Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah PR, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,”

    Kendari (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara harus selaras dengan RPJMN, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sultra tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Kota Baubau, Senin.

    Di bagian lain, Wamendagri Ribka juga menyoroti masih minimnya pengelolaan APBD, serta masih bergantung pada tingginya dana transfer pusat ke daerah yang bersumber dari APBN.

    Wamendagri juga mendorong agar dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan investasi di setiap Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara.

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah “PR”, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,” ujar Wamendagri.

    Menurutnya, jika OPD tidak dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka reputasi birokrasi dan pemerintah darah menjadi buruk. Bahkan, wibawa Bupati, Wali Kota dan Gubernur menjadi taruhannya.

    “Saya harap di bulan depan bisa naik, minimal di tahun ini, memang berat. Kalau mau datanya untuk disandingkan dengan daerah-daerah lain ada sama Dirjen Keuangan Daerah, nanti di buka saja, kalau perlu beliau tinggal saja untuk berikan arahan khusus terkait ini,” ujarnya.

    RKPD Provinsi Sultra Tahun 2026 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

    Musrenbang Provinsi Sultra dihadiri oleh 17 Kabupaten Kota. Sebelumnya telah di awali dengan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) dengan maksud untuk menyingkronkan rencana pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

    Pewarta: Abdul Azis Senong
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • 54.000 Klinik-Apotek Desa Bakal Gabung Koperasi Merah Putih

    54.000 Klinik-Apotek Desa Bakal Gabung Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengintegrasikan 54.000 unit klinik hingga apotek Desa untuk bergabung ke Kopdes Merah Putih. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Budi menyampaikan 54 ribu unit itu mulai dari puskesmas pembantu (Pustu) hingga poskesdes. Nantinya, 54 ribu unit ini akan masuk ke satu sistem, Kopdes Merah Putih. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu membangun ulang dari awal untuk unit usaha klinik di desa.

    “Nah 54 ribu ini udah ada bikin regulasi bahwa pustu, poskesdes, Koperasi Desa Merah Putih itu satu sistem. Sehingga dengan demikian semua program yang ada sekarang anggarannya, asetnya, SDM-nya, prosedurnya yang udah ada sekarang bisa langsung diteruskan,” kata Budi dalam acara Sosialisasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Meski begitu, Budi menerangkan pihaknya akan melengkapi sumber daya manusia (SDM) hingga layanan kesehatannya. Semula layanan tersebut hanya untuk program pemerintah, kini sudah tersedia layanan komersial, seperti periksa batuk, pilek, hingga demam.

    “Orangnya belum lengkap semua, tapi kan minimal harusnya apotek sama klinik ada satu perawat, satu bidang. Umumnya sudah ada satu, sekarang kita tinggal lengkapi plus kita mau nambah apoteker karena buat jualan,” terang dia.

    Dalam rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Budi menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembentukan unit klinik yang baru. Setidaknya, saat ini ada 6.000 unit klinik yang rusak. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan Rp 700 miliar untuk membangun 700 gedung pada 2025.

    “Kita ada anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk membangun 700 gedung. Dan itu sudah bersih tanahnya sudah siap tinggal bangun. Dan mekanisme sudah masuk di RPJMN dan sudah masuk ke kementerian keuangan,” jelas Budi.

    Lebih lanjut, Budi juga telah memperkirakan biaya operasional untuk klinik maupun apotek di Kopdes Merah Putih. Untuk klinik, Budi menyebut butuh biaya sekitar Rp 318 juta. Anggaran tersebut berasal dari APBD/APBDes, APBN, hingga Koperasi Desa.

    “Kita untuk running cost-nya Ini juga udah ada Rp 318 juta sudah ada alokasi datanya dari mana. Pegawainya masuk APBN, obatnya masuk APBN untuk modal pertama udah jalan duluan kan. Untuk pelatihan sudah ada dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik,” imbuh Budi.

    (ara/ara)

  • Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

     

  • Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

    Berikutnya, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor pada PSN yang pendanaannya bersumber dari non-APBN. Lalu, peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung perencanaan dan implementasi pengelolaan BUMN dan investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara telah mengidentifikasi dua PSN yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 untuk dilakukan analisis investasi strategis. Antara lain, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatera, dan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela. Selain itu, juga terdapat beberapa proyek pendukung swasembada energi dan kawasan industri dan logistik terintegrasi.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy berharap, kolaborasi ini dapat menyiapkan dan menghasilkan PSN non-APBN yang lebih berkualitas dan layak untuk mendapatkan dukungan pendanaan investasi dari BPI Danantara. 

     

  • OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

    OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

    Liputan6.com, Gorontalo – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) pada Rabu (9/4/2025) menyisakan catatan kritis bagi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.

    Banyak pihak, terutama jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo, menyampaikan kekecewaan atas hasil penetapan jajaran komisaris dan direksi yang dinilai belum mencerminkan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.

    RUPS yang juga dihadiri pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Utara itu dianggap belum mengakomodasi aspirasi pemegang saham dari Gorontalo, yang notabene turut menempatkan dana fiskal daerah pada bank tersebut.

    Situasi ini dinilai sebagai momentum strategis bagi Gorontalo untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan moneter daerah, salah satunya dengan mendorong pembentukan lembaga perbankan sendiri yang berbasis ekonomi dan keuangan syariah.

    “Sudah saatnya Gorontalo memiliki perbankan sendiri yang dikelola dengan sistem syariah. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga cerminan dari nilai religiusitas dan budaya masyarakat Gorontalo,” ujar Sofhian, penggiat ekonomi dan keuangan syariah Gorontalo.

    Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Rantai Nilai Halal atau Halal Value Chain (HVC) berperan penting dalam pertumbuhan ini, dengan kontribusi stabil di kisaran 24–25 persen sejak 2016 hingga 2024.

    Bahkan saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pada tahun 2020, sektor ekonomi syariah tetap menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi usaha dan pembiayaan syariah tercatat mencapai 45,66 persen terhadap PDB nasional.

    Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045 telah mengintegrasikan ekonomi syariah sebagai prioritas pembangunan nasional, yang menandakan komitmen jangka panjang pemerintah Indonesia.

    Data global juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin di sektor ekonomi syariah. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, yang menunjukkan potensi besar sektor wisata halal nasional.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai Rp2.756,45 triliun per Juni 2024, meningkat 13,37 persen (yoy), dengan market share sebesar 11,67 persen terhadap total aset keuangan nasional.

    “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa sistem keuangan syariah mampu berkontribusi secara nyata, dan ini bisa diterapkan di Gorontalo,” jelas Sofhian.

  • BNPT ingatkan ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan

    BNPT ingatkan ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

    Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

    “Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

    Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

    Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

    Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

    Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

    Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

    “Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini,” ucapnya.

    Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipaparkan di Konfernsi Tingkat Tinggi (KTT) Nutrisi Pertumbuhan/Nutrition for Growth (N4G) Summit di Paris, Prancis, 27-28 Maret 2025.

    KTT N4G Paris 2025 merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain.

    Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami mewakili tim delegasi Indonesia. 

    Peserta inti KTT ini terdiri dari 32 negara dan peserta non intinya terdiri dari puluhan kelembagaan internasional yang mencakup sektor swasta, perbankan, industri, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya. 

    KTT N4G 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan UNICEF, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan organisasi global lainnya. 

    Selain Amich, palenis lainnya adalah H.E. Baroness Chapman, Menteri Bidang Pembangunan Internasional Inggris; H.E. Carlos Gabriel Cardoza, Wakil Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Kesehatan El Salvador; dan Juan Pablo Uribe, Direktur Global untuk Kesehatan Gizi dan Populasi di Bank Dunia dan Direktur di Global Financing Facility for Women Children and Adolescents (GFF).

    “Gizi bukan hanya masalah kesehatan. Masalah ini juga sangat terkait dengan pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, dan pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya kebijakan kami berfokus pada tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan akuntabilitas untuk memastikan dampak yang nyata,” papar Amich Alhumami pada sesi diskusi panel N4G Paris 2025, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis (3/4/2025). 

    Ia mengatakan, bagi Indonesia, di antara nilai-nilai yang menginspirasi dari KTT N4G Paris 2025 adalah energi, komitmen, dan visi bersama secara global dalam mengatasi kesenjangan akses, kualitas, dan keterkaitan erat gizi dengan sektor pembangunan yang lain. 

    “Nutrisi bukan hanya masalah teknis, ini adalah masalah keadilan, martabat, dan kesempatan untuk semua, nutrisi dan makanan sehat adalah hak rakyat,” lanjut Amich.

    Pada kesempatan itu, Amich memaparkan lima strategi pemerintah RI mengatasi permasalahan gizi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertama, mengintegrasikan kebijakan pembangunan gizi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 agar gizi tetap menjadi prioritas utama secara konstitusional. 

    Kedua, melacak dan menandai pengeluaran, baik belanja maupun alokasi anggaran, untuk gizi, yang ditempuh dengan memastikan investasi mengarah pada perbaikan dalam kehidupan masyarakat. 

    “Setiap satu dolar yang dibelanjakan untuk gizi, harus dipertanggungjawabkan kepada publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” papar Amich.

    Ketiga, alumnus Universitas Sussex, Inggris itu juga menyebut penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) melalui pendanaan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan program gizi efektif di tingkat masyarakat.

    “Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan gizi juga cukup rumit dalam hirarki tata kelola pemerintahan yang bertingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga peran Pemda sangat perlu diperkuat dalam pembangunan gizi masyarakat,” papar Amich.  

    Keempat, penggunaan teknologi seperti platform e-HDW atau e-PPGBM. Berbagai perangkat ini, lanjut Amich, untuk membantu pekerja garis depan dalam melacak layanan gizi secara real time.

    Strategi terakhir, berupa perluasan program gizi utama, melalui program MBG di sekolah-sekolah, inisiatif gizi ibu dan anak, dan suplementasi gizi mikro atau mikronutrien.

    Menurut Amich Alhumami, pemerintah Indonesia sudah relatif lama menjadikan gizi sebagai prioritas nasional dan agenda strategis, tetapi pada periode pemerintahan 2024-2029 semakin menonjol. 

    “Itu karena diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto dengan berinvestasi dalam pembangunan gizi melalui program MBG, dengan target anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, suatu kelompok sasaran strategis yang akan berdampak langsung pada upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ungkapnya. 

    Program MBG sebetulnya tidak disorot secara spesifik oleh para peserta N4G Paris 2025, tetapi menjadi stimulus perbincangan tentang pengalaman pemerintah RI mengatasi kekurangan gizi dan gizi buruk, sehingga menjadi sorotan dunia. 

    Menurutnya, hal itu mengemuka di kalangan pemerintah Prancis, Inggris, Jerman, Swiss, Venezuela, India, Singapura, Kerajaan Lesotho, dll; serta para pemimpin organisasi dunia seperti Bank Dunia untuk Kesehatan, Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Nutrition International, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan sebagainya. 

    “Rata-rata mereka berpandangan, pengalaman pelaksanaan strategi utama pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi dapat meningkatkan human capital & human development untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sampai 2029,” ungkapnya. 

    Program MBG dinilai dapat menjangkau lintas sektor dalam mengatasi permasalahan gizi, prestasi belajar siswa, dan pangan dengan kelompok sasaran yang besar sekitar lebih dari 82 juta jiwa.

    Sehingga program MBG diharap dapat menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasi kebijakan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mempercepat target kedaulatan pangan.

    Faktor Penghambat Pembangunan Gizi

    Pada kesempatan itu, Amich juga memaparkan tiga faktor utama yang memungkinkan dan menghambat kemajuan pembangunan gizi di Indonesia. 

    Pertama, kemauan politik yang kuat.

    “Gizi merupakan prioritas nasional, dan komitmen ini memastikan kami untuk tetap berada di jalur yang benar,” terang Amich. 
     
    Kedua, tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Melacak anggaran gizi dan memantau hasilnya membantu memastikan bahwa investasi membuat perbedaan menjadi faktor ini,” sambung Amich.

    Ketiga, kolaborasi lintas sektor.

    “Gizi bukan hanya tentang makanan, ini tentang pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi,” lanjut Amich.  

    Tantangan selanjutnya mengubah pola pikir dan perilaku. 

    Nutrisi, ujar Amich Alhumami, juga berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Mendorong pilihan makanan yang lebih sehat memerlukan waktu dan upaya.
     
    Tantangan lainnya mempertahankan pembiayaan jangka panjang.

    Pemerintah Indonesia, kata Amich, terus memastikan bahwa dana untuk nutrisi tetap stabil dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. 

    “Kami melihat sejumlah tantangan ini sebagai peluang untuk berinovasi dan melakukan yang lebih baik. Itulah sebabnya kami berinvestasi dalam sistem yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih cerdas untuk mengatasinya,” papar Amich.

    Sementara itu diketahui, hingga Februari 2025, program MBG telah menjangkau 770 ribu anak, dengan target mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025.

    Pemerintah menargetkan percepatan program MBG dengan harapan dapat menjangkau 15 juta anak pada September 2025.

    Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Basuki Sebut Prabowo Ingin IKN Mulai Beroperasi Tahun 2028 Nasional 31 Maret 2025

    Basuki Sebut Prabowo Ingin IKN Mulai Beroperasi Tahun 2028 Nasional 31 Maret 2025

    Basuki Sebut Prabowo Ingin IKN Mulai Beroperasi Tahun 2028
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (
    IKN
    )
    Basuki Hadimuljono
    mengatakan, Presiden
    Prabowo
    Subianto ingin agar
    IKN Nusantara
    dapat beroperasi pada tahun 2028.
    Basuki menyampaikan hal ini usai acara Gelar Griya atau open house di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025).
    “Karena beliau (Prabowo) ingin, apa, tahun 2028 benar-benar ibu kota kita mulai beroperasi,” kata Basuki dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
    Basuki juga memastikan bahwa
    pembangunan IKN
    akan tetap dilanjutkan dan dipercepat.
    Menurut Basuki, penunjukan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN dalam rangka melanjutkan pembangunan di sana.
    “Bahkan, perintah Bapak Presiden untuk dipercepat. Selalu dibilang, saya ditugaskan di sana utamanya untuk melanjutkan membangun, menyiapkan ekosistemnya Yudikatif, MK, MA, dan
    Judicial Commission
    ,” ujar Basuki.
    “Kemudian untuk yang legislatif, DPR, MPR, DPD, dan kawasan-kawasannya, jalan-jalan dan dunianya,” katanya lagi.
    Sebelumnya diberitakan,
    Presiden Prabowo
    memasukkan proyek IKN ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.
    Pembangunan ini merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diterbitkan pada 10 Februari 2025.
    “RPJMN 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan,” demikian isi beleid tersebut, dikutip pada 5 Maret 2025.
    Pembangunan IKN
    pada era Prabowo akan melibatkan Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta.
    Pemerintah menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan rencana
    groundbreaking
    ke-9 dalam waktu dekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SETARA Institute Ungkap Alasan Indonesia Aman dari Serangan Teroris Sejak 2023 – Halaman all

    SETARA Institute Ungkap Alasan Indonesia Aman dari Serangan Teroris Sejak 2023 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia berhasil menjaga keamanannya dari serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2023 hingga kini, Indonesia tercatat tidak mengalami serangan teroris secara terbuka, atau yang sering disebut dengan zero terrorist attack.

    Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan ini adalah penerapan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Keberhasilan ini adalah capaian signifikan dari implementasi fase pertama RAN PE yang dimulai sejak 2021.

    “Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama,” kata Halili dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Halili menjelaskan, RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstrimisme berbasis kekerasan yang berujung pada terorisme. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

    Tiga pilar utama dalam RAN PE adalah pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Semua kegiatan tersebut diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

    “RAN PE itu merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama yaitu soft approach,” ujar Halili.

    Fase pertama RAN PE berlangsung dari 2021 hingga 2024, dengan berbagai program seperti mitigasi, pemetaan aktor teroris, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

    Halili mengungkapkan, penerapan RAN PE fase pertama telah memberikan dampak positif, baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Dampak terukurnya adalah terciptanya zero terrorist attack.

    “Fenomena zero terrorist attack itu adalah dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia,” jelasnya.

    Sementara, dampak tidak terukur yang muncul adalah kesadaran masyarakat akan keberadaan ekstremisme dan pentingnya mitigasi serta kemampuan untuk mencegahnya secara dini.

    Halili juga berharap bahwa pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 akan terus memberikan dampak positif dalam mencegah dan menanggulangi terorisme. Target utamanya adalah pencegahan serangan teroris secara terbuka.

    “Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua. Karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik,” ujar Halili.

    Untuk fase kedua RAN PE, BNPT akan fokus pada penguatan program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menambahkan bahwa penguatan program-program tersebut sejalan dengan visi dan misi presiden dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam koordinasi dan sinergi antara instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.

    “RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya terkait koordinasi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah peran RAN PE sangat penting,” ujar Eddy.

  • Kepala BNPT sebut dialog kebangsaan sarana krusial perkuat persatuan

    Kepala BNPT sebut dialog kebangsaan sarana krusial perkuat persatuan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

    Sebab, kata dia, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut,” kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Maka dari itu, BNPT dan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dengan edukasi dan literasi bahaya radikal terorisme masyarakat Riau melalui kegiatan Dialog Kebangsaan.

    Adapun Komisi XIII DPR RI menangani beberapa isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

    Eddy menuturkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

    Pada masa orde lama, ia menjelaskan Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sedangkan pada masa orde baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

    Setelah itu pada era reformasi tahun 1999 ke atas, menurutnya, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

    “Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

    Ia menyampaikan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

    BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

    Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme, di mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

    “Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan pada bulan Ramadan kali ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa.

    “Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

    Dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan, dirinya berpendapat tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

    Dengan demikian, dia berharap dialog tersebut bida memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

    Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa tersebut dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

    Dialog Kebangsaan merupakan wadah atau forum diskusi yang digagas BNPT dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan semangat kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang biasanya melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting terkait bangsa dan negara.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025