Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Instruksi Puan Hadapi Revisi UU Pemilu: Kalau Kompak, Tak Ada yang Pecah Barisan Kita – Page 3

    Instruksi Puan Hadapi Revisi UU Pemilu: Kalau Kompak, Tak Ada yang Pecah Barisan Kita – Page 3

    Selain itu, Puan menilai bahwa Bimtek ini menjadi bekal strategis bagi para anggota DPR dan DPRD dari PDIP dalam menavigasi dinamika politik ke depan.

    “Ibarat sedang berlayar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengarahkan layar sehingga sampai ke tujuan,” tuturnya.

    Tak lupa, Puan juga berharap seluruh kader dapat menjalankan kerja-kerja politik yang terencana dan terukur untuk menjaga kepercayaan rakyat serta memperkuat ideologi perjuangan partai.

    Acara penutupan Bimtek PDIP turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, jajaran pengurus DPP, 3.218 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dari PDIP, anggota DPR RI Fraksi PDIP, serta kepala daerah dari partai berlambang banteng tersebut.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari program konsolidasi PDIP menjelang dinamika politik nasional, termasuk pembahasan materi strategis seperti penyusunan RPJMD, evaluasi APBD 2025, dan strategi komunikasi politik di daerah.

  • Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Ketua DPR Puan Maharani ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu,  dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau `wong cilik`.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai. Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah. Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Sumber : Antara

  • Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu, dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau “wong cilik”.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai

    Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok

    Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok

    Seorang anak berjalan di samping mural informasi kawasan bebas asap rokok di permukiman padat penduduk di Kayu Manis, Matraman, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Pemprov DKI Jakarta akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan mengatur pelarangan aktivitas tentang rokok di fasilitas umum seperti sekolah, transportasi publik dan area terbuka yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menciptakan kesehatan lingkungan bagi seluruh masyarakat Jakarta menyusul 469 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki Perda KTR. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) Manik Marganamahendra menilai anak muda harus terlibat aktif dalam penyusunan dan pemantauan kebijakan, termasuk Rencana Aksi Daerah dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Menurut Manik lewat keterangan di Jakarta, Jumat, hal itu lantaran krisis rokok di kalangan pemuda bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan ketimpangan kebijakan dan dominasi industri.

    “Indonesia saat ini menjadi negara dengan angka perokok laki-laki dewasa terbesar di dunia. Angka-angka ini tidak akan turun kalau industri tetap bebas membungkus rokok sebagai gaya hidup, sementara kebijakan kita terlalu lambat mengejarnya,” katanya,

    Manik pun mengajak jaringan pemuda di berbagai daerah agar menyerukan pengendalian konsumsi rokok dijadikan indikator eksplisit dalam penilaian Indeks Pembangunan Pemuda. Pasalnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat 5,18 juta anak usia 10-18 tahun aktif merokok, dan lebih dari 23 persen pemuda usia 15–24 tahun juga jadi konsumen rokok.

    Sementara itu, Project Lead Tobacco Control CISDI Beladenta Amalia menyampaikan 7 dari sepuluh murid sekolah membeli rokok secara eceran, baik saat pertama kali mencoba maupun dalam konsumsi sebulan terakhir. Yang lebih mencemaskan, imbuh dia, besarnya pengeluaran remaja untuk rokok, yakni antara Rp30 ribu hingga Rp200 ribu per minggu.

    “Itu setara dengan lebih dari setengah uang saku mereka, dan hampir separuh dari rata-rata pengeluaran per kapita mingguan penduduk Indonesia,” katanya.

    Amalia mengatakan, fakta ini bukan hanya menunjukkan mudahnya akses rokok di kalangan orang muda, tapi juga betapa lemahnya perlindungan ekonomi dan kesehatan terhadap mereka. Adapun di Jakarta, kebijakan yang mengatur KTR baru dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) yakni Pergub DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 dan perubahannya pada Pergub DKI Jakarta Nompr 88 Tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok.

    Sementara Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta. Raperda ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Sumber : Antara

  • Anak muda harus ikut pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok

    Anak muda harus ikut pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) Manik Marganamahendra menilai anak muda harus terlibat aktif dalam penyusunan dan pemantauan kebijakan, termasuk Rencana Aksi Daerah dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Menurut Manik lewat keterangan di Jakarta, Jumat, hal itu lantaran krisis rokok di kalangan pemuda bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan ketimpangan kebijakan dan dominasi industri.

    “Indonesia saat ini menjadi negara dengan angka perokok laki-laki dewasa terbesar di dunia. Angka-angka ini tidak akan turun kalau industri tetap bebas membungkus rokok sebagai gaya hidup, sementara kebijakan kita terlalu lambat mengejarnya,” katanya,

    Manik pun mengajak jaringan pemuda di berbagai daerah agar menyerukan pengendalian konsumsi rokok dijadikan indikator eksplisit dalam penilaian Indeks Pembangunan Pemuda.

    Pasalnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat 5,18 juta anak usia 10-18 tahun aktif merokok, dan lebih dari 23 persen pemuda usia 15–24 tahun juga jadi konsumen rokok.

    Sementara itu, Project Lead Tobacco Control CISDI Beladenta Amalia menyampaikan 7 dari sepuluh murid sekolah membeli rokok secara eceran, baik saat pertama kali mencoba maupun dalam konsumsi sebulan terakhir.

    Yang lebih mencemaskan, imbuh dia, besarnya pengeluaran remaja untuk rokok, yakni antara Rp30 ribu hingga Rp200 ribu per minggu.

    “Itu setara dengan lebih dari setengah uang saku mereka, dan hampir separuh dari rata-rata pengeluaran per kapita mingguan penduduk Indonesia,” katanya.

    Amalia mengatakan, fakta ini bukan hanya menunjukkan mudahnya akses rokok di kalangan orang muda, tapi juga betapa lemahnya perlindungan ekonomi dan kesehatan terhadap mereka.

    Adapun di Jakarta, kebijakan yang mengatur KTR baru dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) yakni Pergub DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 dan perubahannya pada Pergub DKI Jakarta Nompr 88 Tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok.

    Sementara Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta. Raperda ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dukung rencana eliminasi kanker leher rahim di Indonesia

    Kemendagri dukung rencana eliminasi kanker leher rahim di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan Kemendagri berkomitmen mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia periode 2023–2030.

    “Kami siap mendukung upaya eliminasi kanker leher rahim ini lewat melahirkan strategi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya dengan input dari organisasi profesi untuk menjadi muatan kebijakan strategis bagi pemerintah daerah,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin

    Ia menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis lintas sektor yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga serta seluruh pemerintah daerah (Pemda).

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara Focus Group Discussion (FGD) Lokakarya Nasional Penanggulangan Kanker Leher Rahim di Indonesia yang berlangsung secara virtual pada Sabtu (19/7). Diskusi tersebut digelar oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).

    Yusharto mengatakan, target eliminasi kanker leher rahim di Indonesia mengacu pada standar global. Standar itu yakni 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan imunisasi di usia 15 tahun, 75 persen perempuan usia 30-69 tahun menjalani skrining kanker leher rahim melalui metode HPV DNA, dan 90 persen perempuan yang terdiagnosis lesi prakanker dan kanker invasif mendapatkan tatalaksana yang tepat.

    Dia menjelaskan, Kemendagri berperan dalam memastikan seluruh agenda tersebut diintegrasikan dalam kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah.

    Yusharto juga menekankan pentingnya pilar-pilar utama dalam RAN, mulai dari imunisasi, skrining, penatalaksanaan, edukasi, penguatan tenaga kesehatan, hingga kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi mitra penting dalam edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

    “Lewat organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kemendagri yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan berikut organisasi kemasyarakatan di dalamnya, terutama PKK dan posyandu, ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menyadarkan masyarakat,” ujarnya.

    Kemendagri juga akan memastikan eliminasi kanker leher rahim menjadi bagian dalam perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Dia berharap, target-target yang telah ditetapkan atau disepakati bersama lembaga internasional dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dapat tersampaikan dengan jelas dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh Pemda.

    “Terutama daerah-daerah yang akan menjadi lokus untuk piloting program ini,” katanya.

    Menutup paparannya, Yusharto menyebut bahwa BSKDN mencatat lebih dari 31 ribu inovasi di bidang kesehatan telah dilahirkan Pemda. Dari jumlah itu, 15 inovasi di antaranya berkaitan langsung dengan upaya eliminasi kanker leher rahim.

    “Kami berharap replikasi dari 15 inovasi yang sudah ada ini bisa kita lakukan percepatan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RPJMD 2025-2029 Jabar disahkan dengan fokus penataan desa-tata ruang

    RPJMD 2025-2029 Jabar disahkan dengan fokus penataan desa-tata ruang

    Bandung (ANTARA) – Pemprov Jawa Barat bersama DPRD Jabar resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 yang di dalamnya akan berfokus pada beberapa soal seperti penataan desa, BUMD, hingga tata ruang.

    “Pengesahan RPJMD lewat paripurna ini bagian dari kerja sama yang dibangun yang sekarang sudah arah kebijakannya sudah menjadi satu visi yang sama. Terima kasih DPRD yang telah bekerja keras sehingga sekarang visinya menjadi sama, yaitu Jawa Barat Istimewa,” ucap Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jabar, Sabtu.

    Dedi mengungkapkan di RPJMD 2025-2029 ada fokus penataan ulang struktur desa, karena menurutnya ada disparitas jumlah penduduk antar-desa yang sangat mencolok, di mana ada desa dengan hanya 2.000 penduduk sementara yang lain mencapai 150.000 jiwa.

    “Pertama yaitu pemekaran atau penggabungan desa. Karena ada desa yang penduduknya hanya dua ribu, tapi ada yang 150 ribu. Ini kan disparitas ini enggak beres, harus segera dibenahi,” katanya.

    Kemudian, Dedi juga menekankan pentingnya perubahan status desa menjadi kelurahan bagi daerah-daerah yang sudah dihuni oleh kaum urban sehingga lebih cocok.

    “Perubahan dari desa menjadi kelurahan. Karena banyak daerah desa yang sudah dihuni oleh kaum urban, karakternya karakter urban tetap jadi desa, kan ini nggak cocok. Ini yang harus dilakukan,” ujarnya.

    Dia menekankan upaya ini merupakan kebutuhan mendasar mengingat perbandingan jumlah desa dan penduduk di Jabar dengan provinsi lain yang cukup jauh dan berimbas ke dana desa yang diterima untuk pembangunan wilayah.

    “Jawa Barat penduduknya 54 juta jiwa. Desanya hanya sekitar 5.311 desa. Jawa Tengah hampir 7.000, Jawa Timur hampir 8.000. Kan beda serapan anggaran desanya juga. Kita jauh lebih kecil dibanding daerah yang penduduknya lebih sedikit,” katanya.

    Fokus lainnya yang diakomodir, kata Dedi, adalah konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar, termasuk untuk merampingkan jumlah BUMD yang tersebar saat ini menjadi lebih terpusat.

    “Penggabungan BUMD. Tidak berantakan seperti sekarang di mana-mana. Saya cukup satu BUMD saja dengan satu BJB,” kata dia.

    Aspek lainnya yang menjadi prioritas, adalah perubahan tata ruang dan penyusunan peraturan daerah tentang tata kelola air.

    “Kemudian yang berikutnya adalah perubahan tata ruang. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah perda tentang tata kelola air. Daerah penghasil air harus mendapat insentif,” ujar dia.

    Tidak hanya itu, Dedi mengatakan dalam RPJMD 2025-2029 itu pihaknya juga menyoroti pentingnya tata kelola karbon, di mana daerah penghasil karbon diharapkan mendapat insentif, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas antara daerah industri dan daerah pertanian, serta antara daerah industri dan daerah pegunungan.

    “Termasuk di dalamnya nanti daerah-daerah penghasil padi harus mendapat insentif daerahnya. Jadi bukan hanya harga padinya saja yang diperoleh, tapi insentif daerah bagi daerah penghasil padi agar orang tetap mau bersawah karena itu kebutuhan pangan,” ucap dia.

    Dedi menegaskan bahwa semua rancangan ini telah disepakati oleh anggota DPRD Jabar.

    “Ini yang dirancang dan tadi teman-teman DPRD sudah sepakat. Sepakat untuk membahas tentang perubahan struktur dan tata kelola desa serta perubahan dari desa ke kelurahan dan kemudian pemekaran desa. Tidak bahas perubahan provinsi,” tuturnya menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RPJMD Sumut 2025-2029, Wagub Sumut Surya Sampaikan 9 Target Sasaran

    RPJMD Sumut 2025-2029, Wagub Sumut Surya Sampaikan 9 Target Sasaran

    Medan, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) telah menetapkan sembilan target sasaran utama, yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029. Di antaranya pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%, PDRB perkapita dari Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi 5,20% sampai 4,74%.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Utara Surya, pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, tentang penyampaian Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2025-2029, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/7/2025).

    “Kemudian penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82%. Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin. Penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai dengan 0,291 poin. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin dan Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1% menjadi 16,88%,” ujar Wagub Sumut Surya.

    Menurutnya, dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029, Pemprov Sumut menetapkan strategi pengembangan wilayah yang berfokus pada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah, yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan, yang dijabarkan dalam lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah kelima pilar tersebut,” katanya.

    Hal itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” ujarnya.

  • Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,”

    Medan (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan sembilan target sasaran utama dan sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dimulai tahun ini hingga 2029.

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,” ucap Surya ketika menyampaikan nota jawaban gubernur Sumut atas ranperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025 – 2029 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumut, Kamis.

    Kemudian, lanjut dia, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, dan kontribusi PDRB provinsi dari 5,21 persen menjadi 5,30 persen.

    Lalu, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen menjadi 5,2 persen sampai 4,74 persen, dan penurunan kemiskinan dari 7,19 persen menjadi 2,82 persen.

    Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai 0,291 poin.

    “Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari satu persen menjadi 16,88 persen,” ujar Surya.

    Wagub menegaskan, mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

    Pemprov Sumut telah menetapkan strategi pengembangan wilayah berfokus kepada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan.

    Kemudian, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen itu, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah. Yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan dijabarkan lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah,” jelas Surya.

    Adapun kelima pilar pembangunan daerah itu, yakni pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kedua menjaga stabilitas makro ekonomi daerah.

    Ketiga peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, keempat pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta kelima penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur,” paparnya.

    Arah prioritas ini ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” kata Surya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut? Medan 17 Juli 2025

    Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut? Medan 17 Juli 2025

    Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut?
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur
    Sumatera Utara
    , Surya, tiba-tiba berhenti membaca tanggapan atas pemandangan umum fraksi tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 pada rapat paripurna di DPRD
    Sumut
    , Kamis (17/7/2025).
    Surya berhenti karena ada interupsi dari salah satu anggota
    DPRD Sumut
    ,
    Rahmansyah Sibarani
    , dari Fraksi Partai Nasdem.
    “Mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Wagub, saya potong segera karena sekian kali saya tunggu, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak hadir ke
    sidang paripurna
    ini,” kata Rahmansyah setelah dipersilakan bicara.
    Rahmansyah kemudian menjelaskan, apakah RPJMD ini hanya untuk yang hadir di sini.
    Dia pun meminta kepada pimpinan sidang, yang saat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, agar menghadirkan OPD.
    “Sambil berjalan untuk melanjutkan tanggapan, kita hadirkan OPD pada paripurna RPJMD ini,” tegas Rahmansyah.
    Menurut Rahmansyah, ini harus jadi pembelajaran buat semua dan supaya OPD itu belajar menghormati.
    Dia kemudian bertanya, kalau
    OPD tidak hadir
    , apakah ada perwakilan OPD, apa perlu diabsen OPD.
    “Ini RPJMD pimpinan. Ini agenda lima tahun ke depan, mau kita apa kan Sumatera Utara ini. Aneh bagi saya kalau OPD tidak hadir,” ucap Rahmansyah.
    Pantauan Kompas.com di ruang sidang, saat Surya membacakan tanggapan hampir 3 jam, kursi yang disediakan untuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat tidak terisi sepenuhnya, dan hanya 3 kursi yang terisi.
    Tidak hanya Rahmansyah yang protes.
    Muhammad Subandi, anggota Fraksi Gerindra, menyatakan setuju dengan teman-temannya yang menyoroti ketidakhadiran OPD.
    “Kalau OPD tidak hadir, kita tunda saja karena paripurna resmi. OPD wajib dan harus berada di sini. Kalau tidak hadir, ganti saja, masih banyak orang berkualitas,” ujar Subandi.
    Sidang kemudian diskor dan akan dilanjutkan dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.