Xcloud.id

Topik: Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu)

  • Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya, Kandidat Unsung Transformasi Kota Layak Huni Berbasis Big Data

    Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya, Kandidat Unsung Transformasi Kota Layak Huni Berbasis Big Data

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Adi Gunita, mengajukan sebuah konsep tentang permukiman kota layak huni berbasis big data saat mengikuti uji kelayakan (fit and proper test) seleksi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya pada Senin (1/12/2025).

    Seperti diketahui, Adi Gunita bersama dua kandidat lainnya, Iman Kristian dan Aly Murtadlo, tengah bersaing untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) sebagai Ketua DPRKPP Surabaya tersebut.

    Dalam presentasinya, Adi mengajukan proposal yang berjudul “Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital.” Ia menyoroti isu-isu prioritas yang dianggap penting untuk pengembangan Kota Pahlawan.

    “Isu ini meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan prioritas penanganan atau kumuh ringan, serta squatter sebagai bangunan yang berdiri di atas lahan yang dilarang,” ujar Adi dalam paparannya di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12/2025).

    Isu kedua adalah peningkatan kualitas tata ruang kota. Hal ini meliputi penataan media ruang (reklame), dokumen tata ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

    Sedangkan ketiga, ia menekankan perlunya percepatan sinkronisasi data antar Perangkat Daerah (PD) dan lintas dinas sebagai dasar kebijakan dan acuan operasional.

    Untuk menjawab persoalan tersebut, Adi menawarkan sejumlah langkah strategis, di antaranya adalah optimalisasi strategi berbasis penerapan teknologi informasi untuk memperkuat efektivitas pendataan dan pemantauan progres penanganan.

    “Pemutakhiran basis data sumber daya lokal dalam konteks permukiman dan tata ruang mendukung perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Optimalisasi ini, menurutnya akan diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis data spatial One Map One Policy atau simpul jaringan yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai One Source.

    “Sistem ini adaptif, terintegrasi, dan terukur untuk mendukung smart governance,” kata Adi.

    Selain itu, Adi juga menekankan penanganan berbasis kolaboratif yang dikembangkan lebih jauh ke multi-stakeholder dengan semangat co-creation dan co-governance, interaksi antara pemerintah dan swasta.

    “Kolaborasi ini mencakup peningkatan skema kemitraan pemerintah-swasta (penyediaan apartemen bersubsidi), program social impact partnership, mekanisme insentif pada program pembangunan berbasis dampak sosial, dan pemberdayaan komunitas serta organisasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan berbasis wilayah dan inklusi sosial,” paparnya.

    Sebagai kesimpulan, Adi menyatakan bahwa peningkatan kualitas perumahan ke depan tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui place making dan program Kampung Pancasila untuk membentuk lingkungan yang berkelanjutan.

    Ia optimistis bahwa implementasi sistem digital, pemanfaatan Big Data dan AI, dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan analisis, dan arah kebijakan.

    “Strategi ini sangat mungkin diterapkan untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti data yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan program prioritas,” tutupnya. (rma/kun)

  • Atap Rumah Warga Surabaya Ambrol, BPBD Berikan Bantuan

    Atap Rumah Warga Surabaya Ambrol, BPBD Berikan Bantuan

    Surabaya (beritajatim.com) – Atap rumah warga di Jalan Jepara Kelurahan Morokrembangan, Surabaya, ambrol pada Kamis pagi, 13 November 2025. Penyebab ambrol diduga karena kayu penopang atap sudah lapuk, karena termakan usia. Beruntung ketika kejadian tidak ada korban jiwa.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Surabaya, Linda Novanti mengatakan, atas peristiwa tersebut petugas sudah mengamankan lokasi kejadian.

    “Atap rumah ambrol, petugas sudah melakukan pendataan terhadap penghuni dan menyalurkan bantuan,” ungkap Linda Novanti, Kamis (13/11).

    Kondisi Atap Rumah Warga Surabaya Ambrol (dok. BPBD Surabaya)

    Menurut Linda, enam orang penghuni rumah dari dua keanggotaan keluarga (KK) telah diungsikan ke tempat tinggal sementara, di kawasan Dupak Baru.

    “Untuk rumah yang atapnya ambrol ini tidak bisa ditempati karena rusak berat, (meliputi) di bagian kamar tidur depan, ruang tamu, serta kamar tidur belakang,” jelasnya.

    Ia juga menjelaskan, peristiwa kerusakan rumah hampir 100 persen ini, BPBD telah berkoordinasi dengan pejabat kelurahan terkait. Serta diketahui bahwa keluarga pemilik rumah terdaftar PRAMIS dan telah terdaftar didalam program rumah tidak layak huni (Rutilahu), Pemerintah Kota Surabaya.

    “BPBD melakukan serah terima bantuan kepada penghuni rumah, setelah itu berkordinasi dengan kelurahan dan untuk pemilik rumah sendiri sudah terdaftar rutilahu,” tutup Linda. (rma/but)

  • Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Cegah Kebakaran di Permukiman Padat, Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Alat Pemadam untuk Warga Kepuhanyar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat upaya mitigasi bencana kebakaran di kawasan permukiman padat. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat pemadam kebakaran kepada warga Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat agenda Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Adapun bantuan yang diberikan meliputi satu unit kendaraan pemadam kebakaran roda tiga, 35 unit alat pemadam api ringan, serta satu set jaket tahan api yang diperuntukkan bagi relawan.

    Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, terutama wilayah yang sebelumnya dinilai berpotensi rawan kebakaran.

    “Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas permukiman, terutama di wilayah yang dikategorikan rawan kumuh atau berisiko tinggi terhadap bencana termasuk kebakaran pemukiman,” ungkapnya di Kantor Pemerintah Desa Kepuhanyar, Jumat (7/11/2025).

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang berperan aktif dalam Program Penanganan Kumuh Terpadu. Termasuk dalam pembentukan serta pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa Kepuhanyar tersebut.

    “Kami mengapresiasi BPBD yang ikut menangani program penanganan kumuh terpadu dan juga atas terbentuknya relawan REDKAR. Relawan ini ke depan harus dibekali kemampuan dan pengetahuan untuk menanggulangi kebakaran,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan bahwa program tersebut berjalan seiring dengan sejumlah program lain seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan peningkatan drainase. Program tersebut bagian dari Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu tahun 2025.

    “Selain Rutilahu dan drainase, arahan dari Bupati juga jelas, bahwa potensi kebencanaan harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

    Program Penanganan Kumuh Terpadu merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang salah satu fokusnya yaitu penyediaan fasilitas dan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran permukiman. Beberapa titik sasaran program ini di Kabupaten Mojokerto juga telah dikunjungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada, Minggu (2/11/2025) lalu.

    Dengan adanya pembentukan relawan REDKAR serta dukungan fasilitas pemadaman, Pemkab Mojokerto berharap masyarakat dapat lebih sigap dalam menghadapi kondisi darurat kebakaran di lingkungan permukiman. [tin/ian]

  • Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni Bandung 30 Oktober 2025

    Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni Bandung 30 Oktober 2025

    Benahi Rumah Warga Indramayu, Lucky Hakim: Banyak yang Tak Layak Huni
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) akan menjadi salah satu program prioritas di bawah kepemimpinannya.
    Menurut dia, masih banyak warga Indramayu yang saat ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
    “Secara umum saya lihat rumah-rumah di Indramayu banyak yang masih tidak layak huni. Ini harus ditangani,” kata Lucky saat meninjau program rutilahu di Desa Singajaya, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Rabu (29/10/2025).
    Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Diskimrum) Kabupaten Indramayu, target tahun 2025 ada sebanyak 639 unit rumah tidak layak huni yang akan direnovasi menjadi layak huni.
    Rinciannya, 163 unit dibiayai APBD Kabupaten, 141 unit dari APBD Provinsi, dan 335 unit bersumber dari APBN.
    “Kalau saya inginnya program ini bisa seribu rumah atau sejuta rumah, tetapi memang kendalanya di sini adalah finansial, fiskal kami yang terbatas, apalagi kita juga ketahui bersama ada pemotongan dari pemerintah pusat, untuk Indramayu sendiri ada Rp 344 miliar yang dipotong,” ujarnya.
    Karena itu, disampaikan Lucky, Pemda Indramayu tidak bisa bergerak sendirian.
    Pihaknya pun bersyukur atas uluran tangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat.
    Kolaborasi ini, menurutnya, penting guna menjamin masyarakat Indramayu bisa tinggal di rumah yang aman, nyaman, dan tentunya layak.
    “Kerja sama ini harus kami galang terus, mudah-mudahan bisa tuntas semua. Jadi, kami bersama bahu-membahu untuk membangun desa, khususnya rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.
    Di Desa Singajaya sendiri, tahun ini mendapat program rutilahu untuk sebanyak 60 unit rumah.
    Program tersebut diberikan dari Provinsi Jabar melalui aspirasi anggota DPRD Jabar.
    Tahun depan, program rutilahu juga akan kembali dilakukan di desa setempat, dengan target bisa merenovasi sebanyak 200 unit rumah menjadi rumah layak huni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Kemiskinan di Sukabumi: 3 Keluarga Tinggal Satu Atap di Rumah Nyaris Roboh

    Kisah Kemiskinan di Sukabumi: 3 Keluarga Tinggal Satu Atap di Rumah Nyaris Roboh

    Liputan6.com, Sukabumi – Kisah pilu keluarga Ana (40) dan Mimin (36) menjadi cerminan 15 tahun perjuangan hidup di Kampung Ciamarayah, Desa Walangsari, Kabupaten Sukabumi. 

    Rumah sederhana berukuran 3×6 meter yang dihuni oleh enam orang dengan tiga kepala keluarga ini menjadi saksi bisu beratnya hidup. Ana, seorang kuli cangkul, bercerita bahwa penghasilan mingguannya sebesar Rp 120 ribu hanya cukup untuk makan. 

    Kondisi ini diperparah dengan keberadaan ibunya yang sudah lanjut usia dan tinggal bersamanya.

    “Kadang kerja cuma 2 hari, seminggu libur, jangankan untuk memperbaiki rumah, buat makan saja sudah pas-pasan,” ungkap Ana, Kamis (18/09/2025).

    Kondisi rumah yang memprihatinkan tak hanya mengancam fisik, tetapi juga psikis mereka. Atap bilik yang melengkung dan nyaris roboh seringkali menimbulkan ketakutan, terutama saat hujan deras.

    “Karena tak ada tempat, Istri dan anak paling kecil tidur di tengah rumah karena sieun (takut) kamar ambruk. Umi (Ibu Ana) tidur di kamar, Ina (anak Ana) sama anaknya tidur di kamar depan. Saya tidur di dapur,” cerita Ana, menggambarkan bagaimana keluarganya harus mencari posisi aman untuk tidur.

    Dapur rumah pun dalam kondisi tak layak, nyaris roboh akibat pondasi kayu yang miring dan anjlok setelah beberapa kali gempa. 

    Meskipun telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan program rumah tidak layak huni (Rutilahu), Ana tak kunjung mendapatkan kabar.

    “Sudah beberapa kali di foto dimintai KK (Kartu Keluarga) terus KTP (Kartu Tanda Penduduk) tapi ya gitu, enggak ada kabar lanjutnya,” ungkapnya.

     

  • KPK Urai Benang Kusut Kasus Korupsi CSR BI OJK

    KPK Urai Benang Kusut Kasus Korupsi CSR BI OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mengurai kasus CSR BI-OJK. Mulai dari motif mengalirnya dana CSR ke BI-OJK hingga lobi-lobi apa yang terjadi dibalik kasus ini atau hanya gratifikasi.

    Sejak tahun lalu, KPK mencari alat bukti terkait penyalahgunaan dana CSR BI-OJK. KPK juga sudah menggeledah adalah miliki Gubernur BI Perry Warjiyo dan sejumlah ruangan lain di kantor Bank Indonesia Jalan MH Thamrin.

    Adapun CSR seharusnya diberikan untuk kegiatan sosial di masyarakat. Namun, hingga saat ini, KPK menemukan bahwa dana tersebut mengalir ke anggota DPR melalui yayasan, sehingga muncul dugaan terkait penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan.

    KPK menyatakan apabila dana tersebut disalurkan dengan benar, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan. Sebab, saat CSR diberikan oleh suatu institusi, tetapi bukan untuk peruntukannya, maka di situ letak dugaan korupsinya.

    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik tetap mengusut tuntas perkara dugaan korupsi CSR BI dan OJK ini. Hingga saat ini, KPK mencatatkan ada 2 anggota DPR yakni terlibat yakni dari Satori dari Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra.

    Selain dugaan korups berupa penerimaan gratifikasi terkait dengan pengelolaan dana CSR BI dan OJK, lembaga antirasuah juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus tersebut.

    Dua orang itu ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.52 dan No.53, dan diterbitkan pada. Sebelumnya, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan per Desember 2024.

    Adapun dua orang tersebut adalah Satori dari Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. “Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST anggota Komisi XI periode 2019-2024,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Pada keterangan sebelumnya, Asep menyebut lembaganya juga tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya termasuk dari pihak BI, OJK, maupun anggota DPR lainnya. Namun, hingga saat ini, KPK masih mendalami kasus ini.

    “Sedang kita dalami masing-masing. Yang sudah ada, sudah firm itu dua [tersangka] seperti itu. Yang lainnya kita akan dalami,” terang Asep.

    Lembaga antirasuah sebelumnya menduga terdapat modus penyelewengan hingga pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana Program Sosial BI dan OJK.

    Dana yang disalurkan itu dianggarkan secara resmi oleh bank sentral. Dana PSBI itu lalu diberikan ke yayasan-yayasan yang mengajukan untuk berbagai program kemasyarakatan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan dan kesehatan.

    Keterlibatan DPR Komisi XI dalam Kasus CSR BI-OJK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami aliran dana CSR BI-OJK. Tersangka yang diperiksa KPK menyebutkan bahwa banyak anggota Komisi XI juga mendapatkan dana tersebut.

    Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penetapan tersangka terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) program CSR BI dan OJK

    “Bahwa menurut pengakuan tersangka ST, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut,” kata Asep, Kamis (7/8/2025).

    Asep menekankan penyidik akan mengembangkan kasus tersebut untuk menemukan fakta-fakta baru. Adapun aliran dana CSR BI-OJK dibahas dalam rapat tertutup di DPR.

    “Tentunya kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi XI ini,” jelas dia.

    Dari hasil penyidikan sementara, KPK menemukan ada dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR BI-OJK. Selain tersangka ST (Satori), KPK juga menetapkan HG (Heri Gunadi). Keduanya merupakan anggota Komisi XI periode 2019-2024. Mereka menggunakan uang untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah makan hingga showroom.

    Asep menuturkan, HG diduga menerima Rp15,8 miliar yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti seperti pembangunan rumah, pengelolaan outlet minuman, hingga pembelian tanah dan kendaraan.

    Sementara itu, total ST menerima uang Rp12,52 miliar. Uang itu digunakan untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, hingga pembelian kendaraan.

    Benarkah Dana Mengalir ke Anggota Komisi XI DPR dan Partai?

    Sementara itu, anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng dengan tegas membantah sebagian besar Anggota Komisi XI menerima dana CSR BI dan OJK sebagaimana disampaikan oleh salah satu tersangka dalam kasus ini, Satori (ST).

    Pernyataan dari fraksi partai Golkar itu disampaikan di Komplek Parlemen, Jumat (8/8/2025). Dia menjelaskan dana untuk kegiatan sosial itu langsung disalurkan ke pihak yang dituju seperti gereja, masjid, atau UMKM.

    “Penyidik tentu akan mendalami setiap keterangan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam perkara ini,” kata Budi kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Terutama, katanya, dugaan dana yang mengalir ke sebagian Anggota Komisi XI DPR RI, partai-partai terkait, atau pihak lainnya yang terlibat dalam penyelewengan dana Program Sosial Bank Indonesia (PBSI) ini.

    “Hal ini untuk memastikan setiap rupiah uang negara tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi maupun pihak-pihak lainnya, dengan berbagai modus tindak pidana korupsi,” tambahnya.

    Diketahui, minggu lalu KPK menetapkan dua tersangka yang merupakan anggota Komisi Keuangan atau XI DPR periode 2019-2024. Hal ini disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Kamis (7/8/2025). 

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, tersangka berinisial ST menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Keduanya menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah makan, membeli tanah dan bangunan, membuka showroom, hingga untuk mengelola kedai minuman.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

  • KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

    KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua orang anggota Komisi Keuangan atau XI DPR periode 2019-2024 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia (BI) dan Penyuluh Jasa Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Selain dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi terkait dengan pengelolaan dana CSR BI dan OJK, lembaga antirasuah juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus tersebut.

    Dua orang itu ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.52 dan No.53, dan diterbitkan pada. Sebelumnya, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan per Desember 2024.

    Adapun dua orang tersebut adalah Satori dari Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST anggota Komisi XI periode 2019-2024,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Pada keterangan sebelumnya, Asep menyebut lembaganya juga tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya termasuk dari pihak BI, OJK, maupun anggota DPR lainnya.

    “Sedang kita dalami masing-masing. Yang sudah ada, sudah firm itu dua [tersangka] seperti itu. Yang lainnya kita akan dalami,” terang Asep.

    Lembaga antirasuah sebelumnya menduga terdapat modus penyelewengan hingga pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana Program Sosial BI dan OJK.

    Dana yang disalurkan itu dianggarkan secara resmi oleh bank sentral. Dana PSBI itu lalu diberikan ke yayasan-yayasan yang mengajukan untuk berbagai program kemasyarakatan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan dan kesehatan.

    Asep menyebut suatu yayasan dalam satu proposal bisa mengajukan dana PSBI bisa senilai sekitar Rp250 juta. Bahkan, ada yang diduga menerima miliaran rupiah.

    “Ini untuk beberapa, karena di antaranya itu miliaran yang diterimanya, pengajuan itu,” terangnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

  • Kebakaran 12 Rumah di Gudang Utara Bandung, Pemkot Janji Bantu Lewat Program Rutilahu

    Kebakaran 12 Rumah di Gudang Utara Bandung, Pemkot Janji Bantu Lewat Program Rutilahu

    Liputan6.com, Bandung – Kebakaran melanda kawasan permukiman warga di Gudang Utara, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Jumat lalu, 18 Juli 2025. Sedikitnya, 12 rumah warga dilaporkan terbakar, 10 di antaranya kategori rusak berat. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengatakan, Pemerintah Kota Bandung akan membantu pemulihan kondisi warga terdampak. Sumber api diduga berasal dari sebuah gudang di belakang kompleks yang kemudian dengan cepat menjalar ke permukiman.

    Erwin menyampaikan permohonan maaf dan memastikan akan ada evaluasi terhadap kesiapsiagaan tim pemadam kebakaran. “Proses verifikasi rumah terdampak akan segera dilakukan,” katanya dalam keterangan pers di Bandung, Senin, 21 Juli 2025.

    Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan menjadi skema bantuan untuk rumah-rumah yang rusak berat. Selain itu, untuk mendukung anak-anak yang terdampak musibah, Pemkot juga akan membantu kebutuhan seragam dan perlengkapan sekolah. “Kami akan bantu seragam sekolah untuk anak-anak di sini. Jangan sampai musibah ini mengganggu semangat belajar mereka,” tutur Erwin.

    Sejumlah warga juga mengadukan bahwa banyak dokumen penting seperti KTP, KK, dan ijazah ikut terbakar dalam kejadian tersebut.  “Saya jamin semua akan kami bantu. KTP, KK, ijazah, semua akan difasilitasi. Tidak boleh ada yang dipersulit. Semua OPD kami hadir di sini untuk membantu. Minimal mendoakan, tapi tentu juga akan bantu secara nyata. Kita gotong royong,” kata Erwin.

    Kepada warga yang terdampak, Wakil Wali Kota Bandung menyampaikan pesan empati dan spiritual. Ia mengajak warga untuk bersabar dan tetap semangat. “Saya doakan harta yang hilang diganti Allah seribu kali lipat. Di balik musibah Insyaallah ada berkah. Kami hadir untuk membantu ibu bapak semua,” ucapnya.

    Sebagai bentuk perhatian langsung, Pemkot juga menyerahkan bantuan darurat berupa selimut, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Penanganan lanjutan akan terus dikawal oleh Pemerintah Kota Bandung, mulai dari pendataan, perbaikan rumah, bantuan pendidikan, hingga pemulihan dokumen. 

    Pemkot juga membuka jalur komunikasi langsung bagi warga melalui camat, lurah, atau bahkan ke wakil wali kota secara pribadi. “Silakan jika ada kebutuhan bisa langsung ke Pak RW, Bu Camat, atau WA saya langsung. Kami siap bantu,” pungkas Erwin.

    Kebakaran di Cikutra

    Selain itu, kebakaran juga terjadi di kawasan Jalan Asep Berlian, Gang Bapa Aen, RT 04 RW 11, Kelurahan Cikutra, Kota Bandung. Berdasarkan catatan Pemerintah Kota Bandung, sebanyak empat rumah terdampak, termasuk satu rumah yang mengalami kerusakan sebagian. Total terdapat 9 kepala keluarga (KK) atau 31 jiwa yang terdampak dalam peristiwa tersebut.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengatakan, pemerintah kota akan membantu perbaikan rumah yang terbakar. “Insyaallah bangunan ini yang kebakar akan kita bantu perbaiki. Fokus kita sekarang adalah bagaimana rumah ini bisa kembali ditinggali secepatnya. Sekarang kita mengedepankan penyelesaian masalah dengan kolaborasi dan gotong royong. Semua bergerak bersama, bukan hanya satu pihak,” imbuhnya.

    Selain perbaikan bangunan, katanya, perhatian khusus juga diberikan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, termasuk penyediaan seragam sekolah. Ia juga meminta warga segera memproses kebutuhan administrasi untuk percepatan penyaluran bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.

  • Baru 6 dari 11 Rumah Tidak Layak Huni yang Direnovasi, Farhan: Kita Percepat… Bandung 1 Juni 2025

    Baru 6 dari 11 Rumah Tidak Layak Huni yang Direnovasi, Farhan: Kita Percepat… Bandung 1 Juni 2025

    Baru 6 dari 11 Rumah Tidak Layak Huni yang Direnovasi, Farhan: Kita Percepat…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Bandung
    , Muhammad Farhan, melakukan peninjauan langsung terhadap progres renovasi 11 rumah tidak layak huni (Rutilahu) di kawasan Kelurahan
    Ciroyom
    , Andir, pada Minggu (1/6/2025).
    Dalam sambutannya, Farhan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan mempercepat renovasi rumah-rumah tersebut, mengingat dari 11 unit yang dijanjikan, hanya enam rumah yang menunjukkan progres signifikan.
    Sementara itu, lima rumah lainnya masih dalam tahap awal atau belum dikerjakan.
    Renovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Yayasan Buddha Tzu Chi.
    “Kita akan percepat prosesnya,” tegas Farhan dalam rilis yang diterima
    Kompas.com
    pada Minggu sore.
    Farhan juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait target renovasi ratusan Rutilahu di Kota Bandung tahun 2025 yang diprediksi tidak akan tercapai.
    “Dari hitung-hitungan sekarang, target 500 rumah hingga bulan Desember 2025 tampaknya tidak akan tercapai. Hingga akhir tahun ini, kemungkinan baru bisa selesai sekitar 335 rumah,” akunya.

    Meski demikian, Farhan memastikan bahwa sisa target renovasi akan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran tambahan dari pihak lain.
    Salah satunya adalah Lippo Group yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung perbaikan 500 unit Rutilahu.
    “Senin nanti kami akan datang ke Lippo untuk menyerahkan data-data yang mereka perlukan guna proses verifikasi,” ungkapnya.
    Di tengah musim penghujan yang masih berlangsung, Farhan juga menyoroti risiko tambahan akibat
    cuaca ekstrem
    .
    Banyak rumah warga yang rawan longsor atau roboh karena tidak mampu menahan beban cuaca yang tidak menentu, sementara anggaran Pemkot Bandung untuk perbaikan terbatas.
    “Ini menjadi perhatian serius. Kami juga akan mengusulkan kepada Buddha Tzu Chi maupun Lippo agar kondisi rumah yang terdampak cuaca ekstrem bisa menjadi prioritas bantuan renovasi,” jelasnya.
    Program renovasi rumah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Bandung dalam mewujudkan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi seluruh warga, khususnya mereka yang tinggal di wilayah rentan atau kurang mampu.
    “Kolaborasi seperti ini menjadi kekuatan kita. Pemkot tidak bisa bekerja sendiri, dan kehadiran para mitra sangat membantu mempercepat realisasi janji-janji kepada masyarakat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WTP 10 Kali Berturut, Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

    WTP 10 Kali Berturut, Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

    Bisnis.com – SURABAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2024 bertempat di Sidang Paripurna DPRD Jatim, Surabaya, Kamis (24/4).

    Penyerahan WTP ditandai dengan prosesi penandatanganan Berita Acara oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI, Widhi Widayat, Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra Djasin, serta pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur.

    Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan kepada Pemprov Jawa Timur. Dimana WTP yang diraih tahun Ini merupakan WTP ke-10 secara berturut-turut sejak tahun 2015.

    Gubernur Khofifah mengatakan bahwa raihan Opini WTP sepuluh kalinya berturut sejak 2015 merupakan bentuk akuntabilitas dan kerja keras seluruh stakeholder terutama wujud kekompakan dari seluruh jajaran Eksekutif dan Legislatif.

    Raihan WTP ini, tidak terlepas dari peran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan stakeholder lain yang memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

    “Capaian ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya dari jajaran eksekutif, tapi juga dukungan DPRD, pengawasan BPK RI, serta partisipasi aktif masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

    Keberhasilan meraih opini WTP ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jatim telah memenuhi prinsip-prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik.

    Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya.

    “Ini artinya bahwa laporan keuangan daerah berdasarkan bukti bukti audit yang dikumpulkan sehingga Pemprov Jatim dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik baiknya,” katanya.

    Di tengah tantangan keterbatasan sumber daya dan dinamika masyarakat yang terus berkembang, Pemprov Jatim tetap konsisten dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi laporan keuangan, tetapi juga harus mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup (quality of life) masyarakat.

    Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menjadikan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Semoga hasil dari pemeriksaan laporan keuangan ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta secepat munhkin untuk melakukan perbaikan pengelolan keuangan daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,” tutupnya.

    Dalam sambutannya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI Widhi Widayat mengatakan, BPK memberikan opini WTP atas Lapotan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Dimana, Pemprov Jatim telah berhasil meraih Opini WTP Sepuluh Kali berturut turut sejak Tahun 2015.

    Ia mengungkapkan, bahwa pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan bedasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian interm, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan hingga kecukupan pengungkapan.

    Opini sendiri, lanjutnya, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

    Menurutnya, pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

    Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian interm dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan.

    Pihaknya mengapresiasi langkah Jatim yang menyerahkan LHP sehingga menjadi provinsi yang paling awal menyerahkan LHP kepada BPK. Dan ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan akuntablitas negara.

    “Ini mencerminkan konsistensi akuntabilitas keuangan negara dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim,” tegasnya.

    Sampaikan Jawaban Eksekutif LKPJ Gubernur Tahun 2024

    Sementara itu, di tempat yang sama Gubernur Khofifah menyampaikan Jabawan Eksekutif (Jawes) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024.

    Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dari seluruh fraksi atas pandangan umum diarahkan pada Capaian Kinerja 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jatim, Implementasi Kebijakan dan Prioritas Program, Pengelolaan Anggaran Program Pembangunan serta Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

    Melalui komitmen yang kuat, Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan daerah menjadi yang tertinggi pertama nasional, yaitu mencapai Rp 35,49 triliun atau 110,34 persen dari target Rp 32,16 triliun, dan realisasi belanja daerah menjadi yang tertinggi kedua nasional, yaitu sebesar Rp 34,56 triliun atau 96,14 persen dari target Rp 35,95 triliun.

    Pemprov Jatim, lanjutnya juga menempati Peringkat 9 untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Peringkat 10 untuk Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi pada ajang APBD Award 2024, Desember 2024 lalu di Jakarta.

    “Pencapaian ini berkat kolaborasi dan kerja bersama serta arahan dan pengawalan dari segenap jajaran Legislatif yang terhormat yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan kepada jajaran Eksekutif,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga memaparkan Indeks Theil dimana Jatim mampu menjaga ketimpangan wilayah sebesar 0,0016 di Tahun 2024. Pemprov Jatim secara konsisten terus memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan wilayah terpencil dan terluar.

    Hal ini merupakan upaya pemerataan hasil pembangunan serta pembangunan/pengembangan sektor agro di wilayah pedesaan melalui sinergi pelaksanaan program prioritas Nawa Bhakti Satya – Jatim Akses dan Jatim Agro.

    “Kami telah melaksanakan berbagai program antara lain, pengembangan SPAM dan sanitasi regional, pengembangan perumahan-permukiman, irigasi partisipatif dan penangan banjir, Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), pengembangan Trans Jatim, pengembangan pelabuhan dan pelayaran perintis, pengembangan bandara, terminal, jalan dan jembatan, pengembangan Pusat Agropolitan,” urainya.

    “Juga penguatan SDM pertanian dan Gapoktan, pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro, Program Petik Olah Kemas Jual, dan Asuransi Petani / Nelayan. Penguatan konektivitas wilayah sangat penting dalam rangka mendukung terwujudnya Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara,” imbuhnya.

    Terkait penanganan kemiskinan, Pemprov Jatim terus memformulasikan strategi pengentasan kemiskinan melalui mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) dan Program Pendidikan Gratis Berkualitas (Kantistas) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

    Strategi lain, yakni meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk BUMDesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

    Khofifah menyebut strategi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Konektivitas antar wilayah juga dilakukan melalui program antara lain Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), program elektrifikasi, dan program jambanisasi.

    Berbagai upaya juga dilakukan untuk mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim, Khofifah membagi dalam tiga hal diantaranya peningkatan derajat kesehatan dengan mempermudah akses ke fasilitas kesehatan, akses pendidikan serta peningkatan standar hidup layak dan peningkatan pendapatan perkapita.

    “Kami melakukan berupaya pemenuhan program Dokter Umum pada setiap puskesmas sesuai standar, pendampingan ibu hamil risiko tinggi, Rumah Sakit Apung dan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Kepulauan, Program Bunda Anak Impian (Buaian), Konseling dari Pintu ke Pintu (Kopipu), Santri Jatim Sehat dan Berkah (Sajadah),” jelasnya.

    “Pemprov Jatim terus berupaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), percepatan penanganan stunting serta penguatan layanan pengobatan penyakit menular dan tidak menular yang terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mendorong peningkatan IPM,” imbuhnya.

    Di akhir, Khofifah menjelaskan bahwa Indeks Risiko Bencana di Jatim menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

    Sejak pertama kali masuk menjadi Indikator Kinerja Utama tahun 2019, Indeks Risiko Bencana Jawa Timur berada di angka 137,88 kemudian terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 95,75 kategori sedang.

    Penurunan nilai IRB menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah, pengurangan kerentanan dan penguatan sistem mitigasi secara menyeluruh sebagai hasil dari proses sistemik, berbasis data dan didukung oleh intervensi nyata dalam pembangunan daerah yang tangguh bencana.

    ”Penanggulangan bencana tidak bisa berjalan optimal tanpa sinergi semua pihak, dukungan dari segenap Anggota Dewan Yang Terhormat menjadi bagian penting dari semangat kolaboratif ini. Semoga segala ikhtiar kita berjalan dengan baik dan membawa manfaat nyata bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tutupnya. (*)