Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi bukan bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi itu bukan diambil dari stok cadangan beras pemerintah,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama segenap mitra telah memulai program pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi. Sasaran penerimanya 648 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa pada Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Setiap KK diberikan secara gratis berupa beras terfortifikasi dan biofortifikasi 15 kilogram (kg) sebanyak tiga kali yang bersumber dari Bapanas.

    Selanjutnya, kata Arief, bantuan itu akan diberikan tiga kali melalui dukungan dari Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia.

    “Selain GAIN Indonesia, mitra yang turut mendukung program baru ini antara lain Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) dan Dompet Dhuafa,” ujar Arief.

    Arief menuturkan program itu merupakan program rintisan yang diinisiasi pihaknya. Apabila berhasil, ia berharap dapat diimplementasikan ke wilayah Indonesia lainnya yang memiliki angka stunting (tengkes) dan rentan rawan pangan yang tinggi.

    Arief menjelaskan uji coba distribusi beras fortifikasi dilakukan di satu lokasi terlebih dahulu selama tiga bulan. Langkah ini dilakukan karena proses beras fortifikasi harus memenuhi standar sertifikasi SNI.

    Ia menekankan program rintisan bantuan pangan berupa beras khusus itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pilihan pangan yang lebih sehat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    Selain itu, ia menilai model bantuan pangan dengan beras fortifikasi dapat diterapkan lebih luas di masa mendatang. Menurutnya, konsumsi beras fortifikasi akan memberikan manfaat gizi lebih baik bagi masyarakat.

    “Sebenarnya saya pernah berbicara ini dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi kalau model bantuan seperti ini diberikan ke masyarakat rentan akan lebih baik. Kita ke depan, misalnya bantuan pangan itu agar masyarakat mengkonsumsi nasi yang ada fortifikasi, akan lebih bagus,” tambah Arief.

    Arief juga menegaskan program itu berbeda dengan program bantuan pangan beras yang dilaksanakan Perum Bulog selama ini. Dalam bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tidak pula menggunakan beras dari stok Bulog.

    Melalui program rintisan ini, total beras khusus sebanyak 29.160 kg disalurkan Bapanas kepada 648 KK selama 3 bulan, sehingga akan ada 1.944 paket bantuan yang didistribusikan. Program itu menargetkan keluarga berisiko stunting di wilayah rentan rawan pangan.

    Beras yang disalurkan pun dipastikan memiliki kandungan mikronutrien seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, dan juga mineral seperti zat besi dan zinc. Kandungan itu berguna untuk meningkatkan nilai gizi bagi masyarakat rentan gizi, terutama ibu hamil, anak di bawah usia dua tahun, dan di bawah usia lima tahun.

    “Latar belakang digagasnya program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi adalah Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda atau triple burden of malnutrition seperti stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” jelasnya.

    Kendati begitu, jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 81 kabupaten/kota atau 15,76 persen.

    Fortifikasi beras juga merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

    Fortifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan beras fortifikasi telah menjadi indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Kampung Internet Perlu Didukung Kapasitas Bandwidth Besar

    Program Kampung Internet Perlu Didukung Kapasitas Bandwidth Besar

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) menilai Program Kampung Internet 2025 yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan inisiatif baik dalam memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Namun, program tersebut perlu dibarengi dengan dukungan infrastruktur, perangkat, serta regulasi yang tepat agar manfaatnya bisa berkelanjutan.

    Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo menekankan pentingnya kualitas perangkat dan kapasitas bandwidth yang besar dalam pembangunan konektivitas. Menurutnya, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa kapasitas jaringan dan perangkat berperan penting dalam mendukung aktivitas digital masyarakat.

    “Ya itu sebenarnya adalah program baik sekali ya. Cuma ya itu tadi bagi kami, bukan hanya terkoneksi kalau bisa. Jadi memang harus juga didukung dengan bandwith yang besar,” kata Adrianto dalam Press Conference Biznet 25th Anniversary di Jakarta pada Rabu (1/10/2025). 

    Adrianto menambahkan, Biznet sejak 2017, telah menghadirkan perangkat dengan kapasitas hingga 1Gb, lebih besar dibandingkan rata-rata perangkat modem kala itu yang hanya mampu menyalurkan 100–150Mb. 

    Hal ini terbukti bermanfaat ketika pandemi, saat kebutuhan internet melonjak akibat seluruh aktivitas masyarakat yang dilakukan dari rumah.

    “Pada saat itu ada beberapa provider yang membesarkan bandwith-nya tapi ternyata perangkatnya enggak cocok. Mesti kirim orang ke rumah, ganti perangkat. Yang di mana pas pandemi semua enggak ada yang berani masuk rumah,” katanya.

    Dia menegaskan, pembangunan Kampung Internet sebaiknya disertai penyediaan bandwidth besar dan perangkat mumpuni agar dapat menjawab kebutuhan jangka panjang. 

    “Supaya bicara 5-10 tahun ke depan, kita juga udah tahu nih, sasarannya mau ke mana. Jadi kalau memang cuma bikin terkoneksi tapi cuma 10-20 Mbps, takutnya enggak bisa dipakai buat apa-apa,” kata Adrianto.

    Sementara itu, Vice President Marketing Biznet Hutomo Siswanto menekankan pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

    “Dan juga sebenernya program ini itu bisa bener-bener membuat kepala-kepala daerah pemerintahan itu jadi aware gitu lho. Dengan adanya program ini, jadi mereka kepala-kepala daerah itu akan aware dengan kebutuhan internet di masyarakat ini semakin tinggi,” kata Hutomo.

    Hutomo berharap program Kampung Internet juga bisa mempermudah jalannya regulasi bagi penyelenggara jasa internet (ISP) agar bisa memperluas layanan ke wilayah-wilayah baru. 

    “Jadi bisa membantu juga regulasi, misalnya regulasinya dimudahkan untuk ISP itu untuk bisa masuk ke kota-kota atau kabupaten di wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia,” tambahnya.

    Sebelumnya, Komdigi meresmikan Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara pada 29 September 2025. Program ini akan membangun 1.194 titik penerima manfaat di lima provinsi dengan tahap awal 307 titik di Sumatra Utara, serta menambah jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut, kehadiran Kampung Internet akan menjadi motor penggerak kemajuan desa di era digital. Program ini juga menjadi bagian dari target RPJMN 2025–2029, yakni penetrasi broadband rumah tangga 50%, jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet 100 Mbps pada 2029.

  • XLSMART Berharap Ada Skema Insentif di Program Kampung Internet Komdigi

    XLSMART Berharap Ada Skema Insentif di Program Kampung Internet Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mendukung Program Kampung Internet 2025 yang baru-baru ini diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ada usulan agar program tersebut disertai dengan insentif.

    Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, mengatakan program tersebut sejalan dengan visi perusahaan untuk menghubungkan setiap orang Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. 

    “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperluas jaringan, menghadirkan layanan broadband terjangkau, dan mendukung transformasi digital masyarakat,” kata Henry kepada Bisnis pada Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, Henry menekankan sejumlah aspek penting agar tujuan itu bisa terwujud. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, operator, dan mitra teknologi. 

    Selain itu, skema investasi dan insentif untuk pembangunan di wilayah non-ekonomi juga diperlukan, disertai peningkatan literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara produktif.

    “Serta kebijakan spektrum dan regulasi yang mendukung adopsi teknologi baru,” kata Henry. 

    Sebelumnya, Komdigi meresmikan Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 29 September 2025. 

    Program ini ditujukan untuk memperluas akses internet hingga pelosok desa dengan membangun 1.194 titik penerima manfaat di lima provinsi. Pada tahap awal, sebanyak 307 titik akan dibangun di Sumatera Utara, dengan tambahan jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer.

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kehadiran internet akan menjadi motor penggerak kemajuan desa.

    “Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” kata Meutya dalam laman resmi Komdigi pada Senin (29/9/2025).

    Selain Sumatera Utara, titik Kampung Internet 2025 juga akan dibangun di NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Program ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup penetrasi broadband rumah tangga 50%, pembangunan jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21% rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam peresmian tersebut, Komdigi juga menyerahkan bantuan laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, yang akan digunakan untuk melatih guru dan siswa menjadi tenaga terampil di bidang jaringan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

  • Komdigi Targetkan Penetrasi Fixed Broadband Naik dari 21% menjadi 50% pada 2029

    Komdigi Targetkan Penetrasi Fixed Broadband Naik dari 21% menjadi 50% pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi internet tetap atau fixed broadband dapat menyentuh 50% pada 2029. Adapun saat ini penetrasi fixed broadband masih di bawah 25%. 

    Fixed broadband adalah layanan internet berkecepatan tinggi yang menggunakan infrastruktur fisik seperti kabel serat optik, DSL (Digital Subscriber Line), atau kabel koaksial untuk menyediakan koneksi internet secara tetap dan stabil pada satu lokasi, seperti rumah atau kantor.

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan saat ini penetrasi fixed broadband Indonesia masih 21%. Artinya, dari seluruh rumah dan kantor di Indonesia, hanya 21% yang telah menggunakan layanan internet tetap berbasis serat optik.

    Untuk mengejar  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penetrasi broadband rumah tangga mencapai 50%, jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, dan kecepatan layanan 100 Mbps pada 2029, Komdigi mendorong Program Kampung Internet 2025.

    “Saat ini baru 21 persen rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” kata Meutya, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Komdigi meluncurkan Program Kampung Internet 2025 untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Sebanyak 1.194 titik penerima manfaat akan dibangun di lima provinsi, dimulai dengan 307 titik di Sumatera Utara.

    Peresmian perdana berlangsung di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Program ini akan menambah jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer dan menjadi langkah awal pemerataan layanan broadband nasional.

    Meutya mengatakan akses internet menjadi hal yang penting bagi masyarakat desa. Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat.

    “Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” ujar Meutya, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Dalam acara peresmian, Kemkomdigi juga menyerahkan bantuan alat laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Fasilitas ini akan dipakai untuk pelatihan guru dan siswa agar siap menjadi tenaga terampil di bidang jaringan.

    Program Kampung Internet terlaksana berkat kolaborasi Kemkomdigi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

    Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, perwakilan industri telekomunikasi, serta masyarakat Desa Kramat Gajah.

  • NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 

    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 

    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 

    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 

    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
     
    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 
     
    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.
     
    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 
     
    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 
     
    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.
     
    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.
     
    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
     
    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.
     
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 
     
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 
     
    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
     
    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 
     
    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
     
    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • APJII Berharap Komdigi Libatkan 1.370 ISP untuk Internet Kampung

    APJII Berharap Komdigi Libatkan 1.370 ISP untuk Internet Kampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melibatkan 1.370 penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk Program Kampung Internet 2025. 

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mengatakan pihaknya berharap keterlibatan dan kolaborasi bisa tercipta dengan baik dalam program pemerataan internet hingga ke pelosok desa tersebut. 

    “Tentunya ini juga harus didukung oleh para ISP di wilayah, karena saat ini anggota APJII sudah lebih dari 1.370 perusahaan,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (30/9/2025). 

    Arif mengatakan seluruh ISP tersebut mewakili 18 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, dia menyebut APJII mendukung penuh seluruh rencana Pemerintah dalam pemerataan akses internet. 

    “APJII [tentunya] mendukung penuh,” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Komdigi telah meresmikan peluncuran Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 29 September 2025. Program ini ditujukan untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa dengan membangun 1.194 titik penerima manfaat di lima provinsi. 

    Pada tahap awal, sebanyak 307 titik akan dibangun di provinsi tersebut, dengan tambahan jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan pentingnya internet sebagai penggerak kemajuan desa.

    “Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” kata Meutya dalam laman resmi Komdigi pada Senin (29/9/2025). 

    Selain Sumatera Utara, titik Kampung Internet 2025 juga akan dibangun di NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Program ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup penetrasi broadband rumah tangga 50%, pembangunan jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21% rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam peresmian tersebut, Komdigi juga menyerahkan bantuan laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang akan digunakan untuk melatih guru dan siswa menjadi tenaga terampil di bidang jaringan. Program Kampung Internet terlaksana melalui kolaborasi Komdigi dengan APJATEL, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

  • Bantuan Internet Kampung Internet Gratis Diperluas, Menkomdigi: Insya Allah Dilanjutkan

    Bantuan Internet Kampung Internet Gratis Diperluas, Menkomdigi: Insya Allah Dilanjutkan

    Deli Serdang –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan program Kampung Internet, subsidi internet fixed broadband gratis pemerintah, akan diperluas lagi di tahun berikutnya.

    Saat ini, untuk tahap awal program Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyasar 1.194 titik di 20 desa yang tersebar di lima provinsi, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Bahwa ada 20 desa dengan 1.194 titik yang akan dibantu oleh pemerintah untuk tahun 2025 saja. Dalam beberapa bulan ke depan dan Insya Allah di tahun berikutnya program Kampung Internet juga akan terus dilanjutkan,” ujar Meutya di Desa Kramat Gajah, Deli Serdang, Senin (29/9/2025).

    Meutya menyebutkan melalui Kampung Internet menjadi jurus terbaru pemerintah dalam menstimulus peningkatan penetrasi internet tetap secara nasional, bahkan masuk ke tingkat desa. Sebab menurut data sampai saat ini, penetrasi internet tetap masih di angka 21%.

    Sebagai informasi, bantuan internet tetap Kampung Internet ini hanya tersedia selama 12 bulan dan untuk menggenjot ekonomi digital di pedesaan. Selanjutnya, pelaku usaha yang sudah mendaftar dan menerima manfaat, telah berkomitmen untuk berlangganan dengan biaya mandiri.

    Menkomdigi belum mengungkapkan desa ataupun berapa jumlah titik program Kampung Internet yang akan dikerjakan pada tahun depan. Namun, disampaikannya program ini menjadi salah satu cara pengembangan kabel serat fiber optik nasional.

    “Untuk fixed broadband, menurut RPJMN itu sampai tahun 2029 kita diminta untuk menaikkan sampai ke 50%. Untuk saat ini angkanya 21% ya, artinya PR-nya masih banyak dan ini kita akan meng-exercise berbagai alternatif-alternatif untuk mengejar target 50%, melahirkan atau meluncurkan program Kampung Internet salah satunya,” tuturnya.

    Di sisi lain, untuk mendukung pengembangan internet tetap nasional, Komdigi juga sedang melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz. Setelah membuka pendaftaran pada bulan Agustus, berdasarkan informasi yang diterima detikINET, seleksi spektrum tersebut akan berlangsun Oktober, begitu juga pemenangnya.

    “Hal lainnya juga kkita berusaha untuk melakukan tata kelola frekuensi, di mana kita dorong frekuensi-frekuensi yang selama ini masih idle atau belum teroptimalisasi untuk kita lepas, karena tadi targetnya juga cukup tinggi. Membangun jaringan internet hingga desa, ini merupakan langkah strategis untuk membuka akses dan memperluas peluang ekonomi,” ungkap Meutya.

    (agt/rns)

  • Pemda Terlibat di Program Kampung Internet, Beban Gelar Jaringan Turun

    Pemda Terlibat di Program Kampung Internet, Beban Gelar Jaringan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah daerah diharapkan turut terlibat dalam program Internet Kampung yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Keterlibatan Pemda diyakini dapat membuat ongkos gelar lebih efisien. 

    Program Internet Kampung ditujukan untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa dengan membangun 1.194 titik penerima manfaat di lima provinsi.

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno mengatakan Mastel mendorong anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk bekerja sama dengan komunitas usaha desa, menyukseskan program ini.

    Dia juga mengatakan peran pemerintah daerah tidak kalah penting. Seluruh kolaborasi yang terjadi diharapkan mampu memperluas layanan sekaligus menciptakan efisiensi operasional.

    “Pemerintah pusat dan daerah dihimbau untuk mendukung dengan berbagai insentif agar beban biaya penyelenggaraan internet menjadi kompetitif,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Selasa (30/9/2025).

    Sarwoto menjelaskan  Program Kampung Internet sebenarnya merupakan kelanjutan dari inisiatif lama yang sempat tertunda karena berbagai kendala.

    Menurutnya, skema program perlu dibedakan berdasarkan kategori wilayah. Desa-desa di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) merupakan tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, desa non-3T bisa dikerjakan oleh penyelenggara jaringan swasta.

    “Praktiknya dapat kombinasi dari keduanya,” kata Sarwoto. 

    Sarwoto menambahkan, cita-cita menghadirkan kecepatan internet 100 Mbps saat ini masih banyak mengandalkan fiber optik. Namun, pemanfaatan teknologi satelit Geostationary Earth Orbit (GEO) maupun Low Earth Orbit (LEO) masih terkendala kapasitas.

    Sebelumnya, Komdigi telah meresmikan peluncuran Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 

    Pada tahap awal, sebanyak 307 titik akan dibangun di provinsi tersebut, dengan tambahan jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya internet sebagai penggerak kemajuan desa.

    “Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” kata Meutya dalam laman resmi Komdigi pada Senin (29/9/2025). 

    Selain Sumatera Utara, titik Kampung Internet 2025 juga akan dibangun di NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Program ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup penetrasi broadband rumah tangga 50%, pembangunan jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21% rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

  • Komdigi Perluas Akses Internet ke 1.194 Titik, Tambah Serat Optik 196 Kilometer

    Komdigi Perluas Akses Internet ke 1.194 Titik, Tambah Serat Optik 196 Kilometer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Program Kampung Internet 2025 untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Sebanyak 1.194 titik penerima manfaat akan dibangun di lima provinsi, dimulai dengan 307 titik di Sumatera Utara.

    Peresmian perdana berlangsung di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Program ini akan menambah jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer dan menjadi langkah awal pemerataan layanan broadband nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan akses internet menjadi hal yang penting bagi masyarakat desa. Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat.

    “Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” ujar Meutya, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Program ini sekaligus mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penetrasi broadband rumah tangga mencapai 50 persen, jaringan fiber optik hingga 90 persen kecamatan, dan kecepatan layanan 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21 persen rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam acara peresmian, Kemkomdigi juga menyerahkan bantuan alat laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Fasilitas ini akan dipakai untuk pelatihan guru dan siswa agar siap menjadi tenaga terampil di bidang jaringan.

    Program Kampung Internet terlaksana berkat kolaborasi Kemkomdigi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

    Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, perwakilan industri telekomunikasi, serta masyarakat Desa Kramat Gajah.

  • RI Tawari Uni Emirat Arab Proyek Rp 92 Triliun

    RI Tawari Uni Emirat Arab Proyek Rp 92 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menawarkan kepada Uni Emirat Arab (UEA) sejumlah proyek skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total nilai US$ 5,54 miliar atau sekitar Rp 92,52 triliun (kurs Rp 16.700).

    Proyek tersebut ada infrastruktur sumber daya air (SDA), jalan dan jembatan, serta permukiman.

    Penawaran ini disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat menerima kunjungan Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, di kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (25/9).

    Proyek-proyek tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikerjasamakan dengan mitra internasional, termasuk UEA.

    “Kami siap menjajaki proyek yang layak dan saling menguntungkan bersama UEA. Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kedua negara,” ujar Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Dody mengatakan, Kementerian PU saat ini tengah fokus melaksanakan pembangunan infrastruktur di bidang ketahanan air, pangan, dan energi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pembangunan bendungan, irigasi, jaringan air bersih, serta infrastruktur energi merupakan prioritas utama Kementerian PU, sebagai bagian dari misi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional di bidang pangan dan energi,” kata dia.

    Selain sektor prioritas tersebut, Kementerian PU juga menyiapkan program pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur permukiman untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sementara itu, Duta Besar UEA Abdulla Salem Al Dhaheri menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

    “UEA tertarik menjajaki peluang kerja sama dan investasi di berbagai sektor infrastruktur, termasuk energi, air, dan transportasi,” ujar Abdulla.

    Pertemuan ini juga membahas implementasi nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Kementerian PU dan Kementerian Energi dan Infrastruktur UEA pada 2022, yang berlaku hingga 2027. Salah satu ruang lingkup kerja sama adalah promosi portofolio investasi di sektor infrastruktur, termasuk proyek-proyek prioritas yang sedang disiapkan pemerintah Indonesia.

    (shc/hns)