Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto tobat dan berjanji akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan kembali.

    Pertobatan pemerintah Republik Indonesia itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Sumatra diterpa banjir bandang maut yang menewaskan hampir 1000 orang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Nusron mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    HGU tersebut akan diubah untuk lahan pembangunan hunian korban terdampak banjir Sumatera.

    Nusron mengatakan, HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.

    Nusron Wahid pun menyebut Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah tersebut.

    “Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron seperti dimuat Kompas.com Senin (8/12/2024).

    Selain itu, Nusron berjanji perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Keputusan ini hasil rapat bersama Menteri Kehutanan yang akan evaluasi beberapa kebun sawit yang dulunya merupakan hutan.

    Kata Nusron, dengan adanya bencana ini, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi hutan.

    “Saya kemarin rapat, termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa kebun-kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan, kemungkinan besar dengan adanya bencana ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran dan ada salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi,” kata Nusron.

    Nusron juga menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera, imbas banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut, menurut data per 8 Desember 2025.

    “Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujar Nusron.

    Jelasnya, wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman.

    “Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” ucap Nusron.

    Ia juga mengatakan perlunya revisi 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

    “Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota dari tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pasca-bencana ini pasti impact-nya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran, yang lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana,” katanya.

    Padahal sebelum banjir bandang Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan. 

    Plt. Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengejar target produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 100 juta ton pada 2045.

    “Ini proyeksi kita, harapannya tahun 2045, kita bisa capai 100 juta ton. Nah, apakah ini penting? Sangat penting. Di skema kita, kita akan mengembangkan 3 juta ha tambahan perluasan kelapa sawit,” ujar Roni dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Rencananya, Indonesia akan membuka kebun sawit baru seluas 600.000 hektar (ha).

    Sebanyak 400.000 ha di antaranya merupakan kebun plasma atau sawit rakyat. 

    Adapun, proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan kebun plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, Kaltara dan Sulawesi Selatan. 

    Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan 200.000 ha perkebunan kepada perusahaan negara, yakni PT Agrinas dan PalmCo. 

    Namun, Roni bilang, perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi. 

    “Silakan nanti kalau teman-teman dari perusahaan swasta ingin masuk untuk mengakses bersama-sama dengan barisan kita, iskemanya kita akan berikan bersama,” ujar dia. 

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menambahkan, program ekstensifikasi ini juga dijalankan untuk memenuhi peningkatan permintaan CPO domestik dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Itu kan masih rencana program hilirisasi, untuk mendukung ini semua, termasuk (program) biodiesel, dan juga kebutuhan dalam negeri kan gitu kan, (seperti) Minyak goreng nantinya,” tambahnya. 

    Selain itu, produktivitas perkebunan sawit nasional juga masih jauh tertinggal dibanding Malaysia. 

    Dalam pemaparannya, perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi, yakni 4,48 ton CPO/ha/tahun pada tahun 2025. Sementara perkebunan swasta berada di 3,68 ton, dan pekebun rakyat hanya 3,18 ton. 

    Sehingga rata-ratanya di sekitar 3,52 ton. Dengan kondisi saat ini, produksi CPO nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta ton, ditambah PKO sekitar 4 juta–5 juta ton, sehingga total menjadi 55 juta ton.

    Namun setelah banjir bandang menghantam Sumatra, isu pengembangan 600 ribu hektar lahan sawit tenggelam.

    Belum diketahui apakah program ini masih terus berjalan.

  • Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dalam waktu dekat untuk membahas rencana pembentukan entitas baru yang disebut InfraCo.

    Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komdigi, khususnya dalam hal konektivitas digital.

    Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan InfraCo masih berupa rencana yang akan diputuskan dalam grup Telkom.

    “Ini rencana Telkom yang akan nanti diputuskan dalam grup mereka. Jadi, masih berupa rencana dan dalam waktu dekat kami akan panggil,” ujarnya dalam forum ruang diskusi bersama Komisi I DPR RI dikutip Selasa (09/12/2025).

    Meutya menambahkan bahwa pemanggilan tersebut guna melihat kesesuaian InfraCo dengan Komdigi yang nantinya diharapkan dapat membantu tugas-tugas utama terkait dengan konektivitas.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, Telkom InfraCo berpotensi memberikan kontribusi terhadap program infrastruktur digital pemerintah.

    “Saya kira mudah-mudahan itu bisa ikut membantu pelaksanaan RPJMN-nya Komdigi dalam soal infrastruktur,” katanya dalam forum yang sama.

    Sebelumnya melansir dari Bisnis, Infranexia merupakan brand PT Telkom Infrastruktur Indonesia yang menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi lewat skema network sharing. Aset Telkom yang belum optimal penggunaannya akan dibuka untuk operator telekomunikasi lain.

    Langkah pemindahan aset infrastruktur Telkom ke anak usaha Infranexia kini sudah mencapai 60% untuk fase pertama. Sisanya ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom Seno Soemadji menyebut Infranexia berpotensi menjadi “The Next Telkomsel” berkat nilai aset yang tinggi. Dengan gross asset lebih dari Rp130 triliun, Infranexia diproyeksi menjadi mesin pendapatan baru Telkom.

    “Fase satu, sudah 60% dari aset Telkom ke Infranexia. Harapannya, di semester I/2026 bisa selesaikan sisanya,” kata Seno dalam acara Business Update Strategy TLKM, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Setelah proses pemisahan selesai, Telkom akan menentukan langkah berikutnya. Opsi yang ada adalah initial public offering (IPO) di bursa atau menggandeng mitra strategis.

    Persiapan mencakup pemisahan aset secara legal, pengamanan aspek finansial, hingga tata kelola yang atraktif bagi investor jangka panjang. Transformasi ini menegaskan visi Telkom menjadikan Infranexia sebagai platform pertumbuhan dan inovasi, bukan sekadar wadah aset pasif. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Target Kapasitas Produksi 500 Ribu Unit

    Target Kapasitas Produksi 500 Ribu Unit

    Jakarta –

    Pindad dikabarkan tengah menyiapkan lahan pabrik untuk memproduksi mobil nasional. Pabrik tersebut ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 500 ribu unit per tahun.

    Baru-baru ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PT Pindad menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perencanaan kawasan industri prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta akselerasi Program Mobil Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). MoU ini menjadi langkah awal penyelarasan kebijakan dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi.

    Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, mengatakan proyek mobil nasional tidak boleh berhenti pada slogan. Dikutip dari situs resmi Bappenas, Pindad telah menyiapkan lahan industri di Subang dan menargetkan kapasitas produksi 500.000 unit per tahun. Disebutkan, pabrik itu akan dimulai dengan 100.000 unit pada 2028 sebagai tahap awal fase produksi.

    “Pesan yang sama dari semua komisi kepada Pindad adalah: jangan jadi euforia kalah. Pengembangan mobil nasional tidak bisa hanya sekadar program, kita harus melakukan piloting untuk inovasi teknologi dan membangun ekosistemnya,” kata Sigit dikutip dari keterangan tertulis Bappenas.

    Sigit bilang, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas research dan pengembangan memperkuat kemampuan produksi dan rantai pasok nasional, serta menghasilkan setiap tahapan pembangunan mobil nasional berjalan sesuai dengan arahan serta keputusan jangka panjang pemerintah.

    “Kesempatan yang diberikan ini tentunya menjadi wadah para akademisi kita untuk berkecimpung di bidang pengembangan produk otomotif dari hulu sampai hilir, mulai dari pengembangan desain konsep, kemudian development, mass production, sampai after salsesnya,” tutur Sigit dikutip dari situs Pindad.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan Indonesia memasuki fase baru dalam perjuangan panjang mewujudkan kemandirian industri otomotif. Rachmat Pambudy menyoroti pentingnya kawasan industri, rantai pasok, pengembangan teknologi yang terintegrasi, serta membentuk industri nasional yang punya daya saing yang kuat.

    “Ini adalah sejarah baru untuk melanjutkan milestone yang belum selesai. Membuat mobil bisa, membuat pabrik mobil bisa, tapi membuat industri mobil nasional belum tentu bisa. Tanpa ada kawasan, pembangunan industri mobil nasional yang baik harus juga membangun ekosistem rantai pasoknya, dan ini perlu ada di kawasan industri” ujar Rachmat.

    Soal status mobil nasional, sampai saat ini belum jelas jenis dan modelnya apa. Namun, di pameran GIIAS 2025 lalu, sempat dipamerkan mobil konsep yang disebut-sebut menjadi calon mobil nasional Indonesia. Mobil itu adalah i2C.

    i2C atau Indigenous Indonesian Car diduga menjadi salah satu calon mobil nasional pertama yang bakal diproduksi. Desain mobil konsep ini dikerjakan oleh PT TMI dengan panduan atau pengawasan langsung dari tim Italdesign asal Italia.

    Sebelum i2C, juga ada mobil Maung buatan PT Pindad. Namun, Maung menjadi mobil taktis untuk kendaraan militer, versi mobil sipilnya belum ada.

    Deretan Proyek Mobil Nasional Gagal

    Mimpi Indonesia memiliki mobil nasional sudah ada belasan-puluhan tahun lalu. Namun, hingga saat ini, belum ada mobil nasional yang benar-benar sukses di Indonesia. Mereka kebanyakan kandas di tengah perjalanan.

    Proyek mobil nasional sudah ada era order baru. Ketika itu, lahir mobil nasional seperti Maleo, Bimantara, serta Timor. Namun, merek-merek itu kandas saat krisis moneter.

    Sempat muncul mobil-mobil nasional seperti Tawon, GEA, Wakaba, Arina, Nuri, dan sebagainya, tapi nama-nama itu menghilang saat ini. Saat ini memang masih ada mobil nasional merek FIN Komodo, tapi mobil itu bukan dirancang untuk penggunaan harian, melainkan kendaraan rekreasional sebagai mobil offroad.

    Mimpi Indonesia punya mobil nasional juga bangkit lagi ketika nama Esemka melambung. Mobil Esemka bahkan pernah menjadi mobil dinas Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi, perjalanan Esemka tidak mulus.

    Esemka sebenarnya sudah mulai menjual massal mobilnya dalam bentuk pikap Esemka Bima sejak 2019. Merek mobil yang digagas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu juga memamerkan mobil-mobilnya di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu. Namun, nama Esemka kini memudar. Bahkan, Esemka sempat terseret ke meja hijau lantaran konsumennya kesulitan membeli mobil tersebut.

    (rgr/dry)

  • Soal Reformasi Polri, Ombudsman ingatkan catatan laporan masyarakat

    Soal Reformasi Polri, Ombudsman ingatkan catatan laporan masyarakat

    Ketika masyarakat memang tidak mempercayai ini berbahaya sekali sebab banyak persoalan di masyarakat kemudian harusnya lapor polisi, tetapi tidak lapor polisi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih mengingatkan tentang catatan laporan masyarakat terkait layanan/pelayanan kepolisian supaya diperhatikan dalam agenda Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    “Perlu saya sampaikan, data laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman dalam lima tahun terakhir bahwa Ombudsman menerima kurang lebih 3.308 laporan terkait dengan pelayanan kepolisian,” kata Najih saat diskusi publik bertajuk Reformasi Polri dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan sejumlah isu yang dilaporkan masyarakat, yaitu penyalahgunaan kewenangan di dalam laporan-laporan terkait dugaan malaadministrasi, lemahnya pengawasan, hingga ketidakmerataan kualitas layanan dari pusat hingga daerah.

    Menurut Najih, harapan publik terhadap Polri pada dua dekade pascareformasi semakin tinggi dari waktu ke waktu, terutama tuntutan akan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan hak asasi manusia.

    “Namun, kita masih belum sepenuhnya harapan itu bisa dipenuhi oleh kepolisian itu sendiri,” kata dia.

    Kondisi tersebut dinilai semakin menuntut perubahan mendasar, terlebih jika dikaitkan dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    “Termasuk reformasi di sektor keamanan yang harus adaptif terhadap tantangan kejahatan digital, misalnya, kejahatan terorganisasi, ancaman lintas negara, ancaman disintegrasi, dan dinamika sosial yang semakin kompleks,” kata Najih.

    Untuk itu, Ombudsman berharap reformasi kepolisian tidak hanya dimaknai sebagai kebutuhan internal di kepolisian semata, tetapi juga kebutuhan publik yang lebih luas agar masyarakat dapat merasakan layanan yang humanis, profesional, modern, dan akuntabel.

    Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan setidaknya ada tiga masalah utama dari laporan masyarakat terkait kepolisian, yakni krisis kepercayaan publik, budaya birokrasi dan lemahnya pengawasan, serta beban kerja berlebihan.

    Menurut dia, ketika masyarakat tidak percaya, mereka enggan berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, keputusan dan tindakan kepolisian akan selalu dicurigai publik, sekalipun hal itu telah dianggap benar.

    “Ketika masyarakat memang tidak mempercayai ini berbahaya sekali sebab banyak persoalan di masyarakat kemudian harusnya lapor polisi, tetapi tidak lapor polisi,” katanya mengingatkan.

    Selain itu, Ombudsman menilai, budaya birokrasi Polri menyebabkan pelaporan, penanganan, pengaduan, serta pemeriksaan internal menjadi panjang dan terkesan tidak transparan.

    Kondisi ini, menurut Ombudsman, berpotensi menurunkan akuntabilitas yang pada akhirnya berdampak langsung pada menurunnya efektivitas dan legitimasi kinerja Polri.

    “Dalam beberapa kesempatan, saya juga merasakan langsung betapa teman-teman di Ombudsman ini tidak mudah untuk mengakses informasi dari proses penyidikan, penyelidikan, yang menjadi kepentingan kami dalam menindaklanjuti laporan,” tuturnya.

    Johanes juga mengatakan beban kerja aparat penegak hukum cenderung berlebihan. Terkait hal ini, Ombudsman menyoroti celah penyalahgunaan ketika aparat memiliki kekuasaan besar dan fungsi yang kompleks tanpa dibarengi kontrol yang kuat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI-Jerman kerja sama untuk mobilisasi teknologi hingga keuangan

    RI-Jerman kerja sama untuk mobilisasi teknologi hingga keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa kerja sama dengan Jerman untuk memobilisasi teknologi hingga keuangan.

    “Jerman salah satu partner penting bagi kami untuk mencapai objektif pembangunan Indonesia. Kerja sama dengan Jerman penting untuk memobilisasi pengetahuan, teknologi, dan keuangan,” ucap Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Dalam acara Indonesia-Germany Bilateral Consultation Meeting 2025, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman berkomitmen memperkuat kerja sama yang berdampak nyata, mendukung transformasi ekonomi Indonesia, serta mempersiapkan proses negosiasi lanjutan pada tahun 2026.

    Upaya penguatan ini dilakukan melalui dialog konsultasi kerja sama pembangunan untuk meninjau arah kebijakan kerja sama, sekaligus menyepakati sektor-sektor prioritas yang mendukung target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Putut menegaskan pentingnya forum ini dalam memperkuat hubungan pembangunan kedua negara.

    “Pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyelaraskan portofolio kerja sama dengan prioritas pembangunan nasional jangka menengah, sekaligus memperkuat fondasi bagi kolaborasi yang lebih strategis ke depan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pertemuan konsultasi kedua negara ini turut menjadi momentum penting guna meningkatkan kapasitas institusional, memperluas pembiayaan inovatif, serta memastikan setiap inisiatif kerja sama yang berkontribusi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

    Forum konsultasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030

    Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan adaposi IPv6 mencapai 31% pada 2030 atau naik 1200 basis points (bps) dari posisi saat ini yang sekitar 18%. 

    IPv6 merupakan generasi protokol jaringan terbaru yang dirancang untuk menghubungkan serta mengidentifikasi perangkat di internet secara lebih efisien. IPv6 menjadi penerus IPv4 yang kini semakin terbatas ketersediaannya.

    IPv6 menawarkan keunggulan berupa jumlah alamat IP yang jauh lebih besar, pengelolaan dan delegasi alamat yang lebih efisien, dan konfigurasi otomatis yang lebih baik.

    Target tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang menekankan percepatan transformasi digital untuk mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta penurunan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 0,5 persen. 

    Dalam konteks ini, penerapan IPv6 dipandang sebagai fondasi penting bagi perkembangan ekonomi digital dan peningkatan daya saing Indonesia.

    Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko mengatakan tingkat adopsi IPv6 yang masih rendah. 

    Posisi Indonesia disebut berada di peringkat 8, bahkan masih di bawah Thailand dalam hal penggunaan IPv6. Pemerintah berharap tingkat adopsi ke depan dapat meningkat. 

    “Sementara itu skor ICT Development Index kita 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40,” kata Andianto di Jakarta, Kamis (5/12/2025). 

    Selain itu, Andianto juga menyoroti alokasi spektrum Indonesia memang tergolong cukup baik, namun masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik.

    Bahkan untuk mencapai indeks daya saing global, lanjutnya, Indonesia masih kekurangan sekitar 450 MHz. 

    “Ini yang perlu kita pahami,” jelasnya.

    Masalah lain digitalisasi Tanah Air  adalah faktor geologis dan geografis Indonesia yang turut memperberat pembangunan jaringan digital. 

    Dengan ribuan pulau dan wilayah yang sulit dijangkau, investasi infrastruktur memerlukan biaya sangat besar.

    “Skor ICT Development Index kita tahun 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40. Namun ini tantangan besar karena negara kita adalah negara kepulauan, tidak mudah melakukan investasi capex untuk daerah-daerah terpencil,” ujar Andianto.

    Dalam paparannya, Andianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif operator telekomunikasi, perguruan tinggi, media, serta seluruh pemangku kepentingan.

    “Pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah Barat atau Jawa-Bali saja, tetapi juga harus menyentuh kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. (Nur Amalina)

  • HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) masih menemukan hambatan perizinan dalam pengembangan kawasan industri prioritas dan proyek strategis nasional (PSN) sektor kawasan industri. 

    Untuk itu, pengusaha menggandeng Kementerian PPN/Bappenas guna memperkuat perencanaan kebijakan dan percepatan transformasi kawasan industri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. 

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan bahwa transformasi kawasan industri merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. 

    “Salah satu isu utama yang disoroti adalah hambatan perizinan dasar, terutama pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [PKKPR] dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [RKKPR],” kata Akhmad dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025). 

    Dia menerangkan bahwa saat ini proses perizinan tersebut belum seragam di daerah karena perbedaan interpretasi serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal. Alhasil, kondisi ini berdampak pada rencana percepatan Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan kawasan berstatus PSN. 

    Polemik perizinan tersebut tengah diupayakan oleh HKI lewat penguatan pengawasan, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan industri. 

    Dengan menggandeng Bappenas, pengusaha kawasan industri berharap dapat menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri, sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

    Kerja sama HKI dan Bappenas ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025–2029 dan PSN berbasis Kawasan Industri pada Kamis (4/12/2025). 

    “Ini dilakukan agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 dapat tercapai,” tuturnya. 

    Pengusaha juga mengusulkan pembentukan tim bersama yang beranggotakan HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis untuk memastikan implementasi MoU berjalan efektif. Tim ini akan mengawal secara ketat proses perizinan yang masih menghadapi hambatan, terutama pada proyek-proyek kawasan industri yang termasuk dalam daftar RPJMN dan PSN. 

    Untuk itu, rapat berkala menjadi bagian penting untuk mengevaluasi hambatan di lapangan serta mempercepat eksekusi proyek prioritas agar realisasi PSN tidak hanya berhenti pada level kebijakan, tetapi juga terlihat dalam pelaksanaan konkret.

    Kolaborasi dengan Bappenas juga diyakini dapat memberikan dorongan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk pencapaian target pertumbuhan 8% pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

    Senada, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI dalam mempercepat pengembangan kawasan industri prioritas. 

    “Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi kawasan industri prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • Kepala Bappenas sebut geopark sebagai aset masa depan yang dinamis

    Kepala Bappenas sebut geopark sebagai aset masa depan yang dinamis

    Geopark harus dikembangkan sebagai laboratorium alam terbuka yang menemukan literasi lingkungan dan budaya bagi generasi penerus dan kolaborasi multi pihak yang lebih konkret antara pemerintah, swasta, akademisi..,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, geopark adalah aset masa depan yang dinamis.

    “Geopark harus dikembangkan sebagai laboratorium alam terbuka yang menemukan literasi lingkungan dan budaya bagi generasi penerus dan kolaborasi multi pihak yang lebih konkret antara pemerintah, swasta, akademisi, agar memberikan dampak yang lebih luas. Geopark bukanlah sekadar peninggalan masa lalu, bukan pula warisan dunia yang statis, yang tak tersentuh,” ucapnya dalam agenda Indonesia’s Geopark Leader Forum, Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Jakarta, Rabu.

    Dalam paparannya, geopark menekankan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal dengan tiga unsur utama yang mencakup keragaman geologi, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya.

    Pengembangan geopark dinilai harus diiringi dengan perubahan pola pikir (mindset) dalam pengelolaan sumber daya alam, dari ekstraksi menuju konservasi untuk peningkatan nilai tambah.

    Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan antar para pemangku kepentingan secara bottom-up dan berkelanjutan.

    Untuk lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045, geopark menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Saat ini, Indonesia sendiri memiliki 12 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Global Geopark (UGGp) dari total 241 UGGp di seluruh dunia.

    Posisi Indonesia setara dengan Italia, dan hanya berada di bawah China dengan jumlah 49 UGGp serta Spanyol 18 UGGp.

    Namun, apabila seluruh taman bumi di Tanah Air terdaftar sebagai UGGp, maka geopark di Indonesia akan bisa paling banyak di dunia.

    Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UGGp sebanyak 13 pada 2026, 15 pada 2027, 16 pada 2028, dan 17 pada 2029.

    Dengan posisi Indonesia yang merupakan bagian dari lempeng tektonik lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, lanjutnya, Indonesia memiliki keragaman geologi sangat unik.

    Kondisi ini dinilai menjadikan Indonesia rawan terhadap gempa bumi rawan terhadap tsunami, rawan terhadap aktivitas vulkanik.

    “Namun demikian, ini menimbulkan justru menjadi tidak hanya kita punya mega biodiversity, tapi juga mempunyai potensi geopark yang belum tercatat,” kata Rachmat.

    Bappenas menilai transformasi pengembangan geopark memerlukan integrasi konsep geopark dengan rencana pengembangan wilayah.

    Hal ini mengingat kawasan geopark sering bersinggungan dengan kawasan lain, termasuk kawasan agro, kehutanan, dan lain-lain.

    Kedua, geopark harus menjadi Center of Excellence (CoE) dengan menekankan pada penguatan sumber daya manusia serta pengembangan riset dan teknologi.

    Beberapa program yang dapat dikembangkan berupa digitalisasi geopark, kolaborasi riset, dan pemanfaatan artificial intelligence untuk pengawasan (monitoring).

    Berikutnya ialah geowisata di kawasan geopark perlu ditekankan pada konsep pariwisata berkualitas, tidak lagi mass tourism yang mengedepankan kuantitas wisatawan. Hal ini guna menjaga konservasi di kawasan geopark.

    Terakhir yaitu peningkatan dan pengembangan nilai tambah geoproduk lokal sebagai model ekonomi kreatif berkelanjutan dan menjadi lebih bervariasi serta bernilai.

    Menteri PPN menganggap kepala daerah menjadi aktor kunci yang menjadi motor utama dalam pengembangan geopark.

    Tiga peran utama kepala daerah adalah sebagai focal point dalam melakukan inovasi pengembangan geopark dan sebagai perwakilan daerah dalam jaringan geopark, lalu sebagai kolaborator untuk menghubungkan akademisi, masyarakat, dan badan usaha, serta mengoordinasikan seluruh sektor

    Kepala daerah juga harus menguatkan tata kelola serta memegang arah kebijakan pengembangan geopark yang memastikan tata kelola dan pendanaan berjalan efektif, serta sebagai penggerak sinergi pengembangan geopark.

    “Kami kembali mengajak para kepala daerah untuk memperkuat komitmen membangun geopark kita,” ujar Kepala Bappenas.

    “Kami berharap semoga Geopark Leader Forum saat ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sebagai penyemangat kita bersama. Mari kita sekali lagi membangun geopark nasional kita untuk membangun Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memaparkan peta jalan ambisius pertumbuhan ekonomi nasional, yang diproyeksikan hanya mampu menembus kisaran 6,9% hingga 7,7% pada 2031 melalui skenario ‘Super Optimis’.

    Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, bank sentral menyusun tiga skenario pertumbuhan jangka menengah-panjang: Baseline, Optimis, dan Super Optimis. Skenario tertinggi ini mensyaratkan akselerasi investasi swasta yang masif dan reformasi struktural yang agresif.

    “Dengan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 […] diperkirakan dapat meningkat menjadi 6,1%—6,9% pada skenario ‘Optimis’ dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9%—7,7% pada skenario ‘Super Optimis’,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Angka tersebut jauh melampaui proyeksi skenario baseline—yang hanya mengandalkan proyek-proyek yang sudah berjalan (carry over) atau sudah groundbreaking—di mana pertumbuhan ekonomi 2031 diperkirakan hanya berada di kisaran 5,6%—6,4%.  

    Kunci Skenario Super Optimis

    Bank Indonesia menjelaskan bahwa skenario Super Optimis tidak hanya bergantung pada proyek yang sudah ada. Skenario ini memperhitungkan implementasi proyek-proyek baru yang saat ini belum berjalan atau belum groundbreaking, dengan karakteristik biaya investasi yang relatif tinggi.  

    Berbeda dengan proyek pemerintah yang mengandalkan APBN, realisasi proyek-proyek dalam skenario ini diproyeksikan akan memakan waktu pembiayaan yang lebih lama karena sangat bergantung pada sumber dana swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. 

    Selain itu, skenario ini menuntut intensitas kebijakan reformasi struktural yang jauh lebih kuat dibandingkan skenario lainnya. Reformasi tersebut mencakup tiga aspek krusial.

    Pertama, peningkatan produktivitas melalui akselerasi infrastruktur, riset dan pengembangan (R&D), adopsi teknologi, serta efisiensi pasar.  

    Kedua, peningkatan modal alias kapital melalui perbaikan iklim investasi serta peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  

    Ketiga, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal.  

    Dampak dari skenario Super Optimis ini diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian secara signifikan. Hal ini tercermin dari proyeksi penurunan rasio modal terhadap output inkremental (Incremental Capital-Output Ratio/ICOR) yang paling tajam dibandingkan skenario lainnya.  

    “Dengan penurunan ICOR, perekonomian nasional menjadi lebih efisien karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi diperlukan nilai investasi yang lebih kecil,” jelas BI.  

    Sejalan dengan itu, produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) juga diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Artinya, dengan tingkat modal dan tenaga kerja yang sama, Indonesia mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh lebih besar. 

    Lebih Rendah dari Mimpi Prabowo

    Dari tiga skenario pertumbuhan ekonomi BI, tak ada satupun yang mencapai target Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dan pemerintah itu memimpikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, seperti yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Dalam RPJMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/menetapkan trajektori pertumbuhan ekonomi dari 2025 sampai dengan 2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sesuai mimpi Prabowo, seperti yang tercantum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/202 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu terbaru itu menyelaraskan dengan RPJMN 2025—2029.

    Adapun Renstra Kemenkeu 2025-2029 di antaranya adalah RPJMN 2025-2029 yang mencantumkan lima sasaran pembangunan nasional: meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

    Pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% sebelum disasar ke 8% pada akhir pemerintahan Prabowo.

    Terdapat delapan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 itu, yakni peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi/hilirisasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, investasi, dan belanja negara untuk produktivitas.

  • BSN Soroti Tantangan Penerapan SNI di Indonesia

    BSN Soroti Tantangan Penerapan SNI di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyoroti soal ketimpangan akses pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) 

    Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono menekankan pemerataan IMN adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. 

    Penguatan IMN ini, tekannya, selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan produktivitas, nilai tambah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

    IMN, yang mencakup standardisasi, akreditasi, dan metrologi menjadi dasar penting tumbuhnya industri bernilai tambah tinggi dan memastikan kualitas produk nasional dapat diandalkan, kompetitif, serta diakui secara global.

    “Kami mencatat ketimpangan ketersediaan layanan IMN antarwilayah masih menjadi tantangan besar,” ujarnya, Jumat (28/11/2025)

    Data BSN menunjukkan bahwa dari sebanyak 2.687 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) aktif dan terakreditasi, 64,4% atau mayoritas berada di Jawa.

    Sementara Indonesia Timur hanya memiliki 233 LPK atau sekitar 5% dari total jumlah nasional. Adapun dari 140 lembaga sertifikasi produk, hanya 8 yang berada di kawasan Timur.

    “Ketimpangan ini menyebabkan pelaku usaha di luar Jawa harus menanggung biaya dan waktu lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu, sehingga menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah,” jelasnya.

    Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, BSN memperluas program pembinaan dan koordinasi lintas sektor. Sejauh ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja.

    Langkah selanjutnya adalah mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, hingga membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu

    “Kami pun telah menerbitkan 4.016 SPPT SNI hingga Oktober 2025,” katanya.

    Sementara itu, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), menyoroti SNI sebagai elemen krusial dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan daya saing global. 

    Dengan standar kualitas yang jelas dan terukur, produk dalam negeri dinilai semakin mampu bersaing di pasar internasional sekaligus memberikan jaminan mutu bagi konsumen.

    Ketua Umum Aspaki Imam Subagyo juga mendukung adanya proses SNI sebagai jaminan untuk pasar, baik dalam negeri maupun global.

    “Dengan adanya SNI ini diharapkan mendapat jaminan produk secara berkelanjutan maupun jaminan secara proses,” harap Imam.