Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Perusahaan Respons Aksi Ormas di Kawasan Industri, Minta Kepastian Hukum

    Perusahaan Respons Aksi Ormas di Kawasan Industri, Minta Kepastian Hukum

    Jakarta –

    Pihak perusahaan merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) preman di kawasan industri. Kehadiran ormas preman di kawasan industri dinilai mengganggu hingga bisa menggagalkan investasi ratusan triliun rupiah.

    Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengatakan, isu tersebut memang menjadi perhatian pengusaha. Menurutnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki grup yang fokus terhadap isu tersebut.

    “Yang beredar kemarin mungkin di tempat lain, bukan di Chandra Asri. Dan Kadin sendiri sudah terbentuk semacam grup mengenai kawasan industri, bagaimana menangani masalah ormas dan LSM,” ujar Edi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    “Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha sehingga kegiatan tidak terganggu,” sambung Edi.

    Edi mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya berkomitmen berkontribusi pada lingkungan sekitar, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

    Ia pun berharap kerja sama dengan pihak berwenang dipererat demi menjamin kelangsungan usaha dan menjaga iklim investasi di Indonesia.

    “Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian kepolisian dan sebagainya untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja secara fokus tidak terhalang dengan hal seperti ini, dan investor tetap ingin masuk Indonesia,” tutur Edi.

    Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

    “Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara tersebut.

    Selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri untuk memberi dampak positif seperti peningkatan value added dan penyerapan tenaga kerja.

    Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus US$ 17,39 miliar. Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun.

    “Untuk mendorong investasi di sektor ini, Kemenperin melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur,” ujar Taufik.

    (ily/hns)

  • Tak Masuk PSN, Bagaimana Nasib Proyek 2 Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN, Bagaimana Nasib Proyek 2 Tol Terpanjang?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabinet Merah Putih masih belum menentukan status proyek dua tol terpanjang, yakni Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Kedua proyek tersebut tidak termasuk dalam daftar 77 PSN yang dirilis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) M Zainal Fattah menyatakan, dalam Kabinet Merah Putih tidak ada PSN untuk proyek jalan tol. Meski demikian, Kementerian PU masih melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas RPJMN.

    “Sampai sekarang, belum ada keputusan terkait pencabutan atau kelanjutan PSN jalan tol. Saat ini, kami masih melakukan sinkronisasi, karena ada PSN yang tercantum dalam RPJMN, sementara di sisi lain, ada juga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian,” ujar Zainal di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Zainal menambahkan bahwa proses konsolidasi masih berlangsung terkait proyek dua tol terpanjang itu. Pembahasan mengenai PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan mengenai kelanjutan PSN yang dimulai pada era Presiden Jokowi berada di tangan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal menegaskan bahwa proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan diperlakukan sama dengan PSN lainnya setelah keputusan final dibuat.

    “Jika regulasi memungkinkan dan keputusan sudah ada, tentu kami akan melanjutkan proyek. Namun, jika statusnya masih belum jelas, maka kami akan menunggu agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan bahwa pembangunan kedua jalan tol tersebut sebelumnya terkendala pada tahap lelang. Pemrakarsa proyek mengundurkan diri, sehingga lelang harus dilakukan ulang beberapa kali.

    Namun hingga kini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai proses lelang kedua proyek tersebut. Untuk Tol Gilimanuk-Mengwi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan penundaan lelang hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

    Penundaan lelang ini juga berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dikabarkan bahwa kedua proyek ini akan dievaluasi kembali karena membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar dari pemerintah.

    “Kami terus mengevaluasi proyek ini karena membutuhkan dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya melaporkan kepada Pak Menteri (Dody Hanggodo) bahwa jika terdapat kebutuhan anggaran yang besar dari pemerintah, maka proyek tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, Tol Getaci dirancang sebagai proyek jalan tol terpanjang di Indonesia dengan panjang total 206,65 km dan estimasi anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun, karena kegagalan lelang, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas pembangunan menjadi hanya sampai Ciamis, sepanjang 108 km dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Belakangan, muncul wacana untuk memangkasnya lebih lanjut hingga hanya mencapai Tasikmalaya.

    Sementara itu, Tol Gilimanuk-Mengwi digadang-gadang sebagai jalan tol terpanjang di Bali. Namun, proyek ini dikhawatirkan mangkrak karena belum mendapat investor. Pemerintah telah beberapa kali membuka lelang, tetapi belum berhasil mendapatkan pemenang.

    Proyek jalan tol terpanjang yang mencapai 96,68 km ini direncanakan melintasi tiga kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunannya akan dibagi menjadi tiga seksi, mulai dari Seksi 1 yang menghubungkan Gilimanuk hingga Pekutatan sepanjang 53,6 km, kemudian berlanjut ke Seksi 2 yang menghubungkan Pekutatan hingga Soka sepanjang 24,3 km, dan terakhir Seksi 3 yang menghubungkan Soka hingga Mengwi dengan panjang 18,9 km.
     

  • Menko Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi, Mandek Atau Lanjut?

    Menko Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi, Mandek Atau Lanjut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak masuk daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

    Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah bakal fokus melaksanakan pembangunan pada PSN yang telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029.

    “Kan PSN sih yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” jelasnya saat ditemui di JCC, Jumat (14/3/2025).

    Saat dikonfirmasi bagaimana nasib PSN yang tak tercantum dalam regulasi tersebut, Airlangga enggan menjawab. 

    Untuk diketahui, dalam Perpres 12/2025 terkait RPJMN Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 77 PSN yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat.

    Adapun, 77 PSN itu terdiri dari 29 merupakan PSN baru dan sisanya yakni sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.

    PSN itu antara lain terdiri dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi. 

    Selain itu, 77 PSN itu juga terdiri dari proyek-proyek yang diklaim mampu mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Namun demikian, sejumlah proyek infrastruktur era Jokowi tampak tak tercantum. Sebut saja, Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) yang tak terdaftar dalam beleid tersebut.

    Pasalnya, dalam RPJMN tersebut Prabowo hanya menetapkan empat PSN jalan tol. Di antaranya, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatra dan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang di Banten. 

    Kemudian, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi di Jawa Timur dan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

  • Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah merilis daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Di dalamnya, tidak tercantum Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

    Kedua jalan tol terpanjang di Jawa dan Bali itu dulunya masuk ke dalam jajaran PSN era pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun di era Jokowi sendiri, PSN jalan tol tembus hingga lebih dari 30 proyek. Namun di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, hanya ada empat PSN jalan tol.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah kedua proyek tol itu akan dilanjut sebagai prioritas atau tidak. Hal ini mengingat belum ada keputusan untuk mencabut status PSN-PSN era Jokowi.

    “Sampai sekarang kan PSN-nya kan tidak ada keputusan untuk mencabut atau seperti apa. Tapi sekarang kita sedang sinkronkan, karena ada (PSN) yang di RPJMN, tapi sementara di posisi yang lain ada juga yang di Kemenko Perekonomian, waktu itu kan ada Sekretariat KPPIP,” terang Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Zainal bilang, hingga saat ini proses konsolidasi masih terus berjalan. Pembahasan terkait PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan menyangkut kelanjutan PSN era Jokowi berada tangan di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal mengatakan, perlakuan untuk proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan sama dengan PSN-PSN lainnya usai keputusan dibuat.

    “Kalau aturannya memungkinkan dan memang ada, ya pasti kita jalankan. Kalau aturannya masih belum diputusin, masih ngambang, ya tentu kita nunggu, ya kan? Biar nggak ada yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan, proses pembangunan kedua jalan tol itu sebelumnya memang terkendala di tahapan lelang. Pemrakarsa jalan tol tersebut mundur sehingga kedua proyek itu dilelang ulang beberapa kali.

    Namun hingga saat ini, belum ada kabar lanjutan dari lelang kedua proyek itu. Adapun untuk Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan bahwa lelangnya ditunda sementara hingga pemberitaan lanjutan.

    Rencana penundaan lelang kedua jalan tol ini juga muncul seiring dengan efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Kabarnya, kedua proyek itu mau dievaluasi kembali lantaran memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah yang cukup besar.

    “Kita evaluasi terus ya karena itu butuh dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya lapor Pak Menteri (Dody Hanggodo) pada saat ada kebutuhan dukungan (anggaran pemerintah) yang cukup besar, itu kita harus evaluasi dulu,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, dalam rencana besarnya Jalan Tol Getaci akan menjadi tol terpanjang di Indonesia dengan panjang keseluruhan 206,65 km. Proyek ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun karena sempat gagal lelang, pemerintah memutuskan memangkas prioritas pembangunannya menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km, dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Lalu muncul lagi kabar prioritasnya akan dipangkas lagi jadi hanya sampai Tasikmalaya.

    Sedangkan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Bali. Namun proyek ini sempat dikhawatirkan akan mangkrak karena tak kunjung mendapat investor. Pemerintah sudah berulang kali melakukan lelang, namun masih gagal.

    Rencananya, jalan tol sepanjang 96,68 km ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunan tol ini terbagi menjadi tiga seksi, antara lain Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

    (shc/rrd)

  • Menkomdigi Ingin Operator Sharing Network (MOCN) untuk Akselerasi 5G

    Menkomdigi Ingin Operator Sharing Network (MOCN) untuk Akselerasi 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) untuk mempercepat adopsi 5G di Tanah Air.

    Multi-Operator Core Network (MOCN) adalah model berbagi jaringan telekomunikasi yang memungkinkan beberapa operator seluler untuk berbagi infrastruktur jaringan akses radio (RAN) yang sama, termasuk menara, antena, dan spektrum frekuensi, sambil tetap mempertahankan jaringan inti (core network) mereka secara terpisah.

    Model ini diklaim berhasil diterapkan di Malaysia. Sehingga, cakupan 5G di Malaysia sudah mencapai 80%.

    Semantara itu, Indonesia masih tertinggal jauh dalam penetrasi jaringan 5G. Padahal, implementasi 5G di Malaysia dilakukan pada waktu yang sama dengan Indonesia di 2021.

    Adapun, usul ini dikatakan saat pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.

    Meutya mengatakan, model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi. 

    Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet. 

    Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67%, mempercepat penetrasi internet dengan lebih efisien.

    “Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54% dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” kata Meutya dalam keteranganya dikutip, Kamis (13/3/2025).

    Untuk mendukung pengembangan jaringan 5G, pemerintah juga akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025, meskipun masih menghadapi gugatan di PTUN dari MNC Group.

    Sementara itu, pita 3,5 GHz, yang merupakan spektrum utama 5G global, masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034.

    Dalam rangka memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan, diperlukan strategi migrasi spektrum yang komprehensif dan terkoordinasi. 

    Danantara memiliki peran strategis dalam mengawal proses ini, terutama karena tiga dari empat operator satelit nasional yang menggunakan pita 3,5 GHz berada di bawah portofolionya.

    Dengan pendekatan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited, investasi digital akan diarahkan untuk mempercepat penetrasi internet, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

    “Dengan migrasi spektrum yang terstruktur dan pemanfaatan aset BUMN secara optimal, kita dapat mewujudkan infrastruktur digital yang lebih merata dan inklusif. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045,” ujar Meutya.

    Pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile mencapai 100 Mbps pada 2029, sesuai dengan RPJMN 2025-2029. 

    Dengan sinergi antara Komdigi, Kementerian Investasi, Danantara, serta sektor industri, Indonesia optimistis dapat menghadirkan infrastruktur digital yang lebih merata, inovatif, dan berkelanjutan.

  • Bappenas Paparkan Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Senayan

    Bappenas Paparkan Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Senayan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas memaparkan taktik pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target Presiden Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

    Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana menjelaskan pihaknya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai pada 2029 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Perinciannya, Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan 8% pada 2029. Eka menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi akan mempercepat pencapaian Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

    “Untuk menuju 8%, ini tentu saja akan didorong dari sisi produksi maupun pengeluaran,” ungkap Eka dalam rapat.

    Dia menjelaskan dari sisi produksi atau lapangan usaha, Bappenas menargetkan sektor industri pengolahan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Sementara dari sisi pengeluaran, Bappenas menargetkan terjaganya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi serta ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sejalan dengan itu, sambung Eka, Bappenas telah merancang delapan strategi ditambah satu langkah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    Delapan strategi tersebut yaitu pertama peningkatan produktivitas untuk memenuhi swasembada pangan, energi, dan air melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan hingga peningkatan bauran ethanol dan biodiesel.

    Kedua, industrialisasi sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan dan optimalisasi Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Ketiga, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau melalui transportasi laut, ekonomi sirkular, hingga energi terbarukan. Keempat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) melalui pengembangan sepuluh destinasi prioritas dan tiga destinasi regeneratif serta ekraf berbasis kekayaan intelektual.

    Kelima, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan 21 kota prioritas untuk industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata serta pengembangan empat kota kecil dengan karakteristik khusus.

    Keenam, transformasi digital melalui penguatan sumber daya manusia digital, digitalisasi sektor ekonomi dan pelayanan publik, serta penelitian dalam rangka penguasaan teknologi.

    Ketujuh, investasi asing berorientasi ekspor dan investasi non APBN melalui pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal dan peningkatan iklim penanaman modal melalui kepastian hukum hingga harmonisasi kebijakan.

    Kedelapan, belanja untuk produktivitas melalui program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggul dan revitalisasi sekolah, swasembada pangan, hingga penuntasan TBC.

    Sementara itu, satu langkah kebijakan yaitu deregulasi perizinan serta mensinkronkan kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan dan stabilitas.

    “Bagaimana peran Bappenas-nya? Kita mengorkestrasikan dan mengintegrasikan dan memastikan koherensi strategi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat dan daerah, serta yang terakhir adalah memperkuat integrasi pendanaan,” tutup Eka.

  • Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang

    Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang

    Tak Ingin Buru-buru Bangun “Giant Sea Wall”, AHY: Proyek Besar Butuh Perencanaan Matang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) menyatakan tidak ingin tergesa-gesa membangun
    tanggul laut raksasa
    (
    giant sea wall
    ) meski sudah ada perintah Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk membentuk Satgas Tanggul Laut.
    AHY menuturkan, proyek besar butuh perencanaan yang matang.
    “Ini adalah sebuah proyek yang besar, kita terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian. Ini masih butuh waktu karena ini adalah sebuah proyek yang besar yang juga membutuhkan perencanaan yang matang,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan, saat ini pihaknya terus menyusun dan mempelajari konsep tanggul laut, begitu pun memutakhirkannya.
    Terlebih, Presiden Prabowo mengarahkan agar tanggul laut tidak hanya dibangun di Jakarta, tetapi juga Banten, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
    “Oleh karenanya, kami bersama dengan kementerian teknis terkait, Kementerian PU, Bappenas, dan semua
    stakeholder
    lainnya, termasuk ini juga akan melibatkan banyak pemerintah daerah,” tuturnya.
    AHY tidak memungkiri bahwa semua pihak harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi, sekaligus mencari solusi yang terbaik.
    Adapun pemilihan wilayah yang menjadi tahap awal pembangunan, akan melihat prioritas.
    “Tentunya nanti akan kita lihat prioritasnya, dan kita hadapkan juga kepada anggaran yang tersedia,” jelas AHY.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo memerintahkan AHY membentuk Satuan Tugas (Satgas)
    Tanggul Laut Raksasa
    atau
    Giant Sea Wall
    .
    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    “Kemenko IPK, Pak AHY, mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk
    giant sea wall
    . Beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana.
    Giant sea wall
    akan membentang dari Tangerang, Banten ke Gresik, Jawa Timur, sepanjang 946 kilometer dengan perkiraan investasi jumbo.
    Giant sea wall
    memiliki peluang investasi besar, mulai dari potensi pendapatan jalan tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.
    Sebagai informasi,
    giant sea wall
    masuk ke dalam daftar
    Proyek Strategis Nasional
    (PSN) baru yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.
    “Nanti tidak hanya dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), diharapkannya juga malah justru swasta,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah mendorong hilirisasi sawit melalui empat tahapan

    Pemerintah mendorong hilirisasi sawit melalui empat tahapan

    Kita harapkan bahwa hilirisasi sawit mendukung pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pemerintah mendorong hilirisasi kelapa sawit melalui empat tahapan.

    “Sebagai komoditas strategis dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, komoditas kelapa sawit akan didorong supaya hilirisasinya paling tidak melalui empat tahapan, yaitu penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan kapasitas produksi untuk kebutuhan dalam negeri, penguatan daya saing industri menuju ekspansi global, dan pencapaian net export. Kita harapkan bahwa hilirisasi sawit mendukung pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan,” ujar Rachmat Pambudy, dalam seminar nasional yang diadakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, hilirisasi komoditas kelapa sawit memiliki potensi yang cukup baik, antara lain karena posisi Indonesia sebagai produsen utama Crude Palm Oil (CPO) sebesar 68,7 persen dari total produksi. Selain itu, kebijakan dalam negeri seperti biodiesel (B35) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap dapat meningkatkan permintaan produk olahan sawit.

    Perkebunan sawit juga bisa mendukung upaya swasembada pangan melalui mekanisme tumpang sari ataupun agroforestry, maupun Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA). Dengan sistem ini, selain mendukung produksi bahan pangan dan menjaga kualitas lingkungan, diharapkan para pekebun dapat meningkatkan pendapatan mereka.

    Kelapa sawit berpotensi pula mendukung ketahanan energi dan mendukung pencapaian target bauran energi nasional, di antaranya melalui pengembangan biofuel. Biomassa dari kelapa sawit juga menjadi salah satu alternatif sumber energi yang dapat diambil dari serat, cangkang, tandan kosong, pelepah, dan batang replanting sawit.

    Produksi dan pengelolaan kelapa sawit turut berpeluang mendukung penerapan ekonomi sirkular. Artinya, komponen-komponen yang ada dari kelapa sawit diarahkan agar dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bermanfaat.

    Rachmat menilai, perkebunan kelapa sawit dapat menyerap karbon dan melepaskan oksigen dengan besaran yang berbeda dengan hutan.

    “Ketika terjadi alih fungsi lahan, maka sebenarnya terjadi emisi karbon yang keluar dari stok karbon…dan ini diperlukan pengelolaan sawit yang mendukung program pembangunan rendah karbon dengan konversi lahan gambut, implementasi pertanian regeneratif, dan sawit berkelanjutan,” ujar Kepala Bappenas pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR RI Rizal Bawazier Tegaskan KITB Harus Punya Multiplier Effect untuk Warga Batang

    Anggota DPR RI Rizal Bawazier Tegaskan KITB Harus Punya Multiplier Effect untuk Warga Batang

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menjadi salah satu agenda utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sebelum Perpres RPJMN 2025-2029, keberadaan KITB telah dikukuhkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam Perpres No. 109/2020.

    Dua tahun kemudian, terbit Perpres No. 106/2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah.

    Sasaran utama dalam Perpres ini adalah meningkatkan aglomerasi industri di KITB dengan pendanaan yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus, serta BUMN dan swasta.

    Namun, Komisi VI DPR RI meminta agar keberadaan KITB tidak hanya menjadi kebanggaan semu tanpa dampak nyata bagi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Batang.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Danareksa (Persero) dan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin, 10 Maret 2025, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menekankan pentingnya keterlibatan pekerja lokal dalam pengembangan kawasan ini.

    “Jangan sampai KITB hanya menjadi kebanggaan semu. Multiplier effect harus dirasakan oleh masyarakat Batang.

    Para pekerja lokal harus dilibatkan secara langsung, baik dalam pembangunan perumahan rakyat, jasa perkantoran, jasa kesehatan, makanan dan minuman, serta sektor lainnya,” ujarnya.

    Rizal juga menegaskan bahwa kehadiran KITB seharusnya memberi manfaat nyata bagi warga setempat.

    “Jangan sampai warga Batang hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” pungkasnya. (din)

  • Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berencana mengusulkan proyek yang sebelumnya mangkrak untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ini, ada 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

    Dody mengatakan 77 PSN tersebut masih bisa bertambah jika diusulkan oleh kementerian terkait.

    Ia mengaku telah mengantongi sejumlah proyek yang akan diusulkan, tetapi belum ingin membeberkannya pada saat ini.

    Meski belum ingin membeberkan rincian proyek yang dimaksud, Dody mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang sebelumnya dicoret dari daftar PSN dan sempat mangkrak, kini berpotensi untuk diusulkan kembali.

    “Ada [proyek] yang dulu lama mangkrak dan telah dicoret dari PSN. Kalau kami sudah perbaiki tata kelolanya segala macam, hitung-hitungannya jelas bermanfaat untuk masyarakat secara umum, kami akan usulkan ulang,” kata Dody kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Selain proyek yang pernah masuk dalam daftar PSN, Dody juga mengatakan akan mengusulkan proyek baru yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pokoknya proyek-proyek besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan sampaikan ke Pak Presiden,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029

    1.   Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.   Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.   Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.   Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.   Program Penuntasan TBC

    6.   Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.   Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.   Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.   Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.   Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.   Bendungan Way Apu di Maluku

    3.   Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.   Bendungan Mbay di NTT

    5.   Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.   SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.   SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.   Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.   Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System