Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • RAPBD Sidoarjo 2026 Dinilai Melenceng, Fraksi Gerindra Warning Defisit Pangan Makin Parah

    RAPBD Sidoarjo 2026 Dinilai Melenceng, Fraksi Gerindra Warning Defisit Pangan Makin Parah

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 dinilai Fraksi Gerindra belum mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, padahal isu ini telah menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan agenda jangka panjang daerah dalam RPJPD Sidoarjo 2025–2045.

    Data RPJPD menunjukkan tren penurunan produksi pangan dalam satu dekade terakhir, luas panen padi turun dari 37.277 hektare pada 2018 menjadi 30.915 hektare pada 2023, sementara produksi beras merosot dari 142.577 ton menjadi 112.426 ton. Penurunan ini mendorong munculnya defisit beras tahunan yang pada 2026 diproyeksikan mencapai 88.870 ton dan meningkat tajam menjadi 170.289 ton pada 2045.

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, H. Ahmad Muzayin Syafrial, menyatakan bahwa situasi ini merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah. Ia menilai RAPBD 2026 justru menjauh dari mandat nasional maupun arah pembangunan jangka panjang daerah.

    “Sidoarjo menghadapi defisit pangan setiap tahun hingga 2045, tapi arah RAPBD justru menjauh dari mandat nasional. Ini sangat kontradiktif dan tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, Senin (17/11/2025).

    Anggota Banggar DPRD Sidoarjo itu juga mengingatkan bahwa KLHS RPJPD turut menyoroti penurunan daya dukung pangan akibat penyusutan lahan pertanian, perubahan iklim, keterbatasan air, serta masifnya alih fungsi lahan yang terus menggerus kapasitas produksi.

    Fraksi Gerindra juga menyoroti sektor perikanan yang sesungguhnya merupakan kekuatan besar Sidoarjo, namun tidak memperoleh dukungan anggaran memadai dalam RAPBD 2026.

    Data Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025 mencatat total luas tambak mencapai 14.794 hektare, menjadikannya salah satu daerah tambak terbesar di Jawa Timur. Produksi komoditas unggulan pada 2024 sangat besar: 35,3 juta kg bandeng, 4,03 juta kg udang windu, 5,96 juta kg udang vaname, dan 15,7 juta kg ikan nila.

    Produksi ikan lele dari kolam bahkan lebih dari 2 juta kg per bulan, sementara perairan umum menghasilkan lebih dari 563 ribu kg per tahun. Namun dalam RAPBD 2026 tidak terdapat anggaran untuk cold storage, sentra tambak, peningkatan alat tangkap, maupun unit pengolahan hasil ikan.

    Menurut Muzayin, ini adalah kelemahan mendasar. “Produksi besar tanpa dukungan rantai dingin sama saja membiarkan petambak merugi,” tukasnya.

    Pada sektor pertanian, ketiadaan anggaran alsintan seperti traktor, pompa irigasi, cultivator, transplanter, hingga combine harvester membuat Fraksi Gerindra mempertanyakan arah pembangunan daerah.

    Muzayin menegaskan bahwa tanpa mekanisasi dan infrastruktur pendukung, peningkatan produktivitas mustahil dicapai. Mantan aktivis PMII Jatim itu mengutip kaidah ushul fiqh “Maa laa yatimmu al-waajibu illaa bihii fahuwa waajib.” Bahwa kewajiban tidak akan sempurna tanpa sarana pendukungnya. “Ketahanan pangan itu wajib. Maka penyediaan alat, air, dan seluruh infrastruktur penunjangnya juga wajib,” urainya menegaskan.

    Fraksi Gerindra juga menilai ketimpangan prioritas belanja semakin terlihat dari dominasi anggaran pembangunan jalan dibandingkan irigasi, embung, dan drainase pertanian.

    Sementara itu, sektor penataan ruang juga dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), padahal RPJPD secara eksplisit menempatkan perlindungan lahan pertanian sebagai pilar ketahanan pangan jangka panjang.

    Muzayin menilai bahwa absennya penguatan KP2B dapat mempercepat penyusutan lahan produktif dan memperburuk defisit pangan di masa depan.

    Melihat berbagai persoalan tersebut, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah melakukan realokasi besar-besaran dari belanja operasional seperti rapat, honor, perjalanan dinas, dan konsumsi ke belanja strategis yang berdampak langsung pada sektor pangan.

    Dinilainya bahwa prioritas anggaran harus diarahkan pada pengadaan alsintan, pembangunan sistem cold chain terpadu, penguatan jaringan irigasi dan embung, perlindungan KP2B, serta pengembangan sentra hortikultura, biofarmaka, dan tambak. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu sektoral, tetapi fondasi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Sidoarjo.

    “Tanpa intervensi yang serius dan terukur, Sidoarjo akan terus berada dalam bayang-bayang defisit pangan. Jika ketahanan pangan itu wajib, maka seluruh sarana pendukungnya juga wajib untuk diwujudkan. Ini bukan pilihan, tetapi keharusan,” pungkasnya. (isa/kun)

  • IWIP Geber Transisi Energi, Bangun PLTB hingga Pakai Truk Listrik

    IWIP Geber Transisi Energi, Bangun PLTB hingga Pakai Truk Listrik

    Bisnis.com, WEDA – PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) gencar mengembangkan proyek energi bersih untuk bertransformasi menjadi kawasan industri hijau dan berkelanjutan.

    Pusat pengolahan nikel terintegrasi yang berlokasi di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara itu tengah mengembangkan sejumlah proyek energi hijau senilai total US$2 miliar atau sekitar 33,38 triliun (asumsi kurs Rp16.690 per US$). 

    Proyek tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 2 gigawatt (GW) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 500 megawatt (MW). Kedua pembangkit ini akan menyuplai energi bersih untuk mendukung kebutuhan industri di kawasan Weda Bay.

    Direktur IWIP Scott Ye menyampaikan bahwa transisi energi hijau kini menjadi salah satu strategi operasional kawasan industri.

    “Transisi energi hijau menjadi prioritas kami untuk menciptakan kawasan industri yang lebih efisien dan rendah emisi. Penggunaan energi baru dan terbarukan [EBT] di Kawasan Industri IWIP merupakan wujud komitmen kami untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero emission,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

    PLTB di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)/Dok. IWIP

    Selain mengembangkan pembangkit EBT, IWIP juga secara bertahap menerapkan penggunaan kendaraan listrik ramah lingkungan dalam operasional dan logistik, termasuk alat berat dan truk listrik.

    Scott menuturkan, penggunaan kendaraan berbasis listrik ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan dari aktivitas transportasi di dalam kawasan industri.

    “Melalui berbagai inisiatif yang tengah dijalankan, IWIP berkomitmen untuk terus menurunkan emisi karbon, sejalan dengan visi jangka panjang menjadikan kawasan industri Weda Bay sebagai ekosistem industri hijau yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Scott.

    Dia mengimbuhkan, upaya dekarbonisasi IWIP tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global energi terbarukan.

    Hilirisasi di kawasan Weda Bay mengembangkan ekosistem pengolahan nikel dari bahan baku hingga produk akhir berupa baterai kendaraan listrik (EV).
    Nikel, sebagai salah satu bahan baterai dan baja tahan karat, menjadikan Indonesia pemain strategis dalam transisi energi global.

    Melalui langkah-langkah tersebut, kata Scott, IWIP menjadi contoh nyata implementasi semangat transisi energi pemerintah di tingkat industri.

    “Dengan mengombinasikan investasi teknologi hijau, elektrifikasi operasional, dan hilirisasi berkelanjutan, IWIP bertekad menjadikan kawasan industri Weda Bay sebagai pusat industri hijau terintegrasi yang mendukung masa depan energi bersih Indonesia,” tutur Scott.

    Adapun, IWIP adalah kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia yang berfokus pada pengolahan nikel dan hilirisasi industri berbasis nikel, termasuk produksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, IWIP termasuk dalam prioritas nasional 5, yang menitikberatkan pada hilirisasi sumber daya alam, industri padat karya terampil, serta inovasi teknologi industri.

    Selain itu, IWIP juga masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024.

  • Siasat Kemenkes Atasi Kasus TBC di Indonesia, Eliminasi 2030 Masih Realistis?

    Siasat Kemenkes Atasi Kasus TBC di Indonesia, Eliminasi 2030 Masih Realistis?

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menargetkan eliminasi kasus TBC pada tahun 2030. Koordinator Tim Kerja Surveilans Kemenkes dr Triya Novita Dinihari penanganan TBC memerlukan bantuan berbagai pihak, karena menurutnya ini tak serta merta masalah kesehatan saja, tapi juga masalah sosial.

    Salah satunya, ia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah padat penduduk, yang akhirnya dapat meningkatkan risiko penyebaran TBC. Namun, di sisi lain masyarakat juga tidak memiliki pilihan lain karena hanya dapat tinggal di wilayah tersebut.

    Pada saat ini, pemerintah ini tengah dalam proses melakukan revisi Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Nantinya akan ada 29 kementerian yang terkait dalam proses penanggulangan TBC.

    “Jadi misalkan kalau ada pasien TB yang rumahnya tidak layak, bagaimana rumah ini harus dibetulkan, apakah ini pekerjaan Kementerian Kesehatan, pasti bukan. Jadi kita menyertakan Kementerian Perumahan untuk hal itu,” ujar dr Dini pada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

    “Lalu, misalkan mengobati pasien TB-RO (TBC resisten obat), tapi tidak semua orang itu punya BPJS, tidak semua orang punya KTP. Di sinilah kita juga akan melibatkan Kependudukan,” sambungnya.

    Menurut dr Dini bentuk penanganan utama TBC adalah diagnosis dan pengobatan yang cepat. Menurutnya, skrining harus dilakukan dengan metode tes yang lebih efektif. Saat ini pihaknya, mengusahakan tes-tes ini bisa dilakukan lebih baik di puskesmas.

    Berkaitan dengan target eliminasi TBC di tahun 2030, meski waktunya tinggal 5 tahun lagi, dr Dini optimis target tersebut masih bisa dicapai.

    Dalam rencana revisi Perpres yang dilakukan, salah satunya melakukan revisi pada angka insiden yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029 di angka 190 per 100 ribu penduduk. Sedangkan, insiden kasus TBC saat ini berada di angka 386 per 100 ribu penduduk.

    “Jadi kalau ditanya mungkin nggak (eliminasi tercapai)? Kalau saya harus mungkin. Ya nggak bisa bussines as usual, kita harus banting setir nih. Kalau misalnya kita dulu nunggu orang datang ke puskesmas, sekarang nggak bisa seperti itu. Samperin orang itu datang, harus aktif,” ujar dr Dini.

    Penemuan kasus secara aktif ini juga akan dilakukan di tempat-tempat prioritas, misalnya di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, hingga daerah padat penduduk. dr Dini juga mendorong untuk tiap daerah memiliki inovasi masing-masing dalam menemukan kasus.

    “Semua komponen harus bergerak dan semua lini bergerak,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • RI Pacu Industri Petrokimia, Tekan Defisit hingga Jadikan PSN

    RI Pacu Industri Petrokimia, Tekan Defisit hingga Jadikan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia tengah memperkuat fondasi industri petrokimia nasional. Upaya yang dilakukan yakni menekan defisit kebutuhan bahan baku dan rencana pemerintah menjadikan industri tersebut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). 

    Data dari Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih dibayangi defisit besar pada komoditas petrokimia. Defisit pada 2020 tercatat sebesar 7,32 juta ton atau senilai US$7,1 miliar, kemudian meningkat menjadi 8,10 juta ton atau US$10,8 miliar pada 2021. 

    Pada 2022, defisit berada di level 7,75 juta ton atau US$11 miliar dan kembali naik menjadi 8,50 juta ton US$9,5 miliar pada 2023. Tren ini berlanjut pada 2024 ketika defisit melonjak menjadi 10,5 juta ton dengan nilai sekitar US$11 miliar. 

    Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan peningkatan defisit ini menggambarkan betapa besarnya kebutuhan bahan baku yang belum mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi dalam negeri.

    Untuk itu, pihaknya telah menggodok Roadmap Pengembangan Industri Petrokimia 2025–2045 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kemandirian industri sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap impor bahan baku yang terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir. 

    Fajar menerangkan kenaikan defisit bahan baku petrokimia tak hanya menjadi beban bagi industri hulu, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri hilir yang membutuhkan pasokan stabil dengan harga kompetitif.

    “Kondisi defisit yang kita hadapi setiap tahun menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti,” kata Fajar dalam Outlook Industri Petrokimia 2026, dikutip Sabtu (15/11/2025). 

    Pabrik Petrokimia

    Untuk diketahui, sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan berbagai industri hilir, mulai dari plastik, farmasi, kimia dasar, hingga komposit untuk kebutuhan industri penerbangan masa depan.

    Di samping itu, Fajar menerangkan roadmap tersebut tidak semata fokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada penguatan integrasi antara refinery dan cracker sehingga Indonesia mampu menghadirkan produk petrokimia yang lebih kompetitif, menghemat devisa, dan memperkuat struktur industri secara menyeluruh.

    Lebih lanjut, dokumen Inaplas juga mencatat bahwa tekanan terhadap industri petrokimia global semakin kuat akibat berbagai dinamika internasional, seperti pandemi Covid-19, perang Rusia–Ukraina. 

    Tak hanya itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kebijakan tarif Amerika Serikat, kampanye negatif terhadap plastik, percepatan transisi energi hijau, hingga melemahnya kinerja manufaktur global juga mendorong pelemahan industri. 

    Untuk menghadapi tekanan global tersebut, industri petrokimia saat ini fokus diarahkan pada pemulihan kapasitas produksi dan penyelesaian proyek kilang seperti RDMP serta pembangunan cracker kedua, mengingat tekanan global yang masih cukup berat. 

    Memasuki 2030, Indonesia ditargetkan mencapai kecukupan pasokan melalui pembangunan cracker ketiga, fasilitas GRR baru, pembangunan Condensate Splitter Unit, serta penerapan energi hijau untuk menurunkan ketergantungan impor.

    Selanjutnya pada 2035, Indonesia bersiap memasuki fase pengembangan produk bernilai tambah tinggi, termasuk engineering plastic yang menjadi bahan utama komposit untuk industri pesawat masa depan. 

    Pada 2045, tahap akhir roadmap menargetkan terwujudnya integrasi penuh antara kilang dan petrokimia sehingga Indonesia tidak hanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik, tetapi juga mengekspor produk akhir bernilai tinggi.

    “Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif, dan kita bisa mengurangi devisa impor yang selama ini membebani neraca perdagangan. Itu sebabnya pembangunan GRR dan cracker baru menjadi prioritas dalam roadmap,” jelasnya. 

    Industri Petrokimia Jadi PSN 

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan pemerintah tengah berencana untuk menjadikan industri petrokimia sebagai PSN. Hal ini juga telah dikoordinasikan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    Untuk diketahui, saat ini PSN industri petrokimia yang tengah digarap yaitu pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT  Tbk. (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027. 

    Fasilitas manufaktur ini juga telah resmi menyandang status proyek strategis nasional (PSN) yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025. 

    “Sudah ada pembahasan di Kementerian Perekonomian. Untuk PSN Petrokimia ini sebenarnya sudah beberapa kali pembahasan, dua hari lalu juga masih ada pembahasan terkait ini, masih berproses,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Wiwik juga menerangkan bahwa berbagai persyaratan untuk menjadikan industri petrokimia ini telah dipenuhi dan dilengkapi. Sebagai pembina industri, Kementerian Perindustrian juga terus bersurat ke Kemenko Perekonomian. 

    “Jadi kita menunggu penetapan yang semoga dalam waktu dekat sudah bisa ditetapkan,” tuturnya. 

    Penetapan status PSN ini lantaran pihaknya menilai penguatan sektor petrokimia nasional menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi berbagai industri hilir. 

    Sebab, industri petrokimia memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku untuk plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri tekstil dan farmasi.

    “Kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat, namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya. Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor. Karena itu, penguatan struktur industri hulu menjadi urgensi nasional,” pungkasnya. 

  • RI Setop Impor Garam 2027, Industri Chlor Alkali Masih Butuh 3 Juta Ton

    RI Setop Impor Garam 2027, Industri Chlor Alkali Masih Butuh 3 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta pemerintah untuk memberikan relaksasi impor garam industri sebagai bahan baku dari operasional pabrik kimia chlor alkali. 

    Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan pihaknya mendukung swasembada garam nasional, namun untuk pemenuhan garam industri dengan kualitas, volume dan harga harus tetap dapat terpenuhi. 

    “Sekarang baru ada dua, yang besar Asahimas dan Sulfindo. Next, tahun depan Chandra Asri juga akan membutuhkan garam juga untuk industri chlor alkali-nya mereka,” kata Fajar kepada Bisnis, Sabtu (15/11/2025). 

    Untuk dua industri chlor alkali tersebut, Fajar menerangkan kebutuhan garam industri mencapai 2 juga ton. Pada 2027-2028 diproyeksi akan ada tambahan 1 juta untuk Chandra Asri yang akan membangun pabrik baru CAP. 

    Adapun, pabrik yang dimaksud merupakan pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027. 

    Pabrik CA-EDC tersebut merupakan bagian kompleks petrokimia terintegrasi kedua miliki Chandra Asri yang dikembangkan oleh anak usahanya yakni PT Chandra Asri Alkali (CAA).  

    Fasilitas manufaktur ini juga telah resmi menyandang status proyek strategis nasional (PSN) yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025.  

    Total kapasitas produksi dari pabrik CA-EDC ini yaitu soda kaustik berbentuk padat sebanyak 400.000 ton per tahun atau berupa likuid/cairan sebesar 827.000 ton per tahun. Proyeksi penyelamatan devisa dari berkurangnya impor produk ini senilai Rp4,9 triliun per tahun. 

    Namun, tantangan bahan baku mengadang seiring dengan rencana pemerintah untuk menyetop impor garam pada 2027 guna mendukung swasembada garam nasional. 

    “Sementara, garam industri ini kan belum bisa disuplai oleh lokal. Jadi lokal baru bisa disuplai untuk garam konsumsi,” tuturnya. 

    Peraturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menerapkan kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) untuk garam industri pada 2027. Dalam hal ini, pengusaha petrokimia mendorong relaksasi impor.  

    “Kita mau mendukung swasembada garam, tapi selama suasana badan ini belum bisa mencukupi yang 3 juta tadi, mohon diberikan apa itu relaksasi, karena 3 juta ton ini cukup besar,” tegasnya. 

    Sementara itu, saat ini Fajar melihat kemampuan pengembangan industri garam industri hanya dapat dilakukan optimal di Indonesia Timur. Hal ini didasarkan pada potensi dari sisi kualitas, volume hingga harga. 

    “Dari sisi quality yang 99,8% (NaCl) ke atas, kemudian dari sisi volume, volume itu kalau 3 juta ton, paling tidak kalau kita 1 hektar cuma 100 ton, berarti kan butuh lahan 30.000 hektar, itu gak kecil,” jelasnya. 

    Indonesia Timur juga dinilai lokasi yang tepat karena produksi garam industri menggunakan air laut yang tinggi dan cuaca yang paling tidak 10 bulan musim kering. Namun, dia tak memungkiri kendala masalah lahan adat di wilayah tersebut. 

    Keterbatasan garam industri akan berimbas pada produksi chlor alkali yang menjadi bahan baku berbagai macam industri, termasuk kaustik soda yang digunakan pada industri alumina, nikel, kertas, tekstil dan lainnya.

  • MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    MPR: RI siap pimpin aksi iklim Asia lewat transisi energi bersih

    visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin aksi iklim Asia melalui transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, dan investasi berkelanjutan.

    Dalam forum Asia Climate Solutions Pavilion yang diselenggarakan oleh Swaniti Initiative di sela-sela Conference of the Parties (COP30) UNFCCC di Belem, Brazil, ia mengatakan Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pusat solusi iklim global.

    “Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, seperti hutan, gambut, dan mangrove yang mampu menyerap miliaran ton CO₂,” ujar Eddy dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Jika dikelola dengan baik, kata dia, potensi tersebut dapat menjadi fondasi ekonomi karbon yang berkeadilan.

    Eddy menjelaskan visi Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai inti strategi pembangunan nasional.

    Menurut dia, visi Prabowo sangat jelas, yakni mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, serta mencapai nol emisi bersih atau net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia turut menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai tonggak penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

    Dikatakan bahwa RUPTL hijau tersebut akan menambah 53 gigawatt kapasitas energi dari sumber terbarukan, mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin, hingga penyimpanan baterai.

    “Implementasinya akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menyumbang hingga 0,7 persen pertumbuhan PDB per tahun,” tuturnya.

    Dirinya pun menekankan selain transisi energi, Indonesia memiliki target menurunkan emisi CO2 sebagai aksi penanganan iklim yang akan menghasilkan peluang ekonomi karbon yang besar.

    Selama ini, katanya, koordinasi lintas kementerian sering menjadi hambatan di sektor ekonomi karbon. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia akhirnya memiliki payung kebijakan yang menyatukan tata kelola karbon nasional.

    “Ini langkah besar menuju efisiensi dan kepastian investasi,” kata Eddy.

    Di sisi lain, Eddy menegaskan peran strategis parlemen dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. MPR RI berkomitmen memastikan agar seluruh legislasi terkait energi dan iklim selaras dengan RPJMN dan visi Net Zero 2060.

    MPR RI juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan benar-benar inklusif dan transparan.

    Sementara itu, dia turut menyoroti peran aktor non-negara dalam mendukung transisi rendah karbon, terutama di negara-negara Global South.

    Dikatakan bahwa seluruh dunia menyaksikan transformasi besar, yakni dari sekadar advokasi menjadi kolaborasi nyata.

    Dirinya menilai filantropi, lembaga keuangan, dan industri kini bergerak bersama mendorong inovasi dan pembiayaan transisi energi yang lebih adil.

    Ia juga menambahkan bahwa Indonesia terus membangun reputasi di pasar karbon global melalui pengakuan standar internasional seperti Gold Standard, Verra, Plan Vivo, dan GCC.

    Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang membuat pengakuan global lebih mudah dan efisien.

    “Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengikuti pasar, tapi ikut membentuknya,” ucap dia menambahkan.

    Pria yang juga merupakan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut berharap adanya langkah konkret yang akan dilakukan Indonesia dalam 18 bulan ke depan.

    Menurut dia, Indonesia harus berani mengambil langkah cepat dengan mempercepat elektrifikasi nasional lantaran hal tersebut bukan hanya soal emisi, melainkan tentang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Selain itu, ia menyebutkan Indonesia juga perlu memperdalam kerja sama energi di kawasan ASEAN. Melalui integrasi ASEAN Power Grid dan kolaborasi investasi hijau, Indonesia dinilai bisa menjadi motor penggerak transisi energi di Asia Tenggara.

    “Dengan begitu, kita tidak hanya menjembatani ambisi global dan implementasi lokal, tapi juga menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia di panggung iklim dunia,” kata Eddy.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat

    Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat

    Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memfinalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045 sebagai panduan solid dan penyelarasan dalam mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas.
    Sejalan dengan itu,
    Kementerian PANRB
    tengah menyusun Desain Besar
    Reformasi Birokrasi
    Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (DBRBB PAN) 2025-2045 yang terus dibahas dan diselaraskan untuk mengoperasionalisasikan
    DBRBN
    2025-2045.
    Penyelarasan ini sekaligus dilakukan untuk memastikan Kementerian PANRB dan instansi paguyuban bidang PANRB memiliki arah jelas yang tidak hanya reaktif terhadap isu, tetapi juga antisipatif terhadap perubahan.
    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini saat menyampaikan sambutannya dalam Focus Group Discussion (
    FGD
    ) Tanggapan dan Masukan Pakar atas rancangan DBRBB PAN 2025-2045 di Jakarta, Kamis (13/11/2025). 
    Ia mengatakan bahwa rancangan ini disusun agar selaras dengan DBRBN 2025-2045 sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian PANRB dan instansi paguyuban bidang PANRB.
    Adapun isi rancangan tersebut mencakup pelayanan publik, sumber daya manusia (SDM) aparatur, kelembagaan, akuntabilitas, dan
    transformasi digital
    .
    “Rancangan ini bukan hanya memastikan keselarasan antarbidang, namun mengikat kinerja dan arah kerja paguyuban PANRB agar reformasi birokrasi berjalan seirama dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Jumat (14/11/2025).
    FGD tersebut menjadi ruang belajar dan penyempurnaan pandangan dan masukan dari pakar serta instansi paguyuban PANRB yang meliputi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
    Ketiganya memiliki peran strategis dan pengalaman panjang dalam membangun birokrasi yang tangguh dan adaptif ke depan. 
    Ketua Tim Penyelarasan DBRBB PAN 2025-2045 Tasdik Kinanto melaporkan bahwa DBRBB PAN 2025-2045 akan membawa arah baru reformasi birokrasi.
    Arah baru yang dimaksud adalah transformasi digital pemerintah, peningkatan manajemen SDM aparatur, penciptaan kelembagaan dan proses bisnis yang lincah dan kolaboratif, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif, serta pelayanan publik lebih berkualitas dan merata.
    “DBRBB PAN 2025-2045 ini memastikan keselarasan pada bidang transformasi pelayanan publik, manajemen ASN, akuntabilitas dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, serta transformasi digital pemerintah,” ujar Tasdik.
    Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Kementerian PPN/Bappenas Uke Mohammad Hussein yang hadir mewakili Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan turut menyampaikan pandangannya.
    Menurutnya, peningkatan total
    factor productivity
    (TFP) merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan reformasi birokrasi.
    Uke menekankan bahwa kualitas institusi, efisiensi tata kelola, inovasi, serta profesionalisme aparatur negara menjadi faktor penting dalam mendorong TFP dan menggerakkan transformasi pembangunan. 
    “Reformasi birokrasi telah ditempatkan secara strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang tangkas, berintegritas, dan adaptif,” jelasnya.
    Uke menambahkan, reformasi birokrasi juga diterjemahkan lebih operasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui prioritas penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, deregulasi, dan peningkatan meritokrasi aparatur sipil negara (ASN).
    Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) Eko Prasojo mengatakan, DBRBB PAN 2025-2045 mencakup berbagai aspek untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, berdaya guna, dan berhasil guna, dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (
    good governance
    ).
    “Dengan adanya DBRBB PAN 2025-2045 ini makin memperkuat operasionalisasi DBRBN 2025-2045 guna mewujudkan budaya birokrasi yang berintegritas dan melayani untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan guna mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” jelasnya. 
    Dalam kesempatan tersebut, Open Government Partnership Global Envoy Yanuar Nugroho turut memberikan rekomendasi dalam penyusunan DBRBB PAN 2025-2045.
    Ia memaparkan pendekatan
    foresight
    yang berfokus pada visi besar mengenai DBRBN 2025-2045.
    “Desain besar tidak hanya dilakukan sebatas perencanaan, melainkan juga dapat dinilai efektivitasnya melalui analisis situasional untuk menghubungkan kebijakan dengan situasi nyata, menguji melalui
    use case
    . Misalnya, digitalisasi layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau mobilisasi ASN digital,” jelas Yanuar.
    Ke depan, rancangan DBRBB PAN 2025–2045 akan terus diperbaiki dan disempurnakan untuk mengakomodasi seluruh masukan yang muncul selama proses FGD.
    Berbagai pandangan konstruktif dari para pakar, akademisi, serta instansi paguyuban PANRB menjadi bagian penting dalam memperkaya substansi desain besar ini, sehingga dokumen final yang dihasilkan tidak hanya komprehensif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan birokrasi masa depan dan tantangan pembangunan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MenPAN-RB Pastikan Desain Besar Reformasi Birokrasi Berdampak ke Rakyat

    MenPAN-RB Pastikan Desain Besar Reformasi Birokrasi Berdampak ke Rakyat

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memfinalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045. Adapun DBRBN akan menjadi panduan solid dan penyelarasan dalam mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas.

    Sejalan dengan ini, KemenPAN-RB juga menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (DBRBB PAN) 2025-2045 yang terus dibahas dan diselaraskan. Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan KemenPAN-RB dan instansi paguyuban bidang PAN-RB memiliki arah jelas, yang tidak hanya reaktif terhadap isu, tetapi antisipatif terhadap perubahan kedepan.

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan rancangan ini disusun agar selaras dengan DBRBN 2025-2045. Hal ini juga sekaligus menjadi acuan bagi KemenPAN-RB dan instansi paguyuban bidang PAN-RB yang mencakup pelayanan publik, SDM Aparatur, kelembagaan, akuntabilitas dan transformasi digital.

    “Rancangan ini bukan hanya memastikan keselarasan antar bidang, namun mengikat kinerja dan arah kerja paguyuban PANRB agar reformasi birokrasi berjalan seirama dan berdampak nyata bagi masyarakat” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Hal ini disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) Tanggapan dan Masukan Pakar atas rancangan Desain Besar Reformasi Birokrasi Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (DBRBB PAN) 2025-2045 di Jakarta, Kamis, (13/11).

    Dalam laporannya, Ketua Tim Penyelarasan DBRBB PAN 2025-2045 Tasdik Kinanto menyampaikan DBRBB PAN 2025-2045 akan membawa arah baru reformasi birokrasi, mulai dari transformasi digital pemerintah, peningkatan manajemen SDM aparatur, penciptaan kelembagaan dan proses bisnis yang lincah dan kolaboratif. Kemudian, akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang efektif hingga pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata.

    “DBRBB PAN 2025-2045 ini memastikan keselarasan pada bidang transformasi pelayanan publik, transformasi manajemen ASN, transformasi akuntabilitas dan pengawasan, transformasi kelembagaan dan tata laksana serta transformasi digital pemerintah,” jelasnya.

    Ia pun menekankan kualitas institusi, efisiensi tata kelola, inovasi, serta profesionalisme aparatur negara menjadi faktor penting dalam mendorong TFP dan menggerakkan transformasi pembangunan.

    “Reformasi Birokrasi telah ditempatkan secara strategis dalam RPJPN 2025-2045 sebagai fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang tangkas, berintegritas, dan adaptif, serta diterjemahkan lebih operasional dalam RPJMN 2025-2029 melalui prioritas penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, deregulasi, dan peningkatan meritokrasi ASN,” paparnya.

    Pada kesempatan ini, Ketua Dewan Pakar UI-CSGAR Prof. Eko Prasojo menyampaikan pendapat mengenai DBRBB PAN 2025-2045. Hal ini termasuk berbagai aspek untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, berdaya guna, dan berhasil sehingga mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

    “Dengan adanya DBRBB PAN 2025-2045 ini makin memperkuat operasionalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045 guna mewujudkan budaya birokrasi yang berintegritas dan melayani untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan guna mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Open Government Partnership Global Envoy Yanuar Nugroho memberikan rekomendasi dalam penyusunan DBRBB PAN 2025-2045. Ia memaparkan pendekatan foresight yang berfokus pada visi besar mengenai Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045

    “Desain besar tidak hanya dilakukan sebatas perencanaan, melainkan juga dapat dinilai efektivitasnya melalui analisis situasional untuk menghubungkan kebijakan dengan situasi nyata, menguji melalui use case. Misalnya digitalisasi layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau mobilisasi ASN digital,” ucapnya.

    Kedepannya, rancangan DBRBB PAN 2025-2045 akan terus diperbaiki dan disempurnakan untuk mengakomodasi seluruh masukan yang muncul selama proses FGD. Berbagai pandangan konstruktif dari para pakar, akademisi, serta instansi paguyuban PAN-RB akan menjadi bagian penting dalam memperkaya substansi desain besar ini. Dengan begitu, dokumen final yang dihasilkan tidak hanya komprehensif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan birokrasi masa depan dan tantangan pembangunan nasional.

    (akd/ega)

  • Konsistensi Jadi Kunci: Ketum TP PKK Dorong Penyelarasan Hasil Rakernas X 2025

    Konsistensi Jadi Kunci: Ketum TP PKK Dorong Penyelarasan Hasil Rakernas X 2025

    Tri menjelaskan bahwa hasil Rakernas dituangkan dalam tiga dokumen utama. Pertama, Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029. Kedua, Dokumen Strategi Gerakan PKK. Ketiga, Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Ketiga dokumen tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 400.7-3465 Tahun 2025 tentang Pengesahan Keputusan Ketum TP PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025.

    Dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh TP PKK di semua jenjang dalam penataan kelembagaan serta perencanaan program dan kegiatan yang akan datang. Namun, Tri menegaskan bahwa hasil Rakernas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah gerakan bersama yang harus dipahami. Dokumen itu juga perlu dijalankan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan mulai dari tingkat pusat hingga desa, kelurahan, dan dasawisma.

    “Kita mengetahui gerakan PKK ini adalah kekuatan organisasi yang sangat besar, karena struktur kelembagaannya lengkap, mulai tingkat pusat sampai tingkat yang paling dekat ke masyarakat yaitu dasawisma. Namun kekuatan tersebut tidak bermakna kalau kita tidak bersama-sama dalam melangkah,” ujarnya.

    Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader TP PKK untuk bekerja dengan kesungguhan, keuletan, dan komitmen tinggi. Sosialisasi ini penting untuk menyamakan pemahaman, memperjelas tugas dan peran, serta memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana menjawab berbagai pertanyaan dari daerah terkait pelaksanaan gerakan PKK, khususnya mengenai tata kelola kelembagaan.

    “Agar seluruh pengurus paham secara utuh apa saja tugas dan kewajiban kita sebagai pengurus dan penggerak PKK dalam menjalani amanah sebagai mitra pemerintah. Untuk ikut berperan menyukseskan semua program-program yang sudah dibuat oleh RPJMN dari 2025 sampai 2029,” ungkapnya.

    Tri berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pemahaman, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan konkret yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa amanah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program PKK harus dipertanggungjawabkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, hingga dasawisma.

    “Agar kita bisa mencapai tujuan organisasi PKK ini dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat secara luas,” imbuhnya.

  • TNI AL: Koarmada baru masuk dalam rencana jangka panjang pertahanan

    TNI AL: Koarmada baru masuk dalam rencana jangka panjang pertahanan

    “Perlu diketahui konsep tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan postur TNI AL dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan pembangunan dua komando armada (Koarmada) baru merupakan bagian dari rencana jangka panjang penguatan pertahanan laut TNI AL.

    Karenanya, hingga saat ini upaya pembangunan tersebut masih dalam tahap pengkajian di internal TNI AL.

    “Perlu diketahui konsep tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan postur TNI AL dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Karenanya, jajaran TNI AL harus memastikan bahwa dua koarmada itu dibangun sesuai dengan kebutuhan pertahanan jangka panjang.

    Dia melanjutkan, rencananya koarmada baru yakni Koarmada IV akan ditempatkan di Kalimantan Timur dan Koarmada V ditempatkan di Ambon.

    Koarmada itu nantinya akan diisi pasukan dan beberapa KRI yang akan berpatroli di perairan sesuai wilayah teritorial laut. Dengan adanya rencana tersebut, TNI AL dipastikan akan diperkuat lima koarmada.

    Namun demikian, Tunggul tidak menjelaskan secara rinci kapan proses pembangunan akan dimulai dan kapan dua koarmada baru itu selesai.

    “Kita juga akan menggelar satuan-satuan sesuai Konsep Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) serta satuan-satuan dukungan logistik sesuai dengan kewilayahan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Kemenko Polkam menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep OEF yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini, di antaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 batalyon hingga tahun 2029.

    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima koarmada dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.

    Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.