Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Pentingnya Nutrisi Ibu Hamil di Balik Masih Tingginya Stunting di Indonesia

    Pentingnya Nutrisi Ibu Hamil di Balik Masih Tingginya Stunting di Indonesia

    Jakarta –

    Meski upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan secara masif, angka stunting di Indonesia relatif masih tinggi, yaitu 19,8 persen pada 2024, turun tipis dari 21,5 persen di 2023. Bila dirinci, sekitar 4,4 juta balita masih mengalami gangguan pertumbuhan ini.

    Hal yang kemudian mencemaskan, kasus stunting paling banyak terjadi setelah bayi memasuki usia 12 bulan, masa transisi dari ASI eksklusif ke makanan pendamping.

    Walau lebih banyak terjadi di rentang usia tersebut, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof Dr dr Yudi Mulyana Hidayat SpOG menekankan pemicu stunting tidak terjadi dalam hitungan hari maupun satu dan dua bulan. Asupan nutrisi dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) punya pengaruh yang signifikan, termasuk ketika janin berada dalam kandungan.

    Faktanya, hampir 80 persen ibu hamil di Indonesia mengalami anemia, kondisi kekurangan sel darah merah yang menyebabkan pasokan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin terganggu.

    “Anemia itu kekurangan darah. Padahal darah adalah media utama pengantar nutrisi dari ibu ke janin. Kalau ‘pengantarnya’ buruk, pertumbuhan janin otomatis terhambat, berdampak pada perkembangan bayi yang risikonya berpotensi ke stunting dan kondisi bayi berat lahir rendah (BBLR),” ujar Prof Yudi saat ditemui detikcom di Bandung, Jumat (17/7/2025).

    Pencegahan stunting sejak kehamilan sangat penting karena stunting dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang serius pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun kognitif.

    Dampak ini termasuk pertumbuhan fisik yang terhambat, keterlambatan perkembangan otak, penurunan fungsi kognitif, serta peningkatan risiko penyakit kronis di kemudian hari. Oleh karena itu, intervensi gizi dan kesehatan yang optimal sejak masa kehamilan sangat krusial untuk mencegah stunting dan memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

    Pertumbuhan janin dipengaruhi secara signifikan oleh status gizi ibu sejak trimester pertama. Pada masa ini, organ-organ penting, termasuk otak, mulai terbentuk. Kekurangan gizi pada periode ini bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan otak dan sistem saraf bayi.

    “Kalau saat pembentukan otak saja gizinya tidak cukup, bagaimana otaknya bisa berkembang optimal? Ini berdampak jangka panjang pada kecerdasan anak,” lanjutnya.

    Pada trimester kedua dan ketiga, terjadi proses perkembangan dan pematangan organ, seperti hati, paru-paru, dan ginjal. Jika kebutuhan nutrisi lagi-lagi tidak tercukupi, bayi bisa mengalami kondisi berat badan lahir rendah (BBLR), dan dalam jangka panjang masuk kategori stunting.

    Banyak ibu hamil di Indonesia menurutnya mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu mual dan muntah parah di awal kehamilan. Ini disebabkan oleh tingginya hormon beta-HCG. Walhasil, sulit makan dan minum, sehingga asupan protein juga kalori menurun drastis.

    Padahal, protein sangat penting untuk pembentukan sel-sel tubuh dan otak bayi. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mengonsumsi sumber protein hewani dan nabati secara seimbang, yang tidak melulu didapatkan dari satu sumber.

    “Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan otak bayi, pertumbuhan badan bayi, dan lain sebagainya. Kalau asupan ini kurang, tentu pertumbuhan bayi jadi terhambat, pertumbuhan otak juga terhambat,” jelas Prof Yudi.

    Mengingat, Indonesia kaya dengan sumber pangan tinggi protein, termasuk ikan, telur, daging-dagingan. Asupan protein dari nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, juga bisa menjadi alternatif.

    Protein juga bisa didapatkan dari susu ibu hamil, yang juga mengandung berbagai nutrisi penting lain seperti asam folat, kalsium, zat besi, dan vitamin D,

    Bertolak dari mitos umum, ibu hamil disebut Prof Yudi tidak perlu makan dengan porsi dua kali lipat, karena tengah mengandung. Terpenting adalah menjaga kualitas gizi seimbang. Takarannya, menurut Prof Yudi, bisa disesuaikan.

    “Misalnya satu pertiga porsi protein, satu pertiga lagi buah dan sayur, satu pertiga lainnya karbo, disertai minum yang cukup,” saran dia.

    Pemeriksaan darah rutin juga penting dilakukan sejak awal kehamilan untuk mengetahui kondisi anemia dan status zat besi.

    Pemenuhan gizi wajib terus berlanjut hingga pasca melahirkan. Merujuk Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu dari 11 intervensi spesifik yang wajib dilaksanakan, ASI eksklusif selama enam bulan.

    Sayangnya, Survei Status Gizi Indonesia 2024 menunjukkan cakupan ASI eksklusif masih 66,4 persen, di bawah target 80 persen pada 2029 rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

    Dihubungi terpisah, Direktur Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes RI Lovely Daisy menyebut ASI merupakan makanan alami paling sempurna bagi bayi selama 6 bulan pertama kehidupan. Komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi dan mengandung:

    Antibodi alami yang memperkuat kekebalan tubuhAsam lemak esensial (DHA dan ARA) untuk perkembangan otak dan sistem sarafZat antiinflamasi dan hormon pertumbuhan alamiTidak memerlukan sterilisasi atau alat bantu

    “Kalau bayi hanya diberi ASI, risiko infeksi turun, perkembangan otak optimal, dan menghemat pengeluaran keluarga dan negara jika dibandingkan dengan minuman selain ASI,” tegas Lovely Daisy, kepada detikcom, Jumat (17/7).

    ASI sebaiknya diberikan secara langsung dari payudara ibu, bukan lewat botol. Hal ini diyakini bisa menstimulasi hormon prolaktin dan oksitosin demi produksi dan pengeluaran ASI. Meningkatkan bonding emosional antara ibu dan bayi, hingga mengurangi risiko infeksi dari botol atau dot yang tidak steril.

    dr Lovely menekankan pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya peningkatan ASI eksklusif di Indonesia dengan konseling sejak kehamilan tentang manfaat ASI dan Direct Breast Feeding (DBF), pelibatan keluarga dalam proses menyusui, sampai kampanye media sosial dan komunitas.

    Selain itu, pemerintah juga disebutnya berusaha memenuhi kesenjangan jumlah konselor menyusui yang masih kurang di beberapa wilayah.

    “Kemenkes telah memiliki platform telekonseling menyusui yang dapat diakses oleh semua ibu menyusui di seluruh Indonesia. Proses telekonseling menyusui akan memudahkan akses proses konseling karena bisa dilaksanakan melalui whatsapp dan video,” tuturnya.

    Dengan persiapan yang baik, kehamilan tidak perlu lagi menjadi hal yang menakutkan. Jadi, siapa takut menjadi ibu.

    (naf/up)

  • Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Percepatan NIB-Rekayasa Sosial

    Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Percepatan NIB-Rekayasa Sosial

    Jakarta –

    Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam memberdayakan sektor usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Adapun sektor UMKM memerlukan ekosistem yang sehat dan terintegrasi untuk bisa naik kelas serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Riza mengungkapkan strategi yang hanya fokus pada satu aspek seperti pembiayaan atau pelatihan saja tidak cukup efektif untuk mendorong pelaku usaha naik kelas. Menurutnya, pendekatan parsial pada pemberdayaan UMKM tidak membawa dampak maksimum.

    “Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujar Riza dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Jakarta, Rabu (23/7).

    Riza menambahkan, cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan. Menurutnya, perizinan ini penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi hingga mendapatkan fasilitas permodalan.

    Hingga kuartal II/2025, lanjut Riza, sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72% dari target RPJMN 2025-2029.

    “PT PNM (Permodalan Nasional Madani) mendukung percepatan NIB. Hingga kini total jadi 12,98 juta pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Dengan NIB maka UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, mendapatkan akses pembiayaan, dan seterusnya,” jelasnya.

    Sebagai informasi, PT PNM, perusahaan pembiayaan milik negara, hingga kini sudah berhasil memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Bagi PNM, fasilitas ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

    Riza menuturkan UMKM juga membutuhkan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Pasalnya, mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini.

    Pada kesempatan yang sama, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyoroti banyaknya sertifikat perizinan usaha yang harus dikantongi para pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menilai semestinya pemerintah mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan agar tidak mempersulit pengusaha UMKM.

    “Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa nggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang ngurus satu saja,” kata Aviliani.

    Menurutnya, pemerintah memiliki opsi mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien. “Jadi menurut saya, kita itu ‘kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu’ jangan dilakukan lagi. Harus dibalik,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Aviliani mengatakan perizinan sertifikasi ini justru tak sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar semua hal dipercepat.

    “Jadi mungkin ini juga perlu, karena kalau Pak Prabowo itu keinginannya cepat-cepat, tapi ternyata dalam proses perizinan juga enggak segampang itu. Jadi ini saya rasanya juga satu masukan yang sudah dilakukan,” paparnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun.

    Dari target tersebut pada semester I/2025, total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025.

    PT PNM juga menjadi salah satu mitra yang bisa menyalurkan langsung pada debitur. Oktober tahu lalu, PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultramikro dengan plafon Rp2,5 triliun.

    “Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini kan tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu kan cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga,” ujar Ismed.

    Rekayasa Sosial

    Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial, yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan.

    Arief mengungkapkan rekayasa sosial ini penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan, perlu didukung untuk agar lebih percaya diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya.

    “Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” kata dia.

    Arief menjelaskan PNM Mekaar kini sudah melayani 22,4 juta nasabah. Produk pembiayaan ini sejak awal ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, yang menyasar masyarakat prasejahtera dan rentan sejahtera.

    Dengan kelompok-kelompok nasabah sebagai basis aktivitas, PNM melakukan berbagai aktivitas untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus memberdayakan masyarakat.

    “Kami coba upayakan multiaktivitas. Kami dorong aktivitas literasi, inklusi sekaligus pemberdayaan. Karena ini menyasar segmen itu,” jelasnya.

    Saat ini, PNM mempunyai 46 bank sebagai debitur dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), selain itu PNM juga menghimpun dari pasar modal dan bond.

    Belum lama ini, PNM menerbitkan Orange bond, instrumen investasi untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan.

    “Kita harus naik kelas, kami punya obligasi moral untuk memastikan mereka sustain dalam usaha,” pungkas Arief.

    Tonton juga video “SRC Ungkap Tingkatkan Ekonomi UMKM” di sini:

    (ega/ega)

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sepakati RAPBN 2026, Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,8 Persen

    DPR Sepakati RAPBN 2026, Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

    Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid, memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026. 

    Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2%-5,8%, laju inflasi 1,5%-3,5%, serta nilai tukar rupiah berkisar antara Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS.

    Selain itu, pembahasan juga menghasilkan postur makro fiskal 2026. Pendapatan negara ditetapkan sebesar 11,71%-12,31% dari produk domestik bruto (PDB), yang terdiri dari perpajakan 10,08%-10,54% PDB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63%-1,76%, dan hibah 0,002%-0,003%.

    Untuk belanja negara, angkanya disepakati sebesar 14,19%-14,83% dari PDB. Rinciannya, belanja pemerintah pusat 11,41%-11,94%, dan transfer ke daerah sebesar 2,78%-2,89% dari PDB.

    “Arah dan strategi kebijakan fiskal didesain untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujar Jazilul dalam rapat.

    Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR telah menyepakati arah kebijakan fiskal 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi hasil guna mewujudkan tema sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Puan.

    Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sendiri mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”, yang sejalan dengan arah kebijakan prioritas nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

  • Tutup masa sidang, Ketua DPR ingatkan kebijakan harus hitung risiko

    Tutup masa sidang, Ketua DPR ingatkan kebijakan harus hitung risiko

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa kebijakan negara yang dibuat saat ini harus sungguh-sungguh memperhitungkan dampak kemajuan dan risiko yang dihadapi agar tidak menjadi beban di masa yang akan datang, saat berpidato penutupan masa sidang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, membangun Indonesia untuk menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia.

    “Dalam membangun Indonesia, kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga pembangunan nasional selain memiliki arah yang akan dituju juga harus dapat adaptif dan antisipatif,” kata Puan dalam rapat paripurna.

    Dia menilai bahwa hasil pembangunan baru dapat dirasakan, seringkali membutuhkan waktu yang cukup panjang.

    Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa DPR RI bersama pemerintah dalam setiap merumuskan kebijakan negara di berbagai bidang harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Mulai dari kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas, dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia.

    Menurut dia, DPR RI bersama pemerintah pada masa sidang ini telah melaksanakan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026, sekaligus membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

    DPR RI, kata dia, telah menyepakati kebijakan fiskal Tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai pijakan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

    Dia menilai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, mencerminkan arah kebijakan prioritas nasional dan selaras dengan RPJMN 2025—2029.

    “DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan tema tersebut sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI: Evaluasi menyeluruh tata kelola Danantara

    Anggota DPR RI: Evaluasi menyeluruh tata kelola Danantara

    Transformasi tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan refleksi. Kalau kita abai atas evaluasi ke belakang, yang terjadi hanyalah pengulangan atas kesalahan yang sama

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyoroti pentingnya evaluasi dan refleksi menyeluruh dalam proses transformasi kelembagaan Danantara untuk memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

    Hal itu disampaikan Asep kepada wartawan di Bogor, Rabu, setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, BPI Danantara, dan PT Danantara Asset Management (Persero) yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (22/7).

    “Masih terdapat kebingungan publik terkait struktur kelembagaan Danantara, serta menekankan pentingnya kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan antarentitas di dalamnya agar tidak menimbulkan mispersepsi,” kata Legislator asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

    Ia mengapresiasi pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Danantara Holding Operasional, namun mempertanyakan belum adanya dokumen strategis serupa dari BPI Danantara sebagai entitas super holding.

    Asep juga menekankan perlunya penyelarasan agenda kerja Danantara dengan dokumen pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

    Ia mengingatkan peran aktif Kementerian BUMN sebagai regulator dan pengawas, yang menurutnya harus turut memfasilitasi penyusunan regulasi dan tidak membiarkan Danantara bergerak tanpa landasan hukum dan pengawasan yang memadai.

    Menurut dia, keberhasilan transformasi tidak dapat dicapai tanpa evaluasi mendalam terhadap kinerja masa lalu. Ia menekankan bahwa evaluasi dan refleksi menjadi pijakan untuk menghindari pengulangan kesalahan dalam pengelolaan BUMN ke depan.

    “Transformasi tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan refleksi. Kalau kita abai atas evaluasi ke belakang, yang terjadi hanyalah pengulangan atas kesalahan yang sama,” ujarnya.

    Asep juga mengingatkan agar transformasi Danantara tidak terjebak dalam praktik patronase, tetapi mengedepankan prinsip meritokrasi. Ia mendorong pimpinan Danantara untuk menjelaskan sejauh mana evaluasi terhadap kinerja BUMN telah dilakukan dan bagaimana hasilnya menjadi dasar kebijakan transformasi.

    Selanjutnya, politisi Partai NasDem itu menyebut penyusunan RKAP harus berbasis pada hasil evaluasi dan regulasi yang jelas, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan tata kelola yang konsisten dan berkelanjutan.

    “Menurut hemat saya, ini bukan soal teknis, melainkan soal mendasar tentang bagaimana kebijakan pengelolaan Danantara dibangun di atas pondasi tata kelola yang ajeg dan berkesinambungan,” kata Asep.

    Ia menegaskan bahwa ekspektasi publik terhadap Danantara sangat tinggi. Sebagai entitas yang diberi mandat untuk mentransformasi BUMN, Danantara harus mampu menjadi lokomotif perubahan menuju efisiensi dan dampak ekonomi yang lebih luas.

    “Tugas kita adalah memastikan harapan besar ini tidak meleset. Evaluasi, refleksi, dan tata kelola yang baik adalah kuncinya,” pungkasnya.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Golkar Akan Kaji IKN Jadi Ibu Kota Kaltim: Kita Hitung Betul Nasional

    6 Golkar Akan Kaji IKN Jadi Ibu Kota Kaltim: Kita Hitung Betul Nasional

    Golkar Akan Kaji IKN Jadi Ibu Kota Kaltim: Kita Hitung Betul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –  Menyambut ide dari
    Partai NasDem
    , Wakil Ketua Umum
    Partai Golkar

    Adies Kadir
    mengatakan partainya akan mengkaji wacana
    Ibu Kota Nusantara
    (
    IKN
    ) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
    Menurut Adies, usulan tersebut sah-sah saja disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan, tetapi perlu dikaji secara mendalam.
    “Kalau menurut hemat kami sebagai Partai Golkar, kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara atau itu menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Adies saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam.
    Adies mengatakan, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN).
    Dengan demikian, lanjut Adies, perlu ada pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR RI apabila ada perubahan rencana.
    “Kalau ada perubahan, itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintahan dan DPR. Kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa,” jelas Adies.
    Adies menekankan, Golkar akan mempertimbangkan segala aspek, termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi yang telah masuk ke wilayah IKN.
    “Kita hitung betul. Kalau memang dengan situasi kondisi, misalnya kita hitung lima tahun ke depan target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu terganggu dengan adanya program ini, mungkin bisa kita
    hold
    atau kita tunda,” kata Wakil Ketua DPR RI tersebut.
    “Kalau memang terlalu berat, kita lihat perjalanannya. Mungkin juga usulan dari teman-teman NasDem itu juga bisa diperhitungkan,” sambungnya.

    Meski demikian, Adies mengingatkan bahwa kajian terhadap usulan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
    Sebab, investasi dan modal yang telah digelontorkan di IKN sudah sangat besar, termasuk dari kalangan swasta.
    “Ini memang harus melalui kajian-kajian yang sangat matang karena kita tahu investasi yang juga keluar di sana sudah cukup besar dan pengusaha-pengusaha juga sudah banyak menanamkan modalnya. Jadi memang harus dihitung betul tingkat kerugian dan keuntungannya apabila itu terjadi,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya,
    Partai Nasdem
    mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), jika belum bisa ditetapkan sebagai ibu kota negara.
    Pasalnya, IKN sebagai ibu kota negara dinilainya belum memadai dari segi administrasi, infrastruktur, dan kebijakannya.
    Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan lewat revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
    Revisi tersebut juga bisa kembali menetapkan Jakarta menjadi ibu kota negara.
    “Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ujar Wakil KetuaUmum Partai Nasdem, Saan Mustopa dalam konferensi pers, Jumat (18/7/2025) malam.
    “Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” sambungnya.
    Saan mengatakan, Partai Nasdem mengambil sikap soal IKN karena Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota tak kunjung diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Di samping itu, kelanjutan pembangunan IKN dinilainya perlu mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik.
    “Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan.
    Wakil Ketua DPR itu mengusulkan agar pemerintah melakukan penyesuaian anggaran terhadap pembangunan IKN.
    Apalagi ia melihat bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran.
    “Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga,” ujar Saan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah catat lonjakan capaian perizinan UMKM bukti kemudahan usaha

    Pemerintah catat lonjakan capaian perizinan UMKM bukti kemudahan usaha

    Tujuannya hanya satu bahwa bagaimana caranya untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan terkait beberapa perizinan maupun sertifikasi kepada UMKM…,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mencatat lonjakan capaian perizinan UMKM hingga semester I 2025 yang terdiri dari nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, SNI bina UMK, nomor izin edar, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT), tempat pengelolaan pangan, penerbitan PT Perseorangan, dan KUR.

    ‎

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat menyatakan, capaian itu merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak, sekaligus menjadi bukti kemudahan regulasi dan perizinan dalam berusaha.

    ‎”Tujuannya hanya satu bahwa bagaimana caranya untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan terkait beberapa perizinan maupun sertifikasi kepada UMKM dalam rangka untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM kita agar bisa tumbuh,” kata dia.

    Secara kuantitas, realisasi penyaluran KUR nasional sampai 2 Juli 2025 mencapai Rp132,7 triliun atau 44,2 persen dari target, dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang atau 65,5 persen dari target 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.

    Saat ini penyaluran KUR sektor produksi mencapai 59,9 persen atau Rp79,6 triliun.

    ‎”Secara kualitas, penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi akan mencapai target,” katanya.

    Sementara penerbitan PT Perseorangan pada semester I tahun 2025 sebanyak 36.574 perusahaan, dengan total akumulasi dari tahun 2020 mencapai 267.422 perusahaan perseorangan.

    Untuk penerbitan merek dagang UMKM per semester I tahun 2025 mencapai 7.692 merek dagang, dan secara total akumulasi dari tahun 1980 telah terbit 154.371 merek dagang UMKM.​​​​​​​

    Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang terdaftar pada semester I tahun 2025 yaitu sebanyak 274.923 TPP dengan 189.978 TPP yang memiliki label higiene sanitasi pangan.​​​​​​​

    Penerbitan Sertifikat PIRT pada semester I tahun 2025 mencapai 104.860 sertifikat. Secara total akumulasi sejak tahun 2021, sertifikat PIRT telah diberikan kepada 203.442 pengusaha UMK dan mencakup 525.947 produk yang memiliki sertifikasi tersebut.

    Adapun penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) pada semester I tahun 2025 mencapai 24.837 nomor NIE, dengan total akumulasi dari tahun 2016 yaitu sebesar 12.338 pengusaha UMKM yang terdaftar memiliki izin edar dan 194.806 produk dengan nomor izin edar aktif.​​​​​​​​​​​​​​

    Penerbitan sertifikat SNI Bina-UMK pada triwulan II 2025, lanjut Maman diberikan kepada 194.401 pengusaha UMK, meningkat 105 persen dari triwulan I tahun 2025. Jumlah produk penerima tanda SNI Bina UMK sampai triwulan II tahun 2025 sebanyak 229.930 produk.

    ‎‎”Dengan capaian tersebut, maka akumulasi penerbitan sertifikat SNI Bina UMK tercapai 1.028.567 pengusaha UMK dan mencakup 1.205.533 produk yang telah memiliki sertifikasi SNI Bina UMK,” katanya.

    Adapun untuk sertifikasi halal yang telah diterbitkan pada triwulan II mencapai 654.518 sertifikat.

    Dengan capaian triwulan II ini, maka total akumulasi penerbitan sertifikat halal sejak 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat dan mencakup sebanyak 6.563.083 produk.​​​​​​​​​​​​​

    Dari total akumulasi tersebut, berdasarkan jenis pendaftaran terdapat sebanyak ‎97,2 persen dari sertifikat halal diterbitkan melalui skema self declare, sementara 2,8 persen melalui skema regular.

    Menurut skala usaha, mayoritas sertifikasi halal yang diterbitkan pada triwulan II 2025 mayoritas diterbitkan bagi pengusaha usaha mikro, yakni 607.326 sertifikasi halal atau 92,79 persen dari total.

    Usaha kecil tercatat sebanyak 24.013 sertifikasi halal atau 3,67 persen, usaha menengah 11.125 sertifikasi halal atau 1,70 persen, dan usaha besar 12.054 sertifikasi halal atau 1,84 persen.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno menyampaikan, berdasarkan data sistem perizinan berusaha (OSS), telah diterbitkan sebanyak 1.445.205 NIB pada triwulan II. Jumlah itu naik hingga 95,4 persen dari triwulan I yakni 739.843 NIB.

    Capaian triwulan II setara dengan 83,72 persen dari total target penerbitan NIB tahun 2025 yaitu 2,5 juta NIB.

    Dengan capaian triwulan II 2025, maka total akumulasi penerbitan NIB dari tahun 2021 sampai sekarang mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72 persen dari target RPJMN 2025-2029.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RPJMD Sumut 2025-2029, Wagub Sumut Surya Sampaikan 9 Target Sasaran

    RPJMD Sumut 2025-2029, Wagub Sumut Surya Sampaikan 9 Target Sasaran

    Medan, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) telah menetapkan sembilan target sasaran utama, yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029. Di antaranya pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%, PDRB perkapita dari Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi 5,20% sampai 4,74%.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Utara Surya, pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, tentang penyampaian Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2025-2029, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/7/2025).

    “Kemudian penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82%. Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin. Penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai dengan 0,291 poin. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin dan Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1% menjadi 16,88%,” ujar Wagub Sumut Surya.

    Menurutnya, dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029, Pemprov Sumut menetapkan strategi pengembangan wilayah yang berfokus pada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah, yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan, yang dijabarkan dalam lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah kelima pilar tersebut,” katanya.

    Hal itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” ujarnya.