Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Ketua DPR: Tak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden

    Ketua DPR: Tak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo Subianto harus menjadi acuan seluruh anggota kabinet dalam menjalankan program-program pembangunan bangsa.

    “Dokumen ini menjadi ‘kompas’ pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga; oleh karena itu, tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden,” kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, program pembangunan merupakan sebuah kerja yang membutuhkan waktu panjang dan tekad yang konsisten.

    Proses pembangunan, kata Puan, juga membutuhkan dukungan politik berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif.

    Karena itu, Puan berharap kebijakan-kebijakan tersebut selaras antar-kementerian dan lembaga demi terwujudnya program pembangunan yang telah dicanangkan RPJMN.

    DPR, kata Puan, akan menjalankan misi pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan bisa digulirkan dengan maksimal.

    “DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran dirumuskan secara cermat, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Puan.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya lantaran pemerintah rajin membangun kawasan Daerah Irigasi (DI) hingga waduk tapi belum berdampak signifikan mendorong hasil pertanian nasional.

    Di tengah masifnya pembangunan tersebut, Prabowo justru menyebut hasil pertanian RI masih tidak terjangkau oleh rakyat.

    “Kita subsidi irigasi, bangun-bangun waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR – DPD RI di kompleks parlemen, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak singkronnya hulu dan hilir ekosistem itu terjadi lantaran adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

    “Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tak relevan dengan hidup kita yang modern,” tandasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memang rajin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung realisasi program Swasembada Pangan.

    Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Prabowo melanjutkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada empat proyek bendungan yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Keempat Bendungan tersebut di antara ya, Bendungan Way APu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay, hingga Bendungan Bulango Ulu.

    Selain itu, Prabowo juga menggagas pengawasan layanan Irigasi baru yang bakal mendukung kelangsungan lumbung Pangan nasional atau food estate.

  • Gubernur apresiasi dukungan Inggris perkuat transportasi publik Jatim

    Gubernur apresiasi dukungan Inggris perkuat transportasi publik Jatim

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi Pemerintah Inggris atas dukungan terhadap transformasi dan pembangunan transportasi publik berbasis kereta api di wilayahnya, khususnya di Metropolitan Surabaya.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Inggris kepada Indonesia dan Jawa Timur. Kami optimis dengan hasil studi kelayakan ini akan menjadi rekomendasi strategis dalam efektivitas layanan transportasi publik yang berkelanjutan di Jawa Timur,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Jumat.

    Dukungan itu berupa penyerahan dana Studi Transportasi Publik Berbasis Rel di Wilayah Metropolitan Surabaya kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

    Pelaksanaannya dilakukan oleh dua firma konsultasi Inggris, Mott MacDonald dan PricewaterhouseCoopers (PwC). Studi itu meriset perencanaan proyek perkeretaapian perkotaan berbasis rel di Surabaya Metropolitan.

    Penyerahan laporan bertajuk Urban Rail Transit System for Surabaya, East Java Transport Study Report dilakukan oleh His Majesty’s Trade Commissioner (HMTC) for Asia Pacific Martin Kent kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub RI Arif Anwar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

    Gubernur Khofifah mengaku kagum atas capaian Transport for London (TfL) yang mampu mengatasi berbagai tantangan transportasi di Inggris, termasuk membangun jalur kereta api di kawasan dengan bangunan berusia ratusan tahun.

    “Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya untuk bisa membuka jalur kereta api pada gedung-gedung yang berusia ratusan tahun. Tapi TfL bisa mencari solusi sehingga bisa menjadikan sarana transportasi publik yang mengurai kemacetan sekaligus menjadikannya aman dan nyaman,” katanya.

    Dukungan itu dinilai penting mengingat tingkat pergerakan warga di wilayah Gerbangkertosusila Plus (GKS+) mencapai 10,55 juta per hari, dengan 49 persen merupakan perjalanan komuter ke dan dari Surabaya.

    “Jadi studi ini mendukung RPJMN 2025-2029 dan Program Jatim Akses dalam penyediaan angkutan umum massal. Tentu hal ini penting agar proyek transportasi massal yang akan diimplementasikan memiliki kesiapan yang optimal, terutama dimulai dari proses perencanaan yang berintegrasi,” katanya.

    Selain transportasi, Khofifah juga membahas peluang kerja sama pendidikan dan layanan kesehatan dengan Inggris, termasuk rencana pengiriman native speaker ke sekolah berasrama di SMA Taruna serta penjajakan kolaborasi dengan rumah sakit di Jawa Timur.

    Sementara itu, HMTC Martin Kent menyebut studi itu bagian dari inisiatif Pemerintah Inggris mendukung agenda Indonesia dalam transisi rendah karbon dan transportasi berkelanjutan.

    “Karena sistem transport yang bersih sangat penting untuk bisa meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan iklim. Ini kehormatan bagi saya untuk menyerahkan hasil studi dan bertemu dengan Gubernur Khofifah,” ujar Martin.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub RI Arif Anwar mengatakan mereka siap menindaklanjuti hasil studi tersebut dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya.

    “Tentunya kami juga tetap mengharapkan dukungan dari Pemerintah Jawa Timur dan juga Pemerintah Surabaya karena memang mereka yang tahu lebih detail mengenai kondisi lau lintas dan rencana pengembangan infrastruktur di Jawa Timur dan Surabaya. Tapi intinya kami dari pemerintah pusat akan mensupport apapun itu,” ujar dia.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPK mulai periksa kinerja pelayanan peradilan pada Mahkamah Agung

    BPK mulai periksa kinerja pelayanan peradilan pada Mahkamah Agung

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan kinerja atas pelayanan peradilan pada Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan untuk semester II-2025.

    Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnayana mengatakan pemeriksaan ini bagian dari peran konstitusional BPK untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

    “(Pemeriksaan ini) fokus pada layanan peradilan di peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, khususnya terkait dengan penanganan perkara,” katanya dalam entry meeting dengan MA, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dirancang dengan pendekatan risk based audit dan solution-based thinking untuk memberikan pandangan komprehensif atas capaian kinerja pemerintah. Hal ini mengingat pemeriksaan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang tertuang dalam AstaCita Presiden.

    “Dalam konteks peradilan, AstaCita menjadi landasan untuk penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan adaptif,” ujar Anggota I BPK.

    Pihaknya mengharapkan pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung implementasi AstaCita dan visi misi BPK maupun MA. Mulai dari meningkatkan layanan hukum berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, dan memastikan keberhasilan transisi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke MA.

    “Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ungkap dia.

    Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, BPK memiliki tujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data terkait layanan peradilan guna memahami proses bisnis, mengidentifikasi risiko dan kelemahan sistem pengendalian internal, serta menentukan area kunci yang akan menjadi fokus pemeriksaan lebih rinci.

    “(Kami) berharap pemeriksaan ini akan mendorong MA untuk meningkatkan kinerjanya antara lain melalui penguatan peran Badan Pengawas (Bawas) MA, meningkatkan sinergi dan digitalisasi proses bisnis MA,” ucap Nyoman.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

    KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengamankan sejumlah dokumen terkait suap penerimaan proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur, setelah melakukan penggeledahan dan penyegelan di Kantor Dirjen Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan, Selasa (12/8/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pembangunan RSUD merupakan salah satu program Quick Wins di bidang kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “KPK mengamankan sejumlah dokumen yang diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi penerimaan suap terkait program Quick Win di Bidang Kesehatan berupa Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kelas D/D Prarama menjadi kelas C, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Nonfisik pada Kementerian kesehatan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kolaka Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

    Meski begitu, Budi belum dapat menjelaskan detail apa saja dokumen yang disita oleh penyidik KPK. Sebagai informasi, program Quick Wins di bidang kesehatan dirancang dalam akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di wilayah kabupaten.

    Adapun dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp4,5 triliun, di antaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

    Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun, terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dengan dugaan telah mengatur penentuan perusahaan yang akan menggarap proyek tersebut, sehingga dirinya menjadi tersangka.

    KPK pun menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis, PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD ALH (Andi Lukman Hakim), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim AGD (Ageng Dermanto), pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) DK (Deddy Karnady), dan pihak swasta dari KSO PT PCP AR (Arif Rahman).

    Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 18.

    Sementara, Abdul Azis dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

    Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui bakal mengumumkan penetapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2026 pada pekan ini, tepat sebelum pelaksanaan Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia.

    Jelang pengumuman tersebut, pos anggaran infrastruktur menjadi salah satu yang menarik dibahas. Pasalnya, pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pihaknya kerap jor-joran mengalokasikan modal belanja untuk mendukung pembangunan konektivitas jalan tol hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran infrastruktur TA 2025 masih ditetapkan oleh Presiden ke-7 RI Jokowi pada pelaksanaan Nota Keuangan yang digelar pada 16 Agustus 2024. Di mana, semulanya Anggaran itu ditetapkan Jokowi sebesar Rp400,3 triliun.

    “Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

    Kala itu, Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembanguan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

    Namun demikian, pos anggaran belanja infrastruktur tersebut tak sepenuhnya disalurkan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo usai pihaknya mencanangkan program efisiensi anggaran.

    Perlu Jadi Prioritas

    Meski demikian, sejumlah pakar belum dapat memprediksi berapa anggaran infrastruktur yang bakal dikucurkan Prabowo. Pakar Transportasi ITB sekaligus Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Sonny Sulaksono mengaku belum sama sekali mendapat gambaran berapa alokasi anggaran infrastruktur tersebut.

    “Saya belum melihat angka-angka untuk alokasi APBN 2026 jadi belum bisa menanggapi [berapa proyeksi anggaran infrastruktur yang bakal dikucurkan],” kata Sonny kepada Bisnis, Senin (11/8/2025).

    Senada, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan hal serupa. Di mana, dia mengaku belum mendapat pola rumusan anggaran infrastruktur yang akan ditetapkan Prabowo.

    Hanya saja, dia berpandangan bahwa rumusan anggaran infrastruktur perlu menjadi prioritas pemerintah. Terlebih, guna menciptakan pemetaan pembangunan di Indonesia.

    “Kita butuh melakukan pengembangan infrastruktur ke daerah-daerah penghasil mineral yang umumnya pembangunan infrrastrukturnya terbelakang. Semuanya fokusnya ke Jawa, Jakarta padahal daerah miskin banyak di Indonesia. Ada Morowali, Halmahera Pulau Obi itu penghasil mineral semua,” tandasnya.

    Kebutuhan Anggaran Infrastruktur

    Sebagai gambaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran infrastruktur US$625,37 miliar atau setara dengan Rp10.302,97 triliun (asumsi kurs Rp16.475 per dolar AS) untuk 2025—2029. 

    Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menhadapi kebutuhan anggaran untuk memperluas konektivitas dan memastikan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur dasar. 

    Bendahara Negara tersebut tidak menampik bahwa pembiayaan untuk infrastruktur ini menjadi kendala serius karena pemerintah hanya mampu memberikan 40% dari kas negara atau sekitar Rp4.121,22 triliun. 

    “Jadi, kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini. Hal ini akan memerlukan partisipasi sektor swasta, dukungan dari banyak mitra, dan juga penciptaan mekanisme pendanaan inovatif,” ujarnya dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC, Kamis (12/6/2025). 

    Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang dipaparkan, gap financing atau kesenjangan pendanaan untuk membiayai infrastruktur Indonesia sebesar 60% yang tidak mampu dibiayai APBN diharapkan dapat ditopang oleh injeksi investasi BUMN/BUMD dan sektor swasta. 

    Masing-masing diharapkan dapat berkontribusi 30% atau sekitar US$187,61 miliar atau setara Rp3.090,87 triliun dalam lima tahun ke depan. 

    Di samping adanya kesenjangan pendanaan, Sri Mulyani menyoroti adanya kesenjangan permintaan infrastruktur yang signifikan, terutama di daerah regional dan yang kurang terlayani. 

    Terlebih, masih minimnya partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur serta banyak proyek menunjukkan viabilitas yang marginal yang memerlukan dukungan untuk menarik investasi swasta.

  • Wakil Ketua MPR sebut keluarga perlu pahami pemenuhan gizi seimbang

    Wakil Ketua MPR sebut keluarga perlu pahami pemenuhan gizi seimbang

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI

    Wakil Ketua MPR sebut keluarga perlu pahami pemenuhan gizi seimbang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa kalangan orang tua atau keluarga harus meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan gizi seimbang untuk mendukung upaya pembangunan sumber daya manusia nasional yang berdaya saing di masa depan.

    “Upaya membuka kemudahan akses terhadap makanan bergizi bagi masyarakat merupakan langkah yang baik, tetapi lebih dari itu pemahaman keluarga tentang pentingnya pemenuhan gizi keluarga yang seimbang, sangat penting diwujudkan,” kata Lestari di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, pada Mei 2025 lalu.

    Hasil SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8 persen. Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2029 harus mampu mencapai prevalensi stunting nasional 14,2 persen, itu artinya masih harus menurunkan sekitar 5,6 persen lagi.

    Untuk itu, menurut dia, upaya peningkatan gizi keluarga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman para ibu dan orang tua pada umumnya, terkait pemenuhan gizi seimbang keluarga.

    Dia berpendapat bahwa peran perempuan sangat penting dalam menanamkan kebiasaan baik kepada para anggota keluarga, termasuk mengonsumsi makanan bergizi.

    Selain itu, Anggota Komisi X DPR RI tersebut mendorong agar pemahaman pentingnya mengonsumsi makanan bergizi juga ditanamkan di institusi-institusi pendidikan kepada para peserta didik.

    Dia berharap pemahaman para orang tua tentang pentingnya mengonsumsi makanan bergizi bagi keluarganya, dapat dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

    Dengan begitu, menurut dia, pengetahuan terkait pentingnya mengonsumsi makanan bergizi dapat direalisasikan dengan langkah nyata di keluarganya masing-masing.

    Para pemangku kepentingan dan masyarakat, kata dia, dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi setiap warga negara, agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan.

    Sumber : Antara

  • 6 program prioritas nasional mampu dongkrak perekonomian

    6 program prioritas nasional mampu dongkrak perekonomian

    Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji (kiri) bersama Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka saat ditemui usai pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat manajerial di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

    Mendukbangga: 6 program prioritas nasional mampu dongkrak perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan enam program prioritas nasional mampu mendongkrak perekonomian bangsa apabila diiringi dengan upaya mengoptimalkan bonus demografi.

    “Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, tidak hanya secara nasional, di dunia juga, maka ada program-program prioritas, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, gizi, perumahan, dan koperasi,” katanya di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Jakarta, Rabu.

    Ia mengemukakan, Kemendukbangga/BKKBN saat ini terlibat di program gizi, utamanya untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).

     

    “Tentu kita di Kemendukbangga/BKKBN ada irisan yang memang mendukung program-program tersebut, oleh karena itu saya perintahkan teman-teman untuk memrioritaskan kerja-kerja yang memang kewenangan kita,” ujarnya.

    Wihaji menegaskan, untuk mengoptimalkan bonus demografi, maka masyarakat perlu optimistis dan yakin dengan fondasi-fondasi yang kini tengah dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia memang tidak lantas membuahkan hasil yang instan, tetapi perlu dipupuk dan akan dituai dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang.

    “Saya alirannya optimistis dan yakin, hanya saya bilang kan sabar, Insya Allah nanti akan lebih baik lagi. Beliau -Presiden- sedang fokus membangun fondasi-fondasi, dan saya meyakini beliau punya pertimbangan yang matang. Kita akan melaksanakan program-program yang sudah diperintahkan beliau, utamanya tadi yang saya bilang enam prioritas,” paparnya.

    Ia juga menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentu perlu ditempuh dengan cara-cara yang kompleks.

    “Karena kompleks, maka saya bilang banyak, dimulai dari hulu sampai hilir, misalnya stunting ini pekerjaan rumah kita masih 19,8 persen, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita adalah 18 persen,” tuturnya.

    Selain itu, menurutnya, Kemendukbangga/BKKBN juga perlu memastikan setelah anak berusia di atas dua tahun, pola asuhnya tetap bisa terpenuhi untuk mencapai bonus demografi.

    Sumber : Antara

  • PGN sebut program Jargas bantu RI wujudkan ketahanan energi

    PGN sebut program Jargas bantu RI wujudkan ketahanan energi

    Jakarta (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan program Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga (Jargas) membantu Indonesia mengakselerasi terwujudnya swasembada energi, mengingat program ini dapat menurunkan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    ‎”Sebenarnya itu perwujudan dari swasembada energi, kemudian itu juga dalam cara kita untuk menuju ketahanan energi,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Jumat.

    ‎Selain itu, disampaikannya dampak positif dari program Jargas ini cukup besar, yakni secara langsung mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari impor LPG, mengakselerasi terwujudnya ekonomi hijau, dan menciptakan ekosistem ekonomi baru di daerah.

    ‎”Jargas bukan cuma soal efisiensi energi, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru di daerah-daerah. Program Jargas bukan hanya mengalirkan energi ke dapur rumah, tapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur pipa, seperti pelanggan kecil dan UMKM,” ujarnya.

    ‎Ia menjelaskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pihaknya menargetkan untuk bisa membangun tambahan jaringan gas rumah tangga hingga 100 ribu sambungan rumah (SR) pada tahun ini.

    ‎Ada pun sampai saat ini, lebih dari 810 ribu rumah tangga sudah terlayani gas bumi PGN.

    ‎Lebih lanjut, ia menyampaikan dalam rangka mengakselerasi program Jargas, PGN bekerja sama dengan para pengembang (developer) untuk memaksimalkan pemanfaatan gas bumi yang diharapkan dapat menahan laju impor LPG.

    ‎Sebelumnya, pihaknya mempercepat pembangunan jaringan gas bumi GasKita di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Rosa Permata Sari, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/7) mengatakan percepatan ini sebagai wujud komitmen PGN untuk menghadirkan manfaat gas bumi yang selalu tersedia 24 jam, hemat, praktis dan ramah lingkungan untuk warga DI Yogyakarta.

    Pengembangan Jargas di wilayah Sleman membidik sektor rumah tangga, pelanggan kecil, dan komersial.

    Untuk menyalurkan gas bumi ke sektor-sektor tersebut, PGN menggunakan moda beyond pipeline dalam hal ini gas terkompresi atau CNG serta membangun infrastruktur berupa stasiun pengatur tekanan (PRS) yang terhubung dengan jaringan pipa distribusi sepanjang 100 km.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China Garap Proyek Kelapa Rp 1,6 T di RI, Ini Kata Kemenperin

    China Garap Proyek Kelapa Rp 1,6 T di RI, Ini Kata Kemenperin

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons investasi China di sektor industri kelapa sebesar US$ 100 juta atau setara dengan Rp 1,64 triliun (kurs Rp 16.400). Investasi ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani.

    Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, proyek yang merupakan hilirisasi itu sejalan dengan program pemerintah. Hilirisasi sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Kalau hilirisasi kan itu udah kewajiban dari kita ya, itu udah di dalam RIPIN, di dalam RPJMN, dan dalam kebijakan-kebijakan yang diamanahkan oleh Menteri Perindustrian, dan ini terus berjalan,” ujar Putu di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Putu menjelaskan, Kemenperin siap memberikan dukungan dalam hal ketersediaan bahan baku, pemenuhan standar, hingga business matching atau mempertemukan produsen dan penjual.

    “Yang banyak yang kita lakukan adalah kemudahan atau menjamin ketersediaan bahan baku, kedua itu investasi untuk menyerap teknologi dan meningkatkan kapasitas. Ketiga dari standar, keempat itu business matching untuk mempertemukan si produsen dengan si pengguna. Banyak sekali yang kita lakukan disamping promosi-promosi,” beber Putu.

    Putu juga menyebut Kemenperin siap menjaga keseimbangan antara kebutuhan kelapa di dalam negeri dengan kebutuhan ekspor. Sebagai informasi, Ditjen Agro Kemenperin merupakan salah satu direktorat yang membawahi industri kelapa.

    “Ini soal keseimbangan ya, soal keseimbangan nanti memang dari Kementerian Perindustrian udah berusaha lah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor,” tuturnya.

    Sebelumnya, Rosan menyebut investor China sebagai salah satu negara paling aktif untuk menanamkan investasi di Indonesia. Terbaru perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu ada yang baru menanamkan dananya untuk pembangunan pabrik atau fasilitas pengelolaan kelapa.

    “China ini kita cukup aktif ya engagement-nya. Saya melihatnya mereka appetite-nya tetap tinggi masuk ke Indonesia, dan tidak hanya di pengelolaan mineral, mereka pun masuk ke pengelolaan contohnya kelapa, dan mereka sudah mulai groundbreaking juga baru ini,” kata Rosan usai konferensi pers di Kantor BKPM, Selasa (29/7/2025).

    Menurut Rosan kondisi ini akan sangat menguntungkan, mengingat selama ini Indonesia hanya mengekspor buah kelapa utuh tanpa diolah terlebih dahulu. Namun saat ini dapat diolah lebih dulu baru diekspor ke luar negeri.

    “Yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” jelasnya.

    (kil/kil)