Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • KemenPANRB sebagai strategic triangle dukung tata kelola pemerintahan

    KemenPANRB sebagai strategic triangle dukung tata kelola pemerintahan

    “Kementerian PANRB tidak hanya berbicara kelembagaan saja, kita memastikan ke-48 kementerian bisa bekerja, karena 48 inilah yang akan menjaga birokrasi kita, tata kelolanya ada di 48 kementerian itu, dan bagaimana mengorkestrasinya,” kata Rini dalam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB sebagai strategic triangle memiliki peranan yang krusial dalam transformasi tata kelola untuk memastikan pemerintahan selalu relevan dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

    Untuk mendukung Astacita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah diubah, sehingga saat ini jumlah kementerian ada 48 Kementerian.

    “Kementerian PANRB tidak hanya berbicara kelembagaan saja, kita memastikan ke-48 kementerian bisa bekerja, karena 48 inilah yang akan menjaga birokrasi kita, tata kelolanya ada di 48 kementerian itu, dan bagaimana mengorkestrasinya,” kata Rini dalam Forum Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Gedung LAN RI, Jakarta, Senin.

    Sebagai informasi Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB merupakan strategic triangle sebagai bagian dari dukungan manajemen strategis Presiden secara bersama-sama berperan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga guna keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.

    Hal ini dalam rangka menjamin terselenggaranya agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Selanjutnya, dia menjabarkan penguatan strategic triangle untuk mendukung efektivitas pemerintahan
    (G to G). Dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri PANRB.

    “Dari 48 kementerian ini, ternyata ada tiga kementerian yang memang akan menjadi strategic trianglenya Presiden (Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas). Ini merupakan salah satu pola yang diubah oleh Presiden Prabowo supaya tata kelola yang akan dibangun dalam reformasi birokrasi ini bisa kita lakukan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Rini menjelaskan penguatan strategic triangle untuk mendukung efektivitas pemerintahan (G to G).

    Adapun ketiga kementerian tersebut memiliki peranan yang penting. Seperti Kementerian PPN/Bappenas yang akan menjaga kesinambungan dan konsistensi dari prioritas nasional.

    Sementara, Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan dan pengalokasian secara tepat dan cermat, serta fleksibilitas anggaran dalam implementasi program pembangunan nasional.

    Sedangkan Kementerian PANRB, sambungnya, memiliki peran dalam membangun tata kelola, agar nanti yang dikerjakan oleh kementerian/lembaga akan bisa dilaksanakan.

    Selanjutnya, dirinya menjelaskan terkait arsitektur hubungan antar dan inter lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam sistem strategic triangle yang dikerjakan adalah kebijakan perencanaan, penganggaran, kelembagaan dan birokrasi.

    “Jadi kita akan memberikan rekomendasi, bagaimana melakukan transformasi sosial, bagaimana kita akan melakukan transformasi ekonomi, dan melakukan transformasi tata kelola hingga sampai kepada ketahanan ekologi untuk menjadi bagian rekomendasi yang akan diberikan kepada para Menko. Kemudian, para Menko yang akan mengorkestrasi kepada kementerian/lembaga” ungkap Rini.

    Selanjutnya terkait penguatan transformasi digital untuk peningkatan layanan publik (G to C), transformasi digital dalam layanan publik (Government to Citizen atau G to C) bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

    Fokus utamanya adalah menciptakan pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan mudah diakses melalui pemanfaatan teknologi digital.

    “Apabila kita sudah selesai dengan membangun tata kelola, kita akan memulai tata kelola government dengan communitynya,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Plt. Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan arah penguatan kebijakan pengembangan kompetensi transformasi tata kelola.

    Pertama yakni menerapkan model corporate university (pembelajaran terintegrasi) yang didukung dengan human capital development plan sesuai renstra dan RPJMN bagi setiap instansi.

    Kedua, mendorong masing-masing corporate university ASN menjadi learning mendukung engine untuk mendukung sasaran transformasi tata kelola.

    “Kita melakukan sebuah transformasi yang dilakukan dengan mendorong kolaborasi dan pertama kita perbaiki kapasitas kita untuk pengembangan kompetensi yang selama ini masih tersekat-sekat,” ujar Taufiq.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • 45 Kawasan Jadi Prioritas, Kementerian PU-Transmigrasi Geber Pembangunan

    45 Kawasan Jadi Prioritas, Kementerian PU-Transmigrasi Geber Pembangunan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Transmigrasi akan berkolaborasi dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Adapun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, setidaknya ada 45 kawasan yang masuk prioritas.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terdapat beberapa penugasan yang harus dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (KL) lain. Salah satunya berkenaan dengan pengembangan kawasan transmigrasi.

    Untuk membahas potensi kolaborasi tersebut, Dody bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Maula beberapa waktu lalu.

    “Ada beberapa tugas yang harus kami lakukan bersama-sama dengan Kementerian Transmigrasi, khususnya untuk menyiapkan infrastruktur dasar di lokasi-lokasi transmigrasi yang telah ditetapkan. Dengan kehadiran Bapak Menteri Transmigrasi dan jajaran, kami harap ada detail dan arahan lebih lanjut supaya bisa bersinergi dengan baik,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

    Dody menerangkan, sebelumnya Kementerian PU telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian terkait dukungan infrastruktur jaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional. Untuk melancarkan koordinasi, kedua belah pihak telah membentuk Satuan Tugas (Satgas).

    “Kalau boleh, kami juga butuh tim kecil dari Kementerian Transmigrasi yang akan mendetailkan kebutuhannya seperti apa, dan perkiraan jumlah anggaran yang bisa dialokasikan,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, berdasarkan arahan Ranwal RPJMN 2025-2029, dukungan utama Kementerian PU terhadap pengembangan kawasan transmigrasi adalah melalui pembangunan jalan, konektivitas antar kawasan, dan irigasi.

    “Tentu harus kita sepakati bersama mengenai pemilihan lokasi, dan kita detailkan masing-masing kawasan tersebut. Di bidang Sumber Daya Air, kami siap mendukung jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dan sumber air baku bagi masyarakat,” kata Diana.

    Kemudian di bidang Bina Marga, Kementerian PU mendukung jalan akses dan jembatan menuju titik-titik pemasaran untuk mempermudah distribusi. Lalu di bidang Cipta Karya, dapat mendukung jalan akses lingkungan, bangunan pengolahan, bangunan pemasaran dan infrastruktur permukiman bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, berdasarkan data Kementerian Transmigrasi, terdapat total 419 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 153 kawasan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Dari jumlah tersebut, diprioritisasi kembali menjadi 45 kawasan yang masuk dalam RPJMN 2025-2029.

    Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Kementerian Transmigrasi akan meminta persetujuan Presiden untuk membangun kawasan percontohan terlebih dahulu. Dengan harapan akan mempermudah masuknya investasi di masa mendatang.

    “Kami bersyukur memiliki mitra strategis yang dapat mendukung tugas kami. Setelah ini, kami akan melakukan pendataan kawasan mana saja yang butuh infrastruktur pengairan, jalan serta fasilitas umum seperti sekolah misalnya,” ujar Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

    Iftitah mengatakan, pihaknya berharap Kementerian PU ada di kawasan-kawasan transmigrasi, sehingga dengan demikian seluruh program pemerintah bisa sinergis dalam rangka realisasi visi misi Presiden Prabowo Subianto.

    “Ke depan, kita perlu diskusikan dengan lebih sentralistik, mengenai kawasan yang akan menjadi percontohan program transmigrasi. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, kita targetkan investor dapat melihat secara langsung kawasan transmigrasi percontohan yang ideal dan baik, sebelum akhirnya berinvestasi ke kawasan transmigrasi lain,” katanya.

    (shc/fdl)

  • Menteri LH Tinjau PLTBg Pagar Merbau Deli Serdang, Dukung Upaya Dekarbonisasi Medan 30 November 2024

    Menteri LH Tinjau PLTBg Pagar Merbau Deli Serdang, Dukung Upaya Dekarbonisasi Medan 30 November 2024

    Menteri LH Tinjau PLTBg Pagar Merbau Deli Serdang, Dukung Upaya Dekarbonisasi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com –
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengunjungi
    Pembangkit Listrik Tenaga Biogas
    (PLTBg) Pagar Merbau PTPN IV Regional II di Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2024) sore.
    Dalam kunjungan tersebut, Hanif mengungkapkan pentingnya
    pemanfaatan teknologi terbarukan
    untuk
    pengelolaan gas metana
    sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan.
    “Indonesia memiliki kebun kelapa seluas 18 juta hektar yang memproduksi Palm Oil Mill Effluent (POME) sekitar 910 ribu ton, setara dengan 36 juta tCO2eq Emisi Gas Rumah Kaca. Jumlah ini yang hendak ditekan oleh pemerintah,” jelas Hanif.
    Ia menekankan bahwa penurunan POME merupakan strategi pemerintah dalam menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit.
    Hanif juga mengungkapkan bahwa saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan pembukaan akses untuk Perdagangan Karbon, dengan desain skema yang ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan.
    “Kami sudah matur (sampaikan) ke Bapak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kami izin Bapak Presiden, akan segera melaksanakan amanat Bapak untuk mengoperasionalkan Indonesia carbon trading mungkin 3 bulan, mungkin sekitar bulan Februari, Maret kita akan segera jalan,” tambahnya.
    Dalam kesempatan itu, Hanif memberikan apresiasi kepada PTPN IV PalmCo atas langkah konkret dalam mendukung program
    dekarbonisasi nasional
    .
    Ia menilai pengelolaan gas metana di PLTBg Pagar Merbau mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
    “Kami apresiasi PTPN IV yang telah melakukan terobosan-terobosan dan inovasi, mulai dari PLTBg, cofiring, SAF, dan lain sebagainya,” ujarnya.
    Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K Santosa, menjelaskan bahwa sejak 2020 hingga 2024, PLTBg ini telah menyuplai listrik kepada masyarakat melalui PLN sebesar 16,8 MWh, yang setara dengan tambahan pendapatan Rp17,6 miliar serta pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 54 ribu tCO2eq.
    Ia menegaskan bahwa PTPN IV PalmCo berkomitmen menjadi pelopor dalam keberlanjutan di sektor perkebunan.
    “Di PTPN IV PalmCo, kami melihat pengelolaan limbah bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang besar untuk berinovasi dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim,” ungkap Jatmiko.
    PLTBg Pagar Merbau, yang memanfaatkan biogas dari POME untuk menghasilkan energi listrik, menjadi salah satu proyek unggulan dalam mendukung dekarbonisasi.
    Dengan teknologi methane capture, PLTBg Pagar Merbau berhasil menangkap gas metana dari limbah cair sawit dan mengolahnya menjadi energi listrik.
    “Alhamdulillah, kami berhasil mengubah potensi ancaman lingkungan menjadi sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan,” tuturnya.
    PTPN IV PalmCo juga memiliki 12 unit fasilitas methane capture lainnya dan berencana mengembangkan fasilitas tersebut hingga mencapai 30 unit pada tahun 2030, dengan potensi pengurangan emisi sebesar 628 ribu tCO2eq.
    Jatmiko menekankan bahwa upaya dekarbonisasi adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
    “Dengan demikian, kami berkomitmen mendukung inisiatif pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menurunkan emisi karbon dan pencapaian net-zero emission di masa depan,” tutup Jatmiko.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantu Prabowo Genjot Transmigrasi Bakal Dapat Gaji & Rumah

    Bantu Prabowo Genjot Transmigrasi Bakal Dapat Gaji & Rumah

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman akan menyiapkan program Beasiswa Transmigrasi Patriot untuk para calon transmigran yang berani dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini untuk membangun peradaban melalui pembangunan kesejahteraan dan persatuan di kawasan transmigrasi yang berbasis pengetahuan dan keterampilan.

    Iftitah mengatakan mereka yang terseleksi akan menjalani pendidikan dasar militer selama 1,5 bulan. Selanjutnya, mereka akan menjalani matrikulasi di seluruh kawasan transmigrasi selama kurang lebih 3 bulan dan akan tinggal di rumah-rumah penduduk yang akan menjadi orang tua asuh mereka.

    “Kita berharap selama tiga bulan itu mereka akan belajar, mengamati dan menilai apa potensi tantangan dan peluang di kawasan transmigrasi yang kelak akan mereka kembangkan,” kata Iftitah kepada wartawan di Gedung JB Sumarlin Kementerian Keuangan, Kamis (28/11/2024).

    Setelah itu, barulah mereka akan diberangkatkan ke universitas-universitas terbaik di dunia baik di dalam maupun luar negeri. Setelah lulus, mereka akan ditempatkan kembali di seluruh kawasan transmigrasi yang berfokus pada 45 kawasan transmigrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun ke depan.

    “Ada 45 kawasannya. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di NTT, ada yang di NTB, maupun ada yang di Maluku dan Papua. Jadi tersebar, kecuali Jawa,” ucapnya.

    Iftitah menyebut lamanya penugasan ini minimal 10 tahun. Jika mereka meninggalkan kawasan transmigrasi sebelum 10 tahun, mereka akan dianggap desersi dan dikenakan sanksi berupa pengembalian dana hingga sanksi hukum.

    “Sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara untuk menyiapkan mereka atau diberikan sanksi hukum. Setelah 10 tahun, mereka akan diberikan pilihan apakah tetap di kawasan transmigrasi atau mengembangkan potensinya pada bidang dan tempat lain,” bebernya.

    Selain diberangkatkan ke universitas terbaik di dunia, keuntungan lain yang akan didapatkan para peserta program transmigrasi adalah mendapatkan uang jatah hidup selama satu tahun hingga rumah di wilayah transmigrasi tersebut.

    “Jadi harapannya selama jatah hidup itu, sesuai dengan program transmigrasi diberikan setahun, itu hanya untuk transisi saja. Nah setelah satu tahun, kita berharap mereka misalkan kalau yang bertani, mereka sudah panen sehingga mendapatkan penghasilan sendiri. Kalau yang perikanan mereka sudah menghasilkan dari perikanan, peternakan juga sama,” imbuhnya.

    “Jadi ke depan transmigrasi itu bertransformasi bukan hanya sekadar memindahkan orang yang sekarang sudah dikurangi porsinya, tetapi basisnya adalah kepada peningkatan kesejahteraan di kawasan. Jadi nanti bagaimana kita menilai potensi kawasan itu, cocoknya apa? Kalau pertanian, cocoknya nanam apa? Untuk bisa melihat itu kan dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • Pilkada 2024, Ekonom Wanti-Wanti Dampak Negatif ke Pembangunan

    Pilkada 2024, Ekonom Wanti-Wanti Dampak Negatif ke Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti dampak negatif Pilkada 2024 ke perekonomian Indonesia, terutama terkait rencana pembangunan nasional.

    Yusuf menjelaskan kebijakan di level pemerintah pusat kerap kali tidak terimplementasi dengan baik di level daerah. Perubahan lanskap politik daerah diyakini menjadi salah satu alasan utamanya karena buat koordinasi antara pusat dan daerah menjadi tidak berkelanjutan.

    “Padahal kita tahu bahwa pemerintah baik di level pusat maupun daerah punya rancangan pembangunan jangka menengah hingga panjang, yang sebenarnya telah disepakati,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Rencana pembangunan tersebut, sambung Yusuf, seharusnya menjadi menjadi acuan teknokratik bagi para pemerintah daerah. Masalahnya, dia melihat kepala daerah kerap melakukan perubahan kebijakan yang sifatnya populis.

    Apalagi, kebijakan populis tersebut hanya kerap dikeluarkan hanya sekadar untuk capaian jangka pendek seperti untuk menaikkan elektabilitas jelang kontestasi pemilihan kepala daerah. Akibatnya, dokumen teknokratik rencana pembangunan kerap diabaikan.

    “Padahal target-target inilah [rencana pembangunan daerah] yang akan ikut menentukan tahapan pencapaian pembangunan nasional terutama dalam jangka menengah hingga panjang,” jelas Yusuf.

    Sebagai informasi, sebelum turun jabatan, Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang No. 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 (UU RPJPN). Dalam beleid tersebut, diatur fokus pembangunan di masing-masing 5 pulau besar di Indonesia—beserta pulau-pulau kecil di dekatnya.

    Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 bersama DPR.

    Sedangkan hari pencoblosan Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Pemilihan ini akan berlangsung di seluruh Indonesia untuk memilih kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

    Total, ada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar pilkada. Rencananya, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 akan dilantik pada awal 2025.

  • CSIS ungkap transportasi logistik masih menopang beban biaya tinggi

    CSIS ungkap transportasi logistik masih menopang beban biaya tinggi

    Jasa transportasi logistik sangat penting bagi perekonomian sayangnya memang porsinya masih 23 persen besar sekali…

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, beban biaya transportasi logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional berada pada level tinggi yakni kisaran 23 persen, sehingga diprediksi akan memberatkan perekonomian pada waktu mendatang.

    “Jasa transportasi logistik sangat penting bagi perekonomian sayangnya memang porsinya masih 23 persen besar sekali, itu artinya hampir sebesar seperempat dari pengeluaran kita untuk suatu barang hanya untuk menanggung distribusinya saja,” ujar Yose dalam webinar yang dipantau dari Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan jasa transportasi logistik (translog) menjadi sektor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun seringkali tidak disadari masyarakat secara luas jika sektor ini mendukung perekonomian dan sektor-sektor lainnya di Indonesia.

    Lewat translog, katanya lagi, perekonomian Indonesia dapat berjalan secara efisien dan kompetitif sehingga butuh sokongan dan keseriusan pemerintah agar mampu menekan biaya logistik yang terbilang tinggi.

    Meski sebelumnya pemerintah telah menghadirkan inisiatif untuk mengurungkan biaya logistik nasional lewat target biaya logistik dalam RPJMN 2020-2024, namun tantangan soal biaya logistik yang tinggi terhadap PDB masih ada.

    Sementara itu, berdasarkan laporan tinjauan strategis logistik darat di Indonesia yang dilakukan oleh Tenggara Strategics dan CSIS Indonesia menyebut tingginya biaya logistik seringkali sejalan dengan indeks harga produsen (IHP) yang mencerminkan naiknya bisa input dalam proses produksi.

    Sehingga ketika IHP naik maka produsen mengalami kenaikan biaya bahan baku, energi, komponen dan lainnya yang berujung mempengaruhi biaya transportasi dan distribusi produk.

    Pihaknya pun mengusulkan agar pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto melanjutkna pemberian insentif fiskal yang sebelumnya telah ada, salah satu kebijakan itu adalah penerbitan aturan Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2022 yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa kena pajak tertentu (JKPT).

    Aturan ini pun dinilai memberikan dampak positif terhadap penurunan biaya logistik darat. Melalui insentif fiskal berupa pengurangan tarif PPN menjadi 1,1 persen dari DPP itu, pelaku. Usaha di sektor ini mendapatkan pengurangan beban pajak yang signifikan, sehingga memungkinkan menekan biaya operasional.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Seberapa Besar Pengaruh BI Rate Terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

    Seberapa Besar Pengaruh BI Rate Terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang pemerintah perlu kerja keras karena arah kebijakan Bank Indonesia dalam memutuskan besaran suku bunga acuan BI Rate yang kini pro-stability dan pro-growth tidak signifikan dalam membantu pertumbuhan ekonomi naik lebih tinggi.

    Sebagaimana pernyataan Bank Indonesia (BI), bahwa BI Rate yang tetap pada level 6% bertujuan untuk menjaga stabilisasi rupiah. Otoritas moneter tersebut pun mengamini bahwa pihaknya lebih fokus kepada menahan rupiah agar rupiah tidak depresiasi lebih dalam.

    BI memandang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, bank sentral belum perlu memangkas suku bunga. Namun, bukan berarti BI tidak mendorong pertumbuhan, melainkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) akan menjadi jurus untuk tetap mendorong ekonomi.

    Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menyampaikan sudah sejak lama BI Rate maupun KLM terbukti tidak efektif dalam memacu laju ekonomi.

    Terbukti kala BI Rate mencapai level terendah, yakni 3,5% sepanjang Februari 2021 hingga Juli 2022, ekonomi stagnan di 5%.

    “Karena suku bunga acuan kita itu tidak efektif di dalam mempengaruhi suku bunga kredit dan tidak efektif mempengaruhi penyaluran kredit,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024).

    Melihat realisasi pemangkasan BI Rate sebesar 25 bps pada September lalu pun tidak diiringi dengan penurunan suku bunga kredit.

    Tercatat per Agustus 2024 suku bunga kredit di angka 9,21%. Kemudian turun tipis pada September menjadi 9,2% dan menuju 9,17% pada Oktober 2024 atau hanya turun tak sampai 0,05 poin persentase.

    Padahal suku bunga pinjaman atau kredit perbankan yang rendah menjadi alasan masyarakat meminjam uang untuk usaha atau pengembangan usaha karena bunganya ringan.  Begitu juga sebaliknya, apabila suku bunga kredit perbankan tinggi, masyarakat akan berpikir berkali-kali sebelum mengambil pinjaman.

    Piter menegaskan lebih lanjut bahwa BI Rate baru akan berdampak signifikan terhadap ekonomi jika diiringi dengan bauran dengan otoritas fiskal dan sektor riil.

    “Sepanjang tidak ada perbaikan di sektor lain [fiskal dan riil], tidak ada upaya perubahan, penurunan suku bunga acuan tidak cukup untuk menaikkan mendorong pertumbuhan ekonomi,” lanjut Piter.

    Lain pendapat, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai bauran kebijakan BI saat ini akan mampu mendorong ekonomi sesuai target pemerintah. Di mana untuk tahun depan, ekonomi dipatok sebesar 5,2%.

    Pada dasarnya, penurunan suku bunga biasanya meningkatkan permintaan kredit oleh rumah tangga dan korporasi, yang pada akhirnya dapat mendorong konsumsi dan investasi.

    Efek tersebut sayangnya memiliki jeda waktu sebelum berdampak signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB).

    Sementara itu kebijakan makroprudensial lebih fleksibel untuk mendorong sektor riil tanpa harus mengorbankan stabilitas moneter.

    Untuk itu Josua berpandangan kebijakan makroprudensial cenderung lebih efektif dalam jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan karena dampaknya lebih langsung pada sektor-sektor tertentu dan konsumsi rumah tangga.

    Bukan berarti kebijakan suku bunga tak ada dampaknya, tetapi efeknya akan ditransmisikan memiliki melalui stabilitas nilai tukar dan inflasi.

    “Strategi bauran kebijakan BI yakni pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan, sambil memfokuskan kebijakan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah, adalah pendekatan yang seimbang untuk mencapai target ekonomi jangka pendek dan menengah,” ujarnya.

    Adapun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Untuk mencapai target ekonomi Prabowo sebear 8%, akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan, yakni 5,7%, 6,4%, 7%, 7,5%, dan 8%. Jika menggunakan skenario ini, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9% selama 2025—2029.

    Sementara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund/IMF justru memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan dan hanya akan mencapai 5,1% pada 2029.

  • Debat Pilkada Palangka Raya, Rojikinnor Sindir Kepala Daerah Tak Paham Perencanaan Pembangunan Regional 21 November 2024

    Debat Pilkada Palangka Raya, Rojikinnor Sindir Kepala Daerah Tak Paham Perencanaan Pembangunan Regional 21 November 2024

    Debat Pilkada Palangka Raya, Rojikinnor Sindir Kepala Daerah Tak Paham Perencanaan Pembangunan
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    –
    Debat calon Wali Kota

    Palangka Raya
    yang berlangsung pada Kamis (21/11/2024) malam di salah satu hotel di kota setempat, mempertemukan Cawalkot nomor urut 1
    Rojikinnor
    dan Cawalkot nomor urut 2
    Fairid Naparin
    .
    Dalam debat tersebut, kedua calon terlibat dalam perdebatan sengit mengenai perencanaan pembangunan daerah.
    Rojikinnor mengkritik kepala daerah yang dinilai tidak memahami perencanaan pembangunan dan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan tanpa melakukan pengecekan.
    “Perencanaan pembangunan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seringkali ini tidak selaras karena kepala daerah sering menyerahkan saja kepada bawahannya dan tidak paham tentang perencanaan ini,” ujarnya, yang disambut sorakan dari audiens.
    Rojikinnor berjanji, jika terpilih, ia akan mengawal dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan baik.
    Ia juga menekankan pentingnya mengukur
    output
    dan
    outcome
    dari perencanaan tersebut untuk kemajuan daerah.
    “Banyak orang membangun sekolah, misalnya, tapi tidak termanfaatkan dengan baik, lalu membangun jalan hanya karena pertimbangan politik. Padahal, semua itu harus diukur dari berbagai aspek,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Sekda Kota Palangka Raya ini.
    Menanggapi kritik tersebut, Fairid Naparin tersenyum dan meminta agar Rojikinnor tidak bersikap tendensius dalam debat.
    “Saya rasa untuk hari ini kepada paslon 01 tidak usahlah kita tendensius. Ini fakta, bisa kita lihat dan cek bersama informasi keterbukaan informasi kita,” ungkap Fairid.
    Sebagai petahana yang menjabat Wali Kota Palangka Raya periode 2018-2023, Fairid memastikan bahwa visi-misi yang telah ditetapkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
    “Itu juga selaras dengan RPJMN dan RPJMD, ada tahun satu, dua, tiga, empat, dan lima. Bahkan, kami saat menjabat kemarin, itu plus satu tahun ada program lagi yang bisa dilaksanakan,” ujar dia.
    Fairid juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama masa jabatannya telah didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
    “Pembangunan-pembangunan infrastruktur di zaman saya ini didasari oleh fakta di lapangan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Kependudukan Jadi Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Kependudukan Jadi Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Validitas data kependudukan memiliki peran penting menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045. Pasalnya, Indonesia tidak akan mampu mencapai visi Indonesia Emas 2045 tanpa memiliki data akurat dan terpercaya.

    “Jadi nonsense Indonesia Emas achieve, accomplish tanpa berbasiskan data, tidak mungkin itu pasti akan ada meleset-melesetnya,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Ia pun mengungkapkan, target Indonesia menjadi salah satu dari lima negara ekonomi terbesar dunia pada 2045 adalah cita-cita besar yang bisa diwujudkan.

    “Namun, keberhasilan itu membutuhkan dukungan data yang valid untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita hingga 10.000 USD,” ungkap Bima.

    “Salah satu catatannya Bapak/Ibu adalah semuanya should be based on valid data, tak mungkin Bapak/Ibu kita berperang tanpa data, tak mungkin kita menyasar ekonomi Indonesia menjadi satu dari lima besar di dunia 2045 tanpa data,” jelasnya.

    Bima menyebut, data kependudukan mempunyai peran strategis dalam berbagai sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, demokrasi, hingga pelayanan publik. Ia mencontohkan pentingnya data untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemetaan angka kemiskinan, serta penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Jadi untuk demokrasi kita membutuhkan data, untuk perencanaan pembangunan kita melakukan mapping pemetaan situasi ekonomi sosial hari ini, berapa angka kemiskinan secara demografis, geografis dan yang lain-lain,” sebutnya.

  • Ketum TP PKK Tekankan Optimalisasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program PKK Nasional 20 November 2024

    Ketum TP PKK Tekankan Optimalisasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program PKK Nasional 20 November 2024

    Ketum TP PKK Tekankan Optimalisasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program PKK
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (
    TP PKK
    ) Tri Suswati menekankan optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program-
    program PKK
    dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 
    Ia mengingatkan anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan untuk kebutuhan administratif semata.
    “Saya ingin bahwa itu adalah suatu program. Oleh sebab itu saya dibantu teman-teman pengurus, kemudian setiap kelompok kerja (pokja) membuat program masing-masing,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (20/11/2024).
    Dengan demikian, kata dia, pihaknya bisa mengalokasikan anggaran tersebut secara efisien.
    Tri mengatakan itu dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X TP PKK 2025 di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (19/11/2024).
    Istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu juga mendorong pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung keberlanjutan program PKK. 
    Menurutnya, kolaborasi itu merupakan solusi untuk memperoleh sumber daya tambahan selain anggaran dari pemerintah yang kadang terbatas.
    Tri juga mendorong pemanfaatan sumber dana lain, seperti
    corporate social responsibility
    (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), asalkan data penerima manfaatnya jelas dan terpercaya. 
    “Mereka sangat mendukung sebetulnya, kalau kami bisa membuktikan program kita itu bermanfaat kepada masyarakat dan juga bermanfaat buat mereka,” ujarnya.
    Di samping itu, dia menegaskan, keberhasilan dalam menjalankan program PKK tidak hanya bergantung pada anggaran atau program, tetapi juga memerlukan keterampilan organisasi yang baik. 
    Menurutnya, keterampilan itu seperti pengelolaan jaringan dan hubungan baik dengan
    stakeholder
    yang akan berguna untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
    Tri menilai, program PKK adalah salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi negara yang maju. 
    Oleh karena itu, dia menekankan, program PKK harus sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
    “Tidak hanya dalam sepuluh tahun, dua puluh tahun, tetapi ratusan tahun nanti yang mana Indonesia menjadi negara yang kuat, yang maju, yang sesuai dengan tujuan kita, yaitu dalam pembangunan masyarakat ini,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.