Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • BPIP realisasikan anggaran TA 2024 sebesar Rp320,63 miliar

    BPIP realisasikan anggaran TA 2024 sebesar Rp320,63 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencatat realisasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024 mencapai sebesar Rp320,63 miliar atau 98,59 persen dari pagu Rp325,23 miliar.

    Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebutkan realisasi anggaran tersebut meliputi senilai Rp186,73 miliar atau 98,66 persen dari pagu Rp189,26 miliar program dukungan manajemen serta sebanyak Rp133,89 miliar atau 98,48 persen dari pagu Rp135,96 miliar program pembinaan ideologi Pancasila.

    “Dengan demikian terdapat sisa pagu sebesar Rp4,59 miliar,” ungkap Yudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Sepanjang tahun 2024, ia menyebutkan terdapat beberapa capaian penilaian kinerja tata kelola BPIP, yang terdiri atas Indeks Kualitas Perencanaan 99,08 dengan predikat Sangat Baik, Indeks Keterbukaan Informasi Publik 91,40 dengan kategori Informatif, Nilai Pengawasan Kearsipan 81,32 dengan kategori Memuaskan atau A, serta Nilai Sistem Merit 333 dengan predikat Sangat Baik dan termasuk dalam kementerian/lembaga (k/l) penerima penghargaan Sangat Baik dari 128 k/l penerima penghargaan.

    Kemudian, Nilai Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4,07 dengan predikat Sangat Baik, Indeks Reformasi Hukum 98,56 dengan predikat Istimewa atau AA, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP meraih nilai 95 dengan kategori Eka Acalapati, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPIP mendapatkan Wajib Tanpa Pengecualian (WTP).

    Pada tahun lalu, Yudian mengungkapkan BPIP mendukung Prioritas Revolusi Mental dan Kebudayaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan capaian strategis antara lain sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi (monev) serta sosialisasi Buku Teks Utama (BTU) Pancasila melalui penguatan jaringan pendidik Pancasila.

    Lalu, BPIP juga melaksanakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka evaluasi dan kebijakan regulasi, seri diskusi forum terarah (FGD) bertajuk Memperkokoh Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, arah kebijakan PIP melalui Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024, verifikasi fan penilaian akreditasi penyelenggara pendidikan dan latihan (diklat) PIP dan sertifikasi penceramah dan pengajar diklat PIP.

    Dia melanjutkan, terdapat pula diklat bagi pengajar PIP berbasis BTU Pendidikan Pancasila, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, penetapan standardisasi dan kurikulum Diklat BPIP, rekrutmen paskibraka dan PIP pada Purnapaskibraka Duta Pancasila, pengukuhan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta Pancasila Saka Adisiswa bertajuk Pancasila Tiang Penyangga Siswa yang Unggul.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,”

    Medan (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan sembilan target sasaran utama dan sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dimulai tahun ini hingga 2029.

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,” ucap Surya ketika menyampaikan nota jawaban gubernur Sumut atas ranperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025 – 2029 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumut, Kamis.

    Kemudian, lanjut dia, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, dan kontribusi PDRB provinsi dari 5,21 persen menjadi 5,30 persen.

    Lalu, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen menjadi 5,2 persen sampai 4,74 persen, dan penurunan kemiskinan dari 7,19 persen menjadi 2,82 persen.

    Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai 0,291 poin.

    “Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari satu persen menjadi 16,88 persen,” ujar Surya.

    Wagub menegaskan, mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

    Pemprov Sumut telah menetapkan strategi pengembangan wilayah berfokus kepada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan.

    Kemudian, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen itu, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah. Yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan dijabarkan lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah,” jelas Surya.

    Adapun kelima pilar pembangunan daerah itu, yakni pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kedua menjaga stabilitas makro ekonomi daerah.

    Ketiga peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, keempat pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta kelima penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur,” paparnya.

    Arah prioritas ini ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” kata Surya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemendag Tahun 2026 Jadi Rp1,98 Triliun

    DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemendag Tahun 2026 Jadi Rp1,98 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR menerima usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp886,63 miliar untuk tahun anggaran 2026. Alhasil, anggaran Kemendag pada 2026 menjadi Rp1,98 triliun.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Eko Patrio dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    “Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2026, yaitu sebesar Rp886.635.770.000. Setuju, Pak Menteri [Menteri Perdagangan Budi Santoso]?” ujar Eko.

    Di samping itu, Eko menambahkan bahwa Komisi VI DPR juga telah menerima usulan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 404 unit dari 194 kabupaten/kota dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp2.424 triliun.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026. Pasalnya, Budi mengungkap Kemendag mendapatkan pagu indikatif anggaran 2026 senilai Rp1,1 triliun.

    Pagu indikatif ini dialokasikan untuk sebagian besar belanja operasional dan sebagian kecil belanja non operasional.

    Perinciannya, pertama, belanja operasional dengan total Rp1,07 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp722,12 miliar dan belanja barang sebesar Rp349,6 miliar. Kedua, belanja nonoperasional dengan total Rp28,62 miliar yang seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Dialokasikan untuk sebagian kecil anggaran layanan KDEI atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, layanan Bappebti, layanan Ditjen PKTN, dan layanan BSDMP,” ungkap Budi.

    Namun, Budi menjelaskan bahwa belanja non operasional ini baru memenuhi sebagian kecil kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Kemendag.

    Memperhatikan penugasan Kementerian Perdagangan pada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 untuk mengakomodir dan mengampu pencapaian target indikator kerja ekonomi nasional terkait sektor berdagangan yang sangat penting bagi kinerja berkembang nasional,

    Alhasil, Kemendag telah mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2026 melalui surat dinas Nomor PR.02.00/387/M-DAG/SD/06/2025 kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp886,63 miliar

    “… sehingga usulan anggaran tahun 2026 menjadi sebesar Rp1,98 triliun [untuk tahun anggaran 2026],” ungkapnya.

    Adapun, usulan tambahan anggaran ini terdiri dari belanja operasional senilai Rp272,57 miliar dan belanja nonoperasional sebesar Rp14,05 miliar. Budi menjelaskan bahwa usulan ini telah dibahas dalam trilateral meeting.

    “Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami pergunakan untuk mengakomodir kekurangan belanja pegawai, belanja barang operasional lainnya, dan belanja non operasional dalam menunjang tupoksi Kementerian Perdagangan yang belum teralokasikan,” terangnya

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa anggaran tersebut aka dikelompokkan menjadi tiga fokus program kerja Kemendag.

    Pertama, pengamanan pasar dalam negeri melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk. Kemudian, peningkatan pemberdayaan konsumen, pengawasan berdagangan, kepastian dan kemudahan usaha, pengembangan produk dalam negeri, dan tindakan pengamanan perdagangan.

    Kedua, sambung Budi, perluasan pasar ekspor gun membuka akses pasar dan mengurangi hambatan beragangan melalui penguatan diplomasi perdagangan internasional dan peningkatan promosi dan informasi perdagangan.

    Serta ketiga, peningkatan UMKM Bisa Ekspor, yakni melalui peningkatan inovasi desain, business matching, pitching dengan perwakilan beragangan di luar negeri, pengaturan promosi beragangan di luar negeri, peningkatan peran agregator, penguatan diplomasi perdagangan internasional, serta peningkatan promosi dan informasi ekspor.

    “Melalui usulan tambahan anggaran ini, kami yakin dapat meningkatkan daya saing perdagangan di Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja perdagangan nasional dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

  • BKPM sebut banyak investor minati hilirisasi batu bara RI

    BKPM sebut banyak investor minati hilirisasi batu bara RI

    ada beberapa teknologi yang diusulkan melalui PT Bukit Asam dan juga PGN dalam mengusung teknologi alternatif dalam mengolah batu bara ini

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah menerima banyak minat investasi di sektor hilirisasi batu bara, dengan usulan teknologi alternatif dalam pengolahan komoditas tersebut

    “Jadi memang cukup banyak minat yang masuk yang sudah kami coba absorb aspirasinya. Jadi memang ada beberapa teknologi yang diusulkan melalui PT Bukit Asam dan juga PGN dalam mengusung teknologi alternatif dalam mengolah batu bara ini,” kata Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, ada juga beberapa turunan dari hilirisasi batu bara ini yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan lain.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi terkait minat investasi tersebut, dan diharapkan melalui investasi yang masuk bakal memperkaya peta jalan hilirisasi batu bara.

    Dalam peta jalan hilirisasi batu bara 2023–2040, sasaran hilirisasi komoditas tersebut yakni untuk 100 persen mensubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu menjadi Dimethyl Ether (DME), serta memenuhi kebutuhan kokas/semi kokas dalam negeri.

    Adapun target produk hilirisasi batu bara yaitu DME, methanol dan kokas/semi kokas.

    Selain itu, pemerintah menetapkan harga batu bara acuan (HBA) periode pertama bulan Juli 2025 sebesar 107,35 dolar AS (Rp1,74 juta) per ton, naik sebesar 8,74 dolar AS (Rp141,7 ribu) atau 8,86 persen per ton jika dibandingkan dengan HBA periode kedua Juni 2025 sebesar 98,61 dolar AS (Rp1,59 juta) per ton.

    Penetapan HBA ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara.

    Pihaknya mencatat potensi investasi komoditas tersebut mencapai 31,82 miliar dolar AS atau Rp518 triliun (kurs Rp16.294), serapan tenaga kerja 23.160 orang, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) 2,26 miliar dolar AS atau Rp36 triliun, serta peningkatan ekspor 11,3 miliar atau Rp184 triliun.

    Lebih lanjut, ia mengatakan pada tahun ini pihaknya menargetkan untuk dapat menarik investasi di bidang hilirisasi hingga Rp521,4 triliun, dengan 15 komoditas prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan sebut 25.097 sapi indukan impor masuk RI per 10 Juli

    Kementan sebut 25.097 sapi indukan impor masuk RI per 10 Juli

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan sebanyak 25.097 ekor sapi indukan telah didatangkan ke Indonesia per 10 Juli 2025 dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dan daging nasional.

    “Kami laporkan, kami sudah merealisasikan komitmen pemasukan sapi per tanggal 10 Juli 2025, untuk sapi indukan mencapai 25.097 ekor,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

    Jumlah tersebut terdiri atas 11.375 ekor sapi perah oleh 60 pelaku usaha dan 13.722 ekor sapi indukan pedaging oleh 30 pelaku usaha.

    Pemerintah tengah mengakselerasi Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang menjadi mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sementara, target Kementan adalah mendorong peningkatan produksi susu dan daging sapi nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu upaya nyata yaitu mendatangkan 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta ekor sapi pedaging dalam lima tahun ke depan.

    Hal Ini bukan sekadar impor, tapi bagian dari investasi terintegrasi.

    Kementan sudah mengantongi komitmen dari 196 pelaku usaha sapi perah dan 84 pelaku usaha sapi pedaging, baik PMDN (penanaman modal dalam negeri) maupun PMA (penanaman modal asing).

    Kebijakan impor indukan sapi bukanlah pengganti produksi lokal, melainkan akselerator untuk percepatan kemandirian pangan nasional karena sebagian besar sapi yang diimpor dalam kondisi bunting dan siap meningkatkan populasi.

    Kementerian Pertanian sendiri menargetkan swasembada susu pada tahun 2029 dengan menetapkan Peta Jalan Pemenuhan Susu Segar 2025-2029.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Kepala Bappenas: Laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia

    Wakil Kepala Bappenas: Laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia.

    “Kita harus memahami bahwa kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut bukan sekedar pajangan, laut bukan sekedar statistik, tapi laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia,” katanya dalam agenda Grand Launch United IGCN (Indonesia Global Compact Network) Ocean Centres di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

    Sebanyak 45 persen perdagangan global dilakukan melalui laut dengan nilai 15 triliun dolar Amerika Serikat (AS), yang juga melintasi perairan Indonesia.

    Dengan luas laut 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia juga menghasilkan hampir 7 juta ton tangkapan ikan tahun ini.

    Apabila potensi laut di Indonesia dapat dikelola secara baik, lanjutnya, maka bisa menjadi penggerak utama ekonomi nasional melalui tiga pilar, yaitu ekonomi biru, ekonomi pangan biru, dan karbon biru.

    Febrian menegaskan bahwa pemerintah bukan hanya sekadar menginginkan pertumbuhan dengan hanya mengambil komoditas dari laut, tetapi melakukan regenerasi guna memperbaiki dan menjaga keberlangsungan sumber daya laut.

    “Suatu hal yang tidak bisa kita tawar adalah masalah keselamatan. Keselamatan manusia, keselamatan aset, keselamatan lingkungan, dan yang tak kalah penting adalah keselamatan budaya yang harus menjadi pusat dari semua strategi kelautan,” ungkap Wamen PPN.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ekonomi biru dinilai menjadi bagian penting dari agenda besar pembangunan. Kebijakan ini juga konsisten dengan visi jangka panjang dalam peta jalan dalam ekonomi Indonesia 2045.

    Beberapa fokus utama Indonesia untuk mengembangkan potensi kelautan antara lain perbaikan tata kelola kelautan, menguatkan industri perikanan, perluasan konservasi dan jasa ekosistem, efisiensi logistik maritim, peningkatan pariwisata bahari, pengembangan energi terbarukan, serta menciptakan inovasi teknologi di bidang kelautan.

    “Kita ingin laut kita menjadi sumber pangan, sumber energi, sumber air, dan stabilitas ekosistem yang seluruhnya kita (berikan) untuk rakyat,” ucap Wakil Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Snack Kemasan Mengandung Natrium Jadi Sasaran Cukai

    Snack Kemasan Mengandung Natrium Jadi Sasaran Cukai

    Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan rencana kerja program pengelolaan penerimaan negara tahun anggaran 2026. Salah satunya menambah objek barang kena cukai baru yaitu berupa Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB).

    “Rekomendasi kepada ekspansi barang-barang kena cukai,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Rekomendasi cukai produk pangan olahan bernatrium ini menjadi bagian dari output perumusan kebijakan administratif yang termuat dalam program pengelolaan penerimaan negara 2026. Rencana ini diarahkan untuk mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.

    Selain itu, ada juga output berupa penggalian potensi perpajakan melalui data analisis dan media sosial, penguatan regulasi perpajakan dan PNBP untuk peningkatan penerimaan negara, serta rekomendasi proses bisnis untuk kegiatan ekspor impor dan logistik.

    Sebagai informasi, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan atau snack kemasan memang telah menjadi kajian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu pada tahun lalu untuk menjadi bagian dari barang kena cukai baru.

    Selain produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, produk yang sudah masuk dalam kajian pengenaan cukai yakni plastik, bahan bakar minyak (BBM), minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), serta shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai.

    “Olahan bernatrium ternyata ada program di Bappenas yang RPJMN itu GGL (gula, garam dan lemak), ini berkaitan dengan penyakit tidak menular dan bahaya, lebih bahaya daripada penyakit yang menular karena tanpa sadar bapak/ibu sekalian mengonsumsi setiap hari,” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Iyan Rubiyanto dalam Kuliah Umum PKN STAN ‘Menggali Potensi Cukai’, dikutip Rabu (24/7/2024).

    Tonton juga video “Cukai Dinilai Buat Konsumen MBDK Berkurang, CISDI: Kurangi Beban BPJS” di sini:

    (acd/acd)

  • Tanpa Bebani APBD, MRT Jakarta Kaji Rencana Perluasan Rute ke Tangerang Selatan – Page 3

    Tanpa Bebani APBD, MRT Jakarta Kaji Rencana Perluasan Rute ke Tangerang Selatan – Page 3

    Farchad menyampaikan, pembahasan dan komunikasi soal proyek perluasan rute ini telah berjalan. Ia menyebut, studi diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat.

    Meski begitu, dia menekankan proses ini masih berada pada tahap awal analisis dan belum ada angka anggaran yang konkret.

    “Komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah dilakukan, studi penjajakan bisa dimulai dalam waktu dekat. Tunggu saja ya, mungkin di pertemuan berikutnya sudah bisa kita sampaikan,” ucap Farchad.

    Adapun pengembangan MRT Jakarta ke Tangerang Selatan sebelumnya telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 melalui Perpres Nomor 12/2025.

     

  • Erick Thohir Bertemu Mensesneg hingga Bos Danantara, Bahas Apa?

    Erick Thohir Bertemu Mensesneg hingga Bos Danantara, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, serta Sekretaris Utama Kementerian LH Rosa Vivien Ratnawati. Erick bilang pertemuan tersebut membahas langkah konkret dalam menyelaraskan perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional.

    Erick mengatakan pertemuan ini bagian tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola sampah di Indonesia.

    “Dalam pertemuan ini kami berdiskusi untuk mensikronisasi perbaikan pengelolaan sampah ke depannya di Indonesia, sesuai amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick dalam unggahannya di Instagram @erickthohir, Jumat (11/7/2025).

    Erick mengatakan dalam pertemuan tersebut seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk dapat mengelola sampah yang tidak hanya akan berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

    “Kami berkomitmen agar sampah di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan produktif sebagai potensi sumber energi, sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan proyek pengelolaan sampah menjadi energi telah masuk ke dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

    Nantinya, seluruh pengelolaan sampah bisa dilakukan secara terintegrasi dan dilakukan sesuai kaidah-kaidah ramah lingkungan. Salah satunya, melalui pendekatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), waste to energy, hingga Refuse Derived Fuel (RDF).

    “Jadi ini sedang kita susun bersama-sama. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah. Karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu pemerintah daerah,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan tengah mempertimbangkan untuk berinvestasi di proyek ini. Sebelum masuk ke dalam proyek tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan memperhitungkan sisi keuntungan yang dapat diperoleh dari proyek pengelolaan sampah menjadi energi.

    “Ya memang tadi peranan Danantara tentunya kita untuk dalam rangka mempercepat Waste to Energy ini akan berkolerasi dengan daerah dan tentunya dalam kita berinvestasi kita juga mempunyai kriteria dari segi return, dari segi yield-nya dan itu juga tetap kita ikuti,” ungkap Rosan

    “Tadi pembicaraan juga sangat baik dan selama itu memang masuk ke dalam perhitungan kriteria kami ya kami berinvestasi,” sebutnya menambahkan.

    Eks Ketua Umum Kadin Indonesia itu menekankan pihaknya juga akan mengajak dunia swasta untuk ikut berinvestasi dalam proyek pengelolaan sampah tersebut.

    “Dan kami juga tidak berinvestasi sendiri kami juga akan mengajak dunia swasta untuk berinvestasi bersama dengan Danantara di Waste to Energy ini,” tegas Rosan.

    (acd/acd)

  • PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan ditugaskan menyelesaikan permasalahan di kawasan Papua, termasuk di antaranya dari sisi pembangunan infrastruktur. Penyelesaian pembangunan Jalan Trans Papua hingga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi beberapa pekerjaan rumah (PR) untuknya.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Jalan Trans Papua dan penataan kawasan pusat DOB Papua yang menjadi prioritas. Keduanya merupakan infrastruktur vital yang hingga saat ini masih terus digeber penyelesaiannya.

    “Prioritas Trans Papua, satu-satu (penyelesaian ruasnya bertahap), terus Daerah Otonomi Baru Papua,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Menurut Dody, proyek pembangunan Jalan Trans Papua harus diselesaikan, mengingat urgensinya sebagai jalan akses yang akan menghubungkan kawasan Papua secara keseluruhan. Namun pembangunannya akan dilakukan secara bertahap.

    “Trans Papua harus diselesaikan itu, kalau nggak Papua nggak nyambung. Tapi mungkin tahun ini belum fully nyambung,” ujarnya.

    Proyek Jalan Trans Papua merupakan PR besar sejak pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketika dicanangkan, jalan ini memiliki panjang total 3.535 Km yang terbagi ke dua provinsi antara lain Provinsi Papua 2.465 Km dan Papua Barat 1.070 Km.

    Pembangunannya selama ini menemui tantangan dari sisi keamanan akibat medan yang berat hingga intervensi dari KKB. Akibatnya, target penyelesaiannya pun terus molor, dari yang sempat ditargetkan rampung 2017, 2019, hingga 2024.

    Sementara untuk proyek DOB Papua sendiri diperlukan selaras dengan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam pagu tahun anggaran 2026, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.

    Dody mengatakan, kedua proyek besar itu hingga saat ini masih terus berjalan secara paralel. Begitu pula dengan proyek-proyek lainnya di Papua, seperti pembangunan irigasi hingga cetak sawah yang masuk ke dalam rangkaian dukungan untuk visi swasembada pangan.

    “Dua-duanya jalan-jalan, sudah jalan, termasuk irigasi-irigasi, persawahan,” kata dia.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tercatat ada sejumlah proyek prioritas utama yang berlokasi di Papua, salah satunya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan.

    Selain itu, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tercatat akan dikembangkan di Papua, namun paling banyak terkait program swasembada pangan dan energi. Beberapa di antaranya ada proyek bioetanol berbasis tebu di Papua Selatan. Lalu ada juga program hilirisasi sagu, singkong, dan ubi jalar di Papua.

    Selanjutnya, ada program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Papua dan Papua Barat. Kemudian program hilirisasi nikel, timah bauksit, dan tembaga di Papua Tengah. Ada juga Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Papua Barat, serta Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat.

    Dalam dokumen tersebut, juga tercatat tentang proyek penataan kawasan pusat DOB Papua sebagai salah satu indikasi PSN. Namun demikian, tidak tercantum proyek Jalan Trans Papua sebagai indikasi PSN. Meski demikian, pada bagian pembangunan wilayah Papua, peningkatan akses masuk ke dalam salah satu strategi menggenjot ekonomi Papua.

    (shc/rrd)