Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman

    DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    DPRD sebut, RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab kebutuhan zaman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 harus bisa menjawab tantangan kebutuhan zaman, serta mampu menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, karena situasi saat ini dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak mudah.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria dalam sambutannya pada Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RPJMD mengatakan, dokumen RPJMD tersebut bukan sekadar formalitas, tapi menjadi arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

    “RPJMD 2025-2029 harus menjawab tantangan kebutuhan zaman. Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat penting dan strategis. Bukan hanya karena menjadi tahun pertama pelaksanaan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2025-2029, namun juga karena situasi saat ini dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak mudah,” sebut Nanda, Selasa (28/5). 

    Nanda menyebutkan, pada tataran global, ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin meningkat, salah satunya dipicu oleh kebijakan tarif pajak, yang berdampak langsung terhadap arus perdagangan internasional, investasi, dan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Sementara itu, dalam lingkup nasional, pada Triwulan I Tahun 2025, target penerimaan negara mengalami defisit yang besar, sehingga berdampak langsung terhadap daerah-daerah, termasuk Sumbar. 

    Belum lagi diperberat dengan diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menuntut untuk mampu memaksimalkan program kerja dengan pembiayaan yang terbatas.

    Lebih lanjut Nanda Satria mengatakan, salah satu tugas dan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2024 adalah menyusun dan mengajukan Perda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2029, kepada DPRD yang disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dengan system perencanaan pembangunan nasional.

    RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan pada waktu kampanye yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerahserta program perangkat daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2025–2029 tuntas awal Juli mendatang. Target itu, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

    Mahyeldi juga menegaskan, isi dari Ranperda itu telah diselaraskan dengan nota kesepakatan awal antara pemerintah provinsi dengan DPRD, hasil Musrembang Provinsi tahun 2025 dan visi misi yang diusungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah bersama Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy.

    “Ranperda RPJMD 2025–2029 ini, telah kami susun berdasarkan nota kesepakatan awal dengan DPRD dan hasil Musrenbang yang digelar pada 19–20 Mei 2025. Itu semua kemudian kami elaborasikan dengan Visi yang kami usung, yakni ‘Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan’,” ujar Mahyeldi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (28/5). 

    Ranperda RPJMD yang telah disusun itu, sambung Mahyeldi, kemudian dijabarkan kedalam delapan misi pembangunan. Itulah yang nantinya menjadi arah kebijakan Pemprov Sumbar untuk lima tahun ke depan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Indonesia-Prancis Tanda Tangani Kerja Sama Penguatan Ekonomi Kreatif – Page 3

    Indonesia-Prancis Tanda Tangani Kerja Sama Penguatan Ekonomi Kreatif – Page 3

    Menteri Ekraf menjelaskan langkah konkret kerja sama ini di antaranya penguatan talenta (SDM Ekraf) meliputi workshop, pertukaran pegiat ekraf (residency), hingga koproduksi. Sementara, untuk memperluas akses pasar, Indonesia-Prancis sepakat untuk saling memfasilitasi partisipasi pada event ekraf, hingga perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual (IP).

    Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan pertemuan khusus antara Menteri Ekraf Teuku Riefky dengan Menteri Rachida Dati di kantor Kementerian Ekraf RI, Jakarta, pada hari ini. Pertemuan ini membahas secara lebih rinci mengenai implementasi kerja sama ekonomi kreatif Indonesia-Prancis.

    “Dengan penandatanganan MoU ini, diyakini dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekspor, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan kontribusi terhadap PDB dari sektor Ekonomi Kreatif, selaras dengan program Asta Cita dan RPJMN 2025-2029,” kata Menteri Ekraf Teuku Riefky.

    Selain menandatangani MoU, Menteri Ekraf juga akan turut mendampingi Presiden Prabowo pada makan malam kenegaraan dan kunjungan hari kedua Presiden Macron beserta delegasi ke Candi Borobudur, Jawa Tengah, Kamis, 29 Mei 2025.

  • Kemendukbangga Luncurkan Program Daycare TAMASYA Secara Serentak

    Kemendukbangga Luncurkan Program Daycare TAMASYA Secara Serentak

    Jakarta –

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) di Tempat Penitipan Anak (TPA) Tunas Harapan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Peluncuran ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji meyakini kehadiran TAMASYA dapat menjawab isu pemanfaatan bonus demografi dengan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan isu kerentanan keluarga.

    “Harapan saya (perusahaan) yang pekerjanya banyak perempuan dan punya anak semoga bisa tetap kerja. Kenapa? Ada juga karena gara-gara ini langsung keluar. Setelah menikah, setelah (melahirkan dan punya anak) itu keluar (tidak bekerja). Itu mengurangi angka produktivitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Terkait hal ini, Wihaji sudah mendiskusikan dan mendapat dukungan Menteri Ketenagakerjaan. Program TAMASYA diharapkan dapat menjaga penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR di angka 2,1, tetapi juga mampu mendongkrak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menjadi 70%, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mencapai 80%, serta menekan angka stunting menjadi 5% pada tahun 2045.

    “Pemerintah hadir memberikan solusi salah satunya adalah TAMASYA,” tuturnya.

    Selain penurunan TFR, Wihaji pun menyoroti lonjakan penduduk usia produktif, namun belum dimanfaatkan secara maksimal di pasar kerja. Selain itu persistensi kesenjangan gender juga dinilai menjadi isu penting dalam kependudukan dan pembangunan keluarga.

    “Saya menjalankan Asta Citanya Pak Presiden Pak Prabowo dan Wapres Mas Gibran. Tugas saya mengerjakan dua hal. Satu tentang pengembangan SDM, dan kedua pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wihaji menjelaskan pemilihan PT DSN sebagai tempat peluncuran TAMASYA. Adapun alasannya karena perusahaan tersebut telah banyak berkontribusi positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, komitmen dalam pemenuhan hak pekerja dalam pengasuhan anak tidak diragukan.

    Sementara itu, TFR provinsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 2,18 (2022) menjadi 2,17 (2024).

    Didukung Enam Kementerian

    Kemendukbangga/BKKBN turut menggandeng sejumlah kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta Kementerian Ketenagakerjaan

    Keenam kementerian ini telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, swasta, dan masyarakat.

    Pihaknya akan memastikan TPA mendapatkan pendampingan pengasuhan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

    “Melalui penyediaan pelayanan pengasuhan anak yang terjangkau, aman dan berkualitas, kami yakin program ini akan berdampak positif pada produktivitas pekerja, khususnya pekerja perempuan yang memiliki anak. Dengan adanya TAMASYA para pekerja akan lebih tenang dan fokus dalam bekerja tanpa mengesampingkan peran penting mereka dalam keluarga,” ujar Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli.

    Sebagai informasi, program TAMASYA merupakan penerjemahan dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak. Selain itu, program TAMASYA juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk tempat penitipan anak.

    Selain itu, misi TAMASYA juga bersandarkan pada Asta Cita keempat, yaitu memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan misi keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan didukung oleh program pembangunan keluarga berbasis siklus hidup.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Ekraf Siap Kolaborasi Dukung Ekspedisi Merah Putih di Pacitan

    Menteri Ekraf Siap Kolaborasi Dukung Ekspedisi Merah Putih di Pacitan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya menerima kunjungan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji guna membahas kolaborasi dan koordinasi terhadap penguatan kelembagaan ekonomi kreatif. Salah satu yang dibahas mengenai kegiatan Ekspedisi Merah Putih: Pacitan 70 Miles of Sea Paradise di Kabupaten Pacitan.

    “Saat ini, generasi muda ingin bekerja sesuai dengan passion. Mereka tidak hanya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka suka. Guna membuka lapangan kerja berkualitas, Kementerian Ekonomi Kreatif punya konsep kolaborasi dengan pendekatan hexahelix antara pemerintah, akademisi, bisnis, lembaga keuangan, komunitas, dan media sehingga kami juga bisa dukung kegiatan Ekspedisi Merah Putih di Pacitan nanti,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Autograph Tower, Thamrin Nine, Jakarta, Senin (26/5/2025). 

    Lebih lanjut Riefky juga memaparkan panduan pembentukan Dinas Ekraf daerah yang bisa dibentuk mandiri atau digabungkan dengan dinas yang sudah ada. Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pendampingan.

    “Harapannya, pemerintah daerah tersebut akan memiliki peta potensi ekraf, memfasilitasi kekayaan intelektual, dan sistem pemasaran sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah. Inilah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah,” harap Menteri Ekraf Teuku Riefky.

    Kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kabupaten Pacitan akan menjadi bagian dari akselerasi ekonomi daerah. Kolaborasi ke depan sebagai bentuk sinergi dalam pengembangan lokasi-lokasi prioritas yang mempunyai nilai tambah.

    “Pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif nanti sebagai tanda penguatan sinergi antar Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga mendukung kolaborasi positif sebagai bentuk akselerasi dan koneksi,” kata Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi yang juga hadir dalam pertemuan itu.

    Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Jawa Timur menjadi salah satu lokasi prioritas sebagai fokus dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kabupaten Pacitan yang terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur mulai mengalami pertumbuhan kemunculan komunitas-komunitas berbasis ekonomi kreatif yang signifikan, terutama untuk subsektor fotografi, perfilman, animasi, dan video.

    “Kami punya rencana kegiatan yang konsep kolaborasi berawal dari ide Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu kegiatan ini akan jadi momentum peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus dan mengenalkan branding baru untuk Kabupaten Pacitan yaitu 70 Miles of Sea Paradise. Kegiatan tersebut akan banyak berkolaborasi dengan komunitas ekonomi kreatif sehingga kami butuh dukungan dari Kementerian Ekraf demi suksesnya kegiatan tersebut,” kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji.

    Bupati Pacitan mengatakan kegiatan Ekspedisi Merah Putih: Pacitan 70 Miles of Sea Paradise itu merupakan ekspedisi yang menjadi momentum penting mengenalkan potensi bahari Pacitan. Rencananya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan langsung ekspedisi itu.

    “Alhamdulillah Pak Menteri mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di Pacitan,” ucap Bupati Pacitan.

    Ekspedisi itu akan menelusuri dan memetakan potensi pesisir Pacitan yang memiliki garis pantai sepanjang 70 mil. Langkah ini akan menjadi salah satu strategi mendukung branding baru Pacitan.

    Pemerintah Kabupaten Pacitan juga berkomitmen meningkatkan peran sentral Dinas Ekonomi Kreatif yang akan dibentuk. Dinas itu nantinya akan menggali potensi ekonomi daerah yang akan dilanjutkan melalui kolaborasi-kolaborasi.

    “Kami juga berencana untuk menambahkan Dinas Ekraf yang nanti akan kami kaji terlebih dahulu agar bisa dirumuskan apakah berdiri sendiri atau digabung dengan dinas yang lain. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi kreatif tidak memandang tumbuh di mana, paling penting bisa tumbuh dari berbagai daerah melalui potensi keunggulan masing-masing,” tambah Indrata Nur Bayuaji.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ekraf Teuku Riefky turut didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pemasaran dan Infrastruktur Septriana Tangkary. Sedangkan Bupati Pacitan didampingi Sekretaris Daerah Heru Wiwoho Supadi Putra, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Turmudi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Muniirul Ichwan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Luthfi Azza Azizah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Muchamad Chusnul Faozi, serta Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata Rakhmad Adi Mandego.

    Desa Wisata Karanganyar merupakan salah satu penerima penghargaan Anugerah Desa Wisata Tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari kota Yogyakarta dan 10 menit dari Candi Borobudur.

  • BPK Kembali Ganjar Opini WTP terhadap LKPP 2024

    BPK Kembali Ganjar Opini WTP terhadap LKPP 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2024. 

    Kendati demikian, BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). BGN adalah pelaksana program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Selain BGN, lembaga atau badan yang memperoleh opini WDP adalah Badan Karantina Indonesia. 

    Ketua BPK Isma Yatun menuturkan bahwa
    pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 dalam bentuk LKPP Tahun 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, diungkapkan secara memadai, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern. 

    “Salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam Catatan atas LKPP (CaLK) Tahun 2024 yang masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan,” jelas Isma Yatun pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Pimpinan DPR di Jakarta hari ini (27/5/2025).

    Ketua BPK juga menyampaikan bahwa di tengah tekanan fiskal yang dihadapi, menjadi krusial untuk mengawal alokasi belanja negara agar memberi dampak langsung pada rakyat. 

    “Kami berharap, DPR dapat terus mendorong pengalihan belanja yang kurang produktif menjadi belanja prioritas yang berdampak nyata, sejalan dengan upaya yang telah diinisiasi Pemerintah. Visi Asta Cita yang memandu kebijakan nasional kini telah diformulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di mana peran DPR sangatlah sentral dalam mengawal 
    implementasi program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dasar rakyat l terpenuhi dan setiap program mencapai sasaran yang tepat,” jelas Ketua BPK.

    Dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, BPK melihat pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penting. DPR menjadi katalisator untuk terus mengawal dan mendukung inisiatif strategi seperti DTSEN demi tercapainya akuntabilitas dan efektivitas program secara maksimal.

    Pada kesempatan ini, BPK juga menyampaikan IHPS II Tahun 2024 yang merupakan ringkasan atas 511 LHP dan terdiri atas 16 LHP Keuangan, 227 LHP Kinerja, serta 268 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Selama semester II 2024, BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp43,43 triliun serta mendorong penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/Public Service Obligation (PSO)/Kompensasi Tahun 2023 sebesar Rp1,09 triliun. 

    Selain menyelamatkan keuangan negara, BPK turut berperan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi, di antaranya melalui Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp2,21 triliun, Penghitungan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,83 triliun, dan pemberian rekomendasi bersifat strategis. 

    “Rekomendasi ini di antaranya mencakup penetapan tata cara pengisian kuota jamaah haji, verifikasi dan validasi data penerima dan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta kajian komprehensif evaluasi kebijakan dalam rangka pencapaian target pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT),” pungkas Ketua BPK

  • Menkes Bawa Kabar Baik, Angka Stunting RI Turun Jadi 19,8 Persen!

    Menkes Bawa Kabar Baik, Angka Stunting RI Turun Jadi 19,8 Persen!

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Hasilnya, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen tahun ini.

    Pengumuman disampaikan dalam acara diseminasi di Auditorium Siwabessy, Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).

    “Target kita tahun lalu 20,1 persen. Alhamdulillah, hasilnya 19,8 persen. Artinya, kita berhasil melampaui target sebesar 0,3 persen,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya.

    Meski begitu, Budi mengingatkan tantangan masih besar. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun jadi 18,8 persen pada 2025 dan 14,2 persen di 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Target ini cukup menantang. Kita harus turun 7,3 persen dalam lima tahun,” ujarnya.

    Budi juga menyebut enam provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi yang jadi prioritas penanganan, yakni:

    Jawa Barat: 638 ribu balitaJawa Tengah: 485.893 balitaJawa Timur: 430.780 balitaSumatera Utara: 316.456 balitaNTT: 214.143 balitaBanten: 209.600 balita

    “Kalau enam provinsi ini bisa kita turunkan 10 persen, maka nasional bisa turun 4-5 persen,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Menkes menyoroti pentingnya intervensi sejak masa kehamilan. Ia menekankan distribusi tablet tambah darah, pengukuran lingkar lengan ibu hamil, pemeriksaan hemoglobin (Hb), dan suplementasi mikronutrien.

    “Stunting itu dimulai dari kandungan. Jangan sampai ibu hamil anemia atau kurang gizi,” jelasnya.

    Program penguatan Posyandu juga terus dilakukan, termasuk distribusi 300 ribu alat antropometri, dukungan ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan (PMT), dan imunisasi.

    NEXT: Menyelamatkan 337 ribu balita dari stunting

    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Prof Asnawi Abdullah, menyebut penurunan stunting ini berhasil menyelamatkan sekitar 337 ribu balita dari risiko stunting, lebih tinggi dari target RPJMN sebesar 325 ribu.

    Namun, ia mengingatkan adanya kesenjangan prevalensi antarwilayah dan kelompok sosial ekonomi.

    “Kelompok pendapatan sangat rendah jauh lebih rentan terhadap stunting. Ini perlu jadi fokus intervensi,” ujarnya.

    SSGI 2024 dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan dukungan berbagai pihak termasuk WHO, CEMMIO, RedPhone, dan Prospera. Data hasil survei juga bisa diakses publik melalui situs resmi BKPK Kemenkes.

    “Data ini harus dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi program, agar kebijakan benar-benar berdampak,” tutup Prof Asnawi.

    Simak Video “Video: IDAI Minta Kinerja Menkes Dievaluasi Presiden Prabowo”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Ibas Soroti Pentingnya PPHN Jadi Kompas Masa Depan Bangsa

    Ibas Soroti Pentingnya PPHN Jadi Kompas Masa Depan Bangsa

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai peta jalan strategis menuju Indonesia Emas 2045. Ibas menyebut PPHN harus menjadi jangkar, layar, sekaligus kompas bangsa untuk menghadapi gelombang global bukan sekedar dokumen formal tanpa arah.

    Hal ini disampaikan Ibas, yang juga selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, saat memimpin Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI dengan agenda pembentukan Tim Perumus PPHN, Senin (26/5/2025) di Gedung MPR RI. Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Ibas juga mendapat mandat sebagai Koordinator Badan Pengkajian MPR RI.

    “Rekan-rekan se-Badan Pengkajian, kita di sini bukan hanya mengurai teks, tapi menakar masa depan bangsa. PPHN adalah peta, bukan belenggu. PPHN harus jadi penuntun yang menuntun, bukan jebakan yang mengikat,” ungkap Ibas dalam keterangan resminya, Senin (26/5/2025).

    Menurut Ibas, di tengah dinamika global yang terus berubah, PPHN diperlukan sebagai jangkar yang kokoh sekaligus layar untuk mengarahkan kemajuan bangsa di masa depan.

    “Dalam gelombang perubahan global yang tak pernah henti, PPHN adalah jangkar dan layar untuk terus melihat progres dan pembangunan kita di masa yang akan datang,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Ibas mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam Rapat Pleno untuk membahas PPHN secara terbuka dan jujur.

    Ia juga menegaskan bahwa apabila PPHN akan dimuat dalam kebijakan formal negara, maka substansinya harus mencerminkan milestone strategis yang jelas dan terukur.

    “Bagaimana memecah target besar ‘Indonesia Emas 2045’ menjadi milestone 25 tahun? Apakah visi ini mengakomodasi perubahan teknologi cepat, dan krisis iklim yang nyata? Apakah visi ini memberi ruang bagi keadilan sosial dan pemerataan yang nyata bagi seluruh wilayah Indonesia?,” ucapanya

    Dalam rapat ini, Ibas menyampaikan beberapa pertanyaan kunci sebagai bahan diskusi bersama. Pertama, ia menegaskan pentingnya menjadikan PPHN sebagai pedoman yang hidup, bukan sekedar dokumen formal.

    “Bagaimana menjadikan PPHN pedoman hidup, bukan pedoman mati? Karena undang-undang pun, kalau tidak diimplementasikan, tidak dilakukan secara konsekuen, itu juga bisa menjadi dokumen yang mati,” tegasnya.

    Kedua, ia menggarisbawahi pentingnya mekanisme agar PPHN bisa selaras dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

    “Apa mekanisme agar PPHN selaras dengan RKP, RPJMN, RPJP, dan rencana pembangunan pusat dan daerah? itu juga diskusi yang harus kita kepanjangkan, sehingga rencana pembangunan di pusat juga selaras dengan pembangunan yang ada di daerah,” terangnya.

    Ketiga, Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara visi jangka panjang dan dinamika politik jangka pendek. Keempat, ia mempertanyakan strategi PPHN dalam menghadapi percepatan teknologi dan ancaman perubahan iklim.

    Dalam konteks pelibatan masyarakat, Ibas yang merupakan lulusan S3 IPB University juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penyusunan PPHN.

    “Bagaimana melibatkan rakyat secara lebih nyata dalam proses penyusunan dan pengawasan PPHN? Kita juga ingin mendengar apa pandangan tokoh bangsa, pakar ahli dan pendapat rakyat luas, jangan sampai diskusi tentang PPHN ini tidak terbuka,” tegasnya

    Menutup sambutannya, Ibas mengajak semua pihak untuk menjadikan PPHN sebagai warisan strategis yang bermakna bagi generasi mendatang.

    “Mari kita songsong Indonesia Emas 2045 bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan kerja nyata dan sinergi seluruh elemen bangsa,” ucap Ibas.

    “PPHN adalah janji kita untuk anak-cucu, bukan belenggu masa kini. Dengan semangat gotong royong dan visi yang jernih, kita bawa bangsa ini menuju kejayaan sejati,” pungkasnya.

    Dalam rapat Badan Pengkajian MPR RI, Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan bahwa Tim Perumus PPHN telah mulai bekerja sejak 22 Mei 2025. Dua kelompok tim dibentuk, masing-masing bertugas menyusun kajian bentuk hukum PPHN dan merumuskan substansi PPHN. Keanggotaan tim ini terdiri dari pimpinan dan anggota Badan Pengkajian yang merupakan representasi dari unsur fraksi dan kelompok DPD.

    Salah satu Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring, turut mendukung pandangan Ibas terkait pentingnya PPHN sebagai panduan strategis.

    “Memang PPHN ini panduan jangka panjang, kalimatnya tidak membatasi pencapaian yang rinci. Jadi semoga ada progress, karena masih banyak yang harus kita diskusikan juga, termasuk UUD kita, bagaimana kesesuaian dengan perkembangan zaman,” ucap Tifatul.

    Wakil Ketua Badan Pengkajian lainnya Hindun Anisah, juga memberikan masukan tambahan untuk tim perumus.

    “Selain rekomendasi Keputusan MPR Tahun 2019-2024, hasil FGD, mungkin bisa satu lagi yaitu Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024, tentang Tatib, Pasal 109, Ayat 3, Poin B, berkaitan tentang PPHN, saya kira juga perlu menjadi bahan tim perumus,” ungkap Hindun.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    Jakarta (ANTARA) – GreenBank Corporation Jepang melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement dengan Wiraraja Strategic untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park di Pulau Galang, FTZ Batam, Kepulauan Riau, dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,3 triliun).

    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam forum bisnis bertajuk “Regional Infrastructure Investment Opportunities for Economic Transformation” di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (22/5/2025).

    President Director Wiraraja Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang telah diberikan Bappenas, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap PSN tersebut.

    Dia juga menjelaskan bahwa PSN Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) tidak terlepas dari sinergi yang erat serta dukungan moral dan kebijakan dari Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Kami yakin dan optimistis bahwa Indonesia akan terus menjadi tujuan utama investasi global dan mampu bersaing secara kompetitif di kawasan,” ucapnya.

    Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia ini melanjutkan, masuknya investasi sebesar 1 miliar dolar AS ini mencerminkan kepercayaan tinggi dari para investor, khususnya dari Jepang, terhadap arah kebijakan pembangunan nasional.

    Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan proyek tersebut sebagai bagian dari PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nomor 12 Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

    “Komitmen bersama ini menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Konsul Jenderal RI Osaka John Tjahjanto Boestami menegaskan pentingnya kerja sama yang dihasilkan forum ini bagi transformasi ekonomi Indonesia.

    “Infrastruktur, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri adalah inti dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini, kita menyaksikan evolusi penting menuju kerja sama yang lebih terdesentralisasi dan multilevel antara Indonesia dan Jepang,” jelas Konjen John.

    Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kurniawan Ariadi menggarisbawahi pentingnya produktivitas sebagai kunci transformasi ekonomi.

    “Kita harus beralih dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah ke ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi Indonesia harus bersifat lintas sektor dan interdisipliner,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, Indonesia saat ini sedang memastikan implementasi transformasi ekonomi melalui pilot program di tiga provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Selain tiga provinsi itu, Jawa Barat dipilih untuk menjadi pionir transformasi industri masa depan melalui smart integrated area.

    Ajakan yang sama untuk berinvestasi disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Joni Hendra Putra.

    “Dengan status sebagai Free Trade Zone dan realisasi investasi pada 2024 sebesar Rp47,26 triliun, Kepulauan Riau menawarkan peluang besar, terutama di sektor energi, digital, dan kawasan industri,” jelas Joni.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan sektor properti memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor real estate berkontribusi Rp520,7 triliun terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan 2,5 persen year on year sepanjang 2024.

    Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus tumbuh antara lain melalui target pembangunan 3 juta rumah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti sejak 2023.

    Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, sektor properti, khususnya subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, telah menyumbangkan Rp122,9 triliun atau 7,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun lalu.

    Menurut Rakhmat, properti menempati peringkat keempat besar sektor yang berkontribusi paling signifikan sepanjang 2024.

    Selain properti, empat subsektor yang masuk dalam lima besar realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun lalu adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (13,9 persen atau Rp238,4 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (11,1 persen atau Rp189,9 triliun); pertambangan (10,8 persen atau Rp184,7 triliun); dan jasa lainnya (7 persen atau Rp120,8 triliun).

    Adapun realisasi investasi Januari-Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.714,2 triliun, meningkat 20,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Selain itu, Rakhmat mengatakan, sektor properti termasuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran, juga berkontribusi sebesar 9,33 persen terhadap realisasi investasi nasional selama lima tahun terakhir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Indonesia Re dorong kemandirian industri asuransi nasional

    Cara Indonesia Re dorong kemandirian industri asuransi nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menegaskan pentingnya penguatan fundamental industri perasuransian nasional guna menekan defisit neraca pembayaran sektor asuransi yang masih tinggi.

    “Setiap tahun, jutaan dolar AS premi yang dihimpun di dalam negeri justru dinikmati oleh entitas asing. Ini kerugian ekonomi nyata yang harus segera diatasi,” kata Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sepanjang 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 40,2 persen premi dari aktivitas reasuransi mengalir ke luar negeri. Ketimpangan ini dinilai mencerminkan lemahnya kemandirian dan daya saing industri dalam negeri.

    Delil menegaskan Indonesia Re selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang reasuransi mendorong dua strategi utama untuk memperbaiki kondisi tersebut, yakni meningkatkan retensi agregat dalam negeri serta menjadikan Indonesia sebagai hub reasuransi regional.

    Ia menjelaskan peningkatan retensi nasional dapat dicapai dengan memperkuat modal, manajemen risiko, serta penerapan skema nasional wajib dan prioritas, agar risiko dapat dikelola di dalam negeri sebelum dialihkan ke luar.

    Sementara itu, inisiatif menjadikan Indonesia sebagai pusat reasuransi regional diharapkan dapat menarik risiko dari luar negeri dan menciptakan arus premi masuk ke dalam negeri.

    Sebagai langkah korektif atas implementasi POJK Nomor 14 Tahun 2015 yang dinilai belum efektif, Indonesia Re mengusulkan Skema Optimalisasi Kapasitas Nasional (SOKN).

    Skema ini dirancang untuk menjamin penyerapan risiko domestik secara proporsional dan adil.

    SOKN terdiri atas empat fitur utama, yaitu sesi wajib (compulsory cession), sesi prioritas (priority cession), quota share yang bersifat nondiskriminatif, serta mekanisme retrosesi yang adil bagi seluruh peserta.

    “Retensi bukan soal paksaan, tapi soal kesiapan. Dengan daya tahan yang kuat, perusahaan akan lebih percaya diri menahan risiko secara optimal,” ujar Delil.

    Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya optimalisasi sektor jasa keuangan, termasuk asuransi dan reasuransi.

    Indonesia Re berharap melalui strategi ini, industri perasuransian Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kebutuhan proteksi risiko yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025