Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Ketum TP PKK tekankan optimalisasi penggunaan anggaran dalam program

    Ketum TP PKK tekankan optimalisasi penggunaan anggaran dalam program

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program-program PKK dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

    Ia mengingatkan agar anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan untuk kebutuhan administratif semata.

    “Saya ingin bahwa itu adalah suatu program. Oleh sebab itu saya dibantu teman-teman pengurus, kemudian setiap Pokja (Kelompok Kerja) membuat program masing-masing, sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran tersebut secara efisien,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mendorong pihaknya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung keberlanjutan program PKK.

    Menurutnya, kolaborasi ini merupakan solusi untuk memperoleh sumber daya tambahan selain anggaran dari pemerintah yang kadang terbatas.

    Tri juga mendorong pemanfaatan sumber dana lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), asalkan data penerima manfaatnya jelas dan terpercaya.

    “Dan mereka sangat mendukung sebetulnya, kalau kita bisa membuktikan program kita itu bermanfaat kepada masyarakat dan juga bermanfaat buat mereka,” ujarnya.

    Di samping itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjalankan program PKK tidak hanya bergantung pada anggaran atau program, tetapi juga memerlukan keterampilan organisasi yang baik.

    Dia menilai keterampilan ini seperti pengelolaan jaringan dan hubungan baik dengan stakeholder yang akan berguna untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Selain itu, dirinya melihat bahwa program PKK adalah salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi negara yang maju.

    Oleh karena itu, Tri menekankan bahwa program PKK harus sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketum TP PKK tekankan optimalisasi penggunaan anggaran dalam program

    Ketum TP PKK: Inovasi dan teknologi penting dalam pelaksanaan program

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap teknologi informasi dalam melaksanakan program PKK.

    Pada acara Pelantikan Pengurus Pusat TP PKK dan Pembina Posyandu Masa Bakti 2024-2029 di Balai Sudirman Jakarta, Selasa, Tri Tito Karnavian mengatakan hal ini akan membuka peluang besar bagi PKK untuk meningkatkan efektivitas program dan menjangkau lebih banyak individu dengan cara yang lebih efisien dan modern.

    “Kita perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan PKK tetap berfokus pada program prioritas meliputi penanganan stunting, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, pendidikan, dan ketahanan keluarga.

    Dalam pelaksanaannya, menurut dia, membutuhkan kapasitas internal organisasi yang bermutu, termasuk keterampilan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola organisasi yang efisien.

    Oleh karena itu, dirinya mendorong TP PKK untuk bersinergi dengan berbagai pihak supaya memperbesar daya jangkau dan keberhasilan program-program yang dijalankan.

    Pada acara pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2024 ini Tri berpesan kepada pengurus agar bersungguh-sungguh mengikuti Rakornas tersebut karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK tahun 2025.

    Dia menyebutkan kegiatan ini digelar untuk menyelaraskan program PKK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    “Rakernas X PKK yang akan kita gelar merupakan momentum penting untuk menyusun rencana induk dan strategis yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung RPJMN 2025–2029,” ujarnya.

    Ia berharap Rakornas nantinya menghasilkan keputusan strategis yang bermanfaat bagi keberlanjutan program PKK.

    Ia menekankan pentingnya hasil Rakornas nantinya ditindaklanjuti dengan program-program konkret, sehingga PKK dapat semakin memperkuat perannya sebagai lembaga yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Bagi para peserta Tim Penggerak PKK provinsi, mudah-mudahan rapat pleno akan menghasilkan beberapa masukan yang baik bagi lembaga PKK yang besar ini,” pungkas Tri.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Targetkan Investasi Rp 2.684 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Pemerintah Targetkan Investasi Rp 2.684 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah akan menggenjot investasi hingga Rp 2.684 triliun. Target pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan akan tercapai pada 2027.

    “Mengapa ditetapkan tinggi seperti ini, karena memang salah satu engine ekonomi yang mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% berasal dari investasi,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Edy Junaedi dalam acara executive forum di Jakarta, Senin  (18/11/2024).

    Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan investasi selama 5 tahun mencapai Rp 13.528 triliun. Dari realisasi investasi tersebut, diharapkan dapat  menyerap 3,4 juta tenaga kerja.

    “Dengan kalkulasi seperti ini menjadikan investasi dan tambahan hilirisasi di dalamnya menjadi engine ekonomi yang diharapkan bisa mendorong  pertumbuhan ekonomi,” kata Edy.

    Pemerintah telah menyiapkan peta jalan (roadmap) hilirisasi 28 komoditas unggulan. Dalam roadmap tersebut disebutkan bahwa pemerintah menargetkan agar kebijakan hilirisasi menghasilkan investasi US$ 618,1 miliar atau Rp 9.000 triliun sampai 2040. Namun, pemerintah mengupayakan agar investasi dari hilirisasi ini bisa dipercepat.

    “Memang itu potensi sampai 2040, tetapi kalau bisa kita percepat. Misalnya dari 2025 sampai  2040 ada jarak 15 tahun. Bukan berarti nanti yang sampai 2040 baru kita selesaikan Rp 9.000 triliun itu mudah-mudahan pada 5 tahun pertama paling tidak separuhnya bisa kita tuntaskan,” ungkap Edy.

    Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir investasi dari hilirisasi berada pada kisaran 20%-22% dari total investasi. Pada kuartal III 2024, investasi dari hilirisasi sebesar Rp 272,91 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi. Pemerintah akan menargetkan investasi dari hilirisasi bisa meningkat hingga 50% dari total realisasi investasi.

    “Kita harapkan nanti pada 2025 kontribusi sektor hilirisasi ini bisa 40% sampai 50%. Tentunya nanti yang potensi sekitar Rp 9.000 triliun bisa kita tarik ke 5 tahun pertama,” tutur Edy.

  • Wamendagri sosialisasikan “Makan Bergizi Gratis” di Jayawijaya

    Wamendagri sosialisasikan “Makan Bergizi Gratis” di Jayawijaya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin.

    Ia menekankan MBG yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

    “Program MBG telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan target pencapaian pada tahun 2025 mencakup 5.000 satuan pelayanan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Program ini akan diujicobakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di 102 satuan pelayanan di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.

    Uji coba ini dijadwalkan berlangsung mulai minggu keempat November hingga Desember 2024, dengan sasaran 306.000 penerima manfaat yang akan mendapatkan edukasi gizi serta porsi makan MBG senilai Rp15.000 per orang.

    “Keberhasilan uji coba ini akan menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan program secara lebih luas pada tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.

    Untuk itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), serta stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran dan pemantauan program di lapangan menjadi sangat penting.

    “Kemendagri selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah akan terus berupaya mendukung pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memperkuat dan mendorong pemerintah daerah,” tegas Ribka.

    Selain itu, Ribka pun menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipedomani seluruh kepala daerah. Pertama, memastikan infrastruktur di setiap satuan pelayanan, baik yang dikelola oleh BGN maupun kerja sama dengan lembaga negara atau pihak ketiga, dapat mendukung pelaksanaan program ini secara efektif.

    Kedua, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petani, UMKM, dan koperasi sebagai penyedia komoditas guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan program MBG.

    Ketiga, menyediakan data penerima program MBG yang akurat dan terpercaya secara by name by address.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan kalian,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas Ungkap Potensi RI Pimpin Industri Baterai dalam COP29

    Bappenas Ungkap Potensi RI Pimpin Industri Baterai dalam COP29

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk memimpin industri baterai.

    “Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk memimpin industri baterai, memasok material yang sangat diperlukan untuk dekarbonisasi global,” ujarnya dalam United Nations Climate Change Conference di Paviliun Indonesia COP29 di Baku, Azerbaijan, Jumat (15/11/2024).

    Saat dunia menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, lanjutnya, negara-negara mempercepat upaya menuju transisi energi dan resiliensi ekonomi.

    Pasca COP28 di Uni Emirat Arab (UEB), masyarakat global menyepakati pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions) yang memacu peningkatan permintaan atas mineral kritis (critical mineral) sebagai bahan penting untuk transisi energi.

    Dalam hal ini, Febrian menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menghasilkan pasokan material mineral kritis yang melimpah untuk mendukung dekarbonisasi global mengingat adanya cadangan nikel terbesar sedunia di Tanah Air.

    Sejak 2020, Indonesia disebut telah melarang ekspor bijih nikel untuk membangun rantai pasokan mineral domestik yang komprehensif, termasuk produksi baterai kendaraan listrik.

    Langkah strategis ini dinilai telah terbukti karena menciptakan keberhasilan signifikan, yakni peningkatan sepuluh kali lipat ekspor produk hasil dari proses manufaktur (intermediate product).

    Melalui Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan World Resource Institute, pemerintah Indonesia sedang mengembangkan peta jalan nasional untuk dekarbonisasi industri nikel sebagai tanggapan terhadap fenomena pergeseran global sustainability.

    “Peta jalan tersebut akan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara yang berdaulat dan berkelanjutan pada 2045,” ungkap Wakil Kepala Bappenas.

    Transformasi ekonomi menjadi langkah utama untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, yang dipandu dengan strategi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

    Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah Indonesia disebut memprioritaskan pendekatan transformatif dengan penekanan terhadap pengembangan industri hilir berbasis sumber daya, sektor padat karya, industri yang digerakkan oleh teknologi dan inovasi, serta sektor mineral kritis berorientasi ekspor, khususnya nikel.

    “Indonesia siap memainkan peran integral dalam rantai pasokan nikel rendah karbon global, memberikan solusi praktis yang mendukung tujuan transisi energi global dengan menegakkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola di setiap tahap proses industri,” kata Febrian.

  • Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah

    Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah

    Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (14/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Kementerian PANRB dan BPK bersinergi tingkatkan kinerja pemerintah
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 15 November 2024 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

    Pertemuan tersebut membahas mengenai penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

    Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kolaborasi positif antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terus terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah.

    “Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi,” kata Rini.

    Dia mengatakan sebagai engine for development, pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Menurutnya, desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan.

    Saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

    “BPK memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat, anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

    Rini menjelaskan Kementerian PANRB juga berkomitmen agar tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik. Sampai dengan saat ini Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut. Tentu hal ini merupakan prestasi yang harus terus di pertahankan.

    “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini. Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” jelas Rini.

    Rini menegaskan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara memiliki peran penting bagi terciptanya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sinergi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara memiliki arti penting dalam situasi saat ini.

    Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Untuk itu, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

    “Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” kata Akhsanul.

    Sumber : Antara

  • Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sistem pendidikan di Indonesia dinilai harus dievaluasi dan diperbaiki dengan berorientasi pada pembelajaran peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Anggota Komisi X DPR Gamal Albinsaid mengatakan pendidikan di Indonesia sekarang masuk dalam katagori kritis. Indikatornya terlihat dari rendahnya capaiannya dalam program penilaian siswa internasional atau program for international student assessment (PISA) 2022, Indonesia menduduki peringkat 69 dari 81 negara.

    Menurutnya, Indonesia mendapat skor terendah sepanjang sejarah mengikuti PISA yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Capaian nilai PISA kita tertinggal jauh dari rata-rata negara OECD dan ASEAN,” kata Gamal dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (15/11/2024).

    Skor membaca Indonesia hanya 356 dan skor matematika 366. Ini jauh di bawah target RPJMN yakni 392.  Kemudian skor sains Indonesia di PISA 2022 juga hanya 383, masih di bawa target RPJMN 402.

    Indonesia juga dinilai mengalami krisis literasi. Minat baca masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO, kata Gamal, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Penelitian world’s most literate nation rangking oleh oleh Central Conecticut State University (CCSU) menempatkan Indonesia peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca.

    Gamal juga menilai Indonesia krisis numerasi. Hasil tes tes IFLS menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitungan dasar. 

    Kemudian, lanjut Gamal, kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Misalkan dalam tes IFLS, anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5 persen, dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7 persen. Jadi anak kelas 1 sampai 12 selama 12 tahun belajar kemampuan numerasinya meningkat hanya sekitar 12 persen.

    Gamal menilai perlu ada evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini Indonesia baru berhasil membuka akses pendidikan, tetapi selanjutnya perlu dilakukan meningkatan kualitas belajar mengajar. 

    Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga mendorong evaluasi menyeluruh sistem pendidikan nasional, karena kebijakan Menristekdikti Nadiem Makarim sebelumnya dinilai tidak lewat kajian komprehensif.

    Menurutnya untuk memperbaiki sistem Pendidikan nasional harus dilahir dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

  • KemenPAN-RB & BPK Kolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    KemenPAN-RB & BPK Kolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bersama bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto melakukan pertemuan dengan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan kerja sama antara Kementerian PANRB dan BPK RI guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

    Rini mengatakan kolaborasi antara Kementerian PANRB dan BPK RI terus berjalan sehingga terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara untuk penguatan kinerja pemerintah.

    “Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK RI yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Anggota III BPK RI di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (14/11).

    Rini mengungkapkan pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Menurutnya, desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan.

    Adapun saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.

    Rini menambahkan, Kementerian PANRB juga berupaya agar Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh BPK RI di lingkup Kementerian PANRB dapat dilaksanakan dengan baik. Hingga saat ini, Kementerian PANRB telah memperoleh Predikat Opini WTP 10 kali berturut-turut. Menurutnya, hal ini merupakan prestasi yang harus terus dipertahankan.

    “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih untuk kerja sama dan sinergi yang baik antara BPK dan Kementerian PANRB selama ini. Semoga kita tidak cepat berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun dapat terus-menerus melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Akhsanul Khaq mengatakan BPK RI berperan penting dalam pencapaian RPJMN 2020-2024. Adapun dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023, BPK tetap mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya.

    “Dengan bersinergi, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga hasil pemeriksaan dapat menilai capaian positif serta memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh dan lintas sektoral untuk pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan perlunya penyusunan grand design atau panduan terkait upaya mitigasi emisi karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Rabu mengatakan adanya ketertinggalan mitigasi gas rumah kaca (GRK) kendaraan bermotor di Indonesia.

    “Ketertinggalan tersebut antara lain standard karbon kendaraan tidak diatur, padahal standard ini akan menjadi acuan bagi produsen kendaraan bermotor dalam memproduksi dan memasarkan kendaraan di Indonesia,” katanya dalam keterangannya.

    Kemudian, lanjutnya, agenda mitigasi GRK kendaraan bermotor dengan elektrifikasi tertunda, misalnya adopsi bus listrik di Jakarta yang seharusnya sudah mencapai 2700 unit pada 2024 ini, baru terealisasi 100 unit, apalagi kota-kota lain seperti Denpasar, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, dll yang sama sekali tidak ada perkembangan terkait elektrifikasi angkutan umumnya karena terbentur pendanaan.

    Selain itu BBM berkualitas rendah (seperti High Sulfur Fuel) dengan faktor emisi Carbon tinggi masih diedarkan, misalnya Pertalite 90, BBM dengan kadar belerang di atas 200 ppm tersebut memiliki faktor emisi yang tinggi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada kendaraan berstandard Euro4/IV, demikian juga BioSolar dan DEXlite.

    Dikatakannya, emisi transportasi sebagai bagian dari emisi sektor energi memberikan sumbangan GRK sekitar 27 persen (global) dan sekitar 23 persen (nasional).

    Selain emisi GRK, transportasi terutama kendaraan bermotor juga berkontribusi pada emisi pencemaran udara yang sudah menjadi masalah kronis di berbagai kota besar di Indonesia; berupa gangguan kenyamanan, kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan hidup.

    Menurut data KPBB masalah kronis pencemaran udara ini mengharuskan warga DKI Jakarta membayar biaya medis Rp51,2 T pada 2016 atau meningkat dari 2010 sebesar Rp 38,5 triliun.

    Untuk itu, tambahnya, perlu dicari solusi penurunan emisi kendaraan bermotor terpadu, sehingga memberikan makna bagi pihak-pihak –khususnya pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama Presiden/Wakil Presiden 2024-2029 bersama tim kerjanya– dalam berkontribusi untuk percepatan penurunan emisi di sektor transportasi sejalan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    “Guna mengejar ketertinggalan mitigasi emisi Carbon kendaraan bermotor, maka RPJMN 2025-2029 harus berdasar grand design dengan amanat penerapan strategi trisula,” ujarnya dalam sebuah diskusi tentang Grand Design Net Zero Emission Vehicle pada RPJMN 2025-2029.

    Dia merinci strategi trisula tersebut yakni pelaksanaan mitigasi GRK untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim, membangun industri national manufacturing yang mampu menyediakan produk kendaraan bermotor dengan teknologi net-ZEV untuk memitigasi GRK secara efektif;

    Serta menciptakan competitive advantage of nat’l auto-industry atas berkah sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai raw material industri Net Zero Emission Vehicle (net-ZEV) secara global dan kepemilikan prototype Battery Electric Vehicle (BEV) atau Kendaraan BErmotor Listrik Berbasis Battery (KBLBB) karya anak bangsa.

    Terkait hal itu Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah M Rachmat Kaimuddin menyatakan saat ini sedang proses adjustment RPJMN 2025-2029 dengan visi Presiden, termasuk dalam konteks adopsi net-ZEV ini dalam agenda pembangunan 5 tahun ke depan.

    Dia menegaskan, bahwa agenda net-ZEV harus mampu menjadi persemaian pembangunan industri otomotif nasional dengan fokus memproduksi kendaraan beremisi nol bersih. Dengan demikian mitigasi emisi kendaraan bermotor juga memiliki multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ratna Kartikasari dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan, sejak awal 2023 KLH sedang menyusun Standard Carbon Kendaraan, dengan tujuan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia memiliki tingkat emisi Carbon yang dapat dikendalikan.

    Penelaah Teknis Kebijakan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Raya Kementerian Perhubungan Riska Bayu Putra menambahkan Kementerian Perhubungan telah menyusun peta jalan kebijakan transportasi rendah Carbon dengan mengutamakan penurunan emisi yang mencakup pengembangan transportasi massal berbasis KBLBB, peningkatan fasilitas uji tipe yang mendukung terlaksananya kebijakan net-ZEV.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementrans buka peluang bagi investor biayai program transmigrasi

    Kementrans buka peluang bagi investor biayai program transmigrasi

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka peluang bagi investor dalam negeri ataupun asing untuk membiayai program transmigrasi di Indonesia, di tengah terbatasnya pagu anggaran pada 2025.

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa nantinya pembiayaan itu menggunakan sistem bottom- up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang memakai sistem top- down.

    “Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Nah, kalau misalkan nanti petaninya, itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ,” ujar Iftitah saat sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, lanjutnya, nantinya yang memberangkatkan transmigran bukan dari negara, melainkan dari investor yang membutuhkan tenaga kerja di wilayah lahan dan pabriknya tersebut.

    “Jadi, nanti ketemu antara kepentingan dari kami Kementerian Transmigrasi untuk menempatkan penduduk, terus kemudian juga memberikan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menguntungkan juga bagi para investor,” ujar Iftitah.

    Ia mengatakan bahwa program transmigrasi dengan pembiayaan dari investor tersebut ujungnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara,” ujar Iftitah.

    Kementerian Transmigrasi tercatat hanya mendapatkan alokasi pagu anggaran sekitar Rp92 miliar pada 2025.

    Dari anggaran tersebut, Iftitah menyebut pihaknya hanya akan dapat memberangkatkan sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi pada tahun depan.

    “Kalau secara kapasitas, itu hanya 40 Kepala Keluarga (KK). Sangat rendah sekali,” ujar Iftitah.

    Sebelumnya, Iftitah menyebut bahwa fokus Kementerian Transmigrasi ke depan yaitu akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu.

    Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi.

    “Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan,” ujar Iftitah