Xcloud.id

Topik: Sistem Ganjil-Genap

  • Jadwal dan Aturan Contraflow, One Way, dan Ganjil Genap saat Mudik Lebaran 2025

    Jadwal dan Aturan Contraflow, One Way, dan Ganjil Genap saat Mudik Lebaran 2025

    Jakarta: Korlantas Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat arus mudik Lebaran 2025. Ada dua skema yang disiapkan, yakni contraflow dan one way.

    Skema rekayasa lalu lintas, yaitu contra flow dan one way akan diterapkan di sejumlah ruas jalan tol utama. Selain itu, sistem ganjil genap juga akan diberlakukan pada beberapa titik guna mengurai kepadatan kendaraan.

    Bagi kamu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi dan melintasi Tol Jakarta-Cikampek, Cipali, hingga Kalikangkung Jawa Tengah dan sekitarnya perlu memperhatikan penerapan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Berikut jadwal dan lokasi penerapan rekayasa lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025 dikutip dari laman korlantas.polri.go.id:

    Contraflow
    Penerapan contraflow dilakukan di ruas KM 40 hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek dengan jadwal sebagai berikut:

    Periode 1: Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00.
    Periode 2: Senin, 31 Maret 2025 pukul 13.00–18.00 dan Selasa, 1 April 2025 pukul 11.00–18.00.
     

    One Way
    Sistem one way diberlakukan dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Semarang-Batang dengan jadwal sebagai berikut:

    Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00.
    Ganjil Genap
    Sistem ganjil genap akan diterapkan di dua lokasi utama, yaitu:

    KM 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Semarang-Batang.
    KM 31 hingga KM 98 Tol Tangerang-Merak.
    Tahapan normalisasi sistem one way akan dilakukan dalam dua tahap:
    Kamis, 27 Maret 2025 (12.00 – 14.00 WIB):

    Penutupan jalan masuk dan pembersihan jalur.
    Fokus utama pada ruas KM 414 Tol Semarang-Batang hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek.
    Minggu, 30 Maret 2025 (00.00 – 02.00 WIB):

    Pembukaan kembali jalan masuk.
    Normalisasi arus lalu lintas

    Rekayasa lalu lintas one way dan contraflow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Bagi para pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati, mengikuti arahan petugas di lapangan dan memperhatikan jadwal, rute rekayasa lalu lintas agar perjalanan lebih lancar dan nyaman.

    Jakarta: Korlantas Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat arus mudik Lebaran 2025. Ada dua skema yang disiapkan, yakni contraflow dan one way.
     
    Skema rekayasa lalu lintas, yaitu contra flow dan one way akan diterapkan di sejumlah ruas jalan tol utama. Selain itu, sistem ganjil genap juga akan diberlakukan pada beberapa titik guna mengurai kepadatan kendaraan.
     
    Bagi kamu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi dan melintasi Tol Jakarta-Cikampek, Cipali, hingga Kalikangkung Jawa Tengah dan sekitarnya perlu memperhatikan penerapan skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Berikut jadwal dan lokasi penerapan rekayasa lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025 dikutip dari laman korlantas.polri.go.id:

    Contraflow
    Penerapan contraflow dilakukan di ruas KM 40 hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek dengan jadwal sebagai berikut:

    Periode 1: Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00.
    Periode 2: Senin, 31 Maret 2025 pukul 13.00–18.00 dan Selasa, 1 April 2025 pukul 11.00–18.00.
     

    One Way
    Sistem one way diberlakukan dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Semarang-Batang dengan jadwal sebagai berikut:
     
    Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00.
    Ganjil Genap
    Sistem ganjil genap akan diterapkan di dua lokasi utama, yaitu:
     
    KM 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Semarang-Batang.
    KM 31 hingga KM 98 Tol Tangerang-Merak.

    Tahapan normalisasi sistem one way akan dilakukan dalam dua tahap:

    Kamis, 27 Maret 2025 (12.00 – 14.00 WIB):

    Penutupan jalan masuk dan pembersihan jalur.

    Fokus utama pada ruas KM 414 Tol Semarang-Batang hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek.
    Minggu, 30 Maret 2025 (00.00 – 02.00 WIB):

    Pembukaan kembali jalan masuk.
    Normalisasi arus lalu lintas

    Rekayasa lalu lintas one way dan contraflow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Bagi para pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati, mengikuti arahan petugas di lapangan dan memperhatikan jadwal, rute rekayasa lalu lintas agar perjalanan lebih lancar dan nyaman.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • 164.298 personel gabungan dikerahkan amankan mudik Lebaran 2025

    164.298 personel gabungan dikerahkan amankan mudik Lebaran 2025

    “Jalur arteri juga tetap menjadi perhatian dengan penempatan personel serta pos-pos pengamanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, baik di jalur tol maupun jalur arteri,”

    Surabaya (ANTARA) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 164.298 personel gabungan dalam rangka Operasi Ketupat 2025 guna memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025.

    “Operasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI, Basarnas, BMKG, Dinas Perhubungan, Pramuka, dan sejumlah instansi lainnya,” kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.

    Sigit menyatakan bahwa pihaknya telah mendirikan 2.835 posko pengamanan yang terdiri atas 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu.

    Pos-pos ini akan difokuskan pada pengamanan 126.736 objek vital, mulai dari masjid, lokasi Salat Idulfitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga objek wisata.

    Selain pengamanan, Polri juga telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan, khususnya di jalur tol utama dan jalur arteri.

    Beberapa strategi yang diterapkan antara lain pengaturan perjalanan kendaraan sumbu tiga, penerapan sistem ganjil-genap, kontraflow, hingga sistem one-way yang akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan.

    “Jalur arteri juga tetap menjadi perhatian dengan penempatan personel serta pos-pos pengamanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, baik di jalur tol maupun jalur arteri,” kata Kapolri.

    Lebih lanjut, Polri juga menyediakan layanan hotline 110 yang dapat dihubungi masyarakat untuk memperoleh informasi atau menyampaikan aduan terkait pelayanan mudik.

    Layanan ini beroperasi 24 jam dengan petugas yang siap memberikan bantuan.

    “Dengan berbagai langkah yang kami siapkan, diharapkan pelayanan mudik tahun 2025 dapat berjalan lebih baik dan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar Sigit.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Mudik Lebaran, Polda Banten Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Kepadatan Pelabuhan Merak – Halaman all

    Jelang Mudik Lebaran, Polda Banten Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Kepadatan Pelabuhan Merak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Banten menyiapkan sejumlah strategi rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan kendaraan menuju Pelabuhan Merak.

    Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Lenganek Mawardi menjelaskan bahwa pihaknya akan membatasi kendaraan angkutan barang sumbu tiga di ruas tol dan jalan nasional sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani. 

    “Kami akan membatasi kendaraan angkutan barang sumbu tiga di ruas tol dan jalan nasional sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB yang telah ditandatangani,” ucapnya dalam keterangan Sabtu (15/3/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih bagi kendaraan pribadi dan angkutan penumpang selama arus mudik.

    Selain itu, Polda Banten juga menerapkan sistem pembagian tiga pelabuhan penyeberangan guna mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak.

    Di antaranya Pelabuhan Merak – Bakauheni diperuntukkan bagi pejalan kaki, kendaraan pribadi, dan bus penumpang.

    Kemudian Pelabuhan Ciwandan – Wika Beton akan melayani sepeda motor serta truk golongan VI.

    Selanjutnya pelabuhan BBJ – BBJ Lampung dikhususkan untuk kendaraan barang dengan truk golongan VII ke atas.

    Lebih lanjut, Dirlantas mengatakan jika antrean kendaraan telah melebihi kapasitas buffer area di Pelabuhan Merak, Buffer Area Indah Kiat, dan Cikuasa Atas, maka pihaknya akan memberlakukan delayed system.

    “Jika antrean kendaraan sudah melebihi kapasitas buffer area di Pelabuhan Merak, Buffer Area Indah Kiat, dan Cikuasa Atas, maka kami akan memberlakukan delayed system,” tutur Lenganek.

    “Kendaraan akan ditahan secara berurutan di Rest Area KM 68, Rest Area KM 43, Gerbang Tol Cikupa KM 31, serta Rest Area KM 13 sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Merak,” imbuhnya.

    Polda Banten juga akan memberlakukan sistem ganjil-genap di ruas Tol Tangerang-Merak selama empat hari, yakni mulai 27 hingga 30 Maret. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pergerakan kendaraan, membagi arus lalu lintas antara jalur tol dan arteri, serta mengurangi kepadatan menuju Pelabuhan Merak.

    Masyarakat diimbau agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan selalu memperbarui informasi terkait arus mudik. 

    “Kami juga berharap pengguna jalan mempersiapkan perjalanan dengan baik demi kelancaran dan kenyamanan selama perjalanan,” tuturnya.

     

     

  • Kemenhub: Angkutan Logistik Tetap Beroperasi Tanpa Kena Pembatasan Operasional saat Lebaran – Halaman all

    Kemenhub: Angkutan Logistik Tetap Beroperasi Tanpa Kena Pembatasan Operasional saat Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan memastikan operasional angkutan barang logistik tidak terkena pembatasan, selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Angkutan barang yang dimaksud adalah kendaraan yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo mengatakan, kendaraan logistik tetap bisa beroperasi tanpa terkena pembatasan tersebut, dengan catatan harus dilengkapi surat muatan jenis barang.

    “Logistik adalah prioritas, tidak ada larangan atau pembatasan sehingga pasokannya tetap aman,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

    Selain pengaturan operasional angkutan barang, SKB tersebut juga berisi pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan melalui sistem satu arah (one way), sistem contra flow, serta sistem ganjil genap. 

    Kemudian, mencakup juga pengaturan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar, dan Dermaga Bulusan, serta pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton. 

    Sebelumnya pemerintah membatasi operasional angkutan barang selama periode mudik dan arus balik Lebaran 1446H/2025.

    Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H.

    Dalam SKB tersebut, operasional angkutan barang yang terkena pembatasan meliputi kendaraan angkutan barang pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan. 

    Pembatasan ini diberlakukan di ruas jalan tol dan non-tol mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 waktu setempat hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 waktu setempat.

  • 26 Titik Ganjil Genap Jakarta yang Berlaku Hari Ini, Kamis 6 Maret 2025 – Page 3

    26 Titik Ganjil Genap Jakarta yang Berlaku Hari Ini, Kamis 6 Maret 2025 – Page 3

    Bagi pengendara mobil atau kendaraan roda empat lainnya di Jakarta yang menerapkan sistem ganjil genap, berikut beberapa strategi agar perjalanan tetap nyaman dan efisien:

    1. Periksa Nomor Pelat Kendaraan:

    – Pastikan angka terakhir pada pelat kendaraan Anda sesuai dengan aturan yang berlaku pada hari tersebut. Jika tanggal genap, hanya kendaraan dengan nomor akhir genap yang boleh melintas, dan sebaliknya.

    2. Gunakan Rute Alternatif:

    – Cari jalan yang tidak masuk dalam area ganjil genap. Manfaatkan aplikasi navigasi untuk menemukan rute tercepat dan terhindar dari sanksi.

    3. Pilih Transportasi Umum:

    – Jika memungkinkan, gunakan moda transportasi publik seperti MRT, KRL, atau TransJakarta untuk menghindari pembatasan sekaligus menghemat biaya perjalanan.

    4. Berangkat Lebih Awal atau Setelah Jam Ganjil Genap:

    – Atur jadwal perjalanan Anda agar tidak bertepatan dengan jam pemberlakuan aturan, yaitu pagi pukul 06.00-10.00 WIB dan sore pukul 16.00-21.00 WIB.

    5. Pastikan Kendaraan dalam Kondisi Optimal:

    – Lakukan pengecekan sebelum berangkat, seperti bahan bakar, kondisi ban, rem, dan lampu, agar perjalanan lebih aman dan nyaman.

    6. Patuhi Semua Peraturan Lalu Lintas:

    – Tidak hanya aturan ganjil genap, pastikan juga mengikuti peraturan lain seperti batas kecepatan, marka jalan, serta rambu lalu lintas untuk menghindari risiko kecelakaan dan tilang.

    7. Siapkan Kelengkapan Dokumen Kendaraan:

    – Selalu bawa SIM, STNK, dan dokumen penting lainnya agar tidak mengalami kendala jika ada pemeriksaan oleh petugas di jalan.

    8. Manfaatkan Teknologi untuk Memantau Lalu Lintas:

    – Gunakan aplikasi peta digital untuk mengetahui kondisi lalu lintas secara real-time dan menentukan jalur perjalanan yang paling efisien.

    Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda dapat menghindari kendala selama berkendara di Jakarta yang menerapkan sistem ganjil genap. Selalu prioritaskan keselamatan dan kepatuhan demi kelancaran bersama.

  • Prediksi Puncak Mudik Lebaran 2025 dan Arus Balik – Page 3

    Prediksi Puncak Mudik Lebaran 2025 dan Arus Balik – Page 3

    Berbagai langkah telah disiapkan oleh pemerintah untuk memastikan kelancaran arus mudik. Salah satu program yang menarik perhatian adalah angkutan mudik gratis.

    Berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta, seperti Dishub DKI Jakarta, Pemprov Sumatera Utara, dan Alfamart, telah menyediakan program mudik gratis dengan berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat.

    Pendaftaran untuk program ini dapat dilakukan secara online dan syaratnya umumnya meliputi KTP/KK dan terkadang STNK bagi yang membawa sepeda motor.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas. Sistem ganjil genap dan pembatasan penggunaan sepeda motor di jalur-jalur tertentu akan diberlakukan untuk mengatur arus lalu lintas.

    Pembatasan angkutan penyeberangan juga akan diterapkan untuk mengelola kepadatan di pelabuhan dan titik-titik penyeberangan.

    Untuk membantu masyarakat dalam perjalanan mudik, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% di sejumlah ruas tol utama selama periode mudik dan balik.

    Meskipun periode diskon ini masih tentatif, hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para pemudik yang ingin menghemat biaya perjalanan.

  • Ganjil Genap Jakarta Berlaku Kamis 20 Februari 2025: Simak Aturan dan Jadwalnya – Page 3

    Ganjil Genap Jakarta Berlaku Kamis 20 Februari 2025: Simak Aturan dan Jadwalnya – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kembali menerapkan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan pada Kamis (20/2/2025).

    Kebijakan ini merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan kualitas udara. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar dan polusi udara dapat ditekan.

    Pada hari ini, Kamis (20/2/2025), kendaraan dengan pelat nomor genap diperbolehkan melintas tanpa batasan di wilayah yang menerapkan aturan ganjil genap.

    Sebaliknya, kendaraan dengan pelat nomor ganjil diimbau untuk mencari alternatif jalur lain atau menggunakan transportasi umum guna menghindari sanksi tilang.

    Sistem ganjil genap Jakarta diberlakukan dalam dua sesi setiap harinya. Sesi pertama dimulai pada pagi hari, tepatnya pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB. Kemudian, sesi kedua diberlakukan pada sore hingga malam hari, yakni mulai pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

    Peraturan ini hanya berlaku pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat. Namun, aturan ganjil genap tidak diterapkan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu, serta pada hari libur nasional atau tanggal merah. Oleh karena itu, masyarakat yang berencana bepergian di luar hari kerja tidak perlu khawatir terhadap pembatasan ini.

    Perlu diketahui bahwa perluasan cakupan wilayah ganjil genap telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

    Regulasi ini merupakan revisi dari Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 yang mengatur pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap.

    Pemberlakuan aturan ini juga disesuaikan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 serta Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022.

    Pemerintah menilai bahwa aturan ganjil genap mampu mengurangi kemacetan yang sering terjadi di ruas-ruas jalan utama Jakarta, terutama saat jam sibuk.

    Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya kualitas udara.

    Bagi pengendara yang tetap ingin melintas di area ganjil genap meskipun pelat nomor kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku, tersedia beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan.

    Salah satunya adalah menggunakan transportasi umum, seperti MRT, TransJakarta, KRL, atau kendaraan berbasis daring yang telah memperoleh izin operasional di wilayah ganjil genap. Alternatif lainnya adalah memilih jalur di luar 26 titik ganjil genap yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

    Sebagai pengingat, bagi pengendara yang melanggar aturan ini, pihak kepolisian akan melakukan penindakan berupa tilang, baik secara langsung oleh petugas di lapangan maupun melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

    Oleh karena itu, penting bagi setiap pengendara untuk memahami regulasi ini agar terhindar dari sanksi yang tidak diinginkan.

    Dengan diberlakukannya sistem ganjil genap, diharapkan lalu lintas di Jakarta menjadi lebih tertata dan efisien. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi aturan yang ada dan merencanakan perjalanan dengan baik agar terhindar dari kendala selama di perjalanan.

     

    Kebijakan Ganjil-Genap (GaGe) di DKI Jakarta kembali berlaku hari ini, Senin (06/06/2022). Setidaknya pemberlakuan GaGe terjadi di 25 ruas jalan.

  • Menhub-Mendagri koordinasi skema pengaturan angkutan Lebaran ke Pemda

    Menhub-Mendagri koordinasi skema pengaturan angkutan Lebaran ke Pemda

    Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengkoordinasikan skema pengaturan angkutan Lebaran 2025 kepada pemerintah daerah (Pemda) agar dapat berjalan aman dan lancar.

    “Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,” kata Menhub di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Menhub Dudy Purwagandhi bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama pemimpin daerah secara virtual.

    “Dalam rangka mengatasi kepadatan selama periode angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi awal dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Menhub.

    Meski begitu, dia menyampaikan bahwa masih diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angkutan arus mudik maupun balik Lebaran 2025 berjalan baik.

    Menhub menyampaikan sejumlah skema, baik pengaturan pergerakan masyarakat, maupun pengaturan angkutan barang.

    Dia menyebutkan, sejumlah usulan kebijakan selama masa Angleb, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA), kebijakan pembatasan angkutan barang, serta koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025.

    Kebijakan itu diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan Pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” imbuh Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa Angleb 2025 di antanya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap.

    Kemudian pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Menhub mengharap dukungan Pemerintah Daerah seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Adapun Mendagri Tito meminta Kepada Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah Berkoordinasi mengelola kendaraan umum, khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025).

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

    Menhub menilai, kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” kata Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2025, di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap. Kemudian, pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Dukungan Pemda 

    Menhub berharap dukungan pemda seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Di sisi lain, Mendagri Tito meminta kepada pemda dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk berkoordinasi mengelola kendaraan umum. Khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” kata Mendagri.

    Mendagri sendiri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” terang Tito.

     

  • Soal Masalah Kemacetan, Pemkot Bandung Sorot Perubahan Jam Operasional dan Angkutan Massal

    Soal Masalah Kemacetan, Pemkot Bandung Sorot Perubahan Jam Operasional dan Angkutan Massal

    JABAR EKSPRES – Kemacetan di Kota Bandung masih menjadi momok utama yang menghambat mobilitas warga. Menurut Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, solusi untuk mengatasi masalah ini perlu pendekatan yang menyeluruh.

    Koswara menjelaskan, salah satunya adalah dengan pengaturan jam operasional dan penguatan angkutan massal. Terlebih pertumbuhan warga Bandung kian pesat.

    “Pertumbuhan penduduk yang pesat dan terbatasnya infrastruktur menjadi akar masalah kemacetan di kota besar seperti Bandung,” kata Koswara saat kepada wartawan, Selasa (11/2).

    Koswara menegaskan pentingnya ketersediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk transportasi yang efisien.

    Untuk itu, Pemkot Bandung telah melakukan kajian mendalam terkait pengaturan jam operasional di tiga sektor utama: jam sekolah, jam kerja pemerintah, dan jam operasional komersial.

    BACA JUGA: 2 Kali Masuk RPJMD, Dewan Minta Pemkot Kaji Ulang Program Bandung Bebas Macet

    Hasilnya menunjukkan bahwa penataan jam kerja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemacetan di kota ini.

    Selain itu, Koswara juga menekankan pentingnya pembangunan transportasi massal yang lebih terintegrasi.

    Menurutnya, jika transportasi massal sudah berfungsi dengan baik, penggunaan kendaraan pribadi harus dikendalikan melalui berbagai kebijakan seperti sistem ganjil-genap, tarif parkir yang tinggi, atau penerapan jalan berbayar.

    Koswara menyebutkan proyek Tol Dalam Kota (Tol Bypass Urban Transport – BUTR) yang digagas pemerintah pusat sebagai salah satu langkah penting untuk mengatasi kemacetan.

    Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan tol ini bukanlah solusi akhir. Tanpa penguatan angkutan umum yang efektif, kemacetan di Bandung tetap tak terhindarkan.

    “Tol dalam kota bukanlah solusi yang bersifat final. Tanpa sistem transportasi publik yang baik, kemacetan akan terus terjadi,” tegasnya.

    BACA JUGA: Dishub Beberkan Mekanisme Program Atasi Kemacetan di Kota Bandung

    Lebih lanjut, Koswara mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan transportasi di Bandung. Ia berharap agar kebijakan ini dapat berjalan konsisten, meski terjadi pergantian kepemimpinan.

    “Kebijakan yang baik harus berlanjut, agar solusi yang sudah dirancang tidak terhambat,” ungkapnya.

    Koswara juga mengajak masyarakat Bandung untuk mulai beralih menggunakan angkutan umum demi mengurangi kemacetan.