barang bukti itu dikembalikan senilai Rp8 miliar. Kita nggak sepaham itu sehingga kita banding,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

    Dia menjelaskan, barang bukti Rp8 miliar yang harus dikembalikan ke Zarof itu lantaran harus dikurangkan dari uang rampasan negara Rp915 miliar dari Zarof Ricar.

    “Hakim minta dipertimbangkan untuk eksekusi 900 miliar sekian itu dikeluarkan Rp8 miliar itu. Kan ga mungkin,” imbuhnya.

    Sutikno menekankan pihaknya tidak mempersoalkan lamanya hukuman penjara yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat.

    Menurutnya, vonis 16 tahun pidana terhadap Zarof Ricar sudah hampir memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta dihukum 20 tahun penjara.

    “Itu aja. Kita banding karena itu sebenarnya. Bukan karena berat ringannya. Kalo berat ringannya kan sudah di atas 2/3 putusan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti mengatakan harta kekayaan Zarof yang sah mencapai Rp8,8 miliar. Hal itu berdasarkan laporan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) tahun 2023.

    “Berdasarkan laporan SPT tahun 2023, harta kekayaan terdakwa sejumlah Rp8.819.909.790 yang dianggap harta benda yang sah dari terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa,” tutur Rosihan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

  • 14 KA jarak jauh berhenti di Jatinegara di HUT Jakarta

    14 KA jarak jauh berhenti di Jatinegara di HUT Jakarta

    Arsip foto – Kereta api jarak jauh (KAJJ) memasuki jalur kedatangan (kanan) di Stasiun Jatinegara, Jakarta, Rabu (6/11/2024). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/sgd/Spt.

    14 KA jarak jauh berhenti di Jatinegara di HUT Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 22 Juni 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 14 kereta api jarak jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Gambir akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani penumpang yang naik dari stasiun tersebut saat HUT Ke-498 Kota Jakarta pada Minggu.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta menjelaskan bahwa rekayasa ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada hari ini untuk mempermudah akses penumpang menuju perjalanan kereta api.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan antisipasi terhadap kemungkinan ada kendala akses jalan ke Stasiun Gambir saat perayaan HUT Ke-498 Kota Jakarta yang dipusatkan di kawasan Lapangan Banteng.

    Ixfan mengimbau kepada penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Gambir untuk mempertimbangkan keberangkatan dari Stasiun Jatinegara, terutama bagi mereka yang terdampak kemacetan di sekitar kawasan Lapangan Banteng.

    “Dengan adanya pemberhentian tambahan ini, diharapkan pelanggan tetap dapat melakukan perjalanan dengan lancar,” ujar Ixfan.

    Adapun KA yang berhenti di Stasiun Jatinegara hari ini, yakni KA 38 Brawijaya relasi Gambir-Malang yang berangkat pukul 15.46 WIB dan KA 8 Bima relasi Gambir-Surabaya Gubeng yang berangkat pukul 17.00 WIB.

    Lalu KA 36 Gajayana relasi Gambir-Malang yang berangkat pukul 17.00 WIB.

    Selanjutnya, KA 124 Cakrabuana relasi Gambir-Purwokerto, berangkat pukul 17.00 WIB, KA 42 Sembrani relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi berangkat pukul 17.00 WIB serta KA 32 Pandalungan relasi Gambir-Jember yang berangkat pukul 17.00 WIB.

    Kemudian, KA 4 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi berangkat pukul 17.00 WIB, KA 14 Argo Lawu relasi Gambir-Solo, berangkat pukul 17.00 WIB dan KA 54 Purwojaya relasi Gambir-Kroya yang berangkat pukul 17.00 WIB.

    Selanjutnya, KA 48 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta berangkat pukul 17.00 WIB, KA 120 Gunung Jati relasi Gambir-Cirebon berangkat pukul 17.00 WIB dan KA 64 Manahan relasi Gambir-Solo berangkat pukul 17.00 WIB.

    Selain itu, KA 30F Argo Anjasmoro relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi berangkat pukul 17.00 WIB dan KLB KP/7002B Gajayana Tambahan relasi Gambir-Malang yang berangkat pukul 17.00 WIB.

    Sumber : Antara

  • Ini Sederet Strategi DJP Pulihkan Kinerja Pajak setelah Penerimaan Mei 2025 Turun 10,1%

    Ini Sederet Strategi DJP Pulihkan Kinerja Pajak setelah Penerimaan Mei 2025 Turun 10,1%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak masih terkoreksi secara tahunan, walaupun pemerintah telah menggunakan Coretax alias sistem inti perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sejumlah strategi untuk memulihkan kinerja itu.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa sebagai dirjen baru, dia dan jajarannya akan mengikuti pedoman yang termaktub dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di antaranya dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

    Terkait ekstensifikasi, Ditjen Pajak sedang menyelesaikan kerangka regulasi terkait pemajakan transaksi digital. Lalu terkait intensifikasi, Bimo berjanji akan memperbaiki berbagai gangguan Coretax, yang menurutnya telah menunjukkan sejumlah perkembangan positif.

    “Beberapa proses bisnis utama yang bisa kami sampaikan, untuk registrasi dan pembayaran sudah sangat stabil. Kemudian yang sedang kami sempurnakan yang terkait dengan penyampaian SPT dan pelayanan,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    Bimo juga mengungkap bahwa Ditjen Pajak akan mendorong insentif perpajakan yang lebih terarah dan terukur, juga meninjau efektivitas harmonisasi kebijakan perpajakan internasional. Implementasi reformasi perpajakan juga akan ditinjau, sembari memeriksa kebijakan pajak ke sektor-sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian.

    “Beberapa sektor yang booming akan kami review kembali, beberapa sektor yang kinerjanya dahulu bagus, komoditas, akan kami review sesuai arahan ibu Menkeu [Sri Mulyani Indrawati], untuk melihat apakah kebijakan untuk sektor tersebut sudah cukup mengoptimalisasi penerimaan dari sektor,” ujar Bimo.

    Sri Mulyani melaporkan bahwa penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang berisi data realisasi APBN Mei 2025.

    “Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025 [senilai Rp2.189,3 triliun],” ucap Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025 atau setara 40,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 sebesar Rp869,50 triliun.

  • Satgas kawal 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk

    Satgas kawal 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk

    Warga antre untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Koperasi Desa Merah Putih, Desa Cangkuang Wetan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt

    Satgas kawal 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 22:25 WIB

    Elshinta.com – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memastikan akan mengawal pematangan konsep dan rencana bisnis dari masing-masing Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk mencapai 80.015 unit.

    Wakil Menteri Koperasi yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Ferry Juliantono, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/6), mengatakan pihaknya juga akan mengawal seluruh proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus koperasi sebelum Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli 2025 mendatang.

    Hingga Selasa, 17 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, tercatat sebanyak 80.015 unit Kopdes Merah Putih telah terbentuk melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, satgas dan pemerintah daerah akan melanjutkan upaya dengan pendampingan simultan untuk pembentukan badan hukum koperasi.

    Legalitas seluruh koperasi yang terbentuk ditargetkan dapat diterbitkan oleh Kementerian Hukum melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) pada akhir Juni 2025.

    “Proses ini selanjutnya akan dilengkapi dengan akta badan hukum koperasinya serta mempersiapkan mock up atau percontohan di berbagai tempat sambil mematangkan konsep operasionalisasinya,” ujar Ferry.

    Kopdes Merah Putih direncanakan akan diluncurkan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

    Diharapkan setelah peluncuran, seluruh koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usahanya. Ferry menyebutkan bahwa sudah ada beberapa koperasi yang berjalan baik dan berpotensi menjadi percontohan.

    Sumber : Antara

  • Ini Alasan RMB-ATK Gugat Hasil PSU Palopo dan Minta Naili-Syarifuddin Didiskualifikasi Regional 17 Juni 2025

    Ini Alasan RMB-ATK Gugat Hasil PSU Palopo dan Minta Naili-Syarifuddin Didiskualifikasi Regional 17 Juni 2025

    Ini Alasan RMB-ATK Gugat Hasil PSU Palopo dan Minta Naili-Syarifuddin Didiskualifikasi
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) kembali menggelar sidang perkara
    sengketa hasil
    Pemungutan Suara Ulang (PSU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
    Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan di Gedung MK RI, Jakarta, pada Selasa (17/6/2025).
    Perkara ini terdaftar dengan Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso – Andi Tenrikarta (RMB-ATK).
    Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra sebagai ketua majelis panel, didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.
    Dalam sidang, kuasa hukum pemohon, Wahyudi Kasrul, mengajukan permohonan kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, Naili dan Akhmad Syarifuddin, yang meraih suara terbanyak pada PSU.
    Wahyudi menyatakan bahwa kedua calon tersebut tidak memenuhi syarat administrasi saat mendaftar sebagai peserta pengganti dari pasangan sebelumnya yang telah didiskualifikasi oleh MK.
    “Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara,” kata Wahyudi di hadapan majelis hakim.

    Ia juga meminta MK menyatakan bahwa Paslon 4 tidak sah sebagai peserta Pilkada Palopo 2024 dan memerintahkan KPU Sulsel untuk kembali menyelenggarakan PSU, kali ini hanya diikuti oleh tiga pasangan calon tersisa: nomor urut 1 Putri Dakka–Haidir Basir, nomor urut 2 Farid Kasim–Nurhaenih, dan nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso–Andi Tenrikarta.
    Wahyudi mengakui bahwa selisih suara antara Paslon 3 dan Paslon 4 berada di luar ambang batas 2 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
    “Keadaan spesifik yang kami sampaikan dalam permohonan adalah adanya rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi oleh pasangan calon nomor urut 4, baik Naili maupun Akhmad Syarifuddin,” jelasnya.
    Salah satu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Naili adalah ketidakabsahan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dokumen wajib pajak pribadi yang digunakan saat mendaftar melalui sistem informasi pencalonan.
    Di sisi lain, calon wakil wali kota Akhmad Syarifuddin juga dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu karena tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana, yang merupakan salah satu syarat wajib dalam pencalonan kepala daerah.
    Wahyudi menambahkan bahwa perbedaan tafsir antara Bawaslu dan KPU terkait tindak lanjut atas rekomendasi tersebut semakin memperkuat posisi pemohon.
    “Ketiga keadaan spesifik ini menjadi dasar kami bahwa pemohon masih memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan,” pungkasnya.
    Pada pemungutan suara ulang yang berlangsung pada 24 Mei 2025, pasangan calon nomor urut 4, Naili dan Akhmad Syarifuddin, memperoleh 47.349 suara, disusul pasangan nomor urut 2, Farid Kasim dan Nurhaenih dengan 35.058 suara.
    Pasangan nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenrikarta, meraih 11.021 suara, sementara pasangan nomor urut 1, Putri Dakka dan Haidir Basir, hanya memperoleh 269 suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.