Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Bappenas segera susun VNR 2025 terkait kemajuan implementasi SDGs

    Bappenas segera susun VNR 2025 terkait kemajuan implementasi SDGs

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) kembali menjadi salah satu dari 39 negara yang akan segera menyusun Voluntary National Reviews (VNR) 2025.

    “Laporan ini wujud komitmen, transparansi, dan akuntabilitas kita kepada masyarakat internasional, dan yang lebih penting kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Kick-off Penyusunan Voluntary National Reviews 2025, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    VNR akan memuat laporan kemajuan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia kepada dunia.

    Menurut dia, VNR Indonesia 2025 memiliki posisi yang unik dan strategis.

    Selain berperan sebagai evaluasi terhadap capaian dan tantangan dari implementasi TPB/SDGs selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga akan menjadi VNR pertama dalam periode pemerintahan Kabinet Merah Putih serta RPJMN 2025-2029.

    Kick-off ini bertujuan mensosialisasikan proses penyusunan VNR, menghimpun masukan dari berbagai pihak, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

    “Tahun 2025 merupakan tahun keempat keikutsertaan Indonesia dalam penyusunan VNR Indonesia setelah pada 2017, 2019, dan 2021, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam mengevaluasi pencapaian TPB/SDGs, serta mempublikasikan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah dan aktor non pemerintah,” ungkapnya

    Mengusung tema “Advancing Sustainable, Inclusive, Science- and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda”, VNR Indonesia 2025 akan fokus pada lima tujuan TPB/SDGs. Mulai dari Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Tujuan 5: Kesetaraan Gender; Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Tujuan 14: Ekosistem Lautan;, serta Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

    Kementerian PPN/Bappenas mengundang organisasi masyarakat sipil, akademisi, swasta, filantropi, parlemen, serta kelompok rentan untuk berbagi data dan praktik baik, serta memberikan masukan substansial untuk memperkaya VNR Indonesia 2025.

    “Advokasi terhadap capaian dan pelaksanaan TPB/SDGs untuk masyarakat kelompok marginal dan kelompok komunitas yang paling rentan juga harus menjadi perhatian kita bersama. Prinsip No One Left Behind harus terus kita gaungkan agar TPB/SDGs dapat terwujud untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Febrian.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pandangan Akademis Percepatan Rata Rata Lama Sekolah

    Pandangan Akademis Percepatan Rata Rata Lama Sekolah

    Oleh: Dr. Aep Saepudin Muhtar
    Dosen Fisip Universitas Djuanda Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Pusat Statistik baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota setiap tahunnya mempublikasikan berbagai data termasuk data Rata rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebuah wilayah.

    Rata rata lama sekolah (RLS) menggambarkan lamanya waktu yang dihabiskan oleh penduduk disuatu wilayah untuk mengenyam pendidikan formal.

    RLS dihitung berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal.

    RLS juga dihitung berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal.

    BACA JUGA: Akademisi Dukung Pengurangan Hibah Bansos di Kabupaten Ciamis

    Tingginya angka RLS disebuah wilayah menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang menyelesaikan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi.

    Bagi Pemerintah, rata rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting sehingga dalam setiap dokumen RPJMN maupun RPJMD dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU).

    Dalam menargetkan peningkatan angka tersebut tentunya diiringi dengan berbagai kebijakan dan program untuk tercapainya tergat dimaksud.

    Dalam realisasinya pemerintah terkadang mengabaikan target capaian dari target IKU yang sudah ditetapkan, tak terkecuali RLS, sehingga program program yang dilaksanakan tidak mendukung terhadap pencapaian target dimaksud.

    Adapun faktor kegagalan tersebut diantaranya:

    1. Pemerintah tidak sepenuhnya fokus terhadap inti permasalahan.
    2. Terjadinya kesalahan dalam menetapkan Program Prioritas.
    3. Kurangnya koordinasi dan sinergai lintas sektoral.
    4. Minimnya integrasi program yang mendukung percepatan target capaian.
    5. Terjadinya Mispersepsi pada tataran teknis tentang program dan target yang telah ditetapkan.

    BACA JUGA: Terkendala Kajian Akademis, Pemda KBB Baru Bisa Tetapkan 5 Cagar Budaya

    Dalam menentukan angka RLS, BPS tidak hanya berbasis data pada anak usia sekolah, namun usia 25 tahun keatas, bahkan data ini yang menjadi pemicu rendahnya RLS disebuah wilayah, sehingga diperlukan strategi dan kerja lintas sektoral bukan hanya pada dinas pendidikan, termasuk keterlibatan dunia usaha, industry, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Tingkat Desa serta RT/RW.

    Berikut beberapa pandangan akademis untuk percepatan Rata Rata Lama Sekolah (RLS).

  • Kemendagri sebut telah instruksikan pemda untuk efisiensi anggaran

    Kemendagri sebut telah instruksikan pemda untuk efisiensi anggaran

    Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya pemerintah daerah juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah, dan sebagainya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengefisiensikan anggaran.

    “Kami sudah arahkan pemda-pemda yang kami monitor melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk memastikan, satu, terjadi efisiensi pengurangan untuk biaya-biaya operasional, makan minum, perjalanan dinas,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto usai menghadiri acara DKPP RI, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Bima mengatakan bahwa Kemendagri telah memastikan komitmen pemda terhadap program-program prioritas, seperti ketahanan pangan, dan infrastruktur pendidikan.

    “Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya pemerintah daerah juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah, dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa kebijakan efisiensi telah diterapkan di lingkungan Kemendagri dengan memotong perjalanan dinas hingga 50 persen.

    “Kemudian, ada honor-honor untuk rekrutmen, misalnya, dengan pihak ketiga dan lain-lain, juga itu sudah kami kurangi,” jelasnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Kemendagri sedang mengkaji dan menyinkronisasi kebijakan tersebut agar fungsi pengawasan terhadap pemda tetap berjalan, dan tidak terkendala karena efisiensi anggaran.

    “Kami kan harus berkoordinasi, melakukan fasilitasi, sinkronisasi antara RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional), dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Jadi, jangan sampai fungsi-fungsi Kemendagri ini juga kemudian terkendala karena anggaran dikurangi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis (23/1).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri Ingatkan Pemda Efisien Anggaran hingga Tingkatkan Pendidikan

    Kemendagri Ingatkan Pemda Efisien Anggaran hingga Tingkatkan Pendidikan

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintah seluruh kepala daerah untuk melakukan efektivitas anggaran. Kemendagri mengingatkan kepala daerah untuk mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Oh iya sudah (diberi perintah). Kita kan arahkan Pemda-Pemda yang kita monitor melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, untuk memastikan satu, terjadi efisiensi pengurangan untuk biaya-biaya operasional, makan minum, perjalanan dinas,” ungkap Wamendagri Bima Arya kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Selain itu, Bima Arya menyampaikan pihaknya telah meminta tiap-tiap Pemda berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Pusat. Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan agar Pemda dapat fokus terhadap ketahanan pangan hingga infrastruktur pendidikan.

    “Yang kedua, kita pastikan juga komitmen atau dukungan publik terhadap program-program prioritas, seperti program ketahanan pangan, misalnya, kemudian infrastruktur pendidikan. Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya Pemda juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah dan sebagainya,” terang Bima Arya.

    Dia menyebut pemda harus mengoptimalkan anggaran untuk hal-hal yang menjadi atensi Pemerintah Pusat. Dia juga mengatakan untuk internal Kemendagri sudah menerapkan pemotongan anggaran perjalanan dinas.

    “Perjalanan dinas itu dipotong kita, ya 50% dipotong semua. Kemudian ada honor-honor untuk rekrutmen pegawai, misalnya dengan pihak ketiga dan lain-lain juga itu sudah kita kurangi,” sebutnya.

    “Nah, ini masih kita kaji dan sinkronisasi, ya kita pastikan bahwa Kemendagri ini kan pembina politik daerah, kemudian melakukan fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Jangan sampai fungsi pengawasan ini juga terkendala karena budgetnya dikurangi,” jelas Bima Arya.

    “Kita kan harus berkoordinasi, harus melakukan fasilitasi, sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD. Jadi jangan sampai fungsi-fungsi Kemendagri ini juga terkendala karena anggaran dikurangi,” pungkasnya.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DKPP Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu 2024, KPU-Bawaslu Patuh tapi Belum Aman

    DKPP Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu 2024, KPU-Bawaslu Patuh tapi Belum Aman

    loading…

    DKPP meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) Tahun 2024 dalam kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid jaya, Jakarta. FOTO/DOK.DKPP

    JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) hari ini meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) Tahun 2024 dalam kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid jaya, Jakarta. IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan mempublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” kata Sekretaris DKPP, David Yama dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/1/2025).

    IKEPP merupakan bentuk inovasi DKPP pada 2024, di mana penelitiannya dilakukan pada penyelenggara pemilu tingkat provinsi yang selanjutnya akan dikembangkan ke tingkat kabupaten/kota. Dari hasil survei tersebut tingkat kepatuhan KPU dan Bawaslu tingkat provinsi di Indonesia terbilang Patuh. Hanya, ia menyebut tingkat kepatuhan ini masih belum dapat dikatakan aman.

    “Hasil selengkapnya nanti akan diungkap dalam Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024,” tuturnya.

    David menjelaskan, IKEPP adalah sebuah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Indonesia. “Nantinya Ekspos IKEPP 2024 akan dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan perwakilan dari Bappenas,” ungkapnya.

    Menurutnya, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sudah dinilai sebagai sebuah tantangan dalam membangun demokrasi di Indonesia. Tantangan ini sudah disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Sehingga keberadaan IKEPP mutlak dibutuhkan untuk memetakan tingkat kepatuhan etik penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia,” ucap David.

    (abd)

  • DKPP Bakal Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik 2024: KPU dan Bawaslu Patuh tapi Belum Aman – Halaman all

    DKPP Bakal Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik 2024: KPU dan Bawaslu Patuh tapi Belum Aman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 dalam acara Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/1/2025) besok.

    Sekretaris DKPP, David Yama, mengungkapkan bahwa indeks ini merupakan hasil survei kepatuhan terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi sepanjang tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan mempublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” ujar David dalam keterangannya, Rabu (29/1/2024). 

    David menjelaskan, Indeks Kepatuhan Etik merupakan inovasi baru DKPP yang awalnya diterapkan di tingkat provinsi dan akan dikembangkan ke tingkat kabupaten/kota.

    Dari hasil survei yang dilakukan, terungkap tingkat kepatuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi masuk dalam kategori Patuh, tetapi belum bisa dikatakan aman sepenuhnya.

    “Hasil selengkapnya nanti akan diungkap dalam Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024,” terangnya.

    Lebih lanjut, David menjelaskan IKEPP berfungsi sebagai instrumen pengukuran kepatuhan etik penyelenggara Pemilu secara kuantitatif dan kualitatif. 

    Acara Ekspos IKEPP 2024 nantinya akan dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan dari Bappenas.

    Menurut David, pelanggaran kode etik masih menjadi tantangan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Sehingga keberadaan IKEPP mutlak dibutuhkan untuk memetakan tingkat kepatuhan etik penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.

  • DKPP luncurkan IKEPP 2024 besok

    DKPP luncurkan IKEPP 2024 besok

    Untuk pertama kalinya DKPP akan memublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1) besok.

    Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi pada tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan memublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Indeks ini merupakan bentuk inovasi DKPP pada tahun 2024 di mana penelitiannya dilakukan pada penyelenggara pemilu tingkat provinsi yang selanjutnya akan dikembangkan ke tingkat kabupaten/kota.

    Dari hasil survei tersebut, sambung David, diketahui tingkat kepatuhan KPU dan Bawaslu tingkat provinsi di Indonesia terbilang Patuh. Kendati demikian, ia menyebut tingkat kepatuhan ini masih belum dapat dikatakan aman.

    “Hasil selengkapnya nanti akan diungkap dalam Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024,” jelasnya.

    Dia menjelaskan IKEPP adalah sebuah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Indonesia.

    “Nantinya Ekspos IKEPP 2024 akan dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan perwakilan dari Bappenas,” ungkap David.

    David menambahkan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sudah dinilai sebagai sebuah tantangan dalam membangun demokrasi di Indonesia.

    Tantangan ini pun sudah disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Sehingga keberadaan IKEPP mutlak dibutuhkan untuk memetakan tingkat kepatuhan etik penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Kerja Prabowo: Anggaran Infrastruktur Dipangkas, PSN Belum Jelas

    100 Hari Kerja Prabowo: Anggaran Infrastruktur Dipangkas, PSN Belum Jelas

    Bisnis.com, JAKARTA – Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat memasuki 100 hari kerja pada hari ini, Selasa (28/1/2025). Sebelumnya, keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Meski telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, sektor infrastruktur tampak menjadi salah satu yang kurang tersentuh sepanjang 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menyoroti keputusan pemerintah yang belum kunjung menerbitkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Pasalnya, dokumen itu diperlukan sebagai pedoman awal rencana pembangunan Indonesia sepanjang satu periode pemerintahan.

    “Satu hal yang patut diperhatikan yakni RPJMN sebagai dokumen teknokratis kebijakan ekonomi itu belum. Sampai saat ini juga belum di-publish dan belum diresmikan,” kata Yose dalam Diskusi Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo yang dilakukan secara Daring, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Padahal, tambah Yose, pemerintahan baru semestinya sudah harus merilis dokumen RPJMN terhitung 3 bulan sejak dilantik.Dengan demikian, dirinya meminta agar hal itu dapat segera direalisasikan guna mempertajam arah pembangunan nasional.

    “Jadi policy-nya masih ad hoc, masih kelihatannya seperti masih di tahap kampanye. Sehingga retorika-retorika itu yang masih terus kemungkinan dikeluarkan. Padahal tentu dunia bisnis, dunia usaha dan akademisi sudah menunggu-nunggu arah kebijakan itu seperti apa,” ujarnya.

    Pemangkasan Anggaran Infrastruktur

    Selain masalah pembentukan dokumen RPJMN yang tidak kunjung terlihat, isu mengenai pemangkasan anggaran infrastruktur juga menjadi salah satu yang disorot sepanjang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kabar terbarunya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Dalam beleid tersebut dituliskan bahwa Anggaran Infrastruktur bakal dipangkas hingga 34,3%.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256,1 triliun,” tulis Sri Mulyani dalam suratnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad memproyeksi pemangkasan itu bakal berdampak pada kondisi ekonomi nasional.

    “Infrastruktur itu kan sebagian besar belanja modal. Kalau belanja modal berkurang, biasanya government expenditure dalam pembentukan PDB atau ekonomi secara umum pasti mengalami koreksi gitu ya. Jadi saya kira ya dampak ekonominya masih agak cukup besar lah begitu ya,” kata Tauhid.

  • Hari Gizi dan Pangan Nasional, Sejarah dan Tema Tahun 2025

    Hari Gizi dan Pangan Nasional, Sejarah dan Tema Tahun 2025

    Jakarta: Setiap tanggal 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) sebagai wujud upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pangan yang sehat.

    Pada tahun 2025, tema yang diangkat adalah “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”
     
    Sejarah Hari Gizi Nasional
    Peringatan Hari Gizi Nasional dimulai pada tahun 1951, saat Lembaga Makanan Rakyat (LMR) mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan. Inisiatif ini diinisiasi oleh Prof. Poorwo Soedarmo, yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

    LMR, yang awalnya bernama Instituut Voor Volksvoeding (IVV), menjadi pionir dalam pengembangan tenaga gizi di Indonesia.

    Pada pertengahan 1960-an, peringatan ini resmi menjadi agenda tahunan, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat pada era 1970-an.

    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.

    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.

    Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Penurunan ini menunjukkan upaya yang signifikan, tetapi tantangan masih ada dalam mencapai target 14% pada 2024.
     
    Tema dan Relevansi Tahun 2025
    Tahun ini, tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat” menyoroti pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendorong generasi muda yang sehat.

    Tema ini juga relevan dengan tantangan global seperti obesitas dan malnutrisi akibat ketidakseimbangan pola makan.

    Menurut Kementerian Kesehatan, pola makan bergizi seimbang tidak hanya membantu pertumbuhan optimal pada anak-anak, tetapi juga mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.

    Untuk mendukung hal ini, Kemenkes meluncurkan berbagai program edukasi, termasuk promosi Isi Piringku, yang menekankan pentingnya proporsi makanan sehat dalam setiap porsi makan.
     
    Tantangan dan Upaya Pemerintah
    Meski telah ada berbagai kemajuan, tantangan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia masih signifikan.

    Gaya hidup modern, terutama di perkotaan, seringkali mendorong konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mendorong langkah-langkah berikut:

    1. Mengurangi konsumsi makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak.

    2. Meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti ikan, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan.

    3. Memperluas edukasi tentang pentingnya gizi seimbang melalui seminar, pelatihan, dan kampanye media.

    4. Memperkuat intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan program perlindungan sosial untuk keluarga berpenghasilan rendah.
     
    Pentingnya Partisipasi Semua Pihak
    Hari Gizi dan Pangan Nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.

    Intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak sekolah dan kampanye kesehatan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Hari Gizi dan Pangan Nasional 2025 menjadi momen untuk merefleksikan pentingnya pola makan bergizi dan usaha bersama dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

    Dengan komitmen dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

    Baca Juga:
    Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

    Jakarta: Setiap tanggal 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) sebagai wujud upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pangan yang sehat.
     
    Pada tahun 2025, tema yang diangkat adalah “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”
     
    Sejarah Hari Gizi Nasional
    Peringatan Hari Gizi Nasional dimulai pada tahun 1951, saat Lembaga Makanan Rakyat (LMR) mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan. Inisiatif ini diinisiasi oleh Prof. Poorwo Soedarmo, yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.
     
    LMR, yang awalnya bernama Instituut Voor Volksvoeding (IVV), menjadi pionir dalam pengembangan tenaga gizi di Indonesia.

    Pada pertengahan 1960-an, peringatan ini resmi menjadi agenda tahunan, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat pada era 1970-an.
     
    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.
     
    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.
     
    Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Penurunan ini menunjukkan upaya yang signifikan, tetapi tantangan masih ada dalam mencapai target 14% pada 2024.
     

    Tema dan Relevansi Tahun 2025
    Tahun ini, tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat” menyoroti pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendorong generasi muda yang sehat.
     
    Tema ini juga relevan dengan tantangan global seperti obesitas dan malnutrisi akibat ketidakseimbangan pola makan.
     
    Menurut Kementerian Kesehatan, pola makan bergizi seimbang tidak hanya membantu pertumbuhan optimal pada anak-anak, tetapi juga mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.
     
    Untuk mendukung hal ini, Kemenkes meluncurkan berbagai program edukasi, termasuk promosi Isi Piringku, yang menekankan pentingnya proporsi makanan sehat dalam setiap porsi makan.
     
    Tantangan dan Upaya Pemerintah
    Meski telah ada berbagai kemajuan, tantangan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia masih signifikan.
     
    Gaya hidup modern, terutama di perkotaan, seringkali mendorong konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mendorong langkah-langkah berikut:
     
    1. Mengurangi konsumsi makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak.
     
    2. Meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti ikan, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan.
     
    3. Memperluas edukasi tentang pentingnya gizi seimbang melalui seminar, pelatihan, dan kampanye media.
     
    4. Memperkuat intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan program perlindungan sosial untuk keluarga berpenghasilan rendah.
     
    Pentingnya Partisipasi Semua Pihak
    Hari Gizi dan Pangan Nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
     
    Intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak sekolah dan kampanye kesehatan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
     
    Hari Gizi dan Pangan Nasional 2025 menjadi momen untuk merefleksikan pentingnya pola makan bergizi dan usaha bersama dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
     
    Dengan komitmen dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
     
    Baca Juga:
    Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Menteri P2MI Sambangi Bappenas Bahas Program Masuk RPJMN, Apa Saja?

    Menteri P2MI Sambangi Bappenas Bahas Program Masuk RPJMN, Apa Saja?

    Jakarta –

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mendatangi kantor Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pertemuan itu membahas berbagai program Kementerian P2MI yang akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bappenas.

    Abdul Kadir mengatakan semua program yang disusun Kementerian P2MI telah masuk dalam RPJMN Bappenas. Program tersebut antara lain program yang diupayakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    “Ada banyak upaya-upaya ke depan dalam rangka, satu, meningkatkan kualitas pelindungan Pekerjaan Migran, yang kedua, membangun pemberdayaan yang semakin baik, yang ketiga adalah penempatan Pekerjaan Migran dengan level skill yang lebih baik ke depan,” ujar Abdul Kadir saat wartawan menemuinya di Kantor Bappenas, Jumat (24/1/2025).

    “Tadi banyak ya, satu soal konsep pelindungan, termasuk semua tadi, pengembangan produktivitas atau peningkatan SDM juga masuk, soal pemberdayaan juga masuk, soal diplomasi ekonomi luar negeri juga masuk. Jadi semua yang kami rancang masuk semua,” tambahnya.

    Abdul Kadir mengaku tidak ada kesulitan saat membahas program KP2MI untuk masuk RPJMN. Hal itu disebabkan telah ada kesamaan pikiran antara Kementerian P2MI dengan Bappenas.

    “Alhamdulillah saya sangat senang karena semua yang sudah kita pikirkan, semua belanja masalah yang sudah kita susun, semua roadmap yang sudah kita susun, semuanya sudah masuk bagian dari rencana P2MI,” ujar Abdul Kadir.

    Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan menerima masukan dari Rachmat Pambudy untuk memetakan negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Christina mengatakan Indonesia juga perlu mencari peluang bukan sekadar memenuhi job order.

    “Tapi Pak Menteri tadi lebih jauh lagi, jangan hanya memenuhi job order yang ada saat ini, tapi bagaimana peluang-peluang ke depannya. Di kaitkan juga tadi soal pekerja migran, dengan diplomasi ekonomi, bagaimana mereka bisa mengambil peran di situ,” tuturnya.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu