Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Pemprov Jatim Sabet Penghargaan Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI

    Pemprov Jatim Sabet Penghargaan Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mendapatkan penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024) dari Ombudsman RI. 

    Piagam penghargaan diserahkan oleh Ketua Ombudsman RI, M. Najih kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono pada acara Penganugerahan Hasil Penilaian  Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Hotel JW Mariot Surabaya, Jumat (13/12). 

    Penghargaan itu diberikan lantaran Pemprov Jatim memperoleh skor penilaian 92,08 kategori A (Kualitas Tertinggi) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Nilai itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 88,81 yang juga kategori A. 

    Tak hanya itu, Ombudsman RI juga memberikan penghargaan predikat kepatuhan kepada pemerintah kota/kabupaten kepada 37 kabupaten/kota se Jatim, 25 penghargaan kepada polres kepatuhan kepolisian resort dan 20 penghargaan predikat kepatuhan kepada kantor pertanahan. 

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Jatim berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akuntabel, cepat, responsif, melayani dan berdampak memenuhi harapan masyarakat. 

    Saat ini, lanjut Adhy, reformasi birokrasi difokuskan pada implementasi transformasi digital untuk mewujudkan human-based public governance yang mengedepakan digital services.

    Ke depannya, Adhy menyampaikan kalau pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan publik di Pemprov Jatim. Karena menurutnya, penghargaan atau nilai bukanlah sebuah tujuan akhir dari semua upaya yang sudah dilakukan, namun yang terpenting adalah bagaimana upaya tersebut dapat memberi dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Ini bukan hanya tentang angka atau nilai, tetapi tentang kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat kepada kita, aparatur pemerintah, pemberi layanan bagi masyarakat,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, Adhy juga menyebut penghargaan yang diterima ini adalah bentuk kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan Ombudsman RI yang menjadi pilar penting sebagai upaya mewujudkan publik yang akuntabel, cepat, prima dan berintegrasi. 

    “Untuk itu, sebagai pelayan publik seluruh layanan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan lebih cepat dengan prosedur yang sederhana dan ramah kepada kelompok rentan,” katanya.

    Sejalan dengan hal tersebut penyelenggaraan penilaian kepatuhan pelayanan publik tidak sekadar mematuhi aturan dan regulasi yang ada, tetapi juga memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, dan tepat kepada seluruh lapisan masyarakat. 

    Pj. Adhy pun berpesan kepada agar kepatuhan harus menjadi budaya yang tertanam di setiap institusi pemerintah. Ia mengingatkan bahwa dibutuhkan kerja keras untuk memperbaiki layanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang berdampak kepada masyarakat. 

    “Semoga hasil penilaian ini akan menjadi langkah awal dalam mewujudkan pemerintah yang responsif, melayani, dan memenuhi harapan masyarakat,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua Ombudsman RI M. Najih mengatakan, dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 terdapat agenda nasional dimana watak birokrasi harus menuju world class goverment sesuai RPJMN 2024-2029. 

    Artinya, penyelengaraan layanan publik tidak hanya bersifat digital semata namun membangun karakter aparatur sesuai dengan tupoksi yang akan menjadi tata nilai sehingga pelayanan publik berdampak kepada masyarakat. 

    “Pandangan masyarakat terhadap layanan publik yang prima, baik dan berdampak kepada masyarakat harus menjadi perhatian bagi seluruh aparatur pemerintah,” ujarnya. 

    Dijelaskannya, terdapat empat faktor dimensi penilaian penyelenggaraan pelayanan yang menjadi fokus oleh Ombudsman RI meliputi dimensi input, dimensi proses, dimensi output dan dimensi pengaduan. 

    Pihaknya mengapreasi atas dukungan kepada Pemprov Jatim dan kabupaten/kota yang terus meningkatkan layanan publik di Jawa Timur sehingga di Provinsi Jawa Timur tidak ada pemda yang masuk dalam zona kuning. 

    Sebagai informasi, terdapat dimensi penilaian dimana terdapat tiga zona penilaian yakni Zona Merah, Zona Kuning dan Zona Hijau. Untuk Zona Merah interval nilai 32,00 – 53,99, Zona Kuning interval nilai 54,00 – 77,99.

    Sementara itu, untuk Zona Hijau terbagi dalam kategori yaitu kualitas tinggi dengan interval nilai 78,00-87,99 serta kategori kualitas tertinggi yang berada pada interval nilai 88,00 – 100. 

  • Manufaktur Kontraksi, HKI Proyeksi Penjualan Lahan Industri Masih Cerah

    Manufaktur Kontraksi, HKI Proyeksi Penjualan Lahan Industri Masih Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Kawasan Industri (HKI) memprediksi penjualan lahan industri masih tumbuh positif meskipun kondisi industri manufaktur nasional masih mengalami kontraksi. Kebutuhan lahan untuk sejumlah industri disebut masih besar. 

    Berdasarkan data Kemenperin, total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terokupansi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

    Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. 

    “Meskipun ada sentimen kontraksi dalam sektor manufaktur, prospek penjualan lahan di kawasan industri tetap positif,” kata Sanny kepada Bisnis, Jumat (13/12/2024). 

    Sanny menerangkan bahwa permintaan lahan industri kedepannya masih positif, terutama untuk kawasan industri yang berfokus pada sektor-sektor yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi global, seperti teknologi dan logistik.

    Kendati demikian, tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. 

    “Hal ini karena kebutuhan untuk pengembangan kawasan industri yang lebih ramah terhadap teknologi tinggi dan berbasis pada industri hijau masih cukup besar,” tuturnya. 

    Untuk itu, pihaknya akan fokus mengembangan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

    Dengan optimisme tersebut, pengelola kawasan industri cukup optimistis dapat berkontribusi dalam pencapaian target ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. 

    “Salah satu strategi utama adalah memperkuat kemitraan dengan investor dan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan,” tuturnya. 

    Tak hanya itu, pengelola kawasan industri juga akan fokus pada peningkatan daya saing, seperti menyediakan infrastruktur yang lebih baik, mendorong digitalisasi industri, serta memperkenalkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik. 

    “Meskipun ada tantangan, kawasan industri masih menunjukkan peran positifnya sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan upaya mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sampai dengan saat ini telah terdapat 30 kawasan industri yang beroperasi, dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa.

    PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    “Dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN tersebut, terdapat komitmen investasi sekitar Rp2.785 triliun yang Akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya,” sebut Agus. 

    Adapun hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp68 triliun. 

    “Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp481 triliun,” imbuhnya.

  • Ancaman Pandemi ‘Black Death’ Mengintai, Perbaiki Sanitasi yang Buruk Sekarang Juga – Halaman all

    Ancaman Pandemi ‘Black Death’ Mengintai, Perbaiki Sanitasi yang Buruk Sekarang Juga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sistem sanitasi yang baik dan terawat memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya pandemi atau wabah. Kata Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Dante Saksono Harbuwono pandemi ‘Black Death’ atau penyakit pes yang dibawa oleh kutu tikus pada tahun 1347 hingga 1352 dan menewaskan jutaan orang di Eropa, Asia, dan Afrika Utara disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

    “Jadi, kalau kita tidak ingin pandemi ‘Black Death’ itu terulang, kita harus memperbaiki sanitasi yang ada di masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan pada gelaran pemberian Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pelabuhan Bandar Udara Sehat, dan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel The St. Regis Jakarta, Rabu(11/12/2024). 

    Mengutip Yuval Noah Harari dalam buku “Homo Deus”, Dante menyatakan, kematian pada sejarah umat manusia disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelaparan, wabah, dan perang.  Dari tiga hal itu, wabah penyakit dapat dicegah dengan sanitasi sehat.

    “Ternyata, jumlah angka kematian akibat wabah sama dengan jumlah angka kematian akibat perang. Bahkan, lebih cepat lagi,” tambah Dante.

    Ia pun menegaskan, gerakan sanitasi sehat bukan gerakan individu. Tapi merupakan gerakan masyarakat bersama dan upaya multisektor yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Nanti tahun depan, saya pesan kepada Dirjen P2P untuk melaksanakan kegiatan penilaian outcome-nya setelah sanitasi ini diperbaiki, apakah angka diarenya turun, angka penyakit menularnya turun, dan sebagainya,” lanjutnya.

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Anas Maruf menyatakan, penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan di bidang kesehatan lingkungan, yang selaras dengan RPJMN dan SDGs 2030​.

    “Tentunya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya baik itu pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat terkecil, yaitu desa dan kelurahan,” ujar Anas.

    Anas menambahkan, penghargaan STBM diberikan melalui proses seleksi yang ketat. Tahapannya mencakup verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pleno penetapan oleh tim lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan.

    STBM Awards diberikan kepada 1 gubernur yang telah berhasil menyelesaikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di seluruh wilayahnya yaitu gubernur Jawa Tengah.  Penghargaan juga diberikan kepada 42 kabupaten/kota yang pada 2024 telah mencapai keberhasilan dalam perubahan perilaku masyarakat untuk menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan tiga kategori, yakni pratama, madya, dan paripurna. 

    Rinciannya, kategori pratama sebanyak 23 kabupaten/kota, kategori madya sebanyak 15 kabupaten/kota, dan kategori paripurna sebanyak 4 kabupaten/kota. Kedua, penghargaan pelabuhan dan bandara sehat diberikan kepada 30 pelabuhan dan 26 bandar udara yang telah mencapai keberhasilan menyelenggarakan kesehatan lingkungan dengan indikasi aman, nyaman, bersih, dan sehat.

    Ketiga, penghargaan program keamanan pangan olahan siap saji diberikan kepada 2 provinsi pembina terbaik dan 10 kabupaten/kota yang telah melakukan upaya percepatan dalam rangka untuk penciptaan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan label Hygiene Sanitasi Pangan (HSP).

  • Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membahas usulan tambahan anggaran 2025 senilai Rp2,42 triliun.

    Pertemuan ini sebagai langkah kolaboratif dengan kementerian/lembaga dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menekraf Riefky menyampaikan, dalam Asta Cita ke-3, Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara tegas akan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas salah satunya dengan mengembangkan industri kreatif. Untuk itu, menurut Riefky, dukungan anggaran sangat penting untuk pencapaian target Kementerian Ekraf/Bekraf, sebagaimana dituangkan dalam RPJMN.

    “Negara seperti Korea Selatan memberikan dukungan anggaran yang memadai mencapai 1% dari APBN Korea Selatan. Sementara di negara kita baru 0,008% dari APBN,” kata Menekraf Riefky dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Adapun, Kemenekraf sendiri telah menyampaikan usulan tambahan anggaran senilai Rp2,42 triliun yang mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR.

    Dia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran ini diajukan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan program prioritas pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Serta, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

    Di sisi lain, sebagai kementerian baru, kami harus memastikan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti, khususnya dalam melayani pemangku kepentingan di 17 subsektor. “Sehingga diperlukan kantor yang representatif, serta sarana dan prasarana yang memadai,” ungkapnya.

    Riefky menyampaikan, Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki program-program yang selaras dengan Asta Cita, mulai dari Pemberian Bantuan Insentif Pemerintah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Promosi/pameran nasional dan internasional, Fasilitasi Pembiayaan dan Pendukungan legalitas/perizinan, hingga Masterclass Pengembangan Skenario Original Series.

    Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara mengapresiasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang telah merancang program kerja dalam mengembangkan ekonomi kreatif nasional dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,42 triliun.

    “Dan sebenarnya Rp2,42 triliun ini sudah kita rekap, dan sudah disampaikan ke Pak Mensesneg,” ujar Suahasil.

    Lebih lanjut, Suahasil mendorong agar Kementerian Ekonomi Kreatif bisa mengaktifkan pelaku ekonomi kreatif agar semakin banyak berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas dan insentif yang diberikan. Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6%.

    “Jika perbankan ada yang bilang bunganya 15%, tapi 9%-nya dibayar oleh negara. Jadi saya harapkan dana bergulir yang ada di perbankan, yang ada di BLU ini harusnya bisa kita aktifkan, mungkin teman-teman di sini nanti bisa mendalami lagi,” tuturnya.

  • Khofifah-Emil Ungkap Gagasan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara di Pascasarjana Unair

    Khofifah-Emil Ungkap Gagasan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara di Pascasarjana Unair

    Surabaya (beritajatim.com) – Cawagub Jatim terpilih, Emil Elestianto Dardak bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi Jatim menggelar diskusi terkait Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara di Ruang Kuliah Internasional 5, Gedung Pascasarjana Unair, Surabaya, Sabtu (7/12/2024).

    Emil yang mewakili Khofifah Indar Parawansa menyampaikan gagasannya untuk Jatim Gerbang Naru Nusantara 5 tahun ke depan.

    “Saya datang kesini hanya sebagai mantan Wakil Gubernur Jatim. Karena, belum ada keputusan apapun terkait hasil pemilu kemarin. Para akademisi ini pengen mengetahui lebih jauh tentang gagasan Gerbang Baru Nusantara ini,” kata Emil saat ditemui di gedung Pascasarjana Universitas Airlangga.

    Menurut Emil, definisi dari Gerbang Baru Nusantara adalah antisipasi pergeseran center of gravity dari Selat Malaka ke arah yang lebih tengah di Indonesia. Kondisi ini, diungkapkannya, tergambarkan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) Indonesia 2025-2029.

    “Bahwa kawasan Timur Indonesia akan semakin diakselerasi pertumbuhannya. Share ekonominya diperkirakan meningkat enam persen. Sebaliknya di kawasan barat Indonesia akan turun enam persen,” ungkapnya.

    Mantan Bupati Trenggalek ini menyebut wilayah Jawa Timur menjadi konektor utama di wilayah Timur Indonesia. Sehingga, provinsi ini harus bersiap-siap.

    “Tidak bisa lagi berharap daerah lain mengirim bahan baku lagi ke Jatim. Karena kemungkinan provinsi lain akan mengolah sendiri bahan bakunya menjadi bahan setengah jadi. Nah sekarang kita berusaha mendorong mereka (provinsi lain), mengirimkan barang setengah jadinya kesini (Jatim). Industri di Jatim akan mengolah barang setengah jadi tadi menjadi bahan jadi. Maka koneksi kita ke wilayah lain dan pasar ekspor harus semakin kuat. Harus semakin canggih,” bebernya.

    Emil mendapat banyak masukan dari akademisi dari berbagai kampus di Jatim. Salah satunya mengenai perizinan yang dianggap masih sulit di Jatim. Hal itu pun akan diperbaiki oleh gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti.

    “Tadi banyak masukan yang diberikan ke kami. Ada yang spesifik bicara mengenai logistik. Mulai logistik laut maupun darat. Ada juga yang bicara kawasan industri berbasis teknologi. Bagaimana keberadaan perguruan tinggi yang melimpah di Jatim bisa berbanding lurus dengan perkembangan teknologi,” ucapnya.

    Menurutnya, hal terberat yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma masyarakat. Tidak bisa cepat putus asa ketika ada kegagalan. “Ini kan grand desain. Pasti akan ada kegagalan. Kalau kita tidak siap menerima realita itu, pokoknya semua harus berhasil, ya susah,” jelasnya.

    Ia juga mengungkapkan, saat ini pintu masuk Jatim masih di wilayah utara Jatim. Tetapi, pembangunan infrastruktur di selatan saat ini juga sedang dilakukan. “Program yang baik ini kan harus kita lanjutkan lagi,” tandasnya.

    Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengapresiasi gagasan Jatim Gerbang Baru Nusantara.

    Gagasan ini sungguh progresif dan futuristik, ini adalah energi baru. Saya pikir gagasan ini akan bisa menghentak dan punya impact yang luas dan kompleks. Tidak semata soal bagaimana daya ungkit ekonomi kawasan semata, tetapi juga bisa mengembalikan kepercayaan dan keyakinan diri warga Jatim bahwa Bumi Majapahit ini adalah pusat keunggulan peradaban nasional,” katanya.

    “Perubahan mindset dan paradigma ini yang penting bisa ditangkap dari gagasan baru ini. Saya yakin jika ini serius dilakukan akan bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri masyarakat Jatim bahwa kawasan ini adalah pusat dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Indonesia Timur,” pungkasnya. [tok/suf]

  • UIN Saizu Adakan FGD Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis 2025–2029

    UIN Saizu Adakan FGD Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis 2025–2029

    TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO – Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk finalisasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

    FGD berlangsung di Horison Resort Dieng, Wonosobo, Kamis (5/12/2024) dan Jumat (6/12/2024). 

    Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Saizu Purwokerto, Adnan menyampaikan, FGD ini bertujuan menyusun dokumen strategis yang akan menjadi panduan utama bagi pengembangan institusi dalam lima tahun mendatang.  

    “FGD ini merupakan tahap finalisasi proses penyusunan Renstra 2025-2029 yang dimulai sejak Mei 2024.”

    “Tahap ini menjadi momen penting untuk memastikan semua masukan telah terakomodasi dengan baik,” ungkapnya.  

    Sementara itu, Rektor UIN Saizu Purwokerto, Prof Ridwan menegaskan, Renstra 2025–2029 telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama RI.

    Dokumen ini disusun untuk menjadi pedoman strategis dalam mencapai visi besar universitas.

    “Tiga prioritas utama kami dalam Renstra kali ini adalah kemandirian kampus, peningkatan rekognisi, dan internasionalisasi.”

    “Hal ini sejalan dengan visi UIN Saizu untuk terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang unggul dan berdaya saing global,” terangnya.  

    Dua narasumber utama memberikan wawasan dan panduan dalam penyusunan Renstra. 

    Pertama, Ida Nur Qosim dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI yang membahas pedoman penyusunan Renstra berdasarkan Permen Bapenas Nomor 10 Tahun 2020.

    Dia menekankan pentingnya evaluasi capaian Renstra 2020–2024 serta penyelarasan visi misi dengan kementerian. 

    Selain itu, dia mengingatkan perlunya perhatian pada penyandang disabilitas yang hingga kini belum tercantum dalam rancangan Renstra.
      
    Pembicara kedua, Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Kabiro Ortala), menjelaskan alur penyusunan Renstra mulai dari RPJMN hingga Renstra PTKIN.

    Dia juga menyoroti tantangan PTKIN dalam kontribusi di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).  

    Dengan berlangsungnya FGD ini, UIN Saizu berharap dapat menyelesaikan dokumen Renstra yang komprehensif dan terukur.

    “Renstra ini akan menjadi pedoman utama untuk mewujudkan visi dan misi universitas, tidak hanya untuk pengembangan internal tetapi juga untuk berkontribusi pada masyarakat dan dunia pendidikan secara global,” kata Prof Ridwan.  

    Acara ini diakhiri dengan diskusi mendalam dari para peserta, mencakup pimpinan universitas, dosen, dan tenaga kependidikan, yang memberikan berbagai masukan strategis untuk memperkaya dokumen Renstra. (*)

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 merupakan proyeksi sekaligus intervensi.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    ‘Transformasi ekonomi untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen ini akan menjadi sasaran pembangunan kita lima tahun ke depan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN 2025-2029). Trajektori pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang kita set (atur) sebagai target dalam lima tahun ke depan. Kalau kami menyusun target pembangunan itu bukan hanya sekedar merumuskan proyeksi, tetapi kita proyeksi ditambah dengan intervensi,” ungkap Amalia.

    Intervensi yang dimaksud merupakan upaya, perencanaan matang, dan pengawal program secara baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dia menegaskan bahwa target tersebut sesuai dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dikawal bersama oleh para pemangku kepentingan.

    “Ini adalah target yang perlu kita kawal bersama dan dikawal ini artinya bukan hanya dari pemerintah. Ini juga harus dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk privat sector,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, stabilitas ekonomi makro dinilai harus terjaga dan transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas maupun kualitas investasi perlu diimplementasikan.

    Perbaikan kualitas pembangunan juga dinilai menjadi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah memiliki 8 strategi plus 1 untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Mulai dari produktivitas pertanian, industrialisasi yang padat berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, lalu perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital.

    Kemudian juga investasi (khususnya penanaman modal dari asing berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN), serta belanja negara untuk produktivitas seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan program serupa lainnya.

    “Plus satunya adalah enabling environment, yaitu deregulasi perizinan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang pro growth. Jadi fiskal dan moneter pun juga selain pro-stability, harus juga pro-growth,” kata dia.

    Industrialisasi disebut menjadi kunci penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui hilirisasi (agro, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar (kimia dan logam), serta industri padat teknologi inovasi (farmasi, elektronik, dan alat angkutan), industri padat karya terampil, dan industri jasa.

    Terkait hilirisasi, telah ditentukan 15 sektor unggulan komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia. Semua komoditas tersebut dikembangkan melalui hilirisasi guna mendukung seluruh kebutuhan industri prioritas.

    Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, industrialisasi akan didorong melalui 24 Kawasan Industri (KI) dan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia.

    Kebijakan industrialisasi dianggap penting mengingat adanya kebutuhan penambahan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat yang sedang memasuki masa bonus demografi.

    Pemerintah juga memfokuskan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau) sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen, pendapatan nasional bruto 7.920 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2026 yaitu 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    “Kami ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi, karena we are not predicting our future, but we are shaping our future. Oleh sebab itu, let’s shape the future of economy of Indonesia, untuk kita bisa sama-sama mengawal cita-cita kita bersama berujung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menperin: Pertumbuhan Kawasan Industri Percepat Target Ekonomi 8 Persen

    Menperin: Pertumbuhan Kawasan Industri Percepat Target Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.

    “Tetapi di sisi lain, kita juga melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, sektor industri manufaktur yang semakin berkembang, serta inovasi dalam teknologi yang terus mendorong perubahan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rapat Kerja Dukungan Proyek Strategis Nasional dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menperin menyampaikan, dalam misi Asta Cita khususnya pada butir kelima, Presiden Prabowo telah mencanangkan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Untuk merealisasikan hal ini, tentunya perlu investasi yang cukup besar dari sektor industri dan tentunya perlu didukung dengan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan daya saing industri maupun kawasan industri,” tuturnya.

    Peran kawasan industri dalam mencapai sasaran tersebut menjadi sangat penting, mengingat amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa semua kegiatan industri wajib berlokasi di dalam suatu kawasan industri.

    “Oleh karenanya, kawasan industri menjadi epicentrum untuk peningkatan daya saing maupun pertumbuhan ekonomi industri,” ujarnya.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga terus berupaya untuk menyebarkan industrialisasi secara merata. Hingga bulan November 2024, terdapat 165 perusahaan kawasan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan siap untuk beroperasi. Total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 Ha, dengan lahan yang telah terokupansi (baik yang telah terisi tenan maupun untuk infrastruktur kawasan) mencapai 59,76 persen, dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 Ha merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi. Upaya mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia, juga dilaksanakan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sampai dengan saat ini telah terdapat 30 kawasan industri yang beroperasi, dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa.

    PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam dinamikanya, telah terdapat enam kali perubahan pada lampiran proyek PSN dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 yang memuat 41 proyek PSN sektor kawasan industri.

    “Dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN tersebut, terdapat komitmen investasi sekitar Rp 2.785 triliun yang akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya,” sebut Agus.

    Adapun hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp 68 triliun.

    “Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp 481 triliun,” imbuhnya.

    Kebijakan Kawasan Industri

    Pada kesempatan yang sama, Menperin menjelaskan, kebijakan pengembangan kawasan industri di Indonesia telah memasuki generasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, diamanatkan bahwa dalam penerapan kawasan industri yang berwawasan lingkungan harus memperhatikan aspek manajemen kawasan, aspek sosial, aspek ekonomi dan tentunya aspek pengelolaan lingkungan.

    “Dalam rangka mencapai keseimbangan dan keberlanjutan antara ekonomi, pembangunan industri dan perlindungan lingkungan, industri yang berwawasan lingkungan menjadi syarat utama untuk mewujudkan pembangunan industri rendah karbon,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, diperlukan upaya dekarbonisasi atau pengurangan emisi GRK di sektor industri terutama emisi gas karbon dioksida, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Tentunya, hal tersebut memerlukan dukungan penuh dari seluruh perusahaan pengelola kawasan industri untuk dapat turut serta dalam menurunkan jumlah emisi karbon demi mencapai target net zero emission sebelum tahun 2060.

    Saat ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan suatu KI, yang meliputi beberapa aspek seperti pertanahan, tata ruang, lingkungan, infrastruktur, ketersediaan energi (listrik dan gas), ketersediaan air baku, fasilitas, manajemen tata kelola dan perizinan, serta yang tak kalah penting adalah pemenuhan sumber daya manusia (SDM).

    “Dengan adanya target operasional seluruh proyek PSN dari Bapak Presiden agar diselesaikan di Tahun 2025, tentunya ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua,” imbuhnya.

    Adapun dalam agenda Rapat Kerja, disepakati pentingnya debottlenecking untuk mempercepat operasional KI PSN.

    “Diperlukan sinergi program antar kementerian/lembaga agar tidak saling tumpang tindih dan justru menghambat iklim investasi,” ujar Plt Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko S. A. Cahyanto.

    Ia juga mengajak seluruh stakeholders agar dapat mempererat sinergi baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelola kawasan industri untuk bersama-sama menyelesaikan hambatan dan debottlenecking pembangunan KI PSN.

    “Semoga dalam rapat kerja ini dapat menjadi momentum yang baik untuk melakukan transformasi positif dalam upaya peningkatan daya saing kawasan industri yang berujung pada penguatan sektor industri manufaktur sehingga dapat terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana yang telah kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.

  • Bappenas: Akselerasi ekonomi hijau perlu reformasi ekosistem

    Bappenas: Akselerasi ekonomi hijau perlu reformasi ekosistem

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan akselerasi transformasi ekonomi hijau memerlukan reformasi kebijakan ekosistem menjadi lebih kondusif.

    “Akselerasi transformasi ekonomi hijau tentunya memerlukan reformasi kebijakan ekosistem yang kondusif, khususnya pada sektor prioritas dan rantai nilai yang tentunya harus selaras dengan target iklim, peningkatan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta ekonomi sirkular,” ujar Febrian dalam acara Dialog Nasional Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau yang dipantau secara virtual, Jakarta, Selasa.

    Salah satu contoh konkret ekosistem ini adalah pembaharuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan adopsi standar internasional ekonomi sirkular menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Menurut dia, investasi hijau akan mendorong lebih banyak industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan tidak hanya mengandalkan pendanaan pemerintah, tetapi juga mendapatkan katalis berbagai sumber pendanaan inovatif.

    “Orkestrasi yang kuat diperlukan untuk membangun kolaborasi antar pihak. Transfer pengetahuan teknologi dan pengalaman juga diperlukan untuk memastikan transisi hijau berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Waka Bappenas.

    Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi ekonomi yang dilaksanakan melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif (industrialisasi), dan pergeseran produktivitas lintas sektor.

    Dalam transformasi ekonomi, diterapkan strategi ekonomi hijau, yakni model ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal lebih hijau, infrastruktur hijau, serta pekerjaan ramah lingkungan. Semua strategi itu diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

    Pencapaian Indonesia Emas untuk penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 8 persen pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu juga diharapkan dapat mencapai target net zero emission (emisi nol karbon) pada 2060 atau lebih cepat.

    Bappenas sendiri telah menyusun Indeks Ekonomi Hijau (IEH) yang telah menjadi indikator imperatif kepada pemerintah daerah. IEH terdiri dari 15 indikator terpilih yang digunakan untuk memantau capaian aktivitas ekonomi hijau di seluruh wilayah Indonesia.

    “Model ini menekankan investasi hijau, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja yang mendukung kelestarian alam,” kata Wamen PPN.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Akselerasi ekonomi hijau perlu reformasi ekosistem

    Bappenas: Prinsip keberlanjutan, modalitas utama pembangunan nasional

    Model ini menekankan investasi hijau, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja yang mendukung kelestarian alam.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan bahwa prinsip keberlanjutan menjadi modalitas utama pembangunan nasional.

    “Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, prinsip keberlanjutan menjadi modalitas utama pembangunan nasional. Ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” ujarnya dalam acara Dialog Nasional Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.

    Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi ekonomi yang dilaksanakan melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif (industrialisasi), dan pergeseran produktivitas lintas sektor.

    Dalam transformasi ekonomi, diterapkan strategi ekonomi hijau, yakni model ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal lebih hijau, infrastruktur hijau, serta pekerjaan ramah lingkungan. Semua strategi itu diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

    Pencapaian Indonesia Emas untuk penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 8 persen pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu, juga diharapkan dapat mencapai target net zero emission (emisi nol karbon) pada 2060 atau lebih cepat.

    Bappenas telah menyusun Indeks Ekonomi Hijau (IEH) yang telah menjadi indikator imperatif kepada pemerintah daerah. IEH terdiri dari 15 indikator terpilih yang digunakan untuk memantau capaian aktivitas ekonomi hijau di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024