Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjelaskan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8 persen berkelanjutan.

    Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

    “Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lima tahun ke depan. PSN sendiri adalah proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

    Menurut dia, salah satu PSN yang memberikan dampak luas dalam program MBG yang akan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, serta mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

    “PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanja negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86 persen,” ungkap Kepala Bappenas.

    Program MBG akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, lapangan kerja, hingga sarana dan pra sarana logistik yang bakal menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, serta air. Hal ini diiringi sinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

    Jika Presiden Prabowo pada waktu itu punya program big push strategy, ini adalah contoh big push strategy yang langsung bisa dilaksanakan, karena agregat demand yang besar diminta akan menimbulkan supply juga yang besar. Jadi, demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Rachmat Pambudy.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3 persen, kemudian pada 2026 sebesar 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden peringatkan “mark up” anggaran harus diberantas

    Presiden peringatkan “mark up” anggaran harus diberantas

    Untuk seluruh aparat, budaya ‘mark up’, penggelembungan (nilai) barang, proyek, dan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran pejabat pemerintah di pusat dan daerah untuk memberantas praktik-praktik penggelembungan (mark up) anggaran karena itu bagian dari tindak pidana korupsi.

    Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin, Presiden menyebut langkah-langkah pencegahan saat ini telah diterapkan untuk mencegah mark up itu, di antaranya program-program digitalisasi dalam pengadaan seperti e-catalog, e-government, dan govtech.

    “Untuk seluruh aparat, budaya mark up, penggelembungan (nilai) barang, proyek, dan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp100 juta, ya Rp100 juta. Bikin rumah Rp100 juta, ya Rp100 juta. Jangan bilang Rp150 juta,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden melanjutkan, aksi mark up nilai proyek dan pengadaan itu yang menyebabkan kebocoran APBN. Prabowo pun memerintahkan seluruh pihak, termasuk kalangan eksekutif di pemerintahan, legislatif, dan yudikatif bergotong-royong memberantas kebiasaan mark up tersebut.

    “Kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, dan mark up, dan ini membutuhkan semua pihak, yudikatif, legislatif, dan aparat,” kata Presiden.

    Terkait jumlahnya, Presiden menyebut dia akan mengungkap nilai kebocoran anggaran itu dalam kesempatan yang lain. Jika perlu, Presiden melanjutkan, dia akan mengungkap itu dalam sidang kabinet.

    “Kalau perlu di sidang kabinet nanti, khusus mungkin bupati, gubernur saya undang khusus,” kata Presiden.

    Presiden Prabowo memberikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk Pelaksanaan RPJMN 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin. Kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, dihadiri seluruh petinggi pemerintah pusat dan kepala daerah se-Indonesia.

    Di lokasi acara, beberapa pejabat negara mendengar langsung arahan-arahan Presiden, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, kepala badan dan lembaga, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN M. Herindra.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Ingin Pelaku Korupsi Divonis 50 Tahun Penjara, Sindir Vonis Ringan Harvey Moeis?

    Prabowo Ingin Pelaku Korupsi Divonis 50 Tahun Penjara, Sindir Vonis Ringan Harvey Moeis?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginginkan hukuman berat sampai 50 tahun penjara terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ia seperti menyinggung vonis ringan kepada Harvey Moeis dan terdakwa lain dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024  di gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024) siang. 

    “Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar jelas mengakibatkan kerugian triliunan ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringanlah. Nanti dibilang Prabowo enggak mengerti hukum lagi,” kata Prabowo. 

    Pernyataan Prabowo seolah menyinggung vonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar terhadap Harvey Moeis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus korupsi timah. Hukuman terhadap suami artis Sandra Dewi itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara.

    “Rakyat itu mengerti. Rakyat di pinggir jalan mengerti rampok triliunan eh ratusan triliun vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC punya kulkas pakai TV. Tolong menteri pemasyarakatan ya, jaksa agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira ya,” kata Prabowo. 

    Prabowo mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk membersihkan diri dari perilaku korupsi, sebelum dibersihkan masyarakat. 

    “Mari kita kembali ke jati diri kita kembali ke 17 Agustus 1945, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak menyalahkan siapa pun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan, makanya saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri untuk membenahi diri, sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita, lebih baik kita membersihkan diri kita sendiri,” ujar Prabowo.

    “Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh. Mereka pintar-pintar semua, orang punya gadget sudah lain. Ini bukan 30 tahun yang lalu, ini bukan 20 tahun yang lalu,” pungkas Prabowo. 

  • Presiden peringatkan “mark up” anggaran harus diberantas

    Prabowo: Ekonomi Pancasila jadi panduan utama pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

    Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    “Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan,” katanya.

    Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

    “Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

    Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

    Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

    Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    “Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

    Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Musrenbangnas 2024, Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Swasembada Pangan dan Energi

    Musrenbangnas 2024, Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Swasembada Pangan dan Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pendiri bangsa telah menggariskan perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Menurutnya, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat dan memastikan pengelolaan ekonomi yang adil demi kesejahteraan seluruh bangsa.

    “Presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta delapan tahun, kemudian presiden kedua melanjutkannya dengan rencana pembangunan lima tahun. Kita berdiri di Gedung Bappenas ini untuk mengingatkan ekonomi kita harus berpegang teguh pada ekonomi Pancasila, ekonomi yang berasas kekeluargaan,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi rakyat secara fisik, terutama dengan memastikan ketersediaan pangan.

    “Melindungi rakyat secara fisik berarti memastikan mereka cukup makan. Untuk melindungi segenap bangsa, kita harus mencapai swasembada pangan. Tidak ada negara atau peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Perencanaan pembangunan nasional ini harus berlandaskan pada kebutuhan dasar tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan swasembada pangan dan energi adalah fondasi kedaulatan bangsa.

    “Jika kita berhasil menjamin swasembada pangan, insyaallah dalam beberapa tahun ke depan kita juga akan menuju swasembada energi. Hal ini sejalan dengan budaya bangsa Indonesia,” pungkasnya.

  • Prabowo Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

    Prabowo Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024) siang.

    Kehadiran Prabowo disambut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Dalam acara tersebut, hadir berbagai petinggi negara, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Hadir pula mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Selain itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Selain hadir di lokasi, puluhan pemerintah daerah dan pimpinan lembaga juga hadir melalu video conference di acara tersebut.

    Musrenbangnas merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Forum Ini digelar untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan efektif.

  • Belum Kita Bekerja Sudah Nyinyir

    Belum Kita Bekerja Sudah Nyinyir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung pihak yang mencibir pemerintahannya yang baru berjalan sekitar dua bulan.

    Ia menyinggung pihak yang dinilai mengenyam pendidikan tinggi namun memiliki mental rendah diri dan kerap menjelekkan apa yang dilakukan pemerintah.

    “Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal. Tapi mentalnya masih mental rendah diri, apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek, belum kita bekerja sudah mulai nyinyir,” kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

    Ia menyebut kadang segelintir pihak di Indonesia masih kerap merasa rendah diri.

    Prabowo mengatakan masih ada orang di Indonesia yang menganggap dirinya pintar, sehingga meragukan kemampuan bangsanya sendiri.

    Ia pun menyatakan pemerintahannya akan terus berupaya membangun pemerintahan yang bersih.

    Prabowo meminta jajarannya untuk terus mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran yang akhirnya merugikan masyarakat Indonesia.

    “Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan, penyelundupan dari luar ke dalam membahayakan kedaulatan Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo memberi sejumlah arahan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024.

    Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendengar arahan-arahan Presiden Prabowo.

    Begitu juga dengan seluruh menteri dan menteri koordinator Kabinet Merah Putih, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kemudian, ada pula jajaran petinggi dari parlemen yang menghadiri acara secara langsung, antara lain dari MPR, DPR, dan DPD, dan beberapa gubernur, bupati, dan wali kota.

    (mnf/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Presiden Prabowo beri arahan soal RPJMN 2025–2029 pada Musrenbangnas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberi sejumlah arahan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024.

    Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut mendengar arahan-arahan Presiden Prabowo.

    Begitu juga dengan seluruh menteri dan menteri koordinator Kabinet Merah Putih, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kemudian, ada pula jajaran petinggi dari parlemen yang menghadiri acara secara langsung, antara lain dari MPR, DPR, dan DPD, dan beberapa gubernur, bupati, dan walikota.

    Sementara itu, dari sambungan video conference, jajaran pejabat eselon I kementerian/lembaga, kemudian para kepala daerah se-Indonesia mulai dari bupati dan wali kota juga mengikuti kegiatan Musrenbangnas 2024 dan mendengar arahan-arahan Presiden.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan Presiden disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    Prabowo kemudian menyapa sejumlah menteri dan kepala daerah. Kegiatan diawali dengan doa, dan laporan kegiatan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas.

    Rachmat Pambudy mengatakan Musrenbangnas merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Rachmat menambahkan musyawarah nasional itu digelar untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan optimal.

    Dia melanjutkan RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran atas Astacita yang tindak lanjutnya akan menjadi program-program prioritas nasional.

    Oleh karena itu, Rachmat berharap program-program nasional hasil Musrenbangnas dapat diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

    “RPJMN 2025–2029 merupakan fondasi awal terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rachmat Pambudy dalam laporannya di hadapan Presiden, Wapres, dan jajaran peserta Musrenbangnas.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PGN Ikut Garap 20 Ha Lahan Padi Biosalin di Pesisir Utara Semarang – Page 3

    PGN Ikut Garap 20 Ha Lahan Padi Biosalin di Pesisir Utara Semarang – Page 3

    Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan 3 juta rumah.

    Jika dilaksanakan, KPPU prediksi ada penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita. 

    Sebelumnya, KPPU telah mengirimkan surat kepada Maruarar Sirait alias Ara pada 4 Desember 2024, terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2019. 

    Melalui surat itu, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3 kg, yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp 461 triliun. Sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia. 

    “Melalui jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara,” ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Dalam sarannya, KPPU menggarisbawahi agar pembangunan 3 juta rumah, serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5/1999. Yakni, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

    KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi. Seraya mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 

    Tak hanya kepada Menteri PKP, Ifan berkata, pada 28 Agustus 2024 dirinya juga telah menyurati Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota.

     

  • Hemat Subsidi LPG Rp 3,5 Triliun, KPPU Usul 3 Juta Rumah Tersambung Jargas – Page 3

    Hemat Subsidi LPG Rp 3,5 Triliun, KPPU Usul 3 Juta Rumah Tersambung Jargas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan 3 juta rumah.

    Jika dilaksanakan, KPPU prediksi ada penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita. 

    Sebelumnya, KPPU telah mengirimkan surat kepada Maruarar Sirait alias Ara pada 4 Desember 2024, terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2019. 

    Melalui surat itu, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3 kg, yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp 461 triliun. Sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia. 

    “Melalui jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara,” ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Dalam sarannya, KPPU menggarisbawahi agar pembangunan 3 juta rumah, serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5/1999. Yakni, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

    KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi. Seraya mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 

    Tak hanya kepada Menteri PKP, Ifan berkata, pada 28 Agustus 2024 dirinya juga telah menyurati Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota.