Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Pj Wali Kota Malang Dorong Transformasi Ekonomi Inklusif dalam RKPD 2026, Ini Targetnya

    Pj Wali Kota Malang Dorong Transformasi Ekonomi Inklusif dalam RKPD 2026, Ini Targetnya

    Malang (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menekankan pentingnya transformasi ekonomi inklusif sebagai strategi utama dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Malang 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar sebagai tahap awal penyusunan RKPD.

    “Agar kita mencapai pembangunan yang inklusif dan penguatan transformasi – tentunya kita harus melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya,” ungkap Iwan.

    Iwan menjelaskan bahwa transformasi ekonomi inklusif memiliki tiga prinsip utama, yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan kebijakan strategis RPD Jawa Timur 2025-2026 dan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029.

    Transformasi ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan diiringi penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, serta perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Bagaimana kita memberikan akses dan kesempatan yang luas kepada masyarakat dengan berpedoman memberikan keadilan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, bahkan mengurangi kesenjangan antar kelompok maupun wilayah,” jelasnya.

    Forum konsultasi publik ini dihadiri oleh 250 peserta dari berbagai elemen, seperti jajaran OPD Pemkot Malang, DPRD Kota Malang, akademisi, dan komunitas. Dengan tema “Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global,” forum ini menjadi wadah komunikasi interaktif antara pemangku kepentingan pembangunan di Kota Malang.

    Iwan juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai kunci menghadapi tantangan global. “Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global. Pertumbuhan ekonomi yang merata akan memberikan peluang usaha yang adil bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

    Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa kemandirian fiskal dan infrastruktur memadai adalah fondasi utama untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif dan kesejahteraan masyarakat. [luc/ian]

  • Hadiri Ravalnas, Menpan-RB Dorong BMKG Dukung Asta Cita Nasional 22 Januari 2025

    Hadiri Ravalnas, Menpan-RB Dorong BMKG Dukung Asta Cita Nasional 22 Januari 2025

    Hadiri Ravalnas, Menpan-RB Dorong BMKG Dukung Asta Cita
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
    Rini Widyantini
    menyampaikan sejumlah arahan penting kepada jajaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam Rapat Evaluasi Nasional (Ravalnas)
    BMKG
    2025, Rabu (22/1/2025).
    Salah satu pesan utamanya adalah agar BMKG terus mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melalui
    Asta Cita
    .
    Rini menekankan bahwa BMKG sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi cuaca dan iklim dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Hal ini untuk membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. 
    “BMKG memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, penanganan
    perubahan iklim
    , serta pengelolaan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Asta Cita, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
    BMKG mendukung penuh Asta Cita ke-8 yang menekankan pada penyelarasan kehidupan harmonis antara manusia, lingkungan, dan budaya. 
    BMKG berperan kunci dalam
    manajemen bencana
    dengan mengembangkan sistem deteksi, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta bersinergi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk menanggulangi bencana secara lebih efektif.
    Rini menekankan pentingnya BMKG dalam mengintegrasikan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika ke dalam sistem INAku yang merupakan bagian dari INA DIGITAL. 
    Integrasi aplikasi InfoBMKG ke dalam INAku diharapkan akan memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa di seluruh Indonesia.
    Rini juga menggarisbawahi pentingnya pelayanan publik yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan. 
    Layanan BMKG, seperti informasi cuaca dan peringatan dini bencana, harus tersedia dalam berbagai format, termasuk teks, audio, gambar, video, serta berbagai bahasa. Fitur “t
    eks-to-speech
    ” juga penting untuk mendukung penyandang disabilitas.
    Tantangan yang dihadapi BMKG dalam tugas sehari-hari antara lain perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan tuntutan untuk meningkatkan keakuratan serta kecepatan prediksi. 
    Penggunaan teknologi canggih, pembaruan peralatan observasi, dan
    early warning system
    sangat diperlukan agar BMKG tetap relevan dengan standar global.
    “Tantangan lainnya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan manajemen bencana yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. BMKG diharapkan mampu mengembangkan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi terkait cuaca, iklim, dan potensi bencana,” ucap Rini.
    Rini berharap Rapat Evaluasi Nasional ini menjadi momentum bagi BMKG untuk memperkuat kinerjanya dalam mendukung Asta Cita menuju
    Indonesia Emas 2045
    . 
    Fokus strategis harus diarahkan pada peningkatan akurasi prediksi cuaca, iklim, serta sistem peringatan dini, dan kapasitas prediksi jangka panjang untuk sektor-sektor penting seperti pertanian, energi, dan pariwisata.
    Pada kesempatan yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas dukungan dalam penataan kelembagaan BMKG. 
    Menurutnya, BMKG mendukung program swasembada pangan dan energi sebagai bagian dari Asta Cita, terutama dalam mengatasi dampak perubahan iklim ekstrem.
    “BMKG mendukung Asta Cita, termasuk swasembada pangan dan energi. Dengan kemandirian pangan, kita dapat menghadapi fenomena perubahan iklim ekstrem yang kini tengah terjadi,” ucap Dwikorita.
    Dukungan BMKG terhadap Asta Cita juga terwujud dalam poin kedelapan, yaitu penyelarasan kehidupan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan budaya, yang diwujudkan melalui pembangunan sistem deteksi kebencanaan. 
    Lebih lanjut, BMKG melakukan transformasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan perubahan mindset, spirit, nilai-nilai, SDM, teknologi, dan organisasi yang sudah dimulai sejak 2020. Transformasi ini penting untuk menyukseskan Asta Cita menuju Indonesia Emas. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembangunan IKN Dilanjutkan dengan Anggaran Tahap Kedua Rp 48,8 Triliun

    Pembangunan IKN Dilanjutkan dengan Anggaran Tahap Kedua Rp 48,8 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilanjutkan dan memasuki tahap kedua. Anggaran IKN untuk tahap kedua ini akan mencapai Rp 48,8 triliun.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan,” kata AHY dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    AHY menekankan proyek pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan mengikuti timeline yang telah ditetapkan sebelumnya. Dia mengatakan, pembangunan IKN untuk tahap pertama pada 2022-2024 telah menghadirkan berbagai progres.

    “Ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%, tetapi ada juga yang masih on going atau masih berlanjut. Memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua, 2025 hingga 2029,” ucapnya

    AHY mengatakan, kelanjutan pembangunan IKN akan dibagi dalam beberapa tahapan dan bakal dikawal dengan ketat. Anggaran tersebut di antaranya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk legislatif dan yudikatif.

    Selain itu, AHY memastikan rancangan awal IKN yang sudah dibentuk akan ditinjau ulang dan akan ada penyesuaian secara teknis. Untuk anggaran pembangunan IKN tahap kedua, lanjut AHY, nantinya akan bersumber dari APBN dan non-APBN melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha atau swasta.

    “Kami juga mengharapkan pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik,” paparnya.

    Diketahui, pembangunan IKN akan dilaksanakan dalam lima tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari 2022 hingga 2045. Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

  • Gapki harap industri sawit lebih kondusif dengan tata kelola yang baik

    Gapki harap industri sawit lebih kondusif dengan tata kelola yang baik

    Ilustrasi – Pekerja memindahkan tandan buah kelapa sawit di lahan milik PT Perkebunan Nusantara VIII, Cimulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024). (ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/YU)

    Gapki harap industri sawit lebih kondusif dengan tata kelola yang baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 20 Januari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap industri sawit semakin kondusif dengan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor tersebut di masa depan.

    “Kami berharap ke depan industri sawit semakin kondusif dengan tata kelola yang lebih baik,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Ia juga mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat negara untuk menjaga keamanan industri kelapa sawit. Sebab, menurut dia, meski jumlahnya mulai berkurang, penjarahan dan pencurian kepala sawit sampai saat ini masih terjadi di daerah tertentu.

    Menurut Eddy, selama ini masing-masing perusahaan sawit yang rawan terjadi pencurian dan penjarahan sudah koordinasi dengan aparat keamanan. Lebih lanjut dia juga mengatakan perlunya ada dukungan dari pemerintah daerah, karena kerap yang menjadi masalah adalah apabila terjadi penuntutan sesuatu ke sebuah perusahaan, kemudian terjadi pemblokiran kebun, maka tentu operasional akan terganggu.

    “Di sini bukan hanya membutuhkan pengamanan tetapi juga butuh keterlibatan pemerintah daerah untuk penyelesaian masalah ini,” ucap Eddy.

    Diketahui, arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para aparat negara untuk melakukan pengamanan terhadap industri kelapa sawit di seluruh Indonesia langsung ditindaklanjuti oleh TNI. Saat ini, TNI sedang melakukan berbagai langkah untuk menyukseskan program pemerintah dalam ikut menjaga kelapa sawit sebagai aset strategis nasional termasuk berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Hariyanto mengungkapkan TNI terus melakukan koordinasi internal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tengah mempelajari dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,’’ katanya.

    Pelibatan TNI dalam ikut menjaga sawit sebagai aset strategis nasional bukan tanpa dasar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

    Salah satu poin OMSP adalah membantu tugas pemerintah di daerah dan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

    “Jika kebun sawit dinilai sebagai objek vital nasional atau aset strategis oleh pemerintah, maka pelibatan TNI dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum ini,” katanya.

    Tentu saja, pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tetap mengedepankan koordinasi dengan Polri, pemerintah daerah (pemda), serta instansi terkait lainnya,” tambah jenderal bintang dua ini. Hanya saja, Hariyanto menegaskan bahwa pelibatan TNI dilakukan secara profesional dan proporsional, sesuai kebutuhan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan aset negara demi kepentingan nasional,’’ tegas mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih ini.

    Peran apa yang dijalankan untuk menghindari potensi bentrokan di lapangan dengan masyarakat, Kapuspen menegaskan TNI dan Rakyat Indonesia tidak pernah akan dipisahkan.

    “Karena perang kita menganut sistem perang rakyat semesta yang berarti TNI bersama rakyat berjuang untuk NKRI. Rakyat kuat TNI nya pun kuat,” imbuh Hariyanto.

    Sebelumnya, dalam pidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menyebut tidak perlu takut dengan deforestasi.

    Kepala Negara juga menyatakan ingin menambah tanaman kepala sawit.

    “Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan, apa itu deforestation, iya kan,” kata Presiden.

    Prabowo menambahkan bahwa kepala sawit juga pohon berdaun yang juga bisa mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida (CO2). Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta semua aparat daerah, TNI/Polri untuk menjaga keamanan industri sawit. Jadi jagalah para bupati, gubernur, tentara, polisi, jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” kata Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Kemendukbangga: Pemanfaatan Bonus Demografi Belum Dikonstruksikan Secara Holistik dan Integratif – Halaman all

    Kemendukbangga: Pemanfaatan Bonus Demografi Belum Dikonstruksikan Secara Holistik dan Integratif – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga) Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M. Pol. Admin, Ph.D, membeberkan, pemanfaatan bonus demografi belum dikontruksikan secara holistik dan integratif.

    Akibatnya, isu tentang bonus demografi kemungkinan tidak sesuai harapan.

    Padahal, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kemendukbangga)/BKKBN harus dapat mewujudkan Indonesia Emas  tahun 2045, dimana salah satu komponennya adalah pemanfaatan bonus demografi.

    Karena itu pihaknya mendorong revisi Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Menurut Prof. Budi, bonus demografi harus bisa memanfaatkan surplus jumlah orang usia produktif sehingga menghasilkan kontribusi fiskal dari sektor pajak.

    Artinya, mereka harus memiliki pekerjaan di mana mereka bisa membayar pajak agar  penerimaan negara menjadi optimal.

    Dalam kerangka itu, dalam revisi tersebut perlu ada satu kerangka kebijakan kependudukan yang bersifat holistik, integratif dan komprehensif.

    “Itu hanya bisa dilakukan kalau di dalam proses pengendalian penduduk, dalam konteks kebijakan demografi, dikendalikan sepenuhnya  oleh pemerintah pusat, tidak diserahkan secara otonom kepada pemerintah daerah,” ujar Prof. Budi di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, pada Kamis (16/1/2024).

    Jika diserahkan secara otonom kepada pemerintah daerah, pemanfaatan bonus demografi tidak akan berjalan optimal.

    Pasalnya, di dalam program kependudukan ada banyak hal, di antaranya distribusi penduduk, kepadatan penduduk, migrasi, urbanisasi, lanskeping terkait kebutuhan fasilitas umum, rumah sakit, tenaga kerja dan lainnya.

    “Kalau hal itu diotonomkan sepenuhnya kepada daerah, maka tidak bisa dilakukan rekonsiliasi dan sinergitas,” ujar Prof. Budi.

    Seperti kepadatan penduduk  di Jawa Barat dengan populasi 48 juta jiwa. Sementara ada provinsi yang jumlah penduduknya kurang dari 1 juta jiwa.

    “Kalau di provinsi dengan jumlah penduduk sedikit tapi di situ ada kawasan industri yang membutuhkan tenaga kerja banyak, dan di sisi lain ada provinsi yang kelebihan tenaga kerja tetapi keterbatasan lowongan kerja, itu tidak bisa dilakukan rekonsiliasi dan sinergi,” jelasnya.

    Prof. Budi mengatakan, pihaknya akan mencoba mengkonstruksi data kependudukan yang reliabel, bisa diandalkan.

    Tidak hanya data makro saja, seperti pertumbuhan jumlah angkatan kerja baru, tetapi juga harus memuat data tentang lowongan pekerjaan yang tersedia. Sehingga semua angkatan kerja bisa terserap di lowongan pekerjaan.

    Data kependudukan juga sangat dibutuhkan dunia pendidikan.

    Prof. Budi juga membeberkan data di saat bangsa ini sedang menuju (akhir) bonus demografi di 2030, di mana saat ini terdapat 190-an juta penduduk usia produktif. Ironisnya, jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),  sebelum ada pemaduan NPWP dan  Nomor Induk Kependudukan (NIK), ada sekitar 61 juta penduduk.

    Data itu menunjukkan  penduduk usia produktif masih menanggung sebagian besar penduduk tidak produktif.

    Hal ini terjadi, karena pembangunan yang dijalankan belum  memiliki data kependudukan yang komprehensif dan kebijakan yang belum berwawasan kependudukan, serta tidak ada persiapan perencanaan awal yang reliabel.

    Tentu ini menjadi beban bagi upaya menggapai bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

  • Tolak Usulan Dana Zakat untuk MBG, Komisi II DPR: Jelas Tak Tepat Sasaran

    Tolak Usulan Dana Zakat untuk MBG, Komisi II DPR: Jelas Tak Tepat Sasaran

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Usulan tersebut disampaikan Ketua DPD Sultan B Najamudin.

    Toha menilai usulan itu salah kaprah dan melenceng dari program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, DPR telah setuju menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

    “Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” ujar Toha, Kamis (16/1/2025).

    MBG adalah program Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sementara sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN. Dia menilai program itu telah punya skema yang matang.

    “Kita juga mesti percaya pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,” kata Toha.

    Di sisi lain, zakat hanya untuk 8 kelompok (asnaf) dalam ajaran Islam yakni fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (mualaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

    “Sesederhana ini memahami peruntukkan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?” ucap Toha.

    Politikus PKB itu menyayangkan usulan Ketua DPD. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

    “Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,” ujarnya.

    Sebelumnya, usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B Najamudin usai Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025, Selasa (14/1/2025). Alasannya, DNA masyarakat Indonesia dermawan dan suka gotong royong.

    (jon)

  • Usulan Ketua DPD soal Makan Bergizi Gratis Didanai Zakat Seperti Mimpi di Siang Bolong

    Usulan Ketua DPD soal Makan Bergizi Gratis Didanai Zakat Seperti Mimpi di Siang Bolong

    loading…

    Usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin soal penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, usulan ini sebelumnya disuarakan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

    “Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” ujar Toha, Kamis (16/1/2025).

    Menurut dia, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN.

    “Tentu pemerintah sudah memiliki skema menyukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, dalam ajaran islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok (asnaf), yakni; fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

    “Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?” tuturnya.

    Toha sangat menyayangkan usulan yang disampaikan Ketua DPD RI. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara ini belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

    “Apa kita tega mengategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,” pungkasnya.

    (rca)

  • Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah

    Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini mengatakan bahwa retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto bermanfaat, tetapi perlu menekan atau menitikberatkan pada aspek pengetahuan.

    “Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah background-nya (latar belakangnya, red) tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan,” kata Dede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu diberikan pemahaman kepada kepala daerah terpilih adalah mengenai penyamaan visi antara daerah dengan pusat melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang tidak bertentangan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

    “Artinya, di sini ada pengetahuan atau wawasan bagi kepala daerah terpilih, terutama yang baru pertama kali, ketika mereka menuangkan janji kampanye dalam RPJMD itu tidak bertentangan dengan RPJMN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, bisa-bisa saja sih retret untuk penyamaan persepsi, hal seperti itu,” jelasnya.

    Selanjutnya, kata Dede, kepala daerah terpilih melalui retret juga diharapkan dapat mengetahui batasan kewenangan yang dimilikinya.

    Dia mengemukakan bahwa kewenangan pemerintahan daerah secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Kemudian kewenangan konkuren terdapat pembagian antara pemerintah pusat dan daerah sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Lalu, terdapat kewenangan absolut yang murni merupakan kewenangan pemerintahan pusat.

    Berikutnya, lanjut dia, dalam retret mesti disampaikan kepada kepala daerah terpilih bahwa perlu menghargai pendapat dari para kepala dinas dan tidak sembarangan merombak tanpa pertimbangan tertentu.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa para kepala daerah perlu diberikan pengetahuan mengenai birokrasi pemerintahan yang berjalan baik itu seperti apa.

    “Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya. Jadi, apakah retret bermanfaat? Bermanfaat. Untuk koordinasi? Iya. Untuk menambah wawasan? Juga iya,” katanya.

    Sebelumnya, wacana retret untuk kepala daerah terpilih disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga keinginan Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).

    Presiden Prabowo mengadakan retret pada Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan pesertanya adalah anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Wanti-wanti Layanan Publik Harus Transparan!

    Prabowo Wanti-wanti Layanan Publik Harus Transparan!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto ingin agar layanan publik di Indonesia makin transparan. Caranya adalah dengan mengebut digitalisasi layanan publik.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Prabowo ingin agar pembentukan e-government bisa dikebut pembentukannya. Dengan digitalisasi layanan publik akan semakin baik dan transparan.

    “Terkait dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government sebagaimana kita tahu Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi,” sebut Meutya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).

    Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyelesaikan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024. Evaluasi SPBE Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 615 instansi pusat dan pemerintah daerah, dengan hasil sebanyak 48 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah meraih predikat memuaskan.

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan hasil evaluasi tahun 2024 menghasilkan indeks SPBE Nasional adalah 3,12 dengan predikat baik. Sejak pertama kali dilakukan evaluasi SPBE pada tahun 2018, Indeks SPBE Nasional terus bergerak naik.

    “Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di tahun 2024, Indeks SPBE Nasional adalah 3,12 dari skala 5 dengan kategori Baik. Capaian tersebut telah melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 2,60,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Senin (6/1/2025) yang lalu.

    Tonton juga Video: dBadami: Akses Layanan Publik di Bandung Hanya Dalam Satu Genggaman

    (hal/hns)

  • Dirjen Bina Adwil apresiasi realisasi anggaran 2024 capai 98,41 persen

    Dirjen Bina Adwil apresiasi realisasi anggaran 2024 capai 98,41 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA pada Kick-Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 di Banda Aceh, Kamis, mengapresiasi seluruh jajarannya atas capaian realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai 98,41 persen.

    Dia pun berharap angka tersebut dapat ditingkatkan dalam mencapai realisasi anggaran 2025.

    “Upgrading harus terus dilakukan, jadikan Ditjen Bina Adwil role model sentra layanan yang membanggakan. Kita harus bisa melakukan overlay tugas fungsi Ditjen Bina Adwil untuk ditransformasikan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 sejalan dengan Astacita presiden,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan tahun 2025 memiliki arti strategis sebagai awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Oleh karena itu, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa tahun 2025, Ditjen Bina Adwil akan memasuki target-target baru dengan arus utama pergantian kepemimpinan nasional.

    Hal ini membuat aspek posisi Kemendagri dengan daerah-daerah nasional dibutuhkan dukungan melalui pelaksanaan program yang akan dicapai sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Silakan dianalisis rincian Astacita ke dalam program-program pokok kita dan memastikan tugas yang kita lakukan berbanding lurus dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

    Pada gelaran tersebut turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja oleh seluruh direktur dan sekretaris serta turut pula dilakukan penyerahan simbolis cascading kinerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2025-2029 oleh Dirjen Bina Adwil.

    “Sistem multilayer layanan Ditjen Bina Adwil diharapkan segera dilaksanakan sebagai bagian integral dari inovasi, ibarat fly by wire, tinggal klik semua dapat terlayani,” ujar Safrizal.

    Rapat ini merupakan langkah awal dalam merumuskan pola pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025.

    Acara ini dihadiri pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) II, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pelaksana di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta perwakilan Satker Dekonsentrasi pada Pemerintah Aceh.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025