Xcloud.id

Topik: RPJMN

  • Kemenko Pangan ungkap 10 agenda resiliensi perkuat ketahanan pangan

    Kemenko Pangan ungkap 10 agenda resiliensi perkuat ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memaparkan sepuluh agenda resiliensi atau langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan daya tahan sistem pangan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan.

    “Ada 10 agenda yang perlu kita lakukan sebagai bagian dari resilient untuk pangan,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

    Adapun 10 resiliensi yang akan dilakukan Kemenko Pangan untuk memperkuat ketahanan dan daya tahan sistem pangan nasional pertama pemulihan ekosistem dan ketersediaan lahan pagan; kedua intensifikasi dan pendampingan petani.

    Ketiga pengembangan sistem pagan berbasis komunitas; keempat peningkatan diversifikasi pangan lokal; kelima peningkatan konsumsi sumber protein hewani dengan harga terjangkau.

    Keenam penguatan inovasi dan industri pangan nasional berkelanjutan; ketujuh penguatan sistem logistik dan cadangan pangan berbasis kepulauan; kedelapan mengatasi susut dan limbah pagan (food loss and waste/ FLW).

    Kesembilan regenerasi petani, yang diperlukan untuk mengatasi aging society di kalangan petani; dan ke-10 program makan bergizi gratis (MBG).

    “Jadi ini kita akan lakukan sekarang sampai paling tidak lima tahun. Dalam periode ini kita sudah mempunyai program, perencanaan dan programnya,” beber Nani.

    Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi, perbaikan distribusi, stabilisasi harga, serta dukungan program nasional demi kesejahteraan petani dan masyarakat.

    Nani menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia, mengingat kebutuhan pangan terus meningkat dan sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor ini sebagai prioritas pembangunan nasional jangka panjang.

    Dikatakan Pemerintah terus menjalankan berbagai upaya dan program nasional terkait swasembada pangan, dengan fokus pada peningkatan produksi, ketersediaan cadangan pangan, serta perbaikan distribusi agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

    “Jadi dalam RPJMN, Perpres 12 Tahun 2025, ketahanan pangan ini memang menjadi prioritas, dan bersandingan dengan energi dan air, dan juga ekonomi biru. Sehingga ini memang menjadi fokus kami, salah satunya untuk bisa melaksanakan program-program nasional yang menjadi prioritas,” kata Nani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah paparkan perkembangan sejumlah KEK

    Pemerintah paparkan perkembangan sejumlah KEK

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memaparkan perkembangan terkini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dinilai dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, hilirisasi industri, hingga penguatan ekspor.

    “Hingga 30 Juni 2025, terdapat 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai daerah dengan fokus sektor industri, manufaktur, digital, pariwisata dan kesehatan, serta jasa lainnya seperti Maintenance Repair Overhaul (MRO),” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Hingga pertengahan tahun, total realisasi investasi di KEK mencapai Rp294,4 triliun, termasuk tambahan Rp40,48 triliun pada semester I 2025. KEK sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar, seperti Gresik, Galang Batang, Kendal, Tanjung Sauh, dan Sei Mangkei.

    Dari sisi ketenagakerjaan, KEK menyerap 28.094 tenaga kerja baru pada semester I, sehingga totalnya menjadi 187.376 orang dengan 442 pelaku usaha. Sementara itu, kontribusi ekspor dari beberapa KEK antara lain Sei Mangkei, Palu, Bitung, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Kendal, dan Gresik mencapai Rp20,33 triliun.

    Susiwijono mengatakan sejumlah proyek strategis juga telah berjalan.

    Di KEK Gresik, PT Freeport Indonesia meresmikan smelter tembaga terbesar di dunia yang mampu menghasilkan 52 ton emas per tahun. Kemudian, KEK Kendal meluncurkan pabrik anoda baterai berkapasitas 80 ribu ton per tahun yang mendukung pasokan 1,5 juta mobil listrik.

    Di bidang hilirisasi kelapa sawit, KEK Sei Mangkei menyerap investasi Rp6,5 triliun dari PT Unilever Oleochemical Indonesia, sementara KEK Nongsa mengamankan investasi Rp5,8 triliun untuk pembangunan pusat data.

    Sementara itu, KEK Sanur menghadirkan Bali International Hospital yang diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp86 triliun.

    Selain itu, KEK Singhasari mulai beroperasi dengan menghadirkan King’s College London, dan akan diperkuat oleh Queen Mary University of London pada 2026 dengan target 10.000 mahasiswa.

    “Untuk sektor pendidikan, KEK Singhasari telah memulai perkuliahan di kampus King’s College London (KCL) dengan target 5 program studi dan 750 mahasiswa hingga 2030,” ucap Susiwijono.

    Di sektor mineral, KEK Galang Batang telah mengekspor 2 juta ton Smelter Grade Alumina per tahun, dengan target peningkatan menjadi 4 juta ton.

    Lebih lanjut, ia menegaskan keberadaan KEK merupakan bagian dari strategi mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Salah satu prioritas nasional kita adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sejalan dengan RPJMN tersebut, ke depan KEK akan terus kita kembangkan, salah satunya dengan mendorong ekspor sekaligus memperkuat substitusi impor,” ujar dia.

    Pemerintah saat ini juga menyiapkan enam KEK baru yang tengah menunggu penetapan, termasuk KEK Industri Halal di Sidoarjo, Jawa Timur, yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok global industri halal.

    Sebagai bagian dari promosi internasional, Dewan Nasional KEK juga akan menggelar Indonesia Special Economic Zone Investment Summit and Awards (SEZ-ISA) 2025 pada 11-12 November mendatang di Jakarta, yang mengundang ratusan investor global dan pemangku kepentingan lintas sektor.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran Transportasi Umum Terus Menyusut, Bisa Picu Dampak Sosial

    Anggaran Transportasi Umum Terus Menyusut, Bisa Picu Dampak Sosial

    Jakarta –

    Anggaran transportasi umum di Indonesia terus menyusut setiap tahunnya. Jika terus dibiarkan, dampaknya bisa fatal. Selain bisa mengganggu mobilitas masyarakat, hal itu juga bisa menimbulkan banyak masalah sosial.

    Indonesia mempunyai peta jalan buat menuju target Indonesia Emas 2045. Saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa target capaian dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi. Pada 2024, target-target tersebut resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

    Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026, Program Makan Bergizi Gratis didapuk menjadi program utama dengan anggaran fantastis sebesar Rp 335 triliun. Program ini bersanding dengan ketahanan pangan (Rp 164,4 triliun), ketahanan energi (Rp 402,4 triliun), perumahan, serta pertahanan dan keamanan (Rp 425 triliun). Sementara itu, program pendukungnya hanya mencakup pendidikan (Rp 575,8 triliun) dan kesehatan (Rp 244 triliun).

    Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, penetapan anggaran yang sangat besar ini menunjukkan komitmen terhadap program itu. Namun sekaligus memunculkan kekhawatiran tentang prioritas.

    “Dengan dana sebesar itu, apakah program-program lain yang juga tidak kalah pentingnya–seperti keberlanjutan infrastruktur dan transportasi yang berkeselamatan–akan terabaikan?” bilang Djoko dalam keterangan resminya.

    Kata Djoko, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu memandang infrastruktur serta transportasi sebagai kebutuhan dasar. Sama pentingnya dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua elemen ini adalah kunci utama untuk mendorong kemajuan suatu wilayah dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

    Anggaran Angkutan Umum Terus Dipangkas

    Pemerintah menargetkan pembenahan angkutan umum di 20 kota dalam RPJMN 2025-2029. Namun, program ini menghadapi tantangan serius. Anggaran stimulan skema buy the service (BTS) justru terus menyusut, membuat keberhasilan program ini diragukan. Setelah mencapai puncaknya di angka Rp 582,98 miliar pada 2023, alokasi anggaran terus menurun hingga direncanakan hanya sebesar Rp 80 miliar di tahun 2026. Tahun 2020 sebesar Rp 51,83 miliar, tahun 2021 (Rp 312,25 miliar), tahun 2022 (Rp 552,91 miliar), tahun 2024 (Rp 437,89 miliar), dan tahun 2025 (Rp 177,49 miliar).

    “Ketersediaan angkutan umum sejatinya berkaitan erat dengan isu kemiskinan, bukan semata-mata kemacetan. Daerah-daerah miskin sering kali terisolasi karena sulitnya akses transportasi. Sangat disayangkan jika anggaran untuk transportasi umum harus dikorbankan demi mendukung program lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis. Sejatinya, angkutan umum harus dipandang sebagai alat untuk menjangkau dan memberdayakan kaum yang kurang beruntung,” ungkap Djoko.

    Djoko menambahkan, angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu berbagai masalah sosial. Di beberapa wilayah Jawa Tengah misal, ketiadaan angkutan umum menyebabkan anak-anak putus sekolah. Fenomena ini tidak berhenti di situ, angka putus sekolah yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan pernikahan dini, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran bayi stunting.

    “Selain itu, penyediaan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan dapat menjadi solusi untuk mengurangi banyaknya proyek perumahan mangkrak. Angkutan umum adalah kunci vital bagi aksesibilitas warga terhadap beragam kebutuhan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mereka. Tanpa dukungan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum, akses warga akan tersendat, dan upaya mencapai kesejahteraan akan terhambat,” tukasnya.

    (lua/rgr)

  • Bappenas harap program Sapi Merah Putih dapat dukung MBG

    Bappenas harap program Sapi Merah Putih dapat dukung MBG

    Sapi yang dikembangkan akan diarahkan untuk bisa menyediakan susu yang mungkin bisa mendukung program besar dari pemerintahan yang sekarang ada, yaitu pembagian Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengharapkan kerja sama dengan PT Moosa Genetika Farmindo berupa kolaborasi program Sapi Merah Putih dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya dalam Media Briefing Peluncuran Sapi Merah Putih di Gedung Bappenas Jakarta Kamis, kerja sama yang dimaksud merupakan kolaborasi program yang dirancang untuk memperkuat industri sapi perah Indonesia dengan fokus pada sistem peternakan rakyat.

    Program ini bertujuan untuk mengembangkan sapi perah yang lebih produktif dan tangguh terhadap kondisi tropis, dengan memanfaatkan plasma nutfah lokal yang telah beradaptasi.

    “Sapi yang dikembangkan akan diarahkan untuk bisa menyediakan susu yang mungkin bisa mendukung program besar dari pemerintahan yang sekarang ada, yaitu pembagian Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa kerja sama pihaknya dengan PT Moosa guna memastikan transformasi ekonomi yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 bisa dilaksanakan.

    Dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, pemerintah memiliki tiga target besar. Mulai dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen, mengentaskan kemiskinan ekstrem 0 (nol) persen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Apa yang diupayakan melalui kolaborasi Bappenas dan PT Moosa disebut mengarah pada sasaran trisula pembangunan ini.

    Melalui program Sapi Merah Putih, Teguh menginginkan adanya peningkatan produksi susu yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan para peternak susu

    “Apabila kita menggunakan inovasi dari PT Moosa Genetika Farmindo, maka tidak saja menyelesaikan masalah peningkatan kualitas SDM yang akan disasar melalui MBG, namun juga akan menurunkan kemiskinan. Karena kita tahu 80 persen produksi susu diproduksi oleh petani skala kecil,” ungkapnya.

    Secara khusus, Bappenas mengharapkan input dari sektor pertanian bisa ditingkatkan, salah satunya melalui peningkatan kualitas dari benih dan bibit.

    Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia berada di peringkat 76 dalam produksi susu sapi segar dengan total 837,2 ribu ton, di bawah negara tetangga seperti Vietnam maupun Thailand. Dengan Malaysia, total produksi Indonesia lebih tinggi, tetapi masih kalah dalam hal produktivitas sapi perah yang masih berada di posisi 209 di antara seluruh negara.

    Konsumsi susu di Indonesia sendiri terus meningkat hingga sekitar 4,5 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen atau sekitar 0,9 juta ton, sehingga 80 persen sisanya dipenuhi oleh impor.

    Adapun populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 540 ribu ekonomi yang 80 persen di antaranya berasal dari peternakan rakyat, dengan produktivitas rata-rata 10-12 liter per ekor per hari, jauh di bawah potensi optimal.

    Karena itu, kolaborasi Bappenas dengan PT Moosa dan juga Institut Pertanian Bogor (IPB) diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain seperti India yang sudah memulai perbaikan genetika sapi di era 1970-an, Amerika Serikat (AS) pada 1945, dan Tiongkok saat dasawarsa 1980. Dengan begitu, produksi susu dapat ditingkatkan seiring kemajuan dalam sektor peternakan sapi.

    “Ini menjadi satu golden momentum bagi Indonesia, melalui inovasi dari PT Moosa Genetika Farmindo untuk bisa mewujudkan golden vision dari Indonesia tahun 2045,” kata Teguh.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simak, Indikator Utama Pendorong Digitalisasi dan Akselerasi Ekonomi

    Simak, Indikator Utama Pendorong Digitalisasi dan Akselerasi Ekonomi

    Jakarta: Selular Media Network menggelar Digital Transformation Summit (DTS) 2025 dengan tema ‘Sinergi Lintas Industri Mendorong Digitalisasi dan Kemajuan Ekonomi’, di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

    CEO & Editor in Chief Selular, Uday Rayana mengatakan acara ini merupakan ajang kolaborasi dari para pelaku industry untuk bersinergi mendorong digitalisasi dan kemajuan ekonomi. Pasalnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. 

    Target itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan akan menjadi penopang utama tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Namun untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan investasi yang besar.
     
    Salah satu kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilan transformasi digital nasional. Investasi teknologi digital, mulai dari pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pembangunan pusat data (data center), hingga digitalisasi layanan publik, menjadi fondasi penting untuk mendongkrak produktivitas, membuka peluang kerja baru, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
     
    “Selain itu, perluasan teknologi digital merupakan peluang besar untuk menciptakan nilai bagi setiap industri. Dari hiburan, manufaktur, hingga mobilitas pintar, dunia industri dan perusahaan menghadapi tantangan yang bergerak cepat,” ujar Uday Rayana.

    Pentingnya kolaborasi lintas sektor
     
    Di sisi lain, konektivitas yang terus dibangun oleh operator telekomunikasi dan solusi-solusi cerdas yang dihasilkan perusahaan-perusahaan teknologi, menjadi landasan bagi tumbuh dan berkembangnya ekosistem digital di Tanah Air. Terbukti bahwa transformasi digital adalah kunci meningkatkan kemampuan bisnis, efisiensi operasional, dan berujung pada pengalaman dan kepuasan pelanggan.
     
    Trend digitalisasi, IoT, Kecerdasan Buatan (AI) dan kombinasi dunia nyata dengan dunia digital adalah pengubah permainan, menjawab beragam tantangan sekaligus menangkap peluang di masa depan.
     
    Jockie Heruseon, POH VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability & Marketing Telkomsel mengatakan pihaknya konsisten melakukan sinergi lintas industri. Telkomsel saat ini tidak hanya menyediakan layanan internet seluler maupun fixed broadband.
     
    “Kami juga memiliki alat yang membantu ritel misalnya dalam hal ini Indomaret atau Alfamart mau membuka toko baru, maka kami bisa mendeteksi apakah daerah yang dituju itu layak atau tidak, potensial atau tidak,” ujarnya. 

    Jockie menambahkan, sinergi ini juga sangat membantu Telkomsel maupun pelaku industri. “Sinergi ini juga membantu kami untuk berpikir kritis melakukan efisiensi sehingga kami maupun patner kami juga bisa menekan pengeluaran karena terbantu adanya sinergi,” sambung Jockie.

    Manuver serupa juga dilakukan ZTE Indonesia. “Kami sudah berkolaborasi lintas industri, tidak hanya ke operator seluler untuk akses radio jaringan tetapi juga ke ranah dunia pertambangan bahkan otomotif,” jelas Principal Telecom Architect and Business Consultant of ZTE Indonesia, Imam Hirawadi di forum yang sama.
     

     

    Perlu adanya regulasi
     
    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif juga menyampaikan sinergi sudah dilakukan internet service provider (ISP) di bawah naungan APJII. Sinergi ini juga akan membantu para anggota APJII bertahan di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi.
     
    Arif menjelaskan saat ini ada ribuan anggota APJII. Meskipun mereka dalam satu naungan, akan tetapi jika tidak diatur jumlah perusahaan ISP maka akan muncul persaingan di antara anggota bahkan muncul persaingan tarif.
     
    “Sinergi perlu untuk kami lakukan supaya pemanfaatan internet di Indonesia ini makin merata. Tetapi perlu juga adanya regulasi supaya jumlah ISP ini tidak bertumpuk dan hanya ada di Pulau Jawa maupun Bali,” kata Arif. 

    Arif menambahkan, dengan adanya regulasi untuk melakukan sinergi antara anggota APJII ini, maka bisa membantu pemerataan internet di seluruh Indonesia dan tidak hanya terfokus di wilayah Jawa dan Bali.
     
    Berdayakan talenta digital
     
    Selain sinergi antar industri, kebutuhan talenta digital juga perlu digenjot untuk melakukan percepatan digitalisasi demi tercapainya kemajuan ekonomi di Indonesia. Mulyadi, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan untuk mengatasi talenta digital, pihaknya terus melakukan pelatihan.
     
    “Di Kementerian, kita butuh talenta digital dan untuk memindahkan orang yang mumpuni harus ada nota dinas dan terkadang nota dinas ini lama balasannya. Maka kita beberapa kali membuka lowongan CASN dan juga menggandeng konsultan untuk memaksimalkan talenta digital. Selain itu CASN yang lolos seleksi juga kami sekolahkan untuk menambah ilmunya,” ungkap Mulyadi. 
     
    Hal senada juga diungkapkan Co-Founder & CEO Agate, Shieny Aprilia. Dalam menjalankan sejumlah proyek, Agate memanfaatkan anak-anak muda termasuk pembuatan game untuk proses rekrutmen di Astra.

    “Saat bersinergi, misalnya saja dengan Astra, mereka meminta kami membuatkan game untuk proses rekrutmen. Game yang kita buat tentang pemecahan masalah sehingga yang terpilih nantinya benar-benar kompeten di bidangnya,” tandasnya.

    Jakarta: Selular Media Network menggelar Digital Transformation Summit (DTS) 2025 dengan tema ‘Sinergi Lintas Industri Mendorong Digitalisasi dan Kemajuan Ekonomi’, di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.
     
    CEO & Editor in Chief Selular, Uday Rayana mengatakan acara ini merupakan ajang kolaborasi dari para pelaku industry untuk bersinergi mendorong digitalisasi dan kemajuan ekonomi. Pasalnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. 
     
    Target itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan akan menjadi penopang utama tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Namun untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan investasi yang besar.
     
    Salah satu kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilan transformasi digital nasional. Investasi teknologi digital, mulai dari pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pembangunan pusat data (data center), hingga digitalisasi layanan publik, menjadi fondasi penting untuk mendongkrak produktivitas, membuka peluang kerja baru, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
     
    “Selain itu, perluasan teknologi digital merupakan peluang besar untuk menciptakan nilai bagi setiap industri. Dari hiburan, manufaktur, hingga mobilitas pintar, dunia industri dan perusahaan menghadapi tantangan yang bergerak cepat,” ujar Uday Rayana.

    Pentingnya kolaborasi lintas sektor

     
    Di sisi lain, konektivitas yang terus dibangun oleh operator telekomunikasi dan solusi-solusi cerdas yang dihasilkan perusahaan-perusahaan teknologi, menjadi landasan bagi tumbuh dan berkembangnya ekosistem digital di Tanah Air. Terbukti bahwa transformasi digital adalah kunci meningkatkan kemampuan bisnis, efisiensi operasional, dan berujung pada pengalaman dan kepuasan pelanggan.
     
    Trend digitalisasi, IoT, Kecerdasan Buatan (AI) dan kombinasi dunia nyata dengan dunia digital adalah pengubah permainan, menjawab beragam tantangan sekaligus menangkap peluang di masa depan.
     
    Jockie Heruseon, POH VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability & Marketing Telkomsel mengatakan pihaknya konsisten melakukan sinergi lintas industri. Telkomsel saat ini tidak hanya menyediakan layanan internet seluler maupun fixed broadband.
     
    “Kami juga memiliki alat yang membantu ritel misalnya dalam hal ini Indomaret atau Alfamart mau membuka toko baru, maka kami bisa mendeteksi apakah daerah yang dituju itu layak atau tidak, potensial atau tidak,” ujarnya. 

    Jockie menambahkan, sinergi ini juga sangat membantu Telkomsel maupun pelaku industri. “Sinergi ini juga membantu kami untuk berpikir kritis melakukan efisiensi sehingga kami maupun patner kami juga bisa menekan pengeluaran karena terbantu adanya sinergi,” sambung Jockie.
     
    Manuver serupa juga dilakukan ZTE Indonesia. “Kami sudah berkolaborasi lintas industri, tidak hanya ke operator seluler untuk akses radio jaringan tetapi juga ke ranah dunia pertambangan bahkan otomotif,” jelas Principal Telecom Architect and Business Consultant of ZTE Indonesia, Imam Hirawadi di forum yang sama.
     

     

    Perlu adanya regulasi

     
    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif juga menyampaikan sinergi sudah dilakukan internet service provider (ISP) di bawah naungan APJII. Sinergi ini juga akan membantu para anggota APJII bertahan di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi.
     
    Arif menjelaskan saat ini ada ribuan anggota APJII. Meskipun mereka dalam satu naungan, akan tetapi jika tidak diatur jumlah perusahaan ISP maka akan muncul persaingan di antara anggota bahkan muncul persaingan tarif.
     
    “Sinergi perlu untuk kami lakukan supaya pemanfaatan internet di Indonesia ini makin merata. Tetapi perlu juga adanya regulasi supaya jumlah ISP ini tidak bertumpuk dan hanya ada di Pulau Jawa maupun Bali,” kata Arif. 
     
    Arif menambahkan, dengan adanya regulasi untuk melakukan sinergi antara anggota APJII ini, maka bisa membantu pemerataan internet di seluruh Indonesia dan tidak hanya terfokus di wilayah Jawa dan Bali.
     

    Berdayakan talenta digital

     
    Selain sinergi antar industri, kebutuhan talenta digital juga perlu digenjot untuk melakukan percepatan digitalisasi demi tercapainya kemajuan ekonomi di Indonesia. Mulyadi, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan untuk mengatasi talenta digital, pihaknya terus melakukan pelatihan.
     
    “Di Kementerian, kita butuh talenta digital dan untuk memindahkan orang yang mumpuni harus ada nota dinas dan terkadang nota dinas ini lama balasannya. Maka kita beberapa kali membuka lowongan CASN dan juga menggandeng konsultan untuk memaksimalkan talenta digital. Selain itu CASN yang lolos seleksi juga kami sekolahkan untuk menambah ilmunya,” ungkap Mulyadi. 
     
    Hal senada juga diungkapkan Co-Founder & CEO Agate, Shieny Aprilia. Dalam menjalankan sejumlah proyek, Agate memanfaatkan anak-anak muda termasuk pembuatan game untuk proses rekrutmen di Astra.
     
    “Saat bersinergi, misalnya saja dengan Astra, mereka meminta kami membuatkan game untuk proses rekrutmen. Game yang kita buat tentang pemecahan masalah sehingga yang terpilih nantinya benar-benar kompeten di bidangnya,” tandasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Bappenas-UN ESCAP perkuat perlindungan sosial perubahan iklim

    Bappenas-UN ESCAP perkuat perlindungan sosial perubahan iklim

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) meluncurkan Climate Resilient and Inclusive Social Protection (CRISP) Project.

    Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan proyek ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

    “Peluncuran CRISP sejalan dengan arah RPJMN yang menekankan pentingnya integrasi perlindungan sosial dengan strategi ketahanan iklim. RPJMN menjadi peta jalan untuk memastikan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

    Febrian menyampaikan bahwa inisiatif CRISP hadir di tengah tantangan nyata perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, banjir besar, dan kekeringan ekstrem yang paling berdampak pada kelompok miskin dan rentan.

    Pihaknya berharap keselarasan CRISP dengan RPJMN 2025–2029 akan menjadi instrumen kunci dalam memastikan pembangunan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada keadilan lintas generasi.

    “Program-program yang selaras dengan RPJMN ini dirancang bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk membangun kemandirian dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan transisi ekonomi. CRISP akan memperkuat ekosistem ini agar lebih adaptif, berbasis data, dan inklusif,” ucap dia.

    Resident Coordinator PBB di Indonesia Gita Sabharwal menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia mendukung negara dalam keseluruhan spektrum perlindungan sosial melalui keahlian dan analisis terkini.

    “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia mendukung upaya nasional dalam memperkuat perlindungan sosial secara menyeluruh melalui keahlian dan analisis terkini. Melalui kemitraan dengan Bappenas dan ESCAP, CRISP hadir memberikan kontribusi strategis yang membawa nilai tambah secara signifikan,” kata Gita.

    Under-Secretary General Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana turut menyampaikan bahwa peluncuran CRISP menjadi tonggak penting kolaborasi Indonesia–UN ESCAP dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan.

    “Pilihan kebijakan yang kita ambil hari ini akan menentukan apakah pertumbuhan dan pembangunan kawasan kita mampu bertahan menghadapi krisis iklim di masa depan. Perluasan dan adaptasi perlindungan sosial merupakan salah satu investasi paling strategis yang dapat kita lakukan,” ujarnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

    Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

    Bisnis.com, JAKARTA – Para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan diprioritaskan untuk memiih jurusan kuliah di bidang Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) dan AI.

    Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas riset, dan mengoptimalkan beasiswa strategis nasional selaras dengan Asta Cita Presiden.

    Kemdiktisaintek dan LPDP sepakat untuk fokus pada bidang prioritas. Sebanyak 80% beasiswa akan dialokasikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), yang dibagi menjadi riset fundamental dan terapan. Beasiswa lainnya akan diarahkan untuk mendukung industrialisasi.

    Mendiktisaintek mengusulkan reformulasi skema beasiswa LPDP ke depan mengacu pada Resource Orchestration Theory (ROT) dengan lima pilar utama:

    1. Search/Selection: menyesuaikan bidang studi dengan delapan industri prioritas nasional (pangan, energi, maritim, kesehatan, digitalisasi, pertahanan, hilirisasi, dan manufaktur maju).

    2. Configuration/Deployment: meningkatkan proporsi penerima beasiswa dari dan untuk perguruan tinggi kelas dunia pada bidang strategis.

    3. Structuring: mengalokasikan beasiswa secara tematik sesuai kebutuhan sektor pembangunan.

    4. Bundling: menyatukan sinergi lulusan LPDP dalam dan luar negeri, serta melibatkan stakeholder industri.

    5. Leveraging: memaksimalkan kontribusi alumni agar pada tahun 2045, 30–40% PDB Indonesia berasal dari sektor-sektor strategis tersebut.

    Dilansir dari laman amikom, LPDP juga akan melakukan penyesuaian aturan baru berupa daftar jurusan dan kampus tujuan yang direkomendasikan.

    Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penerima beasiswa mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik di institusi yang memiliki reputasi internasional maupun nasional.

    Berikut aturan terbarunya

    1. Daftar Kampus dalam dan Luar Negeri

    LPDP kini lebih selektif dalam menetapkan daftar kampus tujuan. Aturan terbaru LPDP menyusun daftar kampus yang telah terakreditasi dan memiliki reputasi yang sangat baik, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk kampus luar negeri, penekanan diberikan pada universitas-universitas terkemuka yang berada di 100 besar dunia berdasarkan pemeringkatan global. Sementara untuk kampus dalam negeri, daftar yang dirilis mencakup universitas-universitas terbaik yang menjadi pusat keunggulan di bidangnya masing-masing.

    2. Jurusan Spesifik

    Perubahan paling signifikan adalah penetapan jurusan yang lebih spesifik. Aturan baru tidak hanya berfokus pada nama fakultas, melainkan juga pada program studi yang lebih detail. Misalnya, dalam bidang STEM, fokusnya tidak hanya pada “Teknik” secara umum, tetapi lebih ke “Teknik Lingkungan”, “Teknik Elektro dengan spesialisasi energi terbarukan” atau “Ilmu Komputer dengan fokus pada kecerdasan buatan.” Hal ini menuntut calon pendaftar untuk melakukan riset yang lebih mendalam mengenai program studi yang akan diambil.

    Penyesuaian ini menuntut para calon pendaftar untuk lebih cermat dalam memilih program studi dan universitas yang akan dituju. Penting untuk memastikan bahwa pilihan tersebut tidak hanya sesuai dengan minat, tetapi juga selaras dengan prioritas yang ditetapkan dalam aturan baru 2026.

    Dilansir dari laman Kemenko, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan beasiswa akan dirancang lebih tepat sasaran melalui perluasan program joint degree dan double degree dengan perguruan tinggi luar negeri bereputasi, penentuan jurusan sejak awal sesuai kebutuhan SDM, serta pemberian beasiswa bagi guru bimbingan konseling, guru bahasa Inggris, guru di bidang STEM, kader ulama dan pemuka agama, anak berbakat istimewa, hingga aparatur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Efektivitas pendanaan riset akan ditingkatkan melalui mekanisme single call for research proposal yang melibatkan Kemendiktisaintek, BRIN, dan LPDP.

    Sinergi riset juga diarahkan untuk melibatkan industri melalui skema co-funding guna mempercepat hilirisasi teknologi di bidang-bidang spesifik. Selain itu, skema riset kebudayaan akan disempurnakan agar memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian dan pengembangan nilai budaya, yang dapat memperkaya inovasi nasional.

    Hingga tahun 2024, LPDP telah membiayai lebih dari 54.000 beasiswa dan menghasilkan lebih dari 20.800 lulusan, dengan total dana abadi mencapai Rp154,11 triliun. Alokasi tahun 2025 mencakup 4.000 beasiswa luar negeri, dengan proporsi 1/3 program doktor dan 2/3 program magister, diprioritaskan untuk bidang-bidang strategis dan riset hilirisasi industri.

    Rendahnya minat STEM di Indonesia

    Dalam rilis yang diungkap Bappenas beberapa tahun terakhir menunjukkan tren lesunya minat STEM yang konsisten. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, akademisi, ilmuwan yang berlatar belakang STEM menjadi jauh dari cukup. Sementara itu data yang dimiliki Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencatat proporsi penerima beasiswa LPDP dari 2013 sampai 2022 menunjukkan ada 47 persen saja yang mengambil studi rumpun STEM.

    Padahal, Indonesia memerlukan talenta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic) berkualitas tinggi guna menangani tren kebutuhan global seperti transisi energi, disrupsi digital, pangan, pertahanan, dan lainnya.

    Berbagai sektor strategis tersebut berperan vital dalam mendongkrak produktivitas nasional yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, kemajuan teknologi, hingga peningkatan kesejahteraan. Masalahnya, masih sedikit minat mahasiswa yang melirik rumpun keilmuan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

    Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 pernah menyebut bahwa hanya ada 18,47% lulusan STEM di Indonesia. Angka ini masih di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 37,19%, Singapura dengan 34,30%, dan India dengan 31,41%. Perlu adanya dukungan dan perhatian lebih untuk mengatasi permasalahan sumber daya STEM agar tidak semakin melorot jatuh menjadi krisis.

    Apabila merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dalam Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 telah menyebut adanya penguatan sains, teknologi, hingga kesehatan. Ini berarti peningkatan literasi STEM sejak pendidikan dasar, hingga pengembangan riset dan inovasi di tingkat perguruan tinggi menjadi urgensi besar.

  • PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

    PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) menegaskan komitmennya dalam pengembangan jaringan gas bumi (jargas) di berbagai wilayah Indonesia.

    Komitmen Subholding Gas Pertamina berkode saham PGAS tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama bersama anak usahanya, PT PGAS Solution, sebagai mitra pembangunan jargas, Selasa (19/8/2025).

    Pth. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Rosa Permata Sari menyebut, penandatanganan tersebut menjadi langkah nyata PGN dalam penyediaan energi rendah emisi yang lebih merata ke masyarakat, sebagai bagian tahapan RPJMN 2025–2029 dengan target tambahan 100.000 sambungan rumah (SR) pada tahun ini.

    Adapun, area pengembangan jargas yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup wilayah Surabaya, Jawa Timur dan Batam, Kepulauan Riau.

    Rosa berharap agar proyek jargas tersebut dapat dijalankan dengan kinerja optimal, sehingga mampu memberikan hasil berkualitas sekaligus memastikan kepuasan pelanggan dan stakeholder terkait.

    “Kami berharap, utilisasi infrastruktur tidak hanya terbatas pada sektor kelistrikan, pupuk, dan industri, tetapi juga dapat menjangkau pelanggan akhir, termasuk UMKM dan segmen rumah tangga,” kata Rosa dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Dia menegaskan bahwa PGN selalu menggaungkan aspirasi untuk menjadi agregator gas bumi Indonesia, tidak semata-mata demi pertumbuhan perusahaan tetapi juga untuk mendukung keselarasan dengan Asta Cita Presiden dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    Dengan peran PGN tersebut, imbuhnya, pemenuhan pasokan hingga pemanfaatan infrastruktur dapat dioptimalkan secara lebih efisien.

    Adapun, acara penandatanganan kerja sama PGN bersama PT PGAS Solution turut dihadiri oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

    Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan jargas di masa transisi energi, mengingat energi gas bumi memiliki karakteristik yang lebih bersih dibandingkan dengan energi fosil lainnya.

    “Penandatanganan ini menjadi satu tonggak penting. Harapannya, pembangunan tidak hanya berlangsung di Surabaya dan Batam, tetapi juga berlanjut ke lokasi lainnya. Selain itu, fokusnya bukan hanya pada pembangunan, tetapi juga pada utilisasi dan pemanfaatannya bagi masyarakat,” ujar Erika.

    Erika meyakini hal ini dapat mendorong implementasi komitmen pengembangan infrastruktur, khususnya di Batam, di mana PGN menjadi pemenang lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD).

    Dengan begitu, pembangunan bisa berlangsung lebih cepat dari target yang ditetapkan dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

  • PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa

    PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa

    Kehadiran PPHN bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan demi kelangsungan visi kebangsaan yang utuh dan kuat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dinamika sistem ketatanegaraan, seringkali terjadi diskontinuitas dalam perencanaan pembangunan nasional.

    Fenomena ini tercermin dari perubahan orientasi program dan prioritas kebijakan yang tidak koheren seiring bergantinya kepemimpinan eksekutif.

    Konsekuensi dari inkoherensi ini adalah suboptimalnya alokasi sumber daya dan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

    Ketiadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mengikat, sejak amandemen UUD 1945, telah berimplikasi pada hilangnya kerangka strategis nasional.

    Dokumen yang kini berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), merupakan penjabaran visi-misi presiden terpilih dan memiliki horizon waktu yang terbatas, yaitu lima tahun.

    Meskipun terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kekuatan hukumnya tidak setingkat TAP MPR seperti GBHN, sehingga keberlanjutan visi pembangunan lintas-periode kepemimpinan menjadi sebuah tantangan struktural.

    Kesenjangan ini menciptakan semacam “kekosongan strategis,” di mana setiap pemerintahan baru merasa memiliki keleluasaan penuh untuk merumuskan ulang peta jalan bangsa dari awal.

    Meskipun Pembukaan UUD 1945 memuat arah fundamental bangsa, rumusan yang bersifat filosofis tersebut memerlukan penjabaran operasional yang spesifik untuk menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer, seperti transisi energi dan transformasi digital.

    Kesenjangan antara visi normatif dan implementasi praktis ini menjadi justifikasi utama di balik wacana pengembalian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

    Urgensi ini semakin diperkuat oleh adanya pergeseran paradigma global yang menuntut respons terkoordinasi dan jangka panjang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Top 3: Prabowo Tak Singgung Gaji PNS 2026 saat Pidato Nota Keuangan Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3: Prabowo Tak Singgung Gaji PNS 2026 saat Pidato Nota Keuangan Bikin Penasaran – Page 3

    Isu kenaikan gaji PNS 2026 atau (Pegawai Negeri Sipil) menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara. Banyak pihak menantikan pengumuman resmi terkait kebijakan ini, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan di Gedung MPR/DPR hari ini Jumat 15 Agustus 2025.

    Pidato tersebut, yang secara tradisional menjadi momen penting bagi kepala negara untuk mengumumkan kebijakan strategis, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai nasib gaji PNS. Rencana peningkatan kesejahteraan ASN ini telah termuat dalam dokumen resmi pemerintah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Meskipun demikian, pada pidato yang disampaikan pada hari ini 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo tidak mengumumkan perihal kenaikan gaji ASN, termasuk kenaikan gaji PNS, untuk tahun anggaran 2026.

    Berita selengkapnya baca di sini