Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Menteri Iftitah Bakal Kirim Alumni LPDP ke Daerah Transmigrasi, Manfaatkan Kewajiban 2N+1 – Halaman all

    Menteri Iftitah Bakal Kirim Alumni LPDP ke Daerah Transmigrasi, Manfaatkan Kewajiban 2N+1 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman berencana mengirim alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke daerah transmigran.

    Rencana itu muncul karena Iftitah tak ingin orang-orang yang dikirim ke daerah transmigran adalah mereka yang tidak terdidik.

    “Kita tidak lagi mengirim orang-orang yang tidak terampil dan tidak terdidik ke daerah transmigrasi, tetapi kita berharap yang dikirim ke daerah transmigrasi adalah orang-orang yang terdidik dan betul-betul terlatih,” kata Iftitah di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

    Ia mengatakan rencana mengirim alumni LPDP ke daerah transmigran merupakan bagian dari programnya bernama Transmigrasi Patriot.

    Iftitah ingin memanfaatkan kewajiban 2N+1 alumni LPDP untuk mengirim mereka menjadi transmigran, sehingga ini kan bersifat wajib.

    2N+1 merupakan kewajiban alumni LPDP berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah selesai studi secara berturut-turut.

    “Karena untuk menghasilkan orang yang sudah lulusan sekolah butuh waktu sekitar 3 sampai dengan 4-5 tahun, maka kami sedang merancang untuk menggarap alumni-alumni LPDP yang memiliki kewajiban 2N plus 1,” ujar Iftitah.

    “Nah, jadi lulusan-lulusan LPDP itu akan kami kirimkan ke daerah transmigrasi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Transmigrasi Patriot merupakan program hasil kerja sama Kementrans dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dan akan dilakukan pada 45 wilayah di Indonesia.

    Program ini melibatkan anak-anak muda bangsa terpilih yang disiapkan mentalnya, intelektualnya, dan fisiknya terlebih dahulu melalui program beasiswa patriot.

    Iftitah pernah mengatakan bahwa anak-anak muda ini akan mereka seleksi terlebih dahulu.

    Pemerintah pun akan memberikan beasiswa untuk pendidikan S2 maupun S3 di universitas dalam atau luar negeri. 

    Namun, sebelum itu calon mahasiswa perlu diseleksi dan menjalani pendidikan dasar militer selama 1,5 bulan.

    “Setelah terseleksi, mereka akan menjalani pendidikan dasar militer selama 1,5 bulan sebagai tentara cadangan dalam wadah komponen cadangan,” kata Iftitah di Kementerian Keuangan, Kamis (28/11/2024).

    “Selanjutnya, mereka akan menjalani matrikulasi dalam kawah candera di Muka ditempatkan di seluruh kawasan transmigrasi selama kurang lebih 3 bulan dan akan tinggal di rumah-rumah penduduk yang akan menjadi orang tua asuh mereka,” imbuhnya menegaskan.

    Nantinya, setelah lulus mahasiswa tersebut akan ditempatkan kembali di seluruh kawasan transmigrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun kedepan. Adapun untuk jangka waktunya, selama 10 tahun.

    “Lamanya penugasan ini minimal 10 tahun. Jika mereka meninggalkan kawasan transmigrasi sebelum 10 tahun, mereka akan dianggap desersi dan dikenakan sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara untuk menyiapkan mereka atau diberikan sanksi hukum,” kata dia.

    “Setelah 10 tahun, mereka akan diberikan pilihan apakah tetap di kawasan transmigrasi atau mengembangkan potensinya pada bidang dan tempat lain,” imbuhnya.

    Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto mengatakan, beasiswa patriot ini sejalan dengan program yang selama ini dilakukan LPDP. Namun memang masih perlu disinergikan lagi untuk menyeleksi putra putri terbaik bangsa.

    “Ini sudah sejalan tinggal tadi mensinergikan lagi dan ini memberikan kesempatan pada alumni yang ingin mengabdikan kepada Indonesia dan membangun daerah-daerah kawasan transmigrasi,” jelas dia.

    Adapun terkait peran LPDP terhadap program beasiswa patriot ini, Andin mengaku masih melakukan koordinasi secara teknis dengan Kementerian Transmigrasi.

    “Kami akan membicarakan secara lebih teknis secepat mungkin, semoga LPDP segera mensupport programnya kementerian transmigrasi,” tuturnya.

  • Serbuan Impor Bikin Pabrik Tutup, Industri Petrokimia Tunggu Kepastian Revisi Permendag 8/2024 – Halaman all

    Serbuan Impor Bikin Pabrik Tutup, Industri Petrokimia Tunggu Kepastian Revisi Permendag 8/2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut baik rencana Menteri Perdagangan Budi Santoso yang akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

    “Alhamdulillah, terima kasih kepada Kementerian Perdagangan atas niat merevisi Permendag 8. Ini sesuatu yang positif diawal tahun 2025,” tutur Agus beberapa hari lalu.

    Ia menyebut, pihaknya telah dilibatkan dalam diskusi bersama Kemendag mengenai Permendag Nomor 8 Tahun 2024. 

    Agus juga menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian siap untuk membantu memberikan masukan terhadap substansi.

    “Ini merupakan bukti bahwa koordinasi didalam Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Adapun koordinasi lintas kementerian menjadi elemen penting dalam menyikapi tantangan yang dihadapi sektor industri nasional. 

    Di tengah upaya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi kebijakan impor melalui revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024, tantangan di sektor ketenagakerjaan juga tidak luput dari perhatian.

    Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan akan merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ada kemungkinan diubah berdasarkan hasil peninjauan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan mengaku telah memperoleh informasi dari berbagai stakeholder salah satunya Asosiasi Serat dan Benang Filament (APSyFI) terkait adanya gelombang PHK dalam kurun waktu 2022-2024.  

    Noel juga mengutip keluhan APSyFI: impor ilegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia yang merupakan bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA) dan kondisi ini memicu memasuki deindustrialisasi.

    “Hal ini tentunya menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan saat memasuki tahun 2025. Ini mengerikan sekali, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Keluhannya Permendag Nomor 8 ini Tahun 2024, yang memudahkan impor bahan jadi,” ujar Noel, saat diwawancara pada Desember lalu.

    Noel menjelaskan bahwa berdasarkan hasil diskusi saat itu, bangkrutnya 60 perusahaan tekstil disebabkan oleh adanya regulasi yang kurang mendukung kinerja industri tekstil domestik. Ia menyebutkan bahwa regulasi yang dimaksud adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

    Noel berharap adanya keluhan terkait regulasi tersebut dapat didengarkan oleh kementerian terkait. 

    Ia menginginkan agar Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dapat direvisi agar tidak menyusahkan industri dalam negeri. “Agar permendag-nya disempurnakan, direvisi lah,” kata dia.

    Sementara itu, Sekjen Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan serbuan impor yang merangsek sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menimbulkan tantangan di industri petrokimia hulu nasional. 

    Industri TPT adalah salah satu sektor pengguna produk hasil industri petrokimia hulu, termasuk industri aromatik. 

    Permendag Nomor 8 Tahun 2024 serta beberapa kemudahan lainnya memukul habis-habisan industri tekstil nasional.

    Dengan turunnya produksi TPT, berdampak langsung juga terhadap turunnya produksi petrokimia di industri petrokimia hulu. 

    Beberapa industri polyester telah menyatakan tutup, dan beberapa lainnya dapat segera menyusul jika kondisi terus memburuk. 

    Utilisasi industri polyester saat ini hanya 50 persen. Ini titik di mana sulit untuk bisa mempertahankan operasional pabrik,” ungkap Fajar.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti isu yang berdampak pada sektor industri, khususnya terkait penyelundupan tekstil yang secara langsung berdampak pada industri dan berpotensi meningkatkan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air, ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di Jakarta Senin, 30 Desember 2024.

    Presiden menyoroti kebocoran dan penyelundupan yang terjadi terutama dalam importasi tekstil. 

    Menurutnya, penyelundupan tersebut merugikan sektor industri tekstil nasional dan tentunya berdampak pada pengurangan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia dan oleh karenanya dibutuhkan andil dari aparatur hukum negara.

  • Kepala Studi Sawit IPB: Banyak Kawasan Hutan yang Tidak Berhutan Bisa Ditanami Sawit – Halaman all

    Kepala Studi Sawit IPB: Banyak Kawasan Hutan yang Tidak Berhutan Bisa Ditanami Sawit – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Budi Mulyanto menekankan banyak kawasan hutan yang tidak berhutan bisa ditanami sawit. Hal tersebut merespon rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan penambahan lahan kelapa sawit.

    Menurut Budi Mulyanto, masih banyak lahan marginal yang belum digunakan secara optimal dan bisa ditanami kepala sawit. Jika perluasan lahan perkebunan sawit dilakukan di lahan yang tidak berhutan, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan deforestasi.

    Dia mengungkapkan di dalam areal yang diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan, masih banyak lahan yang tidak berhutan. Pernyataan Menteri Kehutanan yang akan menyediakan lahan seluas 20 juta hektar bagi pengembangan pangan dan energi  dinilai sangat relevan baik dari sudut pandang teknis maupun regulasi.

    “Banyak orang selalu mempunyai image bahwa seluruh kawasan hutan berwujud hutan, nyatanya tidak,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Budi mengatakan, diantara 120-an juta hektar daratan yang diklaim sebagai kawasan hutan nyatanya, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 31,8 juta hektar yang tidak berhutan.

    Budi menjelaskan pengembangan perkebunan sawit yang akan dilakukan di lahan marginal justru membuat lahan tersebut menjadi lebih hijau, lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

    Kegiatan ini sangat berkontribusi pada perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dianjurkan oleh PBB. Karena itu, penting memberi penjelasan kepada masyarakat secara rasional dengan data yang relevan, sehingga tidak menimbulkan salah paham, terutama dalam aspek kelestarian lingkungan.

    Indonesia merupakan negara besar dengan luas  lahan daratan sekitar 190 juta hektar, sisanya terdiri atas lautan yang luasnya sekitar 4 kali daratan. Dari 190 juta hektar tersebut, yang digunakan untuk berbudi daya oleh 282 juta penduduk Indonesia hanya 67 juta hektar, atau sepertiga luas daratan.

    Sepertiga luas lahan tersebut biasa disebut Areal Penggunaan Lain (APL). Sedangkan, sisanya lahan daratan yang luasnya dua pertiga tersebut diklaim sebagai Kawasan Hutan.

    Pada lahan yang tidak berhutan ini terdapat kawasan perkebunan rakyat, transmigrasi, tambak, pertanian lahan kering, sawah, pertambangan, pelabuhan/bandara, padang rumput/alang-alang, dan belukar.

    “Jadi lahan yang seluas 31,8 juta hektar adalah lahan masyarakat dan lahan terlantar. Hal ini perlu segera dibereskan data dan administrasi tenurialnya, dan pada lahan inilah pengembangan perkebunan sawit dapat dilakukan. Dengan demikian sangat tidak relevan perluasan lahan perkebunan sawit dikaitkan dengan deforestasi,” tutur Budi.

    Karena itu, menurut Budi, saat ini merupakan kesempatan baik untuk melakukan perbaikan data penguasaan/pemilikan (tenurial) dan pemanfaatan lahan baik spasial maupun tekstualnya. Kenyataan hari ini definisi kawasan hutan dan  dan definisi hutan  dalam Undang Undang (UU) 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dilaksanakan secara rasional dan proporsional.

    Hal tersebut menimbulkan persoalan bagi pembangunan bangsa dan negara, termasuk persoalan dengan hutan yang sangat berharga bagi keberlanjutan NKRI.

    Sebagai contoh, pelaksanaan tata batas hanya pada batas terluar dengan mengejar temu gelang secara sepihak, tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat. Akibatnya, jutaan hektar tanah dan juga penduduk terkungkung dalam area yang diklaim sebagai kawasan hutan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin menambah tanaman kepala sawit. Dalam pidatonya, di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024 lalu, Prabowo menyebut tidak perlu takut dengan deforestasi.

    “Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan, apa itu deforestation, iya kan,” kata Prabowo beberapa waktu lalu.

  • BPK Ungkap Rapor Kementerian di Depan Prabowo, Ini Hasilnya

    BPK Ungkap Rapor Kementerian di Depan Prabowo, Ini Hasilnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan rapor kementerian dan lembaga kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, lembaga auditor negara itu juga mengungkap tentang perbaikan tata kelola keuangan negara selama periode semester I tahun 2024.

    Adapun Ketua BPK Isma Yatun memaparkan hasil audit yang dilakukan BPK telah memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN.

    Sementara itu, kementerian dan lembaga yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ada 4 yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika sekarang Komdigi, Kementerian
    Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional.

    “BPK menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan resminya, Jumat (3/1/2025).

    Adapun terkait pembentukan Kabinet Merah Putih, BPK mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di lingkungan Kementerian dan Lembaga serta Surat Menteri Keuangan mengenai penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu Pelaksanaan Anggaran TA 2024.

    Duit Tertimbun 

    Dalam catatan Bisnis, audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 mencatat sejumlah temuan penting. Salah satunya adalah terdapat dana sebesar Rp24,14 triliun sampai dengan Rp53,40 triliun dalam APBN yang tidak dimanfaat selama tahun anggaran 2021—2023.

    Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

    BPK menjelaskan, pihaknya telah memeriksa pengelolaan kas pemerintah pusat tahun 2021—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pemanfaatan nilai saldo anggaran lebih (SAL) yang belum optimal.

    “Terdapat estimasi nilai SAL pada tahun 2021—2023 sebesar Rp24,14 triliun—Rp53,40 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBN tahun bersangkutan namun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah,” tulis laporan BPK.

    Selain itu, BPK mengungkapkan pemerintah juga belum sepenuhnya memanfaatkan SAL yang tidak direalisasikan pada APBN tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan APBN tahun berjalan.

    Artinya, dana tersebut hanya tertimbun tanpa dimanfaatkan. BPK pun menyimpulkan bahwa pemerintah kehilangan potensi untuk mendapatkan sumber pembiayaan APBN yang lebih murah.

    Oleh sebab itu, BPK memberi rekomendasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mengusulkan, membahas, dan mempertanggungjawabkan penyesuaian anggaran pembiayaan APBN tahun berjalan dengan memperhitungkan anggaran SAL pada APBN tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan.

    “Serta menetapkan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan pertanggungjawaban atas penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun berjalan, sesuai mekanisme yang disepakati bersama DPR,” lanjut laporan BPK.

    Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

    Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

    Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai

  • Prabowo Sebut Kelapa Sawit Aset Negara, Bill Gates Pernah Bilang Begini

    Prabowo Sebut Kelapa Sawit Aset Negara, Bill Gates Pernah Bilang Begini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sebut kelapa sawit adalah aset negara. Bahkan dia meminta TNI dan Polri menjaga kebun kelapa sawit. Menariknya, Bill Gates pernah menyebut-nyebut Indonesia dan industri sawitnya.

    “Mereka (negara lain) sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara takut tidak dapat kelapa sawit,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas RI, Senin (30/12/2024).

    “Bayangkan itu. Jadi jagalah, para bupati, para gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara,” lanjutnya.

    Nah, di blog pribadinya, Bill Gates pernah membahas soal minyak kelapa sawit dan kaitannya dengan perubahan iklim. Dia membagikannya pada Februari 2024.

    Sebenarnya, bukan minyak kelapa sawitnya yang dia permasalahkan, melainkan soal proses pembuatan dan dampak deforestasi karena industri tersebut. Ditambah lagi, pembakaran yang terjadi dalam pembakaran hutan melepaskan berton-ton gas rumah kaca ke atmosfer, dan ketika lahan basah yang ada di dalamnya dihancurkan, karbon yang mereka simpan juga ikut terlepas.

    Di blog itu pula, sang founder Microsoft itu menyinggung pula Indonesia dan Malaysia.

    “Pada tahun 2018, kehancuran yang terjadi di Malaysia dan Indonesia saja sudah cukup parah hingga menyumbang 1,4% emisi global, lebih besar dari seluruh negara bagian California dan hampir sama besarnya dengan industri penerbangan di seluruh dunia,” cetusnya.

    Tapi memang ia mengakui, minyak sawit sulit digantikan. Harganya murah, tidak berbau, dan berlimpah. Minyak sawit berbentuk semi padat, kental, dan mudah dioleskan. Karena berfungsi sebagai pengawet alami, umur simpannya sangat lama.

    “Minyak ini sangat serbaguna. Jika lemak hewani adalah bahan utama dalam beberapa makanan, maka minyak sawit adalah pemain tim yang dapat bekerja untuk membuat hampir semua makanan dan barang-barang non-makanan menjadi lebih baik,” terang Gates.

    Saat ini menurut Gates, sedang diupayakan pengganti minyak sawit. Perusahaan seperti C16 Biosciences mencari alternatif pengganti minyak sawit. Sejak 2017, C16 yang dimodali Gates, mengembangkan produk dari mikroba ragi liar menggunakan proses fermentasi yang tidak menghasilkan emisi. Meski secara kimiawi berbeda dengan minyak sawit konvensional, minyak C16 mengandung asam lemak yang sama, diklaim dapat digunakan dalam aplikasi yang sama.

    “Gagasan untuk beralih ke lemak dan minyak buatan laboratorium mungkin tampak aneh pada awalnya. Namun potensinya untuk mengurangi jejak karbon secara signifikan sangatlah besar. Dengan memanfaatkan teknologi dan proses yang telah terbukti, kita selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan iklim kita,” pungkasnya.

    (ask/afr)

  • Wagub: Kalteng jadi harapan Presiden untuk program swasembada pangan

    Wagub: Kalteng jadi harapan Presiden untuk program swasembada pangan

    tahun baru 2025 membawa tantangan dan peluang baru bagi semua, khususnya pemerintah provinsi melaksanakan pembangunan secara optimal

    Palangka Raya (ANTARA) – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyampaikan pesan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk masyarakat di provinsi setempat, yang menjadi harapan untuk program swasembada pangan nasional.

    “Saya kemarin menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan nasional untuk RPJMN 2025-2030 dipimpin Presiden Prabowo. Saat menyapa Kalimantan Tengah, Bapak Presiden berpesan, Pak Wagub, Kalteng ini akan menjadi harapan Indonesia dengan program swasembada pangan,” kata Edy Pratowo di Palangka Raya, Kamis.

    Hal itu dia sampaikan kepada seluruh ASN lingkup Pemprov Kalteng dalam apel besar awal tahun pasca libur Tahun Baru 2025 yang dipusatkan di halaman kantor gubernur setempat.

    Edy melanjutkan, kemudian presiden meminta untuk semua pihak bersama-sama membangun swasembada pangan, pertanian yang modern, pertanian yang baik dalam arti luas untuk Kalimantan Tengah.

    “Karena tumpuan Indonesia itu berada di Kalimantan Tengah. Adanya program strategis nasional, baik yang menyangkut Food Estate, maupun perluasan lahan baru satu juta hektare untuk ketahanan pangan nasional mari kita dukung,” tegasnya.

    Wagub meyakini pelaksanaan program-program ini akan memberikan banyak keuntungan dan dampak positif terhadap laju pembangunan di Kalimantan Tengah, memberi manfaat ganda atau multiplier effect dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

    Edy Pratowo menuturkan, tahun baru 2025 membawa tantangan dan peluang baru bagi semua, khususnya pemerintah provinsi melaksanakan pembangunan secara optimal.

    “Juga menghadirkan harapan dan semangat baru bagi kita semua, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi abdi negara dan abdi masyarakat lebih baik lagi,” katanya.

    Kemudian, wagub menekankan, sebagai abdi masyarakat, ASN dituntut bekerja dengan penuh tanggung jawab, untuk terus meningkatkan capaian kinerja dan kualitas pelayanan publik.

    Agar mampu menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah responsif, efektif, efisien, dan transparan.

    Edy Pratowo meminta sejumlah hal menjadi perhatian bersama, yakni melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada tahun sebelumnya, terutama mencari kekurangan yang masih ada, untuk kemudian diambil dilakukan langkah-langkah perbaikan.

    “Juga, terus kembangkan kapasitas dan inovasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, khususnya mendorong pemanfaatan teknologi melalui SPBE,” pintanya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 8,1 Juta Orang Indonesia Jalan-jalan ke Luar Negeri Sepanjang 2024, Paling Banyak ke Malaysia – Page 3

    8,1 Juta Orang Indonesia Jalan-jalan ke Luar Negeri Sepanjang 2024, Paling Banyak ke Malaysia – Page 3

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan hasil dari Pra Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata (Pra Rakornas Pariwisata) 2024 akan jadi landasan penting bagi transformasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

    Pra Rakornas ini dihadiri 800 orang mencakup 200 peserta luring dan 600 peserta daring yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga. Pra Rakornas ini dihadiri pejabat-pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), perwakilan lintas Kementerian/Lembaga (K/L), stakeholder, dan asosiasi pelaku pariwisata.

     Menpar Widiyanti saat membuka Pra Rakornas 2024 secara daring, Rabu, 4 Desember 2024 di Hotel Pullman Central Park Jakarta, mengatakan forum yang mengangkat tema “Transformasi Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” ini menjadi langkah untuk menyatukan visi dan misi menuju Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif.

    Menurut Menpar Widiyanti, ada harapan besar untuk sektor pariwisata, tercermin dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dalam RPJPN 2025-2044 dan RPJMN 2025–2029.

    “Kami menantikan masukan konkret dari forum Pra Rakornas 2024, terutama dalam tiga hal yaitu pertama, penyusunan program strategis pembangunan pariwisata tahun 2025; kedua, penetapan prioritas utama untuk mendukung flagship projects dan quick wins, di antaranya program Bangga Berwisata di Indonesia, Tourism 5.0, penerapan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, serta peningkatan kualitas SDM dan pelaku usaha,” terang Menpar dalam keterangan tetrulis yang diterima Liputan6.com, Rabu, 4 Desember 2024.

    “Dan yang ketiga, memperkuat komitmen untuk sinergi dan kolaborasi antar sektor guna mempercepat tercapainya tujuan kita bersama,” sambungnya.

    Sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target pada 2025, yaitui Rasio PDB Pariwisata sebesar 4,6 persen, Devisa Pariwisata mencapai 22,1 hingga 25,2 miliar dolar AS;  Kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisman) naik sebesar 17 juta-19 juta kunjungan; Pergerakan Wisatawan Nusantara sebesar 1,08 miliar pergerakan; dan tenaga kerja pariwisata sebesar 25,8 juta orang.

  • Kementerian ATR lakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf pada 2025

    Kementerian ATR lakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf pada 2025

    Jumlah objek tanah wakaf yang terdaftar secara nasional baru mencapai 41 persen dari total 655.238 objek tanah wakaf.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah pada tahun 2025.

    “Jumlah objek tanah wakaf yang terdaftar secara nasional baru mencapai 41 persen dari total 655.238 objek tanah wakaf. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada, sehingga memerlukan percepatan di tahun mendatang,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, di Jakarta, Rabu.

    Pada tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah menyertifikatkan 15.093 bidang tanah wakaf. Jumlah ini dinilai perlu ditingkatkan agar seluruh tanah wakaf di Indonesia bisa terdaftarkan secara lengkap.

    Salah satu usulan yang dikemukakan oleh Nusron ialah pengkhususan loket untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf di setiap Kantor Pertanahan. Dengan adanya loket tersebut, diharapkan pengurusan sertifikasi tanah wakaf dapat terlaksana lebih cepat.

    “Untuk tanah wakaf, sertifikasi memang terkendala oleh proses panjang di lapangan, seperti kurangnya dokumen dari wakif atau ahli waris. Kami akan melakukan perbaikan sistem digitalisasi agar proses ini lebih cepat dan transparan,” kata Nusron.

    Sertifikasi tanah wakaf memiliki andil penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk beribadah.

    Sejalan dengan Program Prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, serta pendirian dan perawatan rumah ibadah.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pertanahan pada tahun 2024 mencapai Rp2,9 triliun.

    Nusron menyampaikan bahwa untuk tahun 2024, terdapat 8 juta layanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat, termasuk penerbitan Sertifikat Elektronik.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kita Akan Lakukan Percepatan di Tahun 2025

    Kita Akan Lakukan Percepatan di Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Sertipikasi tanah wakaf memiliki andil penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk beribadah. Sejalan dengan Program Prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, serta pendirian dan perawatan rumah ibadah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan terus mempercepat sertipikasi tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah.

    “Jumlah objek tanah wakaf yang terdaftar secara nasional baru mencapai 41% dari total 655.238 objek tanah wakaf. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada sehingga memerlukan percepatan di tahun mendatang,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di hadapan awak media dalam pertemuan bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Pada tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah menyertipikatkan 15.093 bidang tanah wakaf. Jumlah ini dinilai perlu ditingkatkan agar seluruh tanah wakaf di Indonesia bisa terdaftarkan secara lengkap.

    Salah satu usulan yang dikemukakan oleh Menteri Nusron ialah pengkhususan loket untuk pengurusan sertipikat tanah wakaf di setiap Kantor Pertanahan. Dengan adanya loket tersebut, diharapkan pengurusan sertipikasi tanah wakaf dapat terlaksana lebih cepat.

    “Untuk tanah wakaf, sertipikasi memang terkendala oleh proses panjang di lapangan, seperti kurangnya dokumen dari wakif atau ahli waris. Kami akan melakukan perbaikan sistem digitalisasi agar proses ini lebih cepat dan transparan,” tutur Menteri Nusron.

    Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta 84 awak media nasional. (JM/PHAL)

  • Gubernur Kalteng serukan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan

    Gubernur Kalteng serukan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan

    Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kalimantan Tengah dengan baik, sehingga betul-betul menjadi provinsi bermartabat, serta menjaga pembangunan yang selama ini sudah dibangun dengan baik,

    Palangka Raya (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyerukan pembangunan berkelanjutan dalam semangat menyongsong Tahun 2025, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun kemajuan daerah.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kalimantan Tengah dengan baik, sehingga betul-betul menjadi provinsi bermartabat, serta menjaga pembangunan yang selama ini sudah dibangun dengan baik,” kata Sugianto di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu.

    Adapun tahapan Pilkada 2024 baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota telah selesai, sehingga diharapkan para pemimpin terpilih selanjutnya dapat terus melanjutkan pembangunan secara maksimal.

    Lebih lanjut Sugianto menuturkan, berbagai program dan kegiatan pembangunan strategis terlaksana di Kalimantan Tengah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yakni mercusuarnya ada di Kalimantan Tengah.

    “Maka kegiatan ini harus kita jaga dan dukung bersama, dan kita doakan penguatan ketahanan pangan yang ada di lima provinsi ini berhasil dan Indonesia betul-betul menjadi negara maju, serta bermartabat,” katanya.

    Kemudian Sugianto juga mengharapkan semua lini pembangunan mendukung gubernur terpilih dalam mendongkrak pendapatan daerah yang sekarang berada di kisaran Rp10 triliun, sehingga ke depan bisa menjadi Rp13 triliun.

    “Sangat diperlukan sinergi dan kebersamaan dengan Pemprov Kalteng,” ujarnya.

    Sementara itu, di sisi lain, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menambahkan pemerintah provinsi siap untuk terus melanjutkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan arah kebijakan Presiden RI yang telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Musrenbangnas ini sangat strategis, karena merupakan musrenbang pertama di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming,” jelasnya.

    Edy menuturkan, misi Astacita merupakan langkah-langkah dan haluan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam mewujudkan visi besar negara “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

    “Nawaitu dan semangat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu selaras, yakni mewujudkan cita-cita besar bangsa, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Adapun saat malam pergantian tahun 2024 ke 2025, Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran merayakannya bersama ribuan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah provinsi berpusat di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya.

    Rangkaian kegiatan tersebut dimeriahkan penampilan berbagai sanggar seni dan budaya, serta puncaknya semakin semarak dengan penampilan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025