Xcloud.id

Topik: SPT

  • Bawaslu DKI imbau tim kampanye bersikap santun saat hadiri debat

    Bawaslu DKI imbau tim kampanye bersikap santun saat hadiri debat

    Debat kedua Pilkada DKI Jakarta. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana (kedua kiri) menyampaikan visi-misi disaksikan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung (kedua kanan) dan Rano Karno (kanan) pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). Debat kedua tersebut mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dibagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok. ANTARA FOTO/Fauzan/Spt.

    Bawaslu DKI imbau tim kampanye bersikap santun saat hadiri debat
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 14:33 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta mengimbau tim kampanye serta para pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersikap santun saat hadir dalam debar Pilkada Jakarta 2024. 

    “Bawaslu mengimbau kepada tim kampanye agar santun dan tidak provokatif dalam arena debat,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Menurut Benny, debat sejatinya adalah tempat untuk beradu gagasan dan program kerja bagi ketiga pasangan calon (paslon) di Pilkada DKI Jakarta 2024. Sikap paslon dan pendukung penting untuk dijaga. “Sebab debat juga merupakan pendidikan politik kepada masyarakat,” katanya.

    Selain itu, Bawaslu mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta agar tunduk pada tata tertib yang sudah dibuat serta disepakati bersama tim paslon. Bawaslu juga sedang menelusuri apakah terdapat pelanggaran pada pelaksanaan debat Pilkada kedua yang lalu.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam. Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok. Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”. Debat tahap ketiga Pilkada Jakarta direncanakan berlangsung pada 17 November 2024

    Sumber : Antara

  • Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Minggu pagi

    Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Minggu pagi

    Petugas memantau kualitas udara di BMKG, Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt.

    Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Minggu pagi
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 08:45 WIB

    Elshinta.com – Kualitas udara di Jakarta pada Minggu pagi ini membaik, meskipun menduduki posisi kedua puluh sebagai kota dengan udara terburuk di dunia dan masuk kategori sedang.

    Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.20 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 88 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 29 mikrogram per meter kubik.

    Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

    Sedangkan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

    Lalu kategori baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

    Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

    Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

    Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Lahore, Pakistan yang berada di angka 543, urutan kedua Delhi, India di angka 416, ketiga Mumbai, India di angka 187, urutan keempat Dhaka, Bangladesh di angka 154, urutan kelima Cairo, Mesir di angka 137.

    Namun demikian, masyarakat tetap direkomendasikan untuk selalu mengenakan masker saat di luar ruangan, menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor dan menyalakan penyaring udara.

    Sumber : Antara

  • Dharma siap lindungi UMKM lokal dari gempuran produk asing

    Dharma siap lindungi UMKM lokal dari gempuran produk asing

    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Dharma Pongrekun (kanan) berkampanye di hadapan warga Manggarai, Jakarta, Rabu (23/10/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/Spt.

    Dharma siap lindungi UMKM lokal dari gempuran produk asing
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 00:25 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 nomor urut dua (2) Dharma Pongrekun menyatakan kesiapan untuk melindungi produk lokal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran produk asing dengan kebijakan Sistem Getok Tular Adab.

    “Kami harus melindungi produk lokal dari banyaknya produk asing yang digunakan di Jakarta. Kami siapkan program Getok Tular Adab,” kata Komjen Pol (purn) Dharma Pongrekun dalam debat kedua calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta, Minggu malam.

    Ia mengatakan melalui sistem ini pihaknya akan membina konsumen dan produsen yang ada di Jakarta.

    Para konsumen akan dibina dan diajak kompak menggunakan produk yang dihasilkan UMKM dari Jakarta.

    “Kami ajak semua kompak mengganti seluruh produk yang digunakan dengan merek lokal,” kata dia.

    Selain itu pihaknya akan membina perusahaan besar yang berjuang untuk hidup melalui Tim Ekonomi Adab, termasuk pelaku UMKM yang berjuang mengatasi kesulitan yang mereka hadapi.

    “Kami akan bina lewat tim ekonomi adab dan mereka yang ingin meningkat menjadi produsen akan akan dibina dari setiap rumah menjadi industri kecil sehingga ekonomi Jakarta jadi pusaran ekonomi global,” kata dia.

    Ia menambahkan dirinya bersama calon wakil gubernur Kun Wardana akan menyiapkan Tim Ekonomi Adab yang akan menyiapkan modal, bahan baku, disain, pemesanan, kontrol kualitas, pengiriman barang hingga penagihan.

    “Tim ekonomi adab ini akan diisi oleh guru honorer yang akan mendapatkan tambahan uang tanpa harus mengeluarkan uang subsidi lagi,” kata dia.

    Ia menyebut setiap keluarga di DKI Jakarta nantinya akan dibina oleh Tim Ekonomi Adab untuk menghasilkan produk yang dijual kepada warga Jakarta dengan kekompakan dan sifatnya gotong royong.
     

    “Dengan sistem Getok Tular Adab akan menjadi solusi bagi ekonomi Jakarta,” kata dia.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam.

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

    Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Cek fakta, Pramono sebut gaji guru honorer di Jakarta rata-rata Rp2 juta

    Cek fakta, Pramono sebut gaji guru honorer di Jakarta rata-rata Rp2 juta

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Calon Gubernur Jakarta dengan nomor tiga Pramono Anung menyebut gaji guru honorer di Jakarta rata-rata sebesar Rp2 juta per bulan.

    Hal itu disampaikannya dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung di Jakarta, Ahad (27/10/2024). Berikut narasi dalam debat kedua yang dilaksanakan pada Minggu (27/10):

    “Kepada guru honorer Jakarta sekarang ini, yang rata-rata mereka menerima hanya dua juta rupiah, maka kami akan berikan Upah Minimum Regional yaitu 5 juta rupiah,” kata Pramono Anung.

     

    Debat kedua Pilkada DKI Jakarta. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung (kedua kanan) dan Rano Karno (kanan) menjawab pertanyaan pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). Debat kedua tersebut mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dibagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok. ANTARA FOTO/Fauzan/Spt.ANTARA FOTO/FAUZAN (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Namun, benarkah gaji guru honorer di Jakarta rata-rata sebesar Rp2 juta?

    Penjelasan:

    Dilansir dari laman DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menilai, besaran gaji para guru honorer itu tidak layak dan tidak sesuai dengan tanggung jawab pendidik dalam mendidik generasi muda.

    “Guru swasta honornya Rp1 juta hingga Rp2 juta. Ini kan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan (memperjuangkan ini). Ke depan saya ingin guru swasta minimal honornya UMP (upah minimum provinsi),” tutur Khoirudin.

    Dalam debat tersebut, Pramono Anung itu berjanji akan menaikkan gaji guru honorer setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta yakni sekitar Rp5 juta.

    Baca juga: Dharma: Desalinasi solusi sulit air bersih di Kepulauan Seribu

    Baca juga: Penanganan ketimpangan sosial, RIDO siapkan KAMU

    Baca juga: Pramono-Rano sebut ada tiga cara untuk turunkan biaya hidup

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mantan Kades di Bojonegoro Jadi Tersangka Tindak Pidana Pajak Rp200 juta

    Mantan Kades di Bojonegoro Jadi Tersangka Tindak Pidana Pajak Rp200 juta

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Mantan Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro periode 2013-2019 inisial DPA ditetapkan tersangka perpajakan senilai lebih dari Rp200 juta. Ia ditetapkan tersangka saat menjabat sebagai Direktur PT SGD pada tahun 2017 sampai dengan Maret 2018.

    Dalam kasus tindak pidana bidang perpajakan itu juga menyeret seorang lagi berinisial DA yang menggantikan DPA pada jabatan Direktur PT SGD pada periode berikutnya. Kedua tersangka disangka tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

    Tindak pidana terjadi di lokasi usaha PT SGD perusahaan bidang Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari sampai Oktober 2018.

    Dalam penyidikan kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jawa Timur II bersama-sama Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Tim Korwas Reskrimsus Polda Jawa Timur melakukan penyerahan tersangka dengan inisial DPA dan DA, serta barang bukti (Penyerahan Tahap 2) ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada (19/9/2024).

    Penyerahan Tahap 2 dilakukan setelah Berkas Perkara penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    Kabid P2Humas DJP Jawa Timur II, Heru Susilo menjelaskan bahwa tersangka DPA adalah mantan Kepala Desa Trucuk, Bojonegoro periode tahun 2013-2019 yang juga Direktur PT SGD pada tahun 2017 sampai dengan Maret 2018, kemudian di tahun berikutnya diteruskan kepengurusan direksinya oleh tersangka DA.

    “Tersangka diduga kuat telah melakukan tindak pidana bidang perpajakan yakni tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tindak pidana terjadi di lokasi usaha PT SGD atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari sampai Oktober 2018,” ujar Heru, Sabtu (21/9/2024).

    Lebih lanjut Heru Susilo menjelaskan modus operandi yang dilakukan adalah, dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2018 diketahui PT SGD melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yaitu BBM non subsidi berupa Solar Industri, akan tetapi tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dan juga tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

    “Akibat perbuatan dua tersangka, negara ditengarai mengalami kerugian dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang dibayar sebesar Rp221.013.667,” tambahnya.

    Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka dipersangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

    Sementara Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin berterima kasih kepada semua aparat penegak hukum mulai Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu jalannya pelaksanaan kegiatan penyerahan tersangka (P22) ini.

    “Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum perpajakan,” ujar Vita dalam penjelasan tambahan.

    Selanjutnya, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka maupun untuk hak-hak negara (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak).

    Penindakan terhadap kasus DPA dan DA merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan, diharapkan memberikan efek jera bagi tersangka serta memberikan efek getar maupun gentar bagi Wajib Pajak lainnya agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan.

    Pihaknya mengimbau kepada Wajib Pajak untuk menghindari segala praktek yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju.

    “Perlu diingat bahwa DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir penegakan hukum perpajakan setelah seluruh tindakan administratif sudah ditempuh,” pungkasnya. [lus/kun]

  • Perbaikan Tol Bocimi yang Longsor Ditargetkan Beres Akhir 2024, Ini Progresnya

    Perbaikan Tol Bocimi yang Longsor Ditargetkan Beres Akhir 2024, Ini Progresnya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan perbaikan ruas Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi 2 pasca longsor selesai sebelum akhir 2024. Saat ini proses penanganan sudah mencapai 50%.

    “Penanganan permanen pasca longsor di jalan tol Bocimi seksi 2 km 64+600 yang terjadi 3 April lalu ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2024. Proses penanganan sudah mencapai 50%,” tulis akun Instagram @pupr_binamarga, dikutip Selasa (27/8/2024).

    Adapun penanganan tengah dilakukan, yakni membangun bore pile soldier pile sisi atas, tahapan konstruksi kolom (extension bore pile) pada soldier pile sisi atas, bore pile soldier pile sisi atas, lalu membangun bore pile soldier pile sisi bawah. Selain itu, pemasangan bronjong dan penyediaan material, seperti geotekstil, pipa subdrain HDPE, besi beton.

    Sebelumnya, pihaknya juga telah dilakukan penanganan mitigasi salah satunya dengan pemasangan steel sheet pile dan urugan material sirtu pada lokasi longsor. Dengan begitu, jalur B dapat diamankan dan difungsikannya untuk jalur lalulintas satu arah pada masa libur lebaran dan dapat mengurai kemacetan yang terjadi di jalan nasional.

    Saat ini ruas Tol Bocimi seksi 2 belum dapat dilintasi. Untuk itu, PUPR mengimbau pengendara melintasi jalan tol Bocimi seksi 1 Ciawi-Cigombong.

    Berdasarkan catatan detikcom, pada Rabu (3/4/2024) sekitar pukul 20.40 WIB, jalur mudik KM 64 Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dekat dengan akses keluar Parungkuda tiba-tiba amblas karena longsor. Tol yang belum lama beroperasi itu pun langsung ditutup.

    Pekerja menyelesaikan perbaikan ruas jalan tol Bocimi KM 64 yang amblas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024). Kementerian PUPR menyatakan penanganan permanen pada ruas tol yang terdampak longsor telah mencapai 50 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2024. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/Spt. Foto: ANTARA FOTO/Henry Purba

    Imbasnya, tiga mobil mengalami kecelakaan saat longsor terjadi. Satu buah truk dan dua kendaraan keluarga sempat kena imbasnya.

    Ketiga kendaraan tersebut diketahui melaju dari arah Jakarta menuju Sukabumi dengan kecepatan lebih kurang 80 km/jam di lajur 1. Ketika melintasi KM 64+600 A tiba-tiba lajur 1 mengalami longsor, sehingga satu mobil Xenia jatuh ke lubang.

    Lihat juga Video: Viral Pemotor Wanita Bonceng Anak Kecil Masuk Tol Jagorawi

    (ara/ara)

  • Di Depan DPR Sri Mulyani Klaim Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia

    Di Depan DPR Sri Mulyani Klaim Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax administration system (CTAS). Dia mengklaim sistem pajak baru itu akan menjadi yang terbesar di dunia.

    “Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali,” kata dia dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

    “Kami berharap bisa diluncurkan paling tidak akhir tahun ini atau awal tahun depan akan bekerja live sudah hidup, dan dengan demikian projectnya bisa diselesaikan meskipun implementation support akan continue,” jelasnya.

    Menurut Sri Mulyani pembangunan sistem tersebut mengalami pelambatan akibat pandemi COVID-19. Akhirnya pembangunan dimulai lagi pada 2022 dan pada 2023 dilakukan uji coba. Nah pada uji coba sistem untuk berbagai fungsi, mulai diketahui lebih jauh berbagai masalah.

    “2023 kemarin melakukan testing dari berbagai fungsi dan di situ mulai muncul loh kenapa fungsinya kenapa hanya ini, fungsi ini kenapa belum dapat dimasukkan atau harus dimasukkan sehingga ada konsekuensi dari berbagai re-design berdasarkan test-test yang kita lakukan,” jelasnya.

    Selain itu kendala berikutnya adalah terkait migrasi data dari sistem sebelumnya ke sistem baru. Apalagi Indonesia memiliki 78 juta wajib pajak yang transaksinya jutaan per hari.

    “Yang rumit lagi migrasi data, terus terang kita bicara 78 juta WP, tetapi transaksinya itu jutaan per hari. Jadi data migration dilakukan hati hati pada saat kita melakukan ini fungsi pajaknya tetap jalan,” tuturnya.

    Sri Mulyani ingin migrasi data itu tidak mengganggu kinerja sistem perpajakan dan tidak menghilangkan data lama.

    “Jadi ini yang kita terus lakukan. Data migration tetap continue sampai sekarang making sure old data di migrasi tetapi tidak hilang kalau terjadi apa kita masih punya backup. Dan yang lebih rumit lagi mengubah mindset 40 ribu karyawan DJP karena nanti mereka bekerja base on system,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, Core Tax merupakan sistem admnistrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

    Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

    Tujuan utama dari pembangunan Core Tax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Core Tax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

    (ada/hns)

  • Terjawab! Pj Gubernur Jatim ke NTB, SPT Plt Bupati Sidoarjo Diserahkan Pj Sekdaprov

    Terjawab! Pj Gubernur Jatim ke NTB, SPT Plt Bupati Sidoarjo Diserahkan Pj Sekdaprov

    Surabaya (beritajatim.com) – Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Pulung Chausar menjelaskan, mengapa bukan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Wabup Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    “Bapak Pj Gubernur Jatim ada giat di Provinsi NTB. Ada perjanjian kerja sama bidang ekonomi dengan Gubernur NTB. Untuk itu, SPT bagi Plt Bupati Sidoarjo Pak Subandi diserahkan oleh Pak Bobby Pj Sekdaprov Jatim. Ini supaya tidak terhambat pelayanan kepada publik dan mengganggu roda pemerintahan,” kata Pulung kepada beritajatim.com, Rabu (8/5/2024).

    Mengapa penyerahan SPT Plt Bupati Sidoarjo tidak dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya? “Ini karena yang menyerahkan Bapak Pj Sekdaprov Jatim. Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Jatim, di ruang kerja Pj Sekdaprov,” tuturnya.

    Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menyerahkan surat perintah tugas (SPT) kepada Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    Dengan penyerahan SPT ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dinonaktifkan pascapenahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5/2024) kemarin.

    SPT ini dengan nomor SK 100.1.4.2/585/011.2/2024 tertanggal 7 Mei 2024. Penyerahan SPT ini dilakukan di Ruang Kerja Pj Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Hari ini kita mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas seorang Bupati Gus Muhdlor. Kita hari ini prihatin dengan kejadian di Sidoarjo. Tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses yang berjalan, kita doakan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik,” kata Subandi. [tok/aje]

  • Pj Sekdaprov Serahkan SPT ke Plt Bupati Sidoarjo, Kemana Pj Gubernur Jatim?

    Pj Sekdaprov Serahkan SPT ke Plt Bupati Sidoarjo, Kemana Pj Gubernur Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menyerahkan surat perintah tugas (SPT) kepada Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo.

    Dengan penyerahan SPT ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dinonaktifkan pascapenahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/5/2024) kemarin.

    SPT ini dengan nomor SK 100.1.4.2/585/011.2/2024 tertanggal 7 Mei 2024. Penyerahan SPT ini dilakukan di Ruang Kerja Pj Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Hari ini kita mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas seorang Bupati Gus Muhdlor. Kita hari ini prihatin dengan kejadian di Sidoarjo. Tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses yang berjalan, kita doakan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik,” kata Subandi.

    “Tadi disampaikan kita sebagai pimpinan daerah, tentu kita akan melanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda terkait di pelayanan, terkait pembangunan, bekerja sama dengan stakeholder yang ada,” imbuhnya.

    Setelah dilantik, Subandi yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo ini menyatakan akan langsung bekerja. “Nanti kita langsung koordinasi semua lintas OPD, kita ajak musyawarah semua. Semua camat. Sehingga, nanti kegiatan yang selama ini ditinggal berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono mengatakan, telah memberikan penugasan pada Wakil Bupati Sidoarjo sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Hal ini sesuai UU 23 tahun 2014 Pasal 65 ayat 3 dan Pasal 66 ayat 1 huruf C bahwa apabila bupati definitif menjalani masa tahanan beliau dilarang menjalankan tugas dan kewenangannya.

    “Otomatis agar roda pemerintahan tetap berjalan, maka tugas dilaksanakan Bapak Wakil Bupati sebagai Plt Bupati,” ungkap Bobby usai kegiatan.

    Dengan penunjukan ini, Bobby berharap agar roda pemerintahan dapat segera berjalan, sehingga tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

    “Roda pemerintahan harus berjapan, proses pembangunan harus bejalan, lalu proses layanan publik harus dipastikan agar tidak terganggu karena ini hak masyarakat. Kita tahu Sidoarjo banyak dapat penghargaan dari KemenpanRB dan Kemendagri terkait pelayanan publik. Ini yang harus dipastikan Pak Plt Bupati,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Solusi Tepat Kelola Pajak yang Aman dan Praktis Bersama BRI Private

    Solusi Tepat Kelola Pajak yang Aman dan Praktis Bersama BRI Private

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bagi Wajib Pajak (WP), pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) bisa menjadi proses yang rumit dan membingungkan. Namun, kini nasabah BRI Private tidak perlu khawatir lagi dengan adanya layanan Tax Advisory gratis untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan mudah dan tepat.

    Sebagai informasi, pelaporan SPT 2024 sudah bisa dilakukan bagi WP mulai Januari 2024. Adapun batas waktu penyampaian SPT Pajak pada 2023 bagi WP Orang Pribadi ini sampai 31 Maret 2023 dan WP Badan Usaha sampai 30 April 2024.

    Tahun ini juga merupakan tahun terakhir untuk pemadanan NIK dan NPWP yang batas waktunya sampai 30 Juni 2024. Oleh karena itu, penting bagi WP untuk melaporkan SPT sekaligus pemadanan NIK dan NPWP.

    Pada umumnya, banyak orang kerap kesulitan dalam melakukan pelaporan karena banyaknya data terkait penghasilan yang perlu diisi. Karena itulah, masyarakat bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan konsultan pajak (tax advisor) sebelum melakukan pelaporan agar tidak salah dalam memasukkan data.

    Konsultasi pajak memiliki sejumlah manfaat penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan jasa ini menawarkan banyak solusi soal perpajakan, yang tentunya sangat berguna bagi para pekerja dan pemilik bisnis.

    Sementara itu, konsultan pajak merupakan orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

    Dalam hal ini, konsultan pajak dapat membantu nasabah dalam:

    Membantu wajib pajak mendapatkan sejumlah manfaat, seperti menganalisis situasi keuangan dan memberikan saran yang tepat bagi wajib pajakMembantu wajib pajak memahami peraturan terkait perpajakan yang kompleks dan kerap berubah dengan memberikan saran yang tepat, serta menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi atau denda.

    Tax Advisory BRI Private

    BRI Private adalah layanan BRI untuk nasabah high net worth individual (HNWI) yang diwajibkan memiliki asset under management (AUM) sebesar minimal Rp15 miliar. Dengan menjadi nasabah layanan ini, nasabah bisa menikmati berbagai kemudahan dan layanan kelas satu dan eksklusif yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

    Salah satu layanan eksklusif yang dihadirkan BRI Private adalah konsultasi perpajakan dengan tax advisor profesional, bersertifikasi, dan berpengalaman. Konsultan pajak tersebut PT Prima Wahana Caraka (PwC) yang juga akan didampingi oleh Private Banker BRI.

    “Privilege ‘Tax Advisory’ merupakan jasa konsultan pajak untuk mendukung Wajib Pajak (WP) dalam merencanakan dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk menyelesaikan masalah administrasi perpajakan yang akan diberikan kepada Nasabah BRI Private oleh konsultan perpajakan profesional,” bunyi keterangan tertulis, Jumat (9/2).

    Melalui layanan tersebut, BRI Private memberikan dukungan kepada wajib pajak dalam merencanakan dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penyelesaian masalah administrasi perpajakan.

    Di samping itu, layanan Tax Advisory BRI Private ini juga diberikan dalam bentuk pendampingan melalui pemberian bimbingan, saran, dan insight atas rencana serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak atau nasabah BRI Private.

    Namun, layanan eksklusif Tax Advisory ini hanya bisa digunakan oleh nasabah yang bersangkutan. Sehingga, layanan ini tidak dapat diberikan atau dipindah tangan kepada keluarga atau kerabat nasabah.

    Nikmati program konsultasi pajak BRI Private yang tersedia sampai Juni 2024. Nasabah dapat mengakses layanan ini dengan mudah melalui Private Banker BRI.

    Layanan Tax Advisory BRI Private menjanjikan nasabah kemudahan dan ketenangan dalam mengurus pajak. #UntukPribadiTerpilih, BRI Private selalu siap memberikan solusi perbankan terbaik.

    (rir/inh)