Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Perkuat Keuangan Inklusif, Begini Strategi Pemerintah

    Perkuat Keuangan Inklusif, Begini Strategi Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa terdapat 89% orang Indonesia yang telah memiliki fasilitas perbankan. Angka itu diupayakan naik seiring dengan penguatan literasi keuangan.

    “Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Halmahera, Maluku Utara. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor pemerintah. Salah satunya berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah.

    Hal ini sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, terdapat pula pelaku UMKM serta masyarakat lintas kelompok.

    “Tingkat inklusi keuangan pada 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” tuturnya.

    Meskipun kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, Airlangga menyebut bahwa tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%. Realisasi ini naik dari 49,7% pada tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Menurut Airlangga, data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, hingga peningkatan kepatuhan pajak.

    Pemerintah sejauh ini telah mendata penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

  • Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan guna meningkatkan inklusi keuangan.

    “Saat ini, sekitar 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, masih ada daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera yang perlu didorong lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat rekening dan risiko investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden. Selain itu, BUMN turut diberikan mandat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Melalui kebijakan yang kondusif serta pemanfaatan infrastruktur teknologi keuangan, DNKI diharapkan mampu mendukung berbagai sektor, termasuk layanan keuangan pemerintah.

    Salah satu inisiatif pemerintah untuk inklusi keuangan adalah elektronifikasi bantuan dan subsidi, yang menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok-kelompok rentan seperti santri, pemuda, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah 3T.

    Dengan sinergi antar-kementerian dan lembaga di bawah DNKI, tingkat inklusi keuangan pada 2023 mencapai 88,7% dalam penggunaan akun dan 76,3% dalam kepemilikan akun. Dalam RPJMN, angka ini ditargetkan naik menjadi 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.

    Sejak diluncurkan pada 2016, DNKI terus menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan kepemilikan akun keuangan formal di Indonesia. Hingga 2023, 76,3% masyarakat dewasa telah memiliki akun, sementara 88,7% sudah menggunakannya. Namun, literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun meningkat signifikan dari 49,7% di tahun sebelumnya.

    Meski inklusi keuangan masyarakat perkotaan telah mencapai 91,5%, di pedesaan masih lebih rendah, yakni 84,8%. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam inklusi keuangan berdasarkan gender maupun usia.

    Pemerintah juga menerapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menyatukan berbagai pangkalan data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE guna memastikan keakuratan data penerima manfaat bantuan sosial.

    DTSEN mencakup penerima PKH (10 juta KPM), bantuan sembako (18,8 juta KPM), PIP (21,5 juta siswa), PBI JKN (96,8 juta jiwa), Kartu Prakerja (16,4 juta peserta), subsidi listrik (40,7 juta pelanggan), dan debitur KUR (7,05 juta orang). Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk digitalisasi penyaluran bansos, monitoring lalu lintas devisa, serta peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN mencerminkan kondisi populasi Indonesia per 3 Februari 2025, dengan sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga terkait inklusi keuangan.

  • Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap warga negara memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Prabowo mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Jumat (21/3) kemarin. Masing-masing adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkapnya.

    Airlangga menyebut perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • Pemerintah membentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

    Pemerintah membentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

    Pembentukan Satgas TEH bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, percepatan perizinan berusaha, penyelesaian hambatan secara terkoordinasi…..

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) untuk mempercepat transisi energi dan ekonomi hijau.

    Dikutip dari salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 yang diterima di Jakarta, Jumat, pembentukan Satgas TEH bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, percepatan perizinan berusaha, penyelesaian hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antarkementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah.

    Penyelarasan tersebut guna melaksanakan transformasi ekonomi, sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, khususnya terkait dengan penerapan transisi energi dan ekonomi hijau.

    Dalam Pasal 2 kepmen tersebut, tertuang bahwasanya Satgas TEH terdiri atas pengarah, pelaksana, kelompok kerja, dan pengawas.

    Pengarah memiliki tugas untuk memberikan arahan dan pertimbangan dalam menentukan kegiatan, strategi, program, target waktu, dan indikator kinerja pelaksanaan program percepatan transisi energi dan ekonomi hijau.

    Selain itu, pengarah juga bertugas untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan Ketua Pengarah Satgas TEH.

    Sementara itu, Wakil Ketua Pengarah Satgas TEH adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Di sisi lain, pelaksana dalam Satgas TEH bertugas menyusun usulan kegiatan, strategis, program, target waktu, dan indikator kinerja pengembangan kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau.

    Lalu, memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan pelaksanaan transisi energi dan ekonomi hijau.

    Kepmen tersebut juga mengatur ihwal Kelompok Kerja (Pokja) Satgas TEH yang terdiri atas Pokja Energi Hijau dan Dekarbonisasi Hulu; Pokja Industri Hijau dan Dekarbonisasi Hilir; Pokja Kemitraan, Pembiayaan, dan Investasi Hijau; Pokja Sosial, Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

    “Satgas TEH dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu,” demikian bunyi Pasal 12, dikutip Jumat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • PU Pastikan PSN Tol yang Tak Masuk RPJMN Prabowo Tetap Berlanjut!

    PU Pastikan PSN Tol yang Tak Masuk RPJMN Prabowo Tetap Berlanjut!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol yang tak masuk ke dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo akan tetap dilanjutkan.

    Kepala BPJT, Miftachul Munir menyebut status PSN pada proyek tol itu bakal tetap dipertahankan dan tidak akan mangkrak.

    “Untuk jalan bebas hambatan, meskipun itu belum masuk di list [RPJMN] yang terakhir itu, ya tapi kan yang list lama tak ada ngomong bahwa itu di-downgrade. Tak ada isu itu [PSN tak dilanjutkan],” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

    Munir menjelaskan sinyal PSN Tol Jokowi itu bakal dilanjutkan usai dirinya mendapat informasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bertugas melakukan pembebasan lahan bagi PSN jalan tol.

    Munir menjelaskan, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto memastikan bahwa anggaran pengadaan lahan untuk PSN Tol yang tak masuk RPJMN Prabowo tetap masuk dan akan direalisasikan.

    “Kalau duitnya masih ngisi, sebenarnya itu isu PSN bagi kami yang istilahnya melanjutkan konstruksi tol bukan menjadi isu proyek itu akan terhenti gitu. Jadi, masih jalan insyaallah tak ada masalah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengungkap nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak masuk daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029. 

    Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah bakal fokus melaksanakan pembangunan pada PSN yang telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029.

    “Kan PSN sih yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” jelasnya saat ditemui di JCC, Jumat (14/3/2025). 

    Akan tetapi, saat dikonfirmasi bagaimana nasib PSN yang tak tercantum dalam regulasi tersebut, Airlangga enggan menjawab.

  • Perkuat Daya Saing di Kawasan Industri, Wamenperin: Bisa Pacu Ekonomi Naik 8 Persen!

    Perkuat Daya Saing di Kawasan Industri, Wamenperin: Bisa Pacu Ekonomi Naik 8 Persen!

    JABAR EKSPRES – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan dengan perkuat daya saing di kawasan industri domestik secara langsung akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

    Wamenperin juga mengatakan hal ini terjadi karena sektor industri pengolahan nonmigas (manufaktur) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Misalnya, tahun 2024, manufaktur masih menjadi penyumbang PDB nasional terbesar, yaitu 17,16 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,75 persen, serta memberikan penerimaan pajak tertinggi hingga mencapai angka 25,84 persen.

    BACA JUGA: Dukung Program Koperasi Merah Putih, Wamenkop: Kopdes Bisa Kelola Banyak Sektor Dan Dukung Ekonomi Desa

    Maka, dengan memperkuat daya saing kawasan industri bisa meningkatkan kontribusi manufaktur domestik terhadap rasio PDB, sehingga turut membawa keluar Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

    “Saat ini, kita memiliki 168 kawasan industri yang beroperasi. Kita perlu memastikan daya saing dan investasi terus meningkat agar bisa mencapat target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” katanya.

    Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy mengatakan pihaknya sudah menyiapkan kebijakan strategis untuk memperkuat daya saing kawasan industri.

    BACA JUGA: BINA Lebaran 2025: Program Belanja Nasional untuk Perkuat Ekonomi dan Pariwisata

    Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, strategi itu akan memenuhi peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas pada tahun 2029 hingga menyentuh 8,59 persen.

    “Lima tahun ke depan, kawasan industri akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan industri prioritas berbasis hilirisasi dan teknologi tinggi,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan untuk mengakselerasi terwujudnya kawasan industri yang berdaya saing, diperlukan kemitraan kuat antara pemerintah, pengusaha manufaktur, dan sektor keuangan.

    BACA JUGA: Membangun Ekonomi Berkelanjutan, Sasaran Ambisius RKP 2026 untuk Indonesia

    Menurut Wamenperin, kawasan industri sebagai rumah bagi industri manufaktur yang membutuhkan kepastian hukum berupa reformasi regulasi dan birokrasi, pembangunan infrastruktur di wilayah.

    Kemudian, kebijakan yang mendukung tenaga kerja terampil melalui Pendidikan vokasi di kawasan industri, keamanan dan ketertiban industri yang mempengaruhi iklim investasi, serta insentif fiskal dan insentif nonfiscal.

  • Sederet Proyek Chandra Asri, Kompleks Petrokimia Terintegrasi Terbesar di Indonesia – Page 3

    Sederet Proyek Chandra Asri, Kompleks Petrokimia Terintegrasi Terbesar di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Chandra Asri Pacific Tbk menyampaikan, mendukung pengembangan industri petrokimia dan kimia di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular Edi Rivai.

    Saat ini, Chandra Asri Group memiliki kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik Naphtha Cracker, Styrene Monomer, Butadiene, MTBE dan Butene-1 di Indonesia.

    “Chandra Asri Group adalah perusahaan solusi energi, kimia dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara,” jelasnya dikutip Minggu (16/3/2025).

    Chandra Asri didukung oleh aset infrastruktur inti yang meliputi fasilitas energi, air dan dermaga dan tangki, dengan pengembangan pabrik Chlor Alkali dan EDC – Ethylene Dichloride (Pabrik CA-EDC).

    “Chandra Asri Group melalui PT Chandra Asri Alkali (CAA) tengah membangun Pabrik CA-EDC berskala dunia dengan harapan dapat menunjang percepatan pertumbuhan industri hilir nasional, substitusi impor soda kostik untuk mendukung ambisi Indonesia sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, sekaligus memposisikan diri dalam rantai nilai kendaraan listrik global,” papar Edi.

    Pada tahun 2024, CAA telah merealisasikan investasi sebesar Rp1,26 triliun untuk pembangunan Pabrik CA-EDC. Sementara itu, total rencana investasi akan mencapai Rp15 triliun. Proyek ini masuk sebagai Proyek Strategis Nasional RPJMN 2025 – 2029 sesuai dalam Perpres No.12/2025.

    “Dalam proyeksi 20 tahun ke depan, terhitung sejak kuartal pertama tahun 2027 saat CAA mulai beroperasi penuh, produk soda kostik yang diimpor akan disubstitusi domestic sebesar 827 ribu ton liquid per tahun atau nilainya setara Rp4,9 triliun per tahun,” sebut Edi.

    Dikarenakan saat ini pasar EDC sudah memenuhi kebutuhan nasional, target pasar EDC dari CA-EDC adalah 100 persen ekspor. Sehingga, terdapat potensi penambahan devisa negara melalui ekspor EDC senilai Rp5 triliun per tahun.

     

  • Industri Ini jadi Modal Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Page 3

    Industri Ini jadi Modal Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) dikutip Minggu (16/3/2025).

    Sebagai sektor strategis, selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. “Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri, karena tentu akan membawa dampak positif terhadap peningkatan value added, yang juga akan berujung pada penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

    Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus USD17,39 miliar. “Untuk semakin memacu kinerja industri kimia ini, challenge kita adalah Indonesia perlu menumbuhkan ekosistem sektor petrokimia dan energi yang terintegrasi sehingga bisa lebih berdaya saing,” imbuhnya.

    Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun. “Untuk mendorong investasi di sektor ini, kami melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur,” ungkap Taufiek.

    Dirjen IKFT menegaskan, kinerja industri kimia akan turut memberikan andil signfikan terhadap target pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada lima tahun ke depan.

    “Untuk mencapai sasaran tersebut, sektor IKFT yang termasuk di dalamnya ada peran industri kimia, akan memberikan kontribusi nilai tambah sebesar Rp46,09 triliun pada tahun 2029,” sebutnya.