Xcloud.id

Topik: SPT

  • Pemkot Jakpus sarankan warga ke objek wisata pakai transportasi umum

    Pemkot Jakpus sarankan warga ke objek wisata pakai transportasi umum

    Pengunjung beraktifitas di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (25/12/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

    Pemkot Jakpus sarankan warga ke objek wisata pakai transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat menyarankan warga yang akan berkunjung ke sejumlah objek wisata di wilayahnya selama libur akhir tahun agar menggunakan transportasi umum.

    “Memakai transportasi umum merupakan pilihan yang bijak,” kata Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Sudinhub Jakarta Pusat, Suharyo Bagus Kusuma saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Haryo menjelaskan biasanya saat liburan seperti sekarang ini kantong-kantong parkir selalu penuh. Sehingga dengan menggunakan kendaraan umum bisa lebih menciptakan kenyamanan bagi warga yang ingin menikmati liburan.

    “Contohnya di Monas. Warga memang bisa parkir di kawasan IRTI, tetapi kapasitasnya terbatas,” ujar Haryo.

    Haryo juga mengingatkan bagi yang menggunakan kendaraan pribadi untuk senantiasa mematuhi rambu lalu lintas yakni dengan memarkir kendaraan di lokasi-lokasi yang sudah disediakan.

    Sudin Perhubungan Jakarta Pusat akan tetap menjaga ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut. Pihaknya akan mengelilingi Monas untuk memastikan tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan.

    “Kita minta pengunjung Monas yang menggunakan kendaraan pribadi untuk parkir di lokasi yang sudah disediakan, jika tidak akan diderek dan kalau sepeda motor bisa kena sanksi cabut pentil,” ucap Haryo.

    Monumen Nasional (Monas) dalam rangka libur Natal dan tahun baru menghadirkan video “mapping” hingga panggung hiburan.

    Masyarakat dapat menikmati “Wisata Malam Monas” khusus selama liburan yang sudah mulai tersedia sejak 14 Desember 2024 dengan jam operasional kunjungan Tugu Monas yang berbeda untuk akhir pekan dan hari biasa.

    Masyarakat dapat menikmati pemandangan kota Jakarta yang indah dengan lampu-lampunya dari Tugu Monas saat malam hari.

    Pada Sabtu dan Minggu, dibuka mulai pukul 08.00-22.00 WIB dengan kuota ke puncak Monas sebanyak 2.400 pengunjung.

    Sementara pada Selasa hingga Jumat dibuka mulai pukul 08.00-18.00 WIB dengan kuota ke puncak Monas sebanyak 1.800 pengunjung.

    Sumber : Antara

  • Pengamat Was-Was Penghindaran Pajak Marak jika Ambang Batas UMKM Dipangkas

    Pengamat Was-Was Penghindaran Pajak Marak jika Ambang Batas UMKM Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat melihat para pelaku UMKM punya banyak cara dalam melakukan penghindaran pajak, apalagi jika pemerintah menurunkan ambang batas omzet wajib pajak dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,6 miliar. 

    Pada dasarnya penurunan tersebut akan menjaring UMKM dengan omzet di atas Rp3,6 miliar, yang sebelumnya menikmati Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%, menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib menggunakan tarif normal yang berkisar 5% hingga 35%. 

    Alhasil, pemerintah akan mendapatkan tambahan PKP dan penerimaan dari penurunan ambang batas tersebut. 

    Meski demikian, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat bahwa sulit memprediksi potensi tambahan PKP maupun penerimaan karena banyaknya perilaku oportunistik dari pengusaha. 

    Prianto menyampaikan pajak yang bersifat ‘memaksa’ merupakan bagian dari beban usaha sehingga sering kali menjadi objek efisiensi di setiap jenis usaha. 

    “Perilaku oportunistik tersebut berpotensi muncul ketika aturan threshold PKP tersebut secara resmi diumumkan. Bentuknya berupa upaya pelaku usaha agar omzet dalam setahun tidak lebih dari Rp3,6 miliar setahun,” tuturnya, Rabu (25/12/2024). 

    Dirinya mencontohkan, jika omzet usahanya mendekati threshold, pengusaha akan segera membentuk badan usaha baru. Contoh yang paling konkret adalah pembentukan CV karena lebih mudah dan berbiaya murah. 

    “Jadi, satu pengusaha dapat memiliki banyak CV dengan omzet tidak lebih dari Rp3,6 miliar,” tuturnya. 

    Adapun isu penurunan ambang batas sempat muncul kala pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi 2025 untuk mengurangi dampak dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. 

    Dalam dokumen paparan yang Bisnis terima, terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan PPh Final 0,5% pada 2025, tetapi dengan penurunan threshold.

    Sementara dalam paparan yang berlangsung pada Senin (16/12/2024), pemerintah nyatanya menghapus kalimat penurunan threshold dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,6 miliar tersebut. 

    Seakan tidak pernah tertulis dalam dokumen, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menegaskan bahwa pemerintah tidak menurunkan ambang batas dan threshold tetap Rp4,8 miliar. 

    “Threshold [UMKM] tetap Rp4,8 miliar,” ujarnya kepada media massa di kantornya, Kamis (19/12/2024) malam. 

    Melihat ke 11 tahun lalu, ambang batas omzet UMKM yang harus dikukuhkan menjadi PKP diperlebar ke angka Rp4,8 miliar dari Rp600 juta. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yang kala itu dipimpin oleh Chatib Basri. 

    Melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, kebijakan tersebut terbit dalam rangka mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 1%—kini tarif PPh Final 0,5%—dan tidak kuatir lagi dengan efek PPN. 

    PKP dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar pun dapat memilih untuk menjadi nonPKP, sehingga tidak diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.

    Secara umum, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

  • Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global

    Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global

    Pengunjung melihat produk sepatu lokal yang ditampilkan dalam Incubator Development And Entrepreneurship Advancement Expo (IDEA Expo) 2024 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024). Kemenperin menggelar IDEA Expo 2024 bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kapasitas wirausaha industri. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.

    Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Manufaktur global telah mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir. Pergeseran dari dominasi offshoring menuju era reshoring dan proteksionisme mencerminkan realitas ekonomi yang berkembang dan interaksi kompleks antara kemajuan teknologi serta tekanan sosial-politik.

    Bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang dan tantangan signifikan terhadap pasar tenaga kerja, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tren ini, Indonesia harus bersiap untuk mengoptimalkan keunggulannya sembari menghadapi tantangan baru.

    Sebelum Resesi Global 2008, offshoring –pemindahan operasi bisnis ke negara lain– menjadi strategi utama bagi perusahaan global untuk menekan biaya produksi. Banyak perusahaan memindahkan produksi ke negara-negara berkembang, seperti China, Vietnam, dan Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan offshoring penting di kawasan ASEAN, terutama di sektor tekstil, elektronik, dan alas kaki.

    Pada era 2000-an, sektor manufaktur Indonesia tumbuh pesat dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 26 persen pada 2001 sebelum menurun ke 19 persen pada 2022 seiring perubahan struktur ekonomi.

    Strategi offshoring menciptakan jutaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekspor, dan mempercepat urbanisasi. Sebagai contoh, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia meningkat dari USD7.8 miliar pada 2005 menjadi USD13.8 miliar pada 2010, menunjukkan peran penting negara ini sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia.

    Namun, seiring berjalannya waktu, biaya tenaga kerja di negara-negara manufaktur utama, termasuk Indonesia, mulai meningkat. Antara 2015 hingga 2020, biaya tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen per tahun, membuat persaingan menjadi lebih ketat dengan negara-negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

    Peralihan ke reshoring

    Negara-negara maju mulai menghadapi tantangan berupa hilangnya pekerjaan domestik dan meningkatnya ketimpangan pendapatan akibat offshoring. Tren ini mendorong kembalinya manufaktur ke negara asal atau reshoring, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Reshoring dipicu oleh beberapa faktor utama diantaranya, pertama, kemajuan teknologi. Adopsi robotika dan otomatisasi semakin meningkat, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja murah. Menurut laporan International Federation of Robotics (IFR), penggunaan robot di sektor manufaktur global tumbuh rata-rata 10% per tahun sejak 2017.

    Amerika Serikat mencatat adopsi robot industri hingga 40.00unit pada 2022, sementara Indonesia hanya mengadopsi sekitar 1.200 unit, menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kesiapan teknologi.

    Kedua, kerentanan rantai pasok. Pandemi COVID-19 menyoroti ketergantungan berlebihan pada rantai pasok global. Impor AS dari China menurun sebesar 20 persen pada 2020, sementara Vietnam dan Meksiko berhasil meningkatkan pangsa pasar masing-masing sebesar 12 persen dan 9 persen.

    Indonesia sendiri menghadapi gangguan serupa, terutama dalam ekspor produk elektronik, yang turun hingga 15 persen pada 2020, meskipun pulih perlahan pada 2021 dan 2022.

    Ketiga, sentimen proteksionisme. Pemerintahan Donald Trump memperkenalkan kebijakan tarif yang agresif, termasuk tarif 25 persen pada barang-barang impor dari China. Kebijakan ini memicu efek domino yang berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang harus menyesuaikan strategi ekspornya untuk menghindari pengenaan tarif tambahan.

    Keempat, restrukturisasi perdagangan global. Restrukturisasi perdagangan terlihat jelas di pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Data menunjukkan bahwa antara 2017 hingga 2023, impor AS dari China menurun sebesar 15 persen, sementara negara-negara seperti Vietnam, Meksiko, dan Bangladesh mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 12 persen, 9 persen, dan 10 persen.

    Di Uni Eropa, perubahan lebih dipengaruhi oleh faktor geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, yang menyebabkan penurunan impor dari Rusia hingga 30 persen. Sebagai gantinya, Eropa meningkatkan perdagangan dengan negara-negara seperti India (pertumbuhan impor 8 persen) dan Brasil (7 persen).

    Berdasarkan estimasi model gravitasi, kenaikan tarif sebesar 1 persen dapat mengurangi total perdagangan sebesar 7.25 persen untuk AS dan 4.67 persen untuk Uni Eropa. Dampak ini menunjukkan sensitivitas aliran perdagangan global terhadap perubahan kebijakan proteksionisme.

    Antara Peluang dan Tantangan

    Restrukturisasi perdagangan ini menciptakan peluang bagi beberapa negara dan tantangan bagi yang lain. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memanfaatkan tiga faktor utama yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menarik investasi.

    Pertama, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara pesaing. Nilai tambah manufaktur per pekerja di Indonesia hanya mencapai USD5.000 pada 2023, jauh di bawah Vietnam (USD8.000) dan Thailand (USD12.000). Peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing.

    Kedua, kemampuan logistik. Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2023, Indonesia berada di peringkat ke-46 dunia, tertinggal dari Malaysia (25) dan Singapura (3). Peningkatan infrastruktur pelabuhan dan transportasi diperlukan untuk mengurangi biaya logistik yang saat ini mencapai 24 persen dari PDB, jauh di atas rata-rata global sebesar 8–10 persen.

    Ketiga, kesiapan teknologi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia hanya 0.3 persen dari PDB, jauh tertinggal dari Korea Selatan (4.5 persen) dan Singapura (2.2 persen). Tanpa adopsi teknologi canggih, Indonesia sulit bersaing dalam era otomatisasi dan manufaktur digital.

    Restrukturisasi perdagangan global, terutama reshoring berbasis teknologi, memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Diantaranya adanya disparitas pendapatan.

    Otomatisasi telah menggantikan permintaan ekspor untuk produk-produk padat karya. Di Indonesia, subsektor tekstil dan alas kaki menghadapi penurunan ekspor sebesar 8 persen pada 2023, berdampak pada pekerja berpendidikan rendah yang mengalami penurunan upah hingga 5 persen.

    Dampak lain adalah penurunan kesejahteraan konsumen. Proteksionisme meningkatkan harga barang impor. Sebagai contoh, harga produk elektronik impor meningkat rata-rata 8 persen setelah diberlakukannya tarif impor di beberapa negara. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun, terutama pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

    Kemudian, peluang diversifikasi. Negara-negara seperti India dan Brasil yang mencatat peningkatan impor dari Uni Eropa menjadi pasar potensial bagi produk Indonesia. Pada 2023, ekspor produk makanan olahan Indonesia ke India meningkat 6 persen, menunjukkan peluang diversifikasi yang dapat dioptimalkan.

    Rekomendasi kebijakan

    Untuk menghadapi dinamika global ini, Indonesia perlu mengimplementasikan strategi berikut.

    Pertama, diversifikasi ekspor. Indonesia harus berfokus pada produk bernilai tambah tinggi, seperti elektronik, otomotif, dan produk berbasis teknologi. Pemerintah juga perlu menjajaki pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah.

    Kedua, peningkatan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur logistik, seperti pelabuhan dan jaringan transportasi, harus diprioritaskan. Target pemerintah untuk meningkatkan peringkat LPI ke 30 besar pada 2030 dapat membantu menarik investasi.

    Ketiga, investasi dalam SDM dan teknologi. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran R&D menjadi 1 persen dari PDB pada 2030 dan memperluas program pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi untuk menghadapi era otomatis.

    Transformasi global dalam manufaktur membawa tantangan besar bagi Indonesia, termasuk penurunan daya saing pada sektor tradisional. Namun, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang diversifikasi, memperkuat daya saing logistik, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

    Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang restrukturisasi ini terhadap ekonomi domestik. Dengan strategi yang adaptif, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lanskap manufaktur global yang terus berubah.

    Sumber : Antara

  • Tiba-tiba Dibelokkan ke Kanan, Wisatawan Pemandian Air Ditarik Pungli, Tak Dibayar Sandal Melayang

    Tiba-tiba Dibelokkan ke Kanan, Wisatawan Pemandian Air Ditarik Pungli, Tak Dibayar Sandal Melayang

    TRIBUNJATIM.COM – Wisatawan mengeluhkan pengalamannya ketika berkunjung ke pemandian air hangat Tirta Sambara di Magelang, Jateng.

    Pengunjung wisata pemandian air hangat Tirta Sambara di Magelang, Jawa Tengah mengaku diminta pungutan liar atau aksi pungutan liar (pungli) viral.

    Curhatan itu viral setelah wisatawan itu mengirim pengakuan ke akun Instagram @magelang_raya.

    Dalam curhatan itu, wisatawan tersebut mengaku hendak menuju ke pamendian air hangat Tirta Sembara di Sumberarum, Magelang.

    Saat sampai di pertigaan, wisatawan yang mengendarai mobil tersebut dipaksa belok ke kekanan oleh sejumlah oknum.

    Padahal ada jalan lurus yang bisa dilalui.

    Kemudian wisatawan itu mengaku dimintai uang.

    Wisatawan itu tak memberikan uang karena menganggap tidak resmi atau pungli.

    Namun, ia malah diteriaki dan dilempar sandal oleh oknum di lokasi.

    Sementara itu, di jalan menuju pemandian air hangat terdapat banner kuning bertuliskan “Pelan-pelan Ada Pos Kemanan Dimajar II Hati-hati dalam perjalanan. Donasi Seikhlasnya”.

    “kalau mau berwisata kesana bisa lebih hati hati. Dan semoga pungli bisa ditindak lanjuti.

    Kemarin pas mau ke pemandian air hangat di daerah Sumberarum Magelang ada pungli. Saya kemarin mau ke pemandian air hangat Tirta Sambara, pas pertigaan tajam dipaksa ke kanan (padahal bisa ambil jalan lurus) sama warga yang ternyata warga sekitar lagi pungli, saya gak ngasih kemarin karna emang tidak resmi, malah diteriakin dan dilemparin sandal. Sayang banget soalnya tempat pemandian air hangat nya bagus dan bisa menarik wisatawan, tapi kalau ada pungli takutnya malah merugikan daerah wisata tersebut. Terimakasih banyak admin,” tulis unggahan @Magelang_Raya, seperti dikutip TribunJatim.com via TribunJateng.com, Senin (23/12/2024).

    Dalam unggahan itu, juga dibagikan video saat wisatawan diminta belok ke kanan.

    Padahal terlihat jelas ada jalan lurur dan ada mobil yang juga melalui jalan lurus.

    Unggahan itupun mendapat banyak komentar dari warganet.

    @friska.nurma*** “Iyaaa bener, aku juga ngerasain hal yg sama,, pisan saja aq kesana ,, pungli di pertigaan adaa wae”

    @gendhiesmagel**** “Disitu emang udh lama bgt,,STP motor lwt itu min 2rb itu WAJIB ngasih lo mobil krg tau,, kta nya bt pemeliharaan jalan tp maaf nyata nya jln msh spt itu “

    @ahmd_s*** “Lebih enak lewat sumber tempuran,aman dari pungli”

    @widya_dyajenkaria** “gak hanya lewat situ aja lewat jln yg satunya jg begitu gak cuma 1 malah tiap dusun itu ada bnyk warga yg mohon maap pungli, mungkin buat membenahi jln yg rusak krn memang jalan mau ke arah pemandian air hangat tempuran itu jalannya lumayan parah & sempit”

    @oktaviaindirahap**** “Emang buanyakk bgt polll sepanjang jln mlahn sblum masuk daerahnya udh ada yg nungguin buat ngarahin..”

    Namun hingga kini belum ada klarifikasi atau tindakan dari pemerintah setempat.

    Pemandian air Hangat Tirta Sambara sendiri adalah destinasi wisata dengan harga terjangkau.

    Pengunjung dewasa dikenakan tiket Rp 15 ribu sedangkan anak-anak Rp 10 ribu.

    Sementara itu, di Lumajang Jawa Timur, kondisi serupa juga terjadi.

    Musim liburan membuat beberapa oknum warga setempat memanfaatkan pungutan liar untuk mencari uang.

    Sebuah video memperlihatkan kejengahan wisatawan saat mengunjungi wisata air terjun Tumpak Sewu tengah viral di media sosial baru-baru ini.

    Video tersebut viral di media sosial TikTok, Facebook dan sebagainya.

    Pada video yang beredar, wisatawan mengungkapkan keluh kesahnya lantaran harus membayar sebanyak 3 kali saat mengunjungi tempat wisata tersohor di Kabupaten Lumajang tersebut.

    “3 kali aku bayar ke Tumpak Sewu. Ini ada Tour Guide berdebat sama preman karena wisatawan disuruh bayar 3 kali,” keluh wisatawan dalam video yang ia buat.

    Kreator video menceritakan jika dirinya telah membayar tiket sejak di loket masuk pertama. 

    Sesampainya di area masuk air terjun, wisatawan ternyata dipungut tiket lagi yang dihitung kreator video tersebut sebanyak 3 kali.

    “Lek koyok ngene yo ajor pariwasata guys (kalau kayak begini ya hancur pariwisata guys),” keluhnya.

    Jika dilihat dari kesejarahan, informasi yang beredar menyebutkan jika air Terjun Tumpak Sewu pernah mengalami konflik pengelolaan.

    Yakni saling klaim antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. 

    Di lokasi air terjun, area pemandangan dan jalan masuk lewat Desa Sidomulyo Kabupaten Lumajang. 

    Masuk ke bawah aliran sungai menuju air terjun permah diklaim masuk Desa Sidorenggo Kabupaten Malang.

    Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati menanggapi video viral sengkarut bayar tiket berulang yang dikeluhkan wisatawan di wisata Tumpak Sewu Lumajang.

    “Segera kami kumpulkan kepala cesa dan pengelola di wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo Lumajang, yaitu pengelola Tumpak Sewu, Goa Tetes dan Grojogan Sewu agar tidak ada penarikan tiket berulang ulang,” ujar Yuli ketika dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).

    Kata Yuli, para pengelola sejatinya sudah pernah dikumpulkan dengan topik bahasan yang sama beberapa bulan lalu.

    “Ketiga pengelola ini sudah pernah kami kumpulkan pada Agustus 2024 dan sudah ada kesepakatan untuk pengelolaan bersama,” jelasnya.

    Menurut Yuli, penarikan tiket masuk secara absah hanya lewat gerbang masuk di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang.

    “Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Malang agar penarikan tiket satu kali dengan perjanjian kerja sama, atau melalui e-ticketing. Mengingat wisatawan lebih tertarik melalui desa Sidomulyo Pronojiwo,” paparnya.

    Berdasarkan lokus kejadian video, wisatawan mengeluhkan penarikan tiket kembali saat berada di area sungai wisata Tumpak Sewu. Menurut Yuli, penarikan tiket di area sungai sama sekali tidak dibenarkan.

     “Untuk penarikan tiket di dasar sungai yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malang, itu tidak dibenarkan. Sudah ada peringatan dari PU SDA Provinsi Jawa Timur, tapi sampai hari ini masih berlangsung,” katanya.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • H-2 Natal, BMKG prakirakan cuaca di sebagian besar kota hujan ringan

    H-2 Natal, BMKG prakirakan cuaca di sebagian besar kota hujan ringan

    Pengendara motor mengenakan jas hujan di Jalan Raya Petir-Tunjung, Kabupaten Serang, Banten, Senin (25/11/2024). ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/gp/Spt/pri.

    H-2 Natal, BMKG prakirakan cuaca di sebagian besar kota hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 23 Desember 2024 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Dua hari menjelang perayaan Natal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah kota di Indonesia hujan ringan.

    Prakirawan BMKG Andika F Hapsari pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta pada Senin menyampaikan, dimulai dari wilayah Sumatra, cuaca diprakirakan hujan ringan di Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang, sedangkan Padang berpotensi hujan sedang.

    “Masih di wilayah Sumatera, hujan ringan diprakirakan terjadi di Pangkal Pinang, serta hujan sedang di wilayah Bengkulu dan Lampung,” katanya.

    Sementara itu, masyarakat di Kota Jambi dan Pelambang diminta waspada terdapat hujan yang dapat disertai dengan petir. Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan hujan sedang di Kota Jakarta dan Serang, sementara hujan petir berpotensi terjadi Kota Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Kemudian bergeser ke Pulau Bali serta Nusa Tenggara, cuaca diprakirakan hujan ringan di Kota Denpasar dan Mataram, serta hujan petir di wilayah Kupang. Beranjak ke Pulau Kalimantan, secara umum diprakirakan terjadi hujan ringan di wilayah Tanjung Selor, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

    “Kemudian untuk wilayah Sulawesi, cuaca diprakirakan hujan lebat di Kota Gorontalo, dan hujan ringan di wilayah Manado, Mamuju, dan Kendari,” ujar Sari.

    Masih di Sulawesi, untuk Kota Palu dan Makassar diprakirakan hujan sedang. Selanjutnya di wilayah Indonesia bagian Timur, cuaca diprakirakan berawan di Kota Manokwari, sedangkan Ambon berpotensi terdapat asap atau kabut.

    “Hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Ternate, Nabire, dan Jayapura, serta hujan sedang di Kota Sorong dan Jayawijaya,” tuturnya.

    Masyarakat di Merauke diminta waspada hujan yang dapat disertai kilat dan petir. Sari juga mengingatkan masyarakat waspada banjir rob di pesisir Dabo Singkep, Riau, dan pesisir Jawa Tengah. Untuk suhu udara, umumnya berkisar antara 16-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 53-99 persen.

    Sumber : Antara

  • Mahfud MD Anggap Sikap Prabowo pada Pemberantasan Korupsi Membingungkan

    Mahfud MD Anggap Sikap Prabowo pada Pemberantasan Korupsi Membingungkan

    loading…

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai sikap Presiden Prabowo Subianto terjadap pemberantasan korupsi membingungkan. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai sikap Presiden Prabowo Subianto terjadap pemberantasan korupsi membingungkan. Pernyataannya tidak konsisten dan saling bertolak belakang.

    Penilaian itu disampaikan Mahfud MD melalui cuitan di akun X-nya, Minggu (22/12/2024). Menurut Mahfud, Prabowo yang dulu menyatakan akan sikat koruptor, kini malah memberi maaf kepada koruptor jika mengembalikan hasil korupsinya.

    “Sikap Presiden Prabowo ttg. pemberantasan korupsi spt. membingungkan: 1) Kt-nya korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika; 2) Tp katanya lg koruptor akan diberi maaf asal mengembalikan hsl korupsinya; 3) Msh ada harapan krn dia jg bilang, “Tunggu stlh 6 bln,” tulis Mahfud MD dikutip SINDOnews, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan Prabowo Subianto yang secara tegas akan menindak koruptor disampaikan saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra itu akan kejar koruptor meski lari ke Antartika.

    “Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Dalam video lama yang diunggah di kanal resmi Gerindra TV pada Jumat, 8 Maret 2019, pernyataan yang sama juga pernah disampaikan Prabowo di acara “Studium Generale Renaisans Indonesia” di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Waktu itu, Prabowo berstatus sebagai calon presiden (capres).

    “Jika memang saya menerima mandate dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti semua itu dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu bila perlu sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar,” kata Prabowo waktu itu.

    Namun pernyataan berbeda disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024). Prabowo meminta kepada koruptor untuk mengembalikan uang yang telah dicuri dari negara. Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujar Prabowo seperti ditayangkan dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).

  • Dulu Inisiasi PPN 12 Persen Sekarang Malah Menolak, PROJO: PDIP Jangan Cuci Tangan! – Halaman all

    Dulu Inisiasi PPN 12 Persen Sekarang Malah Menolak, PROJO: PDIP Jangan Cuci Tangan! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ormas PROJO melihat PDI Perjuangan melemparkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan diberlakukan pada Januari 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “PDIP sebagai pemilik suara terbesar di DPR waktu itu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen. Kok, sekarang lempar batu sembunyi tangan,“ kata Wakil Ketua Umum DPP PROJO Freddy Damanik pada Minggu (22/12/2025).

    Freddy menerangkan bahwa RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disetujui DPR untuk menjadi undang-undang pada 29 Oktober 2021, dan mulai berlaku pada 2022. UU HPP inilah yang mengatur kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. 

    PROJO menilai PDIP sebagai partai pemenang yang berkuasa ketika itu tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap rakyat. Ketua DPR waktu itu juga politikus PDIP Puan Maharani, yang kini kembali menjabat Ketua DPR. Namun, para politikus PDIP justru membuat seolah Presiden Prabowo yang menyebabkan munculnya kenaikan tarif PPN 12 persen. 

    “Masyarakat harus tahu bahwa ada tindakan membohongi publik lewat pernyataan-pernyataan yang memojokkan Presiden Prabowo, PROJO mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo, “ ujar Freddy Damanik. 

    Menurut Freddy, pemerintah tidak lepas tangan dengan persoalan ini. Presiden Prabowo melaksanakan perintah UU HPP untuk menerapkan tarif PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Meski begitu, tarif pajak tersebut hanya dikenakan bagi barang mewah. Ini bukti Presiden Prabowo memahami kondisi dan mencari cara untuk tidak membebani rakyat.

    PROJO berpendapat jika sekarang tidak setuju dengan kenaikan PPN, seharusnya PDIP melakukan mekanisme perubahan undang-undang di DPR. Toh, PDIP adalah fraksi terbesar di parlemen. 

    “Sebaiknya PDIP jangan seperti lempar batu sembunyi tangan, harus bertanggungjawab dengan keputusan yang sudah diambil. PDI P jangan cuci tangan. ” kata  Fredd Damanik.

    Diinisiasi PDIP

    Sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

    Menurutnya, payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    “Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

    Anggota Komisi XI DPR RI, itu menilai sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

    Terlebih, kata dia, panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP jelas dipimpin langsung oleh fraksi partai besutan Megawati Seokarnoputri tersebut.

    “Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” kata Wihadi.

    Wihadi justru menegaskan jika Presiden Prabowo sebenarnya sudah ‘mengulik’ kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya, dengan menerapkan kenaikan PPN terhadap item-item mewah.  

    “Sehingga pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan  gejolak ekonomi, ini adalah merupakan langkah bijaksana dari Pak Prabowo,” kata Wihadi.

    Wihadi kembali mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menekankan bila kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP.

    “Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan,” tegasnya.

    Wihadi justru menilai sikap PDIP sekarang adalah upaya ‘melempar bola panas’ kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal, kenaikan PPN 12 persen yang termaktub dalam UU HPP merupakan produk dari PDIP.

    “Jadi kami dalam hal ini melihat bahwa sikap PDIP ini adalah dalam hal PPN 12 persen adalah membuang muka jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDIP,” kat Wihadi.

    PDIP Desak Dibatalkan

    Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka justru meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12 persen pada 1 Januari 2025. Keputusan diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat.

    Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12 persen bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin meningkat. Selain itu, kenaikan PPN juga beepotensi akan menaikan harga kebutuhan pokok.

    “Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan moneter antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar Rieke kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).

    Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen sesuai pasal 7 UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dinilai juga tidak tepat. Dia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut.

    Dalam Pasal 7 ayat (3) UU tersebut, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen setelah berkonsultasi dengan alar kelengkapan DPR RI.

    Dalam UU itu juga dijelaskan, Menteri Keuangan RI diberikan kewenangan menentukan besaran PPN perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

    “Saya sangat mendukung Presiden Prabowo menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” jelasnya.

    Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. 

    Di antaranya, perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen  pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara.

    Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia, agar negara mampu menguji SPT wajib pajak,  akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal.

    “Dan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non- keuangan wajib pajak, wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Rieke juga meminta dana pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas  lyang memengaruhi hajat hidup orang banyak.

    “Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara, termasuk segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana kasus-kasus korupsi, serta segera dikembalikan ke kas negara,” pungkasnya.

  • Presiden Prabowo gunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Bogor, Jabar

    Presiden Prabowo gunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Bogor, Jabar

    Rabu, 27 November 2024 10:21 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menunjukkan surat suara di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto menunjukkan surat suara di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto menunjukkan jari yang sudah dicelup tinta usai memberikan hak suaranya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

  • Antusias masyarakat adat Knasaimos penuhi TPS di Distrik Saifi, Sorong Selatan, Papua Barat Daya

    Antusias masyarakat adat Knasaimos penuhi TPS di Distrik Saifi, Sorong Selatan, Papua Barat Daya

    Rabu, 27 November 2024 10:40 WIB

    Seorang warga menunjukkan jarinya yang diberi tinta tanda hak suaranya telah diberikan dalam Pilkada Serentak 2024 di salah satu TPS di wilayah masyarakat adat Knasaimos, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Rabu (27/11/2024) Pilkada di wilayah tersebut untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sekaligus memilih Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga /Spt.

    Sejumlah warga memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak dalam Pilkada Serentak 2024 di salah satu TPS di wilayah masyarakat adat Knasaimos, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Rabu (27/11/2024). Pilkada di wilayah tersebut untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sekaligus memilih Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga /Spt.

    Seorang warga berjalan usai mencoblos surat suara pada Pilkada Serentak 2024 di salah satu TPS di wilayah masyarakat adat Knasaimos, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Rabu (27/11/2024). Pilkada di wilayah tersebut untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sekaligus memilih Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga /Spt.

    Sejumlah warga menunggu giliran memberikan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di salah satu TPS di wilayah masyarakat adat Knasaimos, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Rabu (27/11/2024). Pilkada di wilayah tersebut untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sekaligus memilih Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga /Spt.

  • Transjakarta mulai esok melayani empat terminal sampai jam 23.00

    Transjakarta mulai esok melayani empat terminal sampai jam 23.00

    Calon penumpang berjalan menuju bus di Terminal Kalideres, Jakarta, Senin (16/12/2024). Dinas Perhubungab DKI Jakarta menyiapkan empat terminal tipe A, di antaranya Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Pulogebang, dan Terminal Kampung Rambutan guna mengantisipasi lonjakan penumpang saat masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/Alif Bintang/app/Spt.

    Transjakarta mulai esok melayani empat terminal sampai jam 23.00
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai 21 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 memberlakukan waktu layanan pada sejumlah rute menuju empat terminal besar hingga pukul 23.00 WIB atau satu jam lebih lama dibandingkan biasanya. Penambahan waktu layanan ini untuk armada bus raya terpadu/bus rapid transit (BRT), non-BRT, dan mikrotrans yang melewati atau menuju terminal Tanjung Priok, terminal Kalideres, terminal Pulo Gebang, dan terminal Kampung Rambutan.

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta, Jumat, mengatakan kebijakan tersebut diambil guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, dari dan menuju empat terminal utama di masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Layanan nantinya beroperasi mulai pukul 05.00 – 23.00 WIB. Adapun sejumlah rute yang dilakukan perpanjangan yakni yang melayani Terminal Tanjung Priok: Koridor 10 (Tanjung Priok – PGC), Rute 10A (Rusun Marunda – Tanjung Priok), Rute 10D (Kampung Rambutan – Tanjung Priok), Rute 10H (Tanjung Priok – Bundaran Senayan).

    Lalu, Koridor 12 (Tanjung Priok – Pluit), Rute 14B (Tanjung Priok – Senen via JIS), JAK.115 (Term. Tanjung Priok – Pegangsaan II IGI), JAK.117 (Tanjung Priok – Tanah Merdeka), JAK.15 (Term. Tanjung Priok – Rusun Marunda).

    Kemudian, JAK.29 (Tanjung Priok – Sukapura), JAK. 77 (Tanjung Priok – Jembatan Item), JAK. 87 (Term. Tanjung Priok – Terminal Rawamangun), JAK. 88 (Term. Tanjung Priok – Ancol Barat), JAK.89 (Term. Tanjung Priok – Taman Kota Intan), dan JAK. 90 (Term. Tanjung Priok – Rusun Kemayoran).

    Selanjutnya, yang melayani Terminal Kalideres yaitu: Koridor 3 (Kalideres – Monas via Veteran), Rute 3A (Rusun Pesakih – Kalideres), Rute 3F (Kalideres – Senayan Bank DKI), JAK.50 (Kalideres – Puri Kembangan), JAK.52 (Kalideres – Muara Angke), dan SH21 (Kalideres – Perkantoran Soekarno-Hatta.

    Berikutnya, yang melayani Terminal Pulo Gebang antara lain Koridor 11 (Pulo Gebang – Kampung Melayu), Rute 11D (Pulo Gebang – Pulo Gadung via PIK), Rute 11Q (Kampung Melayu – Pulo Gebang via BKT), JAK.100 (Term. Pulo Gebang – Rusun Pinus Elok), JAK110A (Rusun Marunda – Term. Terpadu Pulo Gebang), JAK.27 (Pulo Gebang – Rorotan), dan JAK.40 (Harapan Baru – Pulo Gebang via Rawa Kuning).

    Terakhir, yang melayani Terminal Kampung Rambutan yaitu Rute 10D (Kampung Rambutan – Tanjung Priok), Koridor 7 (Kampung Rambutan – Kampung Melayu), Rute 7A (Kampung Rambutan – Lebak Bulus), Rute 7B (Kampung Rambutan – Blok M). Lalu, Rute 7E (Kampung Rambutan – Ragunan), Rute 7F (Kampung Rambutan – Juanda via Cempaka Putih), S22 (Ciputat – Kampung Rambutan), JAK.06 (Kampung Rambutan – Pondok Gede), JAK.19 (Pinang Ranti – Kampung Rambutan).

    Kemudian, JAK.38 (Bulak Ringin – Kampung Rambutan), JAK.71 (Kampung Rambutan – Pinang Ranti), JAK.72 (Kampung Rambutan – Pasar Rebo via Poncol), dan JAK.98 (Term. Kampung Rambutan – Munjul).

    Sumber : Antara