Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Purbaya Ingin Rasio Pajak 15% di 2029

    Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Purbaya Ingin Rasio Pajak 15% di 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) naik seiring pertumbuhan ekonomi pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 2029. 

    Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, Kemenkeu diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yakni optimalisasi pendapatan negara, belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan serta pengendalian inflasi. 

    Target itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal meliputi di antaranya rasio pendapatan negara terhadap PDB 12,36% pada 2025, dan naik ke kisaran 12,86% sampai dengan 18% pada 2029. 

    Adapun penerimaan perpajakan yang merupakan sumber utama pendapatan negara, ditargetkan juga naik. Pada 2025, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB ditargetkan sebesar 10,24%. Kemudian, target itu naik pada 2029 yakni ke kisaran 11,52% sampai dengan 15%. 

    Berikut target indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal selengkapnya:

    – Rasio pendapatan negara terhadap PDB = 12,36% (2025); 12,86% — 18% (2029)

    – Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB = 10,24% (2025); 11,52% — 15% (2029)

    – Rasio PNBP = 2,11% (2025); 1,33% — 2,99% (2029)

    – Indeks efektivitas kebijakan belanja negara = 86 (2025); 88 (2029)

    – Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman = -2,53% (2025); -2,24% — -2,50% (2029)

    – Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin keberlanjutan fiskal = 39,43% (2025); 38,55% — 38,64% (2029)

    Optimisme Pertumbuhan

    Pada Jumat (7/11/2025), Purbaya mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak–Wajib Pajak Besar (LTO) dan memberikan arahan kepada para petugas pajak di kanwil tersebut.

    Dia menyampaikan, target fiskus yang sulit dicapai dalam memungut pajak disebabkan oleh kondisi ekonomi yang melemah. 

    Hal ini beberapa kali disampaikan olehnya, merujuk pada saat kondisi memburuk akhir Agustus 2025 lalu ketika terjadi demonstrasi besar-besaran. 

    “Makanya target anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar bahwa bukan salah orang pajak itu enggak tercapai, karena ekonominya turun, tetapi orang-orang kan enggak peduli di luar,” jelasnya dikutip dari akun Instagram resmi @menkeuri, Minggu (9/11/2025). 

    Oleh sebab itu, dia meminta agar Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu tetap berusaha seoptimal mungkin. Dia meyakini kondisi perekonomian sudah berbalik arah sejak akhir kuartal III/2025, atau tak lama setelah dia menjabat Menkeu. 

    Beberapa gebrakan Purbaya yakni memindahkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) ke himbara guna memacu pertumbuhan kredit, maupun menggelontorkan beberapa stimulus. 

    “Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan target-targetnya bisa tercapai,” paparnya. 

    Untuk tahun depan, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memperkirakan penerimaan pajak akan membaik. Sebab, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan didorong mencapai 6% (yoy). 

    “Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%, itu harusnya kalau rasionya kita betul itu, private sektornya bisa jalan, tetapi  anda ngerti kan apa yang anda kerjain? Jaga terus integritas,” terangnya. 

  • Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Raih Penghargaan Ini

    Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Raih Penghargaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya menurunkan angka prevalensi stunting terus menjadi fokus nasional, seiring dengan pentingnya memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan berdaya saing. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,5%, dan pada 2024 angka tersebut turun menjadi 19,8%, capaian ini masih belum memenuhi target RPJMN 2024 sebesar 14%.

    Kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tanggap untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Sebagai bagian dari komitmennya dalam menghadirkan solusi berbasis teknologi untuk isu sosial dan kesehatan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program Stunting Action Hub berhasil meraih penghargaan.

    Stunting Action Hub memiliki enam implementasi utama, yaitu edukasi kepada kader dan orang tua dalam penggunaan aplikasi, penyajian data analytics stunting, monitoring dan tindakan lapangan, distribusi bantuan TJSL untuk intervensi, pencatatan aksi ke dalam sistem digital, serta pemanfaatan dashboard oleh puskesmas dan perangkat daerah. Sepanjang tahun 2025, program ini telah menjangkau 591 balita, melibatkan 53 kader puskesmas, dan mencakup 42 posyandu di berbagai wilayah Indonesia.

    Melalui pendekatan berbasis data dan sistem digital, program ini berhasil memperkuat koordinasi, mempercepat proses pemantauan, dan memastikan setiap aksi penanganan dilakukan lebih akurat dan efisien.

    “Sebagai perusahaan digital telco, Telkom Indonesia terus berkomitmen menghadirkan inovasi berbasis teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto dalam keterangan resmi, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, melalui Stunting Action Hub, Telkom ingin menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi jembatan antara teknologi dan kemanusiaan serta memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat melalui solusi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

    Program ini telah memberikan dampak sosial yang signifikan, beberapa diantaranya adalah mempermudah kader dalam pengumpulan data dan menjamin akurasi pengukuran, membantu interpretasi hasil yang lebih tepat, dan mempercepat proses pemantauan. Pemerintah daerah, BKKBN, dan puskesmas kini dapat memanfaatkan data dashboard untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, sementara orang tua dapat memantau perkembangan balita secara akurat dan berkesinambungan.

    Dengan sistem yang terintegrasi, balita berisiko tinggi dapat lebih cepat terdeteksi dan memperoleh penanganan yang tepat. Program ini bahkan mencatat nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1:1,75, yang berarti setiap satu rupiah investasi sosial menghasilkan manfaat senilai satu koma tujuh lima kali lipat bagi masyarakat.

    Melalui keberhasilan ini, Telkom Indonesia menegaskan kembali perannya sebagai perusahaan digital yang berkomitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 2 (Tanpa Kelaparan), poin 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), serta poin 9 (Infrastruktur, Industri, dan Inovasi). Program Stunting Action Hub menjadi wujud nyata dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pada pilar Kesehatan dan Inovasi Digital.

    Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi katalis dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tanggap, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendorong lahirnya ekosistem sosial yang sehat, tangguh, dan berdaya. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi Telkom dalam memperkuat sistem penanganan stunting melalui pemanfaatan teknologi digital.

    Program ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan stunting berbasis ekosistem digital, yang mampu menghubungkan para pemangku kepentingan dari tingkat kader hingga instansi pemerintah dalam satu platform terpadu. Inovasi ini pun mendapatkan penghargaan di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Raih Penghargaan Ini

    Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Raih Penghargaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya menurunkan angka prevalensi stunting terus menjadi fokus nasional, seiring dengan pentingnya memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan berdaya saing. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,5%, dan pada 2024 angka tersebut turun menjadi 19,8%, capaian ini masih belum memenuhi target RPJMN 2024 sebesar 14%.

    Kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tanggap untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Sebagai bagian dari komitmennya dalam menghadirkan solusi berbasis teknologi untuk isu sosial dan kesehatan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program Stunting Action Hub berhasil meraih penghargaan.

    Stunting Action Hub memiliki enam implementasi utama, yaitu edukasi kepada kader dan orang tua dalam penggunaan aplikasi, penyajian data analytics stunting, monitoring dan tindakan lapangan, distribusi bantuan TJSL untuk intervensi, pencatatan aksi ke dalam sistem digital, serta pemanfaatan dashboard oleh puskesmas dan perangkat daerah. Sepanjang tahun 2025, program ini telah menjangkau 591 balita, melibatkan 53 kader puskesmas, dan mencakup 42 posyandu di berbagai wilayah Indonesia.

    Melalui pendekatan berbasis data dan sistem digital, program ini berhasil memperkuat koordinasi, mempercepat proses pemantauan, dan memastikan setiap aksi penanganan dilakukan lebih akurat dan efisien.

    “Sebagai perusahaan digital telco, Telkom Indonesia terus berkomitmen menghadirkan inovasi berbasis teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto dalam keterangan resmi, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, melalui Stunting Action Hub, Telkom ingin menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi jembatan antara teknologi dan kemanusiaan serta memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat melalui solusi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

    Program ini telah memberikan dampak sosial yang signifikan, beberapa diantaranya adalah mempermudah kader dalam pengumpulan data dan menjamin akurasi pengukuran, membantu interpretasi hasil yang lebih tepat, dan mempercepat proses pemantauan. Pemerintah daerah, BKKBN, dan puskesmas kini dapat memanfaatkan data dashboard untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, sementara orang tua dapat memantau perkembangan balita secara akurat dan berkesinambungan.

    Dengan sistem yang terintegrasi, balita berisiko tinggi dapat lebih cepat terdeteksi dan memperoleh penanganan yang tepat. Program ini bahkan mencatat nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1:1,75, yang berarti setiap satu rupiah investasi sosial menghasilkan manfaat senilai satu koma tujuh lima kali lipat bagi masyarakat.

    Melalui keberhasilan ini, Telkom Indonesia menegaskan kembali perannya sebagai perusahaan digital yang berkomitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 2 (Tanpa Kelaparan), poin 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), serta poin 9 (Infrastruktur, Industri, dan Inovasi). Program Stunting Action Hub menjadi wujud nyata dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pada pilar Kesehatan dan Inovasi Digital.

    Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi katalis dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tanggap, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendorong lahirnya ekosistem sosial yang sehat, tangguh, dan berdaya. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi Telkom dalam memperkuat sistem penanganan stunting melalui pemanfaatan teknologi digital.

    Program ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan stunting berbasis ekosistem digital, yang mampu menghubungkan para pemangku kepentingan dari tingkat kader hingga instansi pemerintah dalam satu platform terpadu. Inovasi ini pun mendapatkan penghargaan di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Bidik Produksi Migas Naik 31% di 2029

    Pemerintah Bidik Produksi Migas Naik 31% di 2029

    Liputan6.com, Jakarta Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas nasional sebesar 31% untuk minyak dan 51% untuk gas pada tahun 2029. Target ini didukung oleh reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier.

    Pemerintah juga menilai 2025 sebagai momentum terbaik dalam satu dekade terakhir untuk mendorong investasi hulu migas nasional, dengan realisasi investasi hingga Semester I 2025 mencapai USD 7,19 miliar dan proyeksi akhir tahun sebesar USD 15,9 miliar, tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    “Potensi besar Indonesia perlu dioptimalkan melalui kemitraan global yang menghadirkan teknologi dan pendanaan. Sementara, Indonesia telah memiliki action plan yang jelas untuk meningkatkan iklim investasi, serta menawarkan insentif, stabilitas, dan arah kebijakan dalam  mendorong investasi yang berkelanjutan,” ujar Staff Khusus Menteri bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nanang Abdul Manaf, Kamis (6/11/2025).

    Sejalan dengan itu, Pertamina EP aktif dalam berpartisipasi dalam Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025, forum minyak dan gas tahunan terbesar di dunia yang berlangsung pada 3–6 November 2025 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

    Partisipasi Pertamina EP menjadi bagian dari kehadiran resmi delegasi Indonesia yang dikoordinasikan oleh SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tahun ini, Indonesia menegaskan arah baru pembangunan energi nasional dengan mengusung tema Potentials to Discover, Partners to Deliver.

    Tema tersebut menandai visi besar menuju kemandirian energi nasional melalui investasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi strategis lintas negara. Indonesia menampilkan diri sebagai mitra strategis energi global yang berdaulat dan kompetitif, dengan fokus memperkuat ketahanan energi, mempercepat alih teknologi, dan mengembangkan industri pendukung di sektor hulu migas.

     

    “Kehadiran Pertamina EP, sebagai anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Pertamina (Persero), di ajang bergengsi ADIPEC 2025 sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Manager Communication Relations & CID Pinto Budi Bowo Laksono. 

     

  • Soal Satelit Langsung Nyambung ke Ponsel, Begini Kata Komdigi

    Soal Satelit Langsung Nyambung ke Ponsel, Begini Kata Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi teknologi satelit yang dapat langsung terhubung ke ponsel atau direct-to-device (D2D) saat ini masih dalam tahap kajian awal.

    “Itu direct to device itu baru kajian yang akan kami bawa nanti ke ITU [International Telecommunication Union],” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Dia mengatakan, kajian tersebut melibatkan penggunaan frekuensi 2,1 GHz dan teknologi Non-Terrestrial Network (NTN). Menurutnya, saat ini pemerintah masih menampung berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. 

    Dikutip dari laman resmi pada 21 Oktober 2025, Komdigi telah mengundang partisipasi publik dalam konsultasi atas dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz.

    Kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. 

    Melalui konsultasi tersebut, Komdigi bertujuan menjaring masukan, data, dan praktik terbaik dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan layanan komunikasi berbasis satelit dan udara.

    Teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat. Kedua teknologi ini dinilai sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia.

    Kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025–2029. Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

    Dokumen Call for Information (CFI) ini menyoroti potensi besar kedua teknologi strategis tersebut dalam memperluas jangkauan digital Indonesia, memperkuat komunikasi transportasi udara, serta mendukung layanan darurat dan konektivitas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur darat.

    Melalui proses konsultasi publik, Komdigi membuka ruang bagi operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri penerbangan, produsen perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum untuk memberikan masukan terkait peluang teknis, kebutuhan spektrum, model bisnis, serta kebijakan pendukung.

    Jika nantinya terwujud, teknologi NTN-D2D yang sedang dikaji ini memiliki prinsip kerja serupa dengan Starlink Direct-to-Cell, yang memungkinkan ponsel biasa terhubung langsung ke satelit tanpa memerlukan perangkat tambahan.

  • Komdigi Targetkan 90% Kecamatan Terkoneksi Serat Optik pada 2029

    Komdigi Targetkan 90% Kecamatan Terkoneksi Serat Optik pada 2029

    Bisnis.com, SRAGEN— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan perluasan jangkauan jaringan serat optik hingga mencakup 90% wilayah kecamatan di Indonesia pada tahun 2029. 

    Upaya ini sejalan dengan peningkatan penetrasi layanan internet tetap berbasis jaringan pita lebar (fixed broadband) pada rumah tangga hingga 50%. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan target tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2025—2029. 

    “Serta [target lainnya] kecepatan layanan mencapai 100 Mbps,” kata Wayan  dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Wayan menambahkan saat ini tingkat penetrasi fixed broadband di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga perlu percepatan pembangunan jaringan untuk mencapai target tersebut.

    “Fixed broadband itu baru 21% kurang lebih,” ungkapnya.

    Komdigi sendiri telah memulai langkah strategis menuju perluasan konektivitas digital melalui lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang dilaksanakan untuk menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional. 

    Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi tersebut bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum untuk layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband). 

    Pemerintah berharap hasil lelang dapat memperluas jangkauan internet berbasis fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat pembangunan jaringan serat optik di berbagai daerah, termasuk wilayah perdesaan.

    Dalam hasil seleksi tersebut, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Perusahaan yang sama juga menjadi pemenang Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Sesuai ketentuan, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran pada tahun pertama, dan membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

    Usai penyelenggaraan lelang pita 1,4 GHz, pemerintah kini menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yaitu pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

    Pita 700 MHz termasuk kategori low band yang memiliki cakupan luas dan cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok, sedangkan pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan perkotaan.

  • Ada dua lembaga khusus, Gibran minta pembangunan Papua lebih cepat

    Ada dua lembaga khusus, Gibran minta pembangunan Papua lebih cepat

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pembangunan di Papua lebih cepat dengan adanya dua lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Pleno BP30KP didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halum yang juga Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    “Karena sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat,” kata Wapres dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa.

    Gibran menjelaskan bahwa dua lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, terutama Komite Eksekutif Papua yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada bulan lalu, bersifat saling melengkapi agar tujuan Presiden dalam percepatan pembangunan di Papua segera terwujud.

    Menurut Gibran, pembangunan di Papua harus berkelanjutan, tidak bisa hanya dilakukan dalam kurun waktu 1-2 tahun.

    Gibran pun memaparkan sejumlah indikator yang harus diperhatikan, seperti usia harapan hidup di Papua, prevalensi stunting, jumlah rumah sakit, jumlah Puskesmas, hingga jumlah masyarakat yang sudah melakukan Cek Kesehatan Gratis.

    “Kalau di RPJMN 2025-2029 ini rencana ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di wilayah Papua,” kata Gibran.

    Pada saat kunjungannya ke Jayapura pada bulan lalu, Gibran mengungkapkan peralatan rumah sakit sudah cukup memadai dan lengkap, seperti CT-Scan MRI, Head Lab, Mammography, Digital Panoramic, hingga dokter spesialis.

    Gibran berharap masyarakat Papua yang hendak melakukan pengobatan tidak perlu diterbangkan lagi ke Makassar, karena mampu ditangani di Papua.

    Adapun Gibran kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua, yakni di Manokwari, Papua Barat, pada 4-5 November 2025 untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

    Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap! Segini Total Biaya yang Sudah Keluar Dalam Pembangunan IKN

    Terungkap! Segini Total Biaya yang Sudah Keluar Dalam Pembangunan IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kerap menjadi sorotan publik, termasuk dari media internasional. Sejumlah asing menyoroti perkembangan dan kemajuan proyek ambisius tersebut.

    Total anggaran negara yang terserap untuk membangun IKN menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dejak dimulai pada 2022 mencapai Rp 89 triliun hingga akhir 2024.

    Dana itu telah digunakan untuk berbagai proyek seperti jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat Presiden, hingga sarana peribadatan seperti masjid, basilika, dan gereja.

    “Pada tahap awal pembangunan IKN dari 2022 sampai dengan 2024 APBN telah menginvestasikan Rp 89 triliun,” kata Basuki setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Januari 2025.

    Adapun untuk mengetahui lebih detail realisasi anggaran APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN hingga saat ini menjadi sulit diketahui, setelah Kementerian Keuangan tak lagi pernah menginformasikan data pembaruannya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta tiap bulannya.

    Terakhir kali Kementerian Keuangan mengungkapkan ke publik serapan anggaran pemerintah untuk pembangunan IKN ialah pada Januari 2025. Kementerian Keuangan mengungkapkan, nominal realisasi serapan APBN untuk IKN sebesar Rp 43,4 triliun khusus 2024 saja.

    Nilai itu setara 97,3% dari total pagu yang disiapkan sepanjang tahun itu senilai Rp 44,5 triliun.

    Untuk keseluruhan tahun berjalan selama pembangunan, nominal serapan anggaran yang diumumkan ialah senilai Rp 75,8 triliun. Terdiri dari realisasi pada 2022 senilai Rp 5,5 triliun, 2023 Rp 27 triliun, dan realisasi sementara sepanjang 2024 disebut senilai Rp 43,3 triliun.

    Adapun khusus 2025, mulanya anggaran untuk pembangunan IKN tak tersedia. Namun, belakangan direstui Prabowo untuk memanfaatkan anggaran tahun jamak 2025-2029 senilai Rp 48,8 triliun.

    Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara

    Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

    Bila merujuk rancangan awal pembangunan yang nilainya Rp 466 triliun, APBN memang tidak sepenuhnya diandalkan untuk membiayai proyek itu.

    Menurut Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN), rincian rencana pembiayaan menunjukkan APBN berkontribusi Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

    Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

    Kendati begitu, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang masih berlangsung kembali menjadi sorotan asing. Berbagai tantangan masih mengadang proyek yang telah dimulai sejak 3 tahun tersebut.

    Dalam laporan khusus The Guardian yang dirilis Rabu (29/10/2025), IKN Nusantara disebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah mengoptimalkan anggaran yang berkurang jauh dari sebelumnya, di samping investasi asing yang masih belum sesuai harapan.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TNI pastikan 105 Batalyon Teritorial Pertempuran sudah terbangun

    TNI pastikan 105 Batalyon Teritorial Pertempuran sudah terbangun

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadisenad) Kolonel (Inf) Donny Pramono mengatakan sejauh ini, pihaknya sudah membangun 105 Batalyon Teritorial Pertempuran yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

    “Saat ini sudah ada 105 Batalyon Teritorial Pertempuran (YTP). Tahun depan direncanakan akan dibangun lagi batalyon baru dengan memanfaatkan lahan milik TNI AD,” kata Donny kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

    Donny mengatakan, upaya pembangunan batalyon tempur itu dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara di beberapa daerah yang krusial seperti wilayah perbatasan ataupun yang rawan konflik.

    Tidak hanya mengurusi soal pertahanan saja, batalyon ini juga berfungsi untuk membantu pemerintah daerah menggerakkan perekonomian dengan membuka lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur.

    Menurut Donny, pembangunan batalyon ini harus digenjot karena sejalan dengan konsep pertahanan negara yang saat ini menganut optimum essential force (OEF).

    “Konsep OEF yang di dalamnya juga memuat rencana penambahan satuan Yon Teritorial Pertempuran, program tersebut merupakan bagian dari kajian antar-kementerian dan lembaga yang masih berjalan,” jelas Donny.

    Karenanya, pihaknya akan terus membangun Batalyon Teritorial Pertempuran hingga mencapai 750 di tahun 2029 nanti.

    “Prosesnya akan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Pemerintah Daerah, ATR/BPN, dan Perhutani, tentunya disesuaikan pula dengan ketersediaan anggaran,” jelas Donny.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep OEF yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini diantaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 batalyon hingga tahun 2029.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam bahas rencana peningkatan kekuatan TNI AD, AL dan AU

    Kemenko Polkam bahas rencana peningkatan kekuatan TNI AD, AL dan AU

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep optimum essential force (OEF) yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini diantaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga tahun 2029.

    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.

    Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

    Selain penguatan di tiga matra TNI, rapat tersebut juga membahas beberapa isu strategis lain seperti penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) untuk meningkatnya ancaman nonkonvensional.

    Rapat juga turut penambahan beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) strategis termasuk kapal selam, radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra.

    “Kesimpulan dan Rekomendasi rakor menyimpulkan bahwa arah pembangunan kekuatan TNI periode 2025–2029 akan mengacu pada strategi pertahanan pulau besar dan pulau strategis, dengan menunggu penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kemhan/TNI secara final,” kutip siaran pers tersebut.

    Kresno berharap renstra ini dapat membawa TNI kepada arah peningkatan pertahanan yang lebih baik demi menjaga kedaulatan NKRI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.