Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029

    Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara Syah Afandin, menerima audiensi panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Langkat terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2025–2029. Pertemuan digelar di ruang kerja Bupati Langkat, Senin (14/7).

    Audiensi dipimpin Ketua Pansus, Sedarita Ginting didampingi Wakil Ketua Pansus Zuriah serta seluruh anggota Pansus DPRD Langkat. Turut hadir Sekretaris Daerah Amril, Sekretaris Dewan Basrah Pardomuan, Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung, Kabag Hukum Alimat Tarigan, dan Kabag Umum Mahardika Sastra Nasution.

    Dalam pertemuan tersebut, Bupati Langkat Syah Afandin, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kinerja DPRD yang telah berperan aktif dalam penyusunan RPJMD. Menurutnya, RPJMD menjadi pijakan penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Langkat lima tahun ke depan.

    “RPJMD ini harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi seluruh program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat,” tegas Bupati.

    Bupati Afandin juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang erat antara eksekutif dan legislatif agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien, serta menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Pansus, Sedarita Ginting, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda RPJMD, untuk memperdalam materi dan menyatukan persepsi bersama pihak eksekutif. “Kami ingin memastikan RPJMD 2025–2029 benar-benar aspiratif, realistis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan Langkat,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (16/7). 

    Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Baik DPRD maupun pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyempurnakan RPJMD, agar dapat mewujudkan pembangunan yang berdaya saing dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD

    Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Mendorong Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dalam urusan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan hingga persetujuan pembubaran BUMD agar berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan akuntabel, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Rifqinizamy dalam kesimpulan rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu Komisi II DPR juga mendukung Kemendagri untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD untuk mengintegrasikan berbagai regulasi terkait BUMD yang saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.

    Rifqinizamy juga meminta Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyusun grand design pengembangan BUMD berbasis good corporate governance.

    Desain tersebut juga harus sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Komisi II DPR juga mendukung rencana Kemendagri membentuk direktorat jenderal baru yakni Direktorat Jenderal BUMD dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD di Indonesia.

    “Komisi Il DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan teknis, kelembagaan, sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara nasional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Komisi II DPR RI untuk mendukung percepatan pengesahan pembentukan direktorat jenderal baru di bawah Kemendagri untuk membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Dimohon kepada Komisi II DPR RI diharapkan dapat mendukung percepatan pembentukan lembaga Pembina BUMD setingkat Eselon I di bawah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri,” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Tito mengatakan usulan soal pembentukan direktorat jenderal baru tersebut datang dari berbagai pihak, karena saat ini urusan BUMD ditangani oleh pejabat di level Kepala Sub Direktorat (Kasubdit).

    “Usulan ini masuk dari mana-mana, saat ini BUMD ditangani oleh seorang kasubdit di bawah Dirjen Keuangan Daerah, kami berharap dan sudah menyampaikan juga ke KemenPANRB dan BKN, agar eselonnya dinaikkan setara eselon i atau Dirjen BUMD,” ujarnya.

    Tito menegaskan Kemendagri berkomitmen melakukan penyehatan BUMD untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menndorong BUMD untuk inovatif dan profesional.

    BUMD juga diminta untuk terus berjalan dengan profesional meski kepala daerah silih berganti, karena BUMD pada esensinya turut menjalankan berbagai program pemerintah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda

    Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Solo dan DPRD Kota Solo menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, Rabu (09/07/2025). Ketiganya meliputi Raperda Pendidikan Usia Dini, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Dalam rapat tersebut, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan harapannya agar proses implementasi RPJMD ke depan dijalankan secara optimal, dengan komunikasi berkelanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

    “Visi misi sudah terpaparkan. Saya berharap dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan Banggar, terkait mana yang dioptimalkan dan mana yang perlu dikurangi,” ujar Respati usai rapat paripurna.

    Terkait efisiensi anggaran, ia menyebutkan perlunya pelibatan sektor swasta dan sponsor dalam mendukung berbagai program pemerintah.

    “Kami berpikir keras agar pelaksanaan program bisa melibatkan pihak swasta dan sponsor. Jadi efisien, tapi tetap optimal,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Respati juga menyinggung isu pengangguran dan kesiapan menghadapi bonus demografi 2030. Ia menegaskan bahwa penanganan pengangguran bukan hanya tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Semua OPD harus mendukung dan membuat program yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan. Ini bagian dari gotong royong menyambut bonus demografi,” tegasnya.

    Dalam pernyataan akhirnya, Respati menyampaikan adanya satu fraksi di DPRD yang dinilai tidak maksimal dalam mengawal pembahasan RPJMD di tingkat Banggar.

    “Silakan dicek saja. Kan mekanisme sudah jelas. Mereka pernah ikut hearing, kunjungan kerja, tapi ketika pembahasan Banggar tidak hadir,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku bahwa inspirasi penyusunan RPJMD  adalah Presiden Ke 7 RI Joko Widodo, yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    “Inspirasi RPJMD saya adalah Bapak Joko Widodo. Tapi uniknya, ada satu fraksi yang tidak mengawal Banggar RPJMD,” kata Respati.

    Pimpinan rapat paripurna, Budi Prasetyo, menutup sidang dengan harapan bahwa ketiga Raperda yang telah disetujui bersama tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Solo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Solo Respati Ardi menerima kunjungan Fraksi PDI Perjuangan Kota Solo di Loji Gandrung, dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif. Pertemuan ini menjadi momen penting pasca-Pilkada lalu, di mana kedua pihak membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kota Solo.

    “Loji Gandrung selalu terbuka bagi siapa pun, termasuk untuk kritik yang membangun,” kata Respati, Rabu (09/07/2025) usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo. Ia menjelaskan bahwa pertemuan beberapa waktu lalu, tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan silaturahmi dari Fraksi PDI P.

    Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PDI P menyampaikan masukan terkait berbagai tantangan kota yang perlu diselesaikan. “Intinya kalau masih memperjuangkan masyarakat, pasti bisa bersama. Tapi kalau mementingkan diri sendiri, pasti akan meninggalkan sendiri,” ujar Respati.

    Menanggapi soal relasi dengan PDI P, Respati menegaskan bahwa komunikasi dengan seluruh fraksi dan elemen politik tetap dibuka secara setara. “Jika sama-sama mengedepankan rakyat, maka tak ada perbedaan kepentingan. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, pasti meninggalkan dengan sendirinya,” tandasnya.

    Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI P Kota Solo, YF Sukasno, menjelaskan bahwa pertemuan itu penting untuk menyelaraskan pandangan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “RPJMD ini semacam pengejawantahan RPJMD Propinsi, tapi juga berisi visi-misi Walikota yang harus diterjemahkan secara konkret,” ujarnya.

    Dengan begitu, seluruh anggota fraksi PDI P hadir dalam pertemuan itu.
    Menurutnya, masukan Fraksi PDI P dalam pembahasan RPJMD berangkat dari semangat menjaga kepentingan rakyat. Ia menilai bahwa arah kebijakan Walikota sejalan dengan mandat partai yang mengutamakan kepentingan publik.

    “Kita komitmen mengawal secara konstruktif dan korektif. Jika pelaksanaan nanti meleset, kita koreksi,” jelasnya.

    Tak hanya RPJMD, pembahasan juga menyentuh Raperda KUPA–PPAS 2025, terutama dalam hal prioritas anggaran. Sukasno menyebut pihaknya berkonsultasi dengan walikota tentang anggaran untuk memastikan arah kebijakan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

    “Kita harus hormati kepala daerah. Maka akhirnya kita sepakat, dan banyak hal disampaikan untuk dijalankan bersama,” tambahnya.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data angka kemiskinan antara BPS dan pemerintah kota. Fraksi PDI P meminta agar penanganan kemiskinan berbasis by name by address disertai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan seimbang. Selain itu, ruang terbuka hijau dan penguatan identitas Solo sebagai kota budaya juga menjadi catatan penting yang diberikan kepada Walikota.

    Saat ditanya soal pertemuan ini, dinamika komunikasi antara DPP PDI P dan Gerindra di tingkat pusat, Sukasno mengatakan tidak sampai disitu.

    “Peran DPRD itu menyetujui dan mengawasi, sementara pemerintah merancang dan melaksanakan,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,”

    Surabaya (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan ketahanan keluarga yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, di Surabaya, Senin.

    Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Agus Cahyono, mengapresiasi dimasukkannya isu ketahanan keluarga ke dalam dokumen RPJMD, namun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan membahas Rancangan Perda Ketahanan Keluarga sebagai landasan hukum dalam penguatan institusi keluarga di Jawa Timur.

    Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekonomi berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Fraksi PKS juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah.

    Agus menyebut terdapat 23 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata provinsi yang berada pada angka 75,35 tahun 2024.

    “Daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, Lingkar Selatan, dan Pantura membutuhkan afirmasi kebijakan pembangunan. RPJMD harus hadir sebagai strategi jangka menengah yang menyentuh wilayah-wilayah tertinggal,” ujarnya.

    Di sektor pertanian, PKS meminta adanya dorongan terhadap pertumbuhan daerah berpendapatan rendah melalui kebijakan afirmatif dan pengembangan industri berbasis pertanian.

    Dalam aspek keuangan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mengingatkan agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat kecil.

    Fraksi juga menyoroti penurunan proyeksi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, serta mendorong restrukturisasi dan penguatan tata kelola BUMD agar lebih berkontribusi pada PAD dan pelayanan publik.

    Terkait belanja daerah, PKS mendorong agar peningkatan belanja modal tidak stagnan dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

    Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi syariah sebagai strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta industri halal dinilai perlu ditingkatkan.

    “RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi mampu menjalankannya dengan responsif, adaptif, dan penuh keberpihakan kepada rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NTB optimalkan pariwisata bahari untuk dongkrak kunjungan turis

    NTB optimalkan pariwisata bahari untuk dongkrak kunjungan turis

    Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan pengelolaan pariwisata bahari sebagai langkah untuk mendongkrak kunjungan turis ke wilayah Nusa Tenggara Barat.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim di Mataram, Rabu, mengatakan Nusa Tenggara Barat adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 401 pulau kecil dan 2 pulau besar.

    “Kondisi terumbu karang yang tersebar pada beberapa pulau-pulau kecil adalah salah satu destinasi yang mendorong pengembangan pariwisata bahari,” ujar dia.

    Muslim menuturkan destinasi bawah laut menjadi salah satu ikon yang punya nilai jual tinggi dan diminati oleh masyarakat global.

    Beberapa lokasi wisata bawah laut di Nusa Tenggara Barat yang terkenal hingga keluar negeri, di antaranya Gili Asahan yang berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat; Gili Tramena di Lombok Utara; Gili Balu di Kecamatan Pototano, Sumbawa Barat; Kawasan Samota (Teluk Saleh, Moyo, dan Tambor) di Kabupaten Sumbawa serta Dompu; hingga Pulau Sangeang di Kabupaten Bima.

    “Destinasi yang tidak kalah penting adalah wisata hiu paus di Teluk Saleh. Potensi-potensi itu menjadi salah satu modal bagi kami untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan perikanan ke depan,” kata Muslim.

    Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029 tertuang agenda pembangunan destinasi wisata berkelas dunia yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal.

    Pemerintah NTB menargetkan kontribusi sektor pariwisata dapat meningkat selama lima tahun ke depan dari saat ini hanya 11,64 persen menjadi 12,60 persen minimal pada tahun 2029.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih peringkat pertama secara nasional pada Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menempatkan Jatim unggul atas Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Penghargaan diterima Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang digelar di International Convention Center (IICC) Bogor, pekan lalu.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, skor IKPS Jatim tahun ini mencapai 80 dari lima indikator penilaian, yaitu SDM dan kelembagaan (14), penjaminan keamanan pangan (28), perdagangan (20), kesehatan masyarakat (8), serta kesadaran masyarakat (11).

    “Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil kerja sama seluruh instansi dan lapisan masyarakat di Jatim. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap keamanan pangan segar di daerah kami,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu.

    IKPS sendiri merupakan alat ukur nasional yang diluncurkan secara resmi pada kesempatan tersebut untuk menilai tingkat keamanan pangan segar dari hulu ke hilir.

    Ia menegaskan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam menghadirkan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. Langkah tersebut juga sesuai dengan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim.

    Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, lanjut Khofifah, antara lain penguatan sistem pengawasan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dinas terkait secara rutin melakukan uji sampel terhadap sayur, buah, dan produk segar lainnya di pasar tradisional maupun modern.

    “Melalui program Gerakan Pangan Aman, kami melakukan uji cepat terhadap pangan di berbagai sentra produksi, seperti apel di Malang, sayuran di Batu, dan ikan di Lamongan,” ujarnya.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui pelatihan dan sertifikasi petani untuk komoditas unggulan seperti bawang merah, cabai, dan beras.

    Untuk mendukung kebijakan tersebut, Jatim juga telah memiliki fasilitas pengujian seperti Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di Surabaya.

    Pemprov Jatim juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan cemaran mikroba dan kimia.

    Khofifah menambahkan capaian IKPS ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja daerah, tetapi juga berkontribusi pada capaian nasional dalam pembangunan sektor pangan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2025–2029.

    “IKPS dikembangkan oleh Bapanas untuk memantau keamanan dan kualitas pangan segar yang berasal dari tanaman, hewan, dan hasil perikanan. Ini adalah strategi penguatan sistem pangan berbasis sains dan berorientasi pada perlindungan konsumen,” katanya.

    Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day tahun ini mengusung tema Food Safety: Science in Action, yang menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angka Kemiskinan Capai 266.430 Jiwa, Pemkab Tangerang Bakal Fokus Kembangkan UMKM dan Digitalisasi Ekonomi – Page 3

    Angka Kemiskinan Capai 266.430 Jiwa, Pemkab Tangerang Bakal Fokus Kembangkan UMKM dan Digitalisasi Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tekan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan fokus pada peningkatan pendidikan, perluasan lapangan kerja, pengembangan UMKM, Industri Kecil, dan Digital Economy. 

    Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengatakan, berdasarkan data BPS Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk miskin tahun 2024 di Kabupaten Tangerang mencapai 266.430 jiwa atau 6,55 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Tangerang yang mencapai sekitar 3,4 juta lebih. 

    “Hal ini terbilang menurun dibandingkan tahun 2023 lalu, yang mencapai 276.330 atau 6,93 persen jiwa,” kata Intan.

    Menurutnya, banyak penyebab yang menjadikan beberapa masyarakat di Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori warga miskin. Salah satunya, adalah krisis ekonomi global yang menyebabkan perusahaan-perusahaan atau industri di Kabupaten Tangerang yang gulung tikar, sehingga terjadinya PHK massal. 

    ” Selain itu, Kabupaten Tangerang juga merupakan salah satu wilayah urban. Dimana, banyak masyarakat luar daerah yang ekonominya rendah, masuk ke Kabupaten Tangerang untuk mencari pekerjaan,”ujarnya.

    Lalu, secara persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang, dari tahun 2023 ke tahun 2024 paling terbesar GAP nya se Provinsi Banten, karena mencapai 0,38. Sebab, biasanya rata-rata di angka 0.0 sekian persen.

    Makanya, dalam 5 tahun kedepan, ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang difokuskan pada peningkatan penggerakan roda ekonomi UMKM. Diantaranya, mulai dari perluasan pendidikan, peningkatan pendidikan, pelatihan vokasi yang menyesuaikan kebutuhan industri lokal. 

    Lalu, peningkatan infrastruktur di wlayah tertinggal, melakukan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan sektor UMKM, industri kecil, dan digital ekonomi. 

    “Selain itu, kita juga akan lakukan perbaikan sistem pendistribusian bantuan sosial, agar tepat sasaran. Upaya ini sudah dirangkum dalam program unggulan pada RPJMD 2025-2029,” katanya.

  • 8 Trans Jateng Tambah 3 Rute Baru Sebelum 2027, Mana Saja? Regional

    8 Trans Jateng Tambah 3 Rute Baru Sebelum 2027, Mana Saja? Regional

    Trans Jateng Tambah 3 Rute Baru Sebelum 2027, Mana Saja?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menambah tiga koridor baru layanan Bus
    Trans Jateng
    di sejumlah daerah.
    Sebelum 2027, Trans Jateng ditargetkan memiliki total 10 koridor yang beroperasi di sebagian besar wilayah Jawa Tengah.
    Penambahan koridor ini dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) sebagai langkah memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah.
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko, mengatakan bahwa Trans Jateng merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan moda transportasi massal yang terjangkau, nyaman, dan terintegrasi untuk masyarakat.
    “Prinsipnya, Trans Jateng adalah bagian dari penyelenggaraan konektivitas kewilayahan. Kami ingin mendorong pertumbuhan dan pergerakan kegiatan masyarakat menjadi makin baik,” ujar Arief saat dikonfirmasi, Selasa (1/7/2025).
    Menurut Arief, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan Trans Jateng menjadi alasan utama pengembangan dan peningkatan kualitas transportasi ini.
    Ia menegaskan bahwa masukan dari publik tetap dibutuhkan agar sistem transportasi tersebut adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
    Adapun tiga koridor baru yang direncanakan antara lain:
    “Pengembangan ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam hal penyediaan layanan pengumpan (feeder) di wilayah-wilayah ujung rute,” lanjutnya.
     
    Dia menambahkan, sejak 2017 Trans Jateng telah memiliki tujuh koridor dengan total 115 armada. Bila ditambah tiga rute baru, maka nantinya Trans Jateng akan memiliki 10 koridor.
    “Yang jelas, target kami operasional koridor-koridor baru ini sudah bisa berjalan paling lambat 2027,” imbuhnya.
    Adapun tujuh koridor aktif Trans Jateng saat ini mencakup rute:
    Arief menambahkan, setiap armada Trans Jateng yang sudah beroperasi selama 10 tahun akan dilakukan peremajaan guna menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Depok hentikan program santunan kematian

    Pemkot Depok hentikan program santunan kematian

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemkot Depok hentikan program santunan kematian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 14:58 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat resmi menghentikan program bantuan sosial (bansos) santunan kematian (sankem) karena dinilai tidak lagi relevan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Depok.

    Hal tersebut disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Bansos Santunan Kematian Kota Depok Nomor 460/3499/Linjamsoscana/2025 yang dikeluarkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok tanggal 25 Juni 2025.

    Kepala Dinsos Kota Depok Devi Maryori di Depok, Selasa, mengatakan pemberhentian bansos tersebut dilakukan karena sudah tidak relevan dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2025-2029.

    Menurut dia, berdasarkan hasil rapat zoom meeting dengan camat dan lurah yang dilakukan Senin (30/6), batas akhir pengajuan pemberkasan sankem pada Rabu 2 Juli 2025, untuk batas meninggal di tanggal 30 Juni 2025 sebelum pukul 24:00 WIB.

    Ia mengimbau para camat dan lurah untuk dapat memberitahukan masyarakat di wilayah masing-masing terkait pemberhentian santunan kematian tersebut.

    “Sehingga pesannya dapat tersampaikan ke masyarakat bahwa Pemkot Depok tidak lagi menyalurkan bansos sankem,” ujarnya.

    Sumber : Antara