Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Menteri Iftitah Prioritaskan Revitalisasi Kawasan dan Utamakan Transmigrasi Lokal

    Menteri Iftitah Prioritaskan Revitalisasi Kawasan dan Utamakan Transmigrasi Lokal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan dua target dan fokus utamanya selama memimpin Kementerian Transmigrasi. Iftitah mengaku kedua fokus utama tersebut sudah disepakati oleh Komisi V DPR, yakni revitalisasi kawasan transmigrasi dan memprioritaskan transmigrasi lokal.

    Hal ini disampaikan Iftitah sesuai rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    “Kami sepakat ada dua tadi paling tidak fokus Kementerian Transmigrasi ke depan itu adalah melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), itu ada sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan kita revitalisasi,” ujar Iftitah.

    Iftitah mengatakan, revitalisasi akan dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, termasuk revitalisasi sarana dan prasarana di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut dia, revitalisasi penting sehingga orientasinya pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada perpindahan penduduknya.

    “Kemudian kedua, kami juga sepakat untuk mengutamakan transmigrasi lokal. Apa itu? Transmigrasi lokal itu bukan mendatangkan penduduk dari provinsi lain ke provinsi tertentu tetapi memanfaatkan perpindahan penduduk yang ada di provinsi tersebut,” ungkapnya.

    Iftitah menegaskan mekanisme transmigrasi sekarang tidak seperti zaman Orde Baru yang bersifat sentralistis. Pada zaman Orde Baru transmigrasi ditentukan oleh pusat, lalu masyarakat dipindahkan atau dikirim ke daerah-daerah yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat.

    Sekarang, mekanisme transmigrasi didesentralisasi atau sesuai dengan kebutuhan daerah. Dikatakan Iftitah, fokusnya transmigrasi lokal di dalam satu provinsi.

    “Jadi, kalau misalkan pendatang dari luar provinsi lain ke dalam provinsi yang baru itu juga sesuai dengan undang-undang transmigrasi harus ada kerja sama antardaerah, sifatnya tidak seperti dahulu zaman Orba itu kan sentralistik. Jadi, transmigrasi itu dari pusat ditentukan akan kemana, kemudian dikirim. Ke depan itu lebih kepada desentralisasi sesuai dengan (kebutuhan) daerah. Jadi, sistemnya bottom up,” pungkas dia.

  • Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disaJakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil di Nusa Tenggara Barat pada 4-6 November 2024 menjadi salah satu cara mewujudkan Astacita.

    Rakornas II Dukcapil Tahun 2024 mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”.

    “Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Plh. Dirjen Dukcapil) Kemendagri Handayani Ningrum, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Selain itu, dia mengatakan bahwa acara tersebut merupakan turunan dari delapan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2045.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa memasuki awal RPJMN 2024-2045, penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mencatat kemajuan yang signifikan.

    Menurut dia, salah satunya dibuktikan dengan pemanfaatan data kependudukan nasional dalam memantapkan tata kelola pemerintahan, desentralisasi, dan proses demokratisasi.

    Sementara itu, dia juga mengatakan bahwa acara tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menjabarkan empat pilar Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPODT-Kopi Setara jalin kerjasama tingkatkan pariwisata Danau Toba

    BPODT-Kopi Setara jalin kerjasama tingkatkan pariwisata Danau Toba

    Medan (ANTARA) – Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bersama Koperasi Jasa Sentra Wisata Alam Nusantara (Kopi Setara) menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, khususnya di Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

    Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Panjaitan, mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan guna menggali potensi wisata yang ada di Kawasan DPSP Danau Toba.

    “Hal ini juga sekaligus mendukung program yang sedang dikembangkan oleh BPODT yaitu produk wisata eco-adventures “Trail Of The Kings,” ujar Jimmy, di Toba, Sabtu.

    Dia menjelaskan program tersebut merupakan pengembangan narasi baru dalam rangka menjadikan DPSP Danau Toba sebagai single destination dengan aktivitas multi atraksi dan sekaligus sebagai bentuk pendukungan kepada Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO _Global Geopark.

    Pengembangan dimaksud juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dimana pemerintah pusat mencanangkan pengembangan ekosistem pariwisata di Sumatera secara holistik melalui 6A, yaitu attractions, accesibilities, amenities, avaliable packages, activites dan ancillary services.

    “Jadi kegiatan kita bersama Kopi Setara yang beranggotakan para pelaku wisata alam dan wisata petualangan dari Jakarta ini, kami harapkan menjadi kolaborasi yang solid untuk meningkatkan kepariwisataan di Danau Toba,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kopi Setara berkomitmen mengembangkan kepariwisataan dalam hal wisata alam dan wisata petualangan.

    “Rencananya kita berkolaborasi dengan mereka untuk membuka camping ground di area Toba Caldera Resort, beserta beberapa aktivitas dan atraksi outbound,” sebut dia.

    Dalam hal itu, pihaknya memberikan rekomendasi sejumlah lokasi kepada Kopi Setara guna melakukan peninjauan terlebih dahulu terkait lokasi yang berpotensi dapat dikerjasamakan.

    Nantinya, kolaborasi dan kerjasama ini akan menghasilkan daya tarik dan paket wisata baru untuk menikmati keindahan DPSP Danau Toba, khususnya di sekitar Toba Caldera Resort.

    “Itu terdiri dari berbagai aktivitas petualangan sekaligus tentunya menikmati keindahan alam Danau Toba, yang akan dirancang untuk menyambungkan dan menghubungkan 8 kabupaten, 16 geosite, 33 geopoint, puluhan desa wisata dan juga ratusan cagar budaya serta semua landmark di kawasan Danau Toba,” jelas dia.

    Dia berharap dengan adanya kerjasama tersebut, wisatawan yang berkunjung di Kawasan DPSP Danau Toba dapat meningkat sehingga perekonomian daerah dapat menggeliat.

    “Kita berkolaborasi dengan investor untuk membuat sesuatu yang baru yang saling menguntungkan secara ekonomi namun tetap melibatkan komunitas dan masyarakat lokal, sehingga mereka tetap bisa menikmati hasil dari kegiatan kepariwisataan,” ujar Jimmy.

    Ketua Kopi Setara Eko Binarso mengatakan tujuan kerjasama itu guna mengembangkan Eco Basecamp yang merupakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung seluruh kegiatan daya tarik wisatawan.

    “Kami sejak lama menilai Danau Toba sangat cocok sebagai area yang mengintegrasikan wisata alam, tujuan kami ke sini pertama untuk mengidentifikasi potensi apa saja yang bisa diangkat sebagai usaha wisata alam,” ujar Eko Binasoro.

    Menurutnya, dengan menggali potensi wisata di Kawasan DPSP Danau Toba dapat menjadi daya tarik wisatawan sehingga meningkatkan kepariwisataan di daerah itu.

    “Kalau disini banyak hotel namun tidak ada kegiatannya, pasti tidak akan bertahan lama. Saat ini, Danau Toba sudah dikembangkan menjadi daerah Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan kami juga bergerak di pariwisata. Karena itu, kami terdorong untuk turut mengembangkan daerah,” kata dia.

    Saat ini, kata dia, pihaknya tengah melakukan peninjauan sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam menggali potensi wisata yang ada di Kawasan Danau Toba, khususnya di Toba Caldera Resort.

    Dia berharap setelah melakukan peninjauan, pihaknya dan BPODT dapat menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah dilakukan.

    “Ini merupakan survei awal dari berbagai tahap yang akan dilakukan kedepannya. Dan setelah survei ini kami akan memaparkan konsep dan jika diterima kita lanjut tahap perjanjian kerjasama dan perencanaan desain,” kata dia.

    Baca juga: Menpora pastikan siap berkolaborasi sukseskan kejuaraan dunia Aquabike
    Baca juga: Pameran DIAFT diharapkan berdampak pada pariwisata Danau Toba
    Baca juga: Memacu pariwisata Sumut via interkoneksi Tol Trans Sumatera
     

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Memacu pertumbuhan ekonomi melalui transisi energi

    Memacu pertumbuhan ekonomi melalui transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Sekitar 20 orang dari berbagai usia dengan tertib mengantre di halte Fatmawati untuk menunggu kedatangan bus listrik D21 berwarna oranye yang akan membawa mereka menuju Universitas Indonesia.

    Alasan memilih bus listrik, selain karena lebih nyaman (tidak berisik) juga lebih dingin dibandingkan bus berbahan bakar solar.

    PT Transportasi Jakarta selaku operator Transjakarta menargetkan sampai dengan akhir 2024 akan mengoperasikan 300 bus listrik untuk memberikan pelayanan kepada warga Jakarta.

    Kehadiran bus listrik ini sudah barang tentu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, mulai dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), industri baterai, bengkel, suku cadang, dan lainnya yang pada akhirnya bisa menggerakkan ekonomi.

    Pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik ini juga sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka khususnya butir dua: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

    Hadirnya kendaraan berbasis baterai bisa mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang mampu mendorong ekonomi. ANTARA/ HO-PLN

    Dari butir ini transisi energi menjadi keharusan, dari energi berbasis fosil beralih energi ramah lingkungan untuk mendorong perekonomian.

    Namun, untuk mewujudkan transisi energi tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan agar dalam pelaksanaannya memberikan keadilan bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pembangunan manusia.

    Transisi energi juga mencerminkan upaya Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mencapai swasembada energi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi (8 persen) pada 2029.

    Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut Indonesia harus bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) melalui transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi hijau.

    Banyak pihak

    Untuk mempercepat transisi energi tentu membutuhkan peran banyak pihak mengingat dalam pelaksanaannya tidak sekadar membuat kebijakan agar beralih dari energi fosil ke terbarukan. Di dalamnya juga harus mempertimbangkan soal ketahanan energi dan keberlanjutan.

    Harus diakui transisi energi menjadi keharusan seiring dengan komitmen Indonesia bersama negara-negara di dunia untuk memangkas emisi gas rumah kaca yang menyumbang kepada pemanasan global (global warming).

    Pada Conference of Parties (COP-28) tahun lalu, Indonesia bersama dengan 200 negara menyepakati keputusan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat (triple up) dan melipatgandakan upaya efisiensi energi (double down) pada tahun 2030.

    Penting pada era transisi energi melibatkan masyarakat. ANTARA/ HO-PLN

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut Pemerintah ke depan harus bisa mengintegrasikan kesepakatan COP-28 di dalam perencanaan energi nasional dan sektoral, serta mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan percepatan pembangunan energi terbarukan.

    Salah satu indikator yang menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap transisi energi adalah naiknya tingkat bauran energi terbarukan pada listrik dan bahan bakar cair. Tentunya beriringan dengan makin menurunnya penggunaan energi fosil.

    Pemerintah harus memberikan jaminan percepatan transisi energi berkeadilan. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan target bauran energi terbarukan Indonesia serta strategi untuk merealisasikannya ke dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan diundangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

    Selanjutnya, peningkatan target bauran energi terbarukan ini perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang akan disampaikan kepada Badan Iklim PBB tahun depan.

    Pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi, yang selaras dengan pembatasan suhu bumi di angka 1,5 derajat Celcius.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menperin dan Menteri PPN bahas arah industrialisasi RI

    Menperin dan Menteri PPN bahas arah industrialisasi RI

    Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokalJakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna membahas arah kebijakan industrialisasi, sehingga manufaktur menjadi sektor penggerak utama pemajuan ekonomi nasional.

     

    Pertemuan yang dilakukan di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat itu berfokus pada arah kebijakan industrialisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

     

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

     

    Pertama, mengenai rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan domestik. Ia menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo bulan Juli lalu. RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tapi juga untuk energi dan kelistrikan.

     

    Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasan.

     

    “Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud,” kata Menperin.

     

    Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang seharusnya diampu oleh Kemenperin, namun saat ini diampu di sektor lain.

     

    Ia mencontohkan kawasan industri yang masuk di sektor properti, juga subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor perdagangan. Oleh karena itu Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas bisa memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

     

    Selanjutnya, topik ketiga yang disampaikan yakni upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah yang besar melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral.

     

    Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik. Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

     

    Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

     

    Ia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri dari hulu hingga hilir.

     

    “Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah,” ujarnya.

     

    Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain. Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik, itu karena regulasi energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi penopang, tapi termasuk juga ke sektor lainnya.

     

    Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan, melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antar kementerian bisa terjalin, dan berujung pada keberpihakan yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal, dan memaksimalkan comparative advantage yang kita punya,” katanya.

    Baca juga: Bappenas akan dorong 5 sektor industri di pemerintahan Prabowo-Gibran
    Baca juga: Insentif dan industrialisasi dinilai bisa bangkitkan sektor otomotif
    Baca juga: Erick: Industrialisasi penting demi kemandirian ekonomi bangsa

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • “Maung Pindad” menggaungkan kembali euforia produksi mobil nasional

    “Maung Pindad” menggaungkan kembali euforia produksi mobil nasional

    Jakarta (ANTARA) – Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, termasuk sektor otomotif.

    Salah satu langkah penting yang diambil adalah menjadikan mobil produksi dalam negeri “Maung Pindad” untuk digunakan sebagai kendaraan dinas penyelenggara negara dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Maung Pindad adalah julukan untuk kendaraan SUV MV3 Garuda Limousine yang diproduksi PT Pindad (Persero). Sebutan lainnya adalah Maung Garuda. Mobil ini adalah karya anak bangsa yang 70 persen komponennya merupakan produksi lokal.

    Penggunaan Maung Pindad sebagai mobil dinas menteri merupakan sebuah inisiatif yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi lokal tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menekankan pengembangan industri dan inovasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi.

    Mobil nasional bukan hanya simbol kemandirian teknologi dan industri, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan mengurangi ketergantungan pada produk asing. “Maung Pindad” diharapkan menjadi ikon kendaraan lokal yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

    Ahli ekonomi industri Dr. Amir Hamzah mengungkapkan bahwa pengembangan industri otomotif nasional adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Mobil nasional seperti Maung Pindad tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memacu inovasi di sektor-sektor terkait.

    Pendapat serupa juga disampaikan oleh Prof. Lita Susanti dari Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa mobil nasional dapat menjadi pendorong untuk pengembangan industri hulu dan hilir, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal.

    Teori legitimasi

    Teori kebijakan publik, khususnya teori legitimasi, dapat digunakan untuk memahami urgensi kebijakan penggunaan mobil nasional. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat diterima dan berhasil.

    Dalam konteks ini, kebijakan untuk menggunakan mobil nasional perlu dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap produk lokal.

    Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa pengembangan industri lokal harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan memproduksi mobil yang ramah lingkungan, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada tujuan keberlanjutan.

    Penelitian oleh Institute for Economic and Social Research (IESR) menunjukkan bahwa industri otomotif dapat berkontribusi hingga 10 persen terhadap PDB nasional jika didukung oleh kebijakan yang tepat.

    Selain itu, studi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri (LPI) menunjukkan bahwa setiap 1.000 unit mobil yang diproduksi dapat menciptakan 1.500 lapangan kerja di sektor terkait, seperti suku cadang dan distribusi. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa pengembangan mobil nasional dapat meningkatkan ketahanan industri lokal terhadap fluktuasi pasar global. Dengan memperkuat basis produksi dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi risiko ketergantungan pada impor, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal.

    Rencana Aksi Kebijakan yang dapat dilakukan

    Untuk menggiatkan kembali euforia produksi mobil nasional melalui penggunaan “Maung Pindad,” beberapa langkah strategis perlu diambil diantaranya adalah pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kampanye kesadaran masyarakat, pengembangan infrastruktur serta kemitraan dengan sektor swasta.

    Pemerintah harus memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, untuk mendorong produksi dan pembelian mobil nasional.

    Di satu sisi Pemerintah perlu melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan produk lokal, dengan menyoroti keunggulan dan inovasi yang ada pada “Maung Pindad.”

    Sementara di sisi lain Pemerintah juga harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jalan dan jaringan distribusi, siap untuk mendukung penggunaan mobil nasional.

    Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah adanya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam pengembangan dan pemasaran mobil nasional, untuk memastikan bahwa produk ini dapat bersaing di pasar.

    Kebijakan penggunaan mobil nasional “Maung Pindad” merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung industri otomotif tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan mendorong penggunaan mobil nasional, Prabowo ingin menekankan pentingnya kemandirian industri otomotif Indonesia. Ini sejalan dengan visi untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

    Penggunaan mobil nasional dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, baik dalam sektor produksi otomotif maupun sektor terkait, seperti suku cadang dan distribusi. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Mobil “Maung Pindad” merupakan hasil inovasi lokal. Dengan penggunaannya di pemerintahan, Prabowo ingin memberikan contoh bahwa produk dalam negeri dapat memenuhi standar dan kebutuhan yang ada.

    Penggunaan mobil nasional dapat berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional. Dalam konteks pemerintahan, ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan produk dalam negeri.

    Mendorong penggunaan mobil nasional dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Prabowo berharap langkah ini dapat menciptakan multiplier effect yang menguntungkan berbagai sektor ekonomi.

    Melalui dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, kebijakan ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pendekatan yang berbasis pada teori kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan, diharapkan euforia produksi mobil nasional dapat kembali bergelora, membawa Indonesia menuju era baru yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.

    Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025–2029 akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.

    Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.

    Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.

    Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret–Desember 2024.

    Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025–2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.

    Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.

    Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.

    Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi yang menjadi kerangka ekonomi makro 2025–2029 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN mencakup beberapa target. Mulai dari industri pengolahan 5,8–7 persen, pertanian 3,5–4 persen, listrik 5,6–6,1 persen, konstruksi 6,4–6,7 persen, transportasi 7,4–8,6 persen, perdagangan 5,2–5,6 persen, informasi dan komunikasi (infokom) 7,8–8,5 persen, dan pertambangan 3,9–4,1 persen.

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi Rumah Tangga (RT) Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,4–5,6 persen, konsumsi pemerintah 5–5,7 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi 6,4–6,7 persen, ekspor barang dan jasa 7,2–7,9 persen, serta impor barang dan jasa 7,4–8,3 persen.

    Seluruh ambisi tersebut ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,6–6,1 persen secara rata-rata.

    Target lainnya ialah Gross National Income/GNI per kapita 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai baseline pada tahun 2025 menjadi 7.400-7.670 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim 8,1 persen menjadi 9,1 persen, kontribusi PDB manufaktur 20,9 persen menjadi 21,9–23 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen menjadi 4,5–5 persen, indeks rasio gini 0,379–0,382 menjadi 0,372-0,375, lalu kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) 21,5 persen per data tahun 2022 menjadi 23,3 persen pada 2029.

    Kemudian, peringkat Global Power Index ditargetkan meningkat, dari 34 sebagaimana baseline tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2029, Indeks Modal Manusia 0,54 sesuai data tahun 2022 menjadi 0,61, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dari 38,6 persen pada 2025 menjadi 62,37 persen.

    Sasaran-sasaran tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas yang menjadi pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank perencanaan pembangunan Indonesia, serta mampu “merekayasa” lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi masyarakat untuk mengubah pola perilaku dan mutu kehidupan mereka.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis

    Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD di Jakarta, Minggu (27/10/2024). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT

    Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku optimistis desa dapat berpartisipasi dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keberadaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).  

    “Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, khususnya dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” kata Yandri, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.  

    Dia meyakini layanan teknis yang disediakan oleh P2KTD dapat pula membawa desa-desa menjadi ujung tombak percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting sekaligus mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD pada Minggu (27/10). Diketahui, P2KTD akan memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

    Hal itu, kata Yandri, sejalan pula dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahap awal program MBG dan memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi serta menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal.  

    Hingga 2 Oktober 2024, tercatat total BUMDes berjumlah 54.891 yang terdiri atas BUMDes yang sudah mendaftarkan nama berjumlah 27.597 dan 27.294 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum. Sementara itu dari total 3.362 BUMDes Bersama, terdapat 2.948 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar nama dan 414 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar badan hukum.

    Mendes Yandri mengatakan, dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, utamanya yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.

    “Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting,” kata dia.

    Program P2KTD juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.

    Sumber : Antara

  • RI Punya Program Bangun 3 Juta Rumah, Gasnya Bakal Pakai Ini..

    RI Punya Program Bangun 3 Juta Rumah, Gasnya Bakal Pakai Ini..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang akan dimulai pada awal tahun 2025. Untuk mendukung itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan jaringan gas (jargas) sambungan rumah (SR) yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tersebut.

    Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyatakan, pada pemerintahan sebelumnya, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk membangun jargas pada program pembangunan rumah.

    “Kita sudah sempat koordinasi bersurat dari Menteri ke Menteri sudah. Nah ini kita mau melanjutkan koordinasi itu,” ungkap Laode, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Meskipun tak sepenuhnya untuk 3 juta rumah, Laode menegaskan, pihaknya mengejar target pembangunan jargas untuk 2,5 juta sambungan rumah seperti yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

    “Nah sekarang kita belum sampai (2,5 juta SR), baru 850 ribu SM. Berarti kan PR-nya masih lebih dari 1,5 juta ya. Yang harus kita kejar, nah 1,5 juta itu harus bisa nih 5 tahun. Gimana caranya,” terang Laode.

    Untuk mendukung terciptanya pembangunan jargas sesuai target, pemerintah sedang menyiapkan aturan baru. Di mana, kelak pembangunan Jargas bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Ditargetkan, Perpres itu bisa rampung dalam 100 hari dalam target Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui skema KPBU itu, pemerintah akan melakukan lelang wilayah dalam pembangunan Jargas tersebut. Nah, kemungkinan lelang akan dimulai pada tahun 2025.

    “Jadi 2025 kita lelang, mudah-mudahan ada pemenangnya. 2026 kita akan konstruksi awal untuk Jargas KPBU,” terang Laode.

    Memang, sejauh ini pembangunan Jargas masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh BUMN. Artinya, pemerintah masih mengambil peran besar dalam pembangunan Jargas ini.

    Diharapkan, dengan skema KPBU bisa terbangun sebanyak 200 ribu sambungan rumah. “Nah nanti pelaku usaha ini mengungkan ini kalau sudah di 200 ribu SR,” jelas Laode.

    Untuk menumbuhkan minat badan usaha swasta membangun Jargas, kata Laode, pihaknya akan memberikan Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi.

    “Kalau KPBU itu bisa diberikan VGF, begitu dia konstruksi dia kan butuh investasi. (Contoh) 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49%. Oleh Kementerian Keuangan,” tegas Laode.

    (pgr/pgr)

  • Demi Investor, Bahlil Berharap Pilpres Hanya Berlangsung 1 Putaran

    Demi Investor, Bahlil Berharap Pilpres Hanya Berlangsung 1 Putaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap pemilu 2024 bisa segera selesai. Hal itu lantaran investor ingin segera dapat kepastian.

    “Sekarang ini kita terjadi wait and see di 2024 karena kita masuk pemilu. Saran saya pemilu ini boleh panas tapi jangan terlalu panas lah,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    “Kalau boleh supaya ekonomi kita tumbuh sekalipun pesta politik, kalau bisa lebih cepat lebih baik pemilu ini,” imbuhnya.

    Bahlil mengatakan jika ada pihak yang menginginkan pemilu terjadi sebanyak satu putaran, maka akan sangat bagus bagi investasi karena adanya kepastian.

    “Siapapun yang terpilih, mau pasangan nomor satu, dua, tiga, enggak apa-apa. Tapi kita sudah ada kepastian di awal supaya kita bisa menata langka strategis untuk mendatangkan investasi,” imbuhnya.

    Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun sepanjang 2023. Bahlil mengungkapkan realisasi investasi mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun.

    “Di 2023 target kami dinaikkan Pak Presiden menjadi Rp1.400 triliun dan di RPJMN sebesar Rp1.099 triliun. Dan alhamdulilah tercapai sebesar Rp1.418 triliun,” katanya.

    Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi sepanjang 2023. Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4 persen dari total investasi 2023.

    (fby/agt)