Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Dispar Kaltim kembangkan ekowisata Merabu dukung geopark

    Dispar Kaltim kembangkan ekowisata Merabu dukung geopark

    Samarinda (ANTARA) – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) mengembangkan ekowisata di Kampung Merabu, Kelay, Berau, untuk mendukung usulan Geopark Karst Sangkulirang-Mangkalihat yang diajukan gubernur setempat menjadi Taman Bumi Nasional dan UNESCO Global Geopark.

    “Salah satu bentuk dukungannya antara lain kami telah memasukkan di RPJMD tentang pengembangan wisata di periode ini, bahkan pembuatan rencanaan pembangunan track ke Goa Beloyot sudah selesai, sehingga tahun depan dibangun track tersebut,” ujar Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda, Senin.

    Track tersebut merupakan fasilitas penting yang harus ada karena dari Kampung Merabu ke Goa Beloyot harus melalui jalan berair di banyak titik, yakni dari total sekira 5 kilometer (km) dari Kampung Merabu ke Goa Beloyot, akan ada beberapa titik yang dibangun track atau semacam jembatan dari kayu.

    Ketika track tersebut jadi tahun depan, lanjut ia, maka tingkat kunjungan wisatawan baik lokal, nusantara, maupun wisatawan asing diyakini makin tinggi, karena gema Goa Beloyot tersebut sudah mendunia, sejak ditemukan jejak peradaban manusia purba yang diperkirakan berusia antara 4.000 tahun hingga 10.000 tahun.

    Jejak peradaban maupun jejak budaya di Goa Beloyot tersebut berupa sejumlah lukisan prasejarah berupa cap tangan dan figur manusia purba di dinding hingga atap gua, menandakan bahwa peradaban manusia purba telah mengenal seni, budaya, serta kepercayaan spiritual berupa permohonan kepada pencipta.

    Ririn juga mengatakan bahwa terkait dengan komitmen Pemprov Kaltim untuk menjadikan Karst Sangkulirang-Mangkalihat menjadi geopark berkelas dunia karena telah didaftarkan di Taman Bumi Nasional dan UNESCO Global Geopark, maka pihaknya makin gencar melakukan promosi ke berbagai penjuru.

    Hal ini dilakukan agar keberadaan destinasi wisata geosite yang akan menjadi geopark ini makin dikenal luas, sehingga tingkat kunjungan wisatawan juga makin banyak.

    Ketika tingkat kunjungan wisatawan banyak, lanjut ia, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena dengan banyaknya pengunjung, maka anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) maupun warga setempat bisa menjadi pemandu maupun menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan pengunjung.

    Sedangkan saat ini, paket wisata yang sudah berjalan di Kampung Merabu terkait geosite dan dukungan menuju geopark antara lain Paket Wisata Merabu – Danau Nyadeng, Paket Wisata Merabu – Puncak Ketepu, dan Paket Merabu – Goa Beloyot. Masing-masing paket ini bisa PP maupun bermalam.

    “Ketika wisata dikelola optimal, maka masyarakat setempat dan sekitarnya dapat memanfaatkan peluang ini baik sebagai pemandu, pengelola, membuat penginapan, homestay, kerajinan tangan untuk oleh-oleh, UMKM, dan lain-lain, karena turunan sektor pariwisata ini sangat luas,” kata Ririn.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tuberkulosis (TBC) bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Dengan status Indonesia sebagai negara peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, delapan gubernur dari provinsi dengan beban kasus tertinggi menyatakan perang.
    Salah satunya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, yang secara resmi menandatangani Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
    Dia menegaskan, komitmen tersebut merupakan pekerjaan kolektif yang membutuhkan kerja sama cepat dan masif dari semua pihak, terutama bupati dan wali kota.
    “Saya dengan tujuh gubernur lainnya berkomitmen kuat untuk mengeliminasi TBC,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
    Bobby mengatakan itu usai menghadiri Forum Delapan Gubernur Penuntasan Tuberkulosis di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa.
    Ada delapan komitmen yang ditandatangani delapan gubernur terkait pengendalian TBC, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI.
    Poin pertama, memasukkan indikator TBC ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu mengoordinasikan kegiatan penanggulangan TBC, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) TBC, menemukan kasus, melakukan pendataan, memberikan pengobatan dan pencegahan, hingga membuat kebijakan serta mencapai target indikator.
    Bobby mengatakan, dari komitmen tersebut terdapat target indikator yang harus dicapai, seperti menemukan 90 persen kasus, SPM 100 persen, penanganan kasus sensitif obat, kasus resisten obat, hingga terapi pencegahan dan target lainnya.
    “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, ini harus kami kerjakan bersama, dengan teliti dan cepat,” kata menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
    Adapun komitmen itu disepakati delapan gubernur, yakni dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, hingga Sulawesi Selatan. 
    Tindakan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rata-rata kasus kematian TBC di Indonesia adalah dua orang dalam lima menit. 
    Oleh karena itu, tugas utama dalam penanganan TBC adalah menemukan orang yang terinfeksi secepatnya.
    Budi mengatakan, seperti halnya Covid-19, pemerintah perlu menemukan kasus sedini mungkin dan memberikan penanganan yang tepat karena TBC adalah penyakit menular.
    “Ini agar dia tidak nularin dulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan enam bulan,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan TBC di Indonesia.
    “Kalau di delapan provinsi ini bisa kita tekan, angkanya (kasus TBC Indonesia) akan berkurang jauh. Jadi, siap-siap nanti akan kami tagih pada waktu pertemuan selanjutnya,” katanya.
    Sebagai informasi, pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Staf Presiden AM Putranto, serta jajaran kementerian terkait. 
    Hadir pula kedelapan gubernur yang menandatangani komitmen bersama dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara virtual dari seluruh Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Ingin Tingkatkan Akses dan Konektivitas Kawasan Dataran Tinggi Dieng

    AHY Ingin Tingkatkan Akses dan Konektivitas Kawasan Dataran Tinggi Dieng

    JAKARTA – Konektivitas jadi hal yang difokuskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam mengembangkan Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Dengan potensi yang dimiliki, peningkatan akses menuju daerah tersebut diharap dapat mendongkrak pertumbuhan pariwisatanya.

    “Konektivitas ini penting, karena jika berbicara pariwisata, hal pertama yang ditanyakan adalah aksesnya. Kalau aksesnya baik, jalannya cukup lebar dan nyaman, saya rasa itu akan menjadi daya tarik tersendiri,” kata Menteri AHY usai menghadiri ritual cukur rambut gimbal yang menjadi puncak acara Dieng Culture Festival (DCF) XV Tahun 2025 di Kompleks Candi Arjuna, Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, mengutip ANTARA pada Minggu, 24 Agustus.

    Dari pengalamannya menuju Dieng dari arah Kabupaten Wonosobo, AHY melihat kondisi jalan yang dilalui masih sempit dan berpotensi macet. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk memastikan dukungan infrastruktur, termasuk jalan, dapat diperkuat secara bertahap.

    “Pembangunan infrastruktur di kawasan ini diharapkan tidak hanya memajukan pariwisata, juga menghidupkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, serta membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri AHY.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan infrastruktur di Jateng, termasuk Dieng, telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025.

    “Kita akan bangun infrastruktur yang mengoneksikan ekonomi wilayah, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten, kota, dan desa,” katanya.

    Ia mengatakan, Dieng merupakan bagian dari aglomerasi pariwisata Jawa Tengah. Karena itu, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, bertujuan untuk menghubungkan Dieng dengan destinasi wisata lain.

    “Dieng tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita koneksikan dengan aglomerasi wisata-wisata yang lain. Anggaran untuk program ini telah disiapkan,” kata Gubernur.

  • Menko AHY Akan Perbaiki Infrastruktur Dataran Tinggi Dieng Regional 24 Agustus 2025

    Menko AHY Akan Perbaiki Infrastruktur Dataran Tinggi Dieng Regional 24 Agustus 2025

    Menko AHY Akan Perbaiki Infrastruktur Dataran Tinggi Dieng
    Tim Redaksi
    BANJARNEGARA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur di kawasan dataran tinggi Dieng.
    Sebab, akses jalan menuju kawasan wisata tersebut cukup sulit dan sempit, baik dari arah Wonosobo di sisi selatan maupun Batang di sisi utara.
    “Memang saya menyusuri kemarin, jalannya cukup terbatas lebarnya, tentunya secara bertahap kami ingin terus memperkuat rute-rute jalan,” kata AHY saat menghadiri rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025).
    AHY mengatakan, konektivitas antarwilayah diperlukan untuk memajukan pariwisata.
    “Konektivitas ini penting karena kalau berbicara pariwisata selalu yang ditanyakan pertama adalah aksesnya bagaimana. Kalau aksesnya baik, jalannya cukup lebar, tidak rusak, saya rasa akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan,” ujar AHY.
    Menurut AHY, apabila pariwisata suatu daerah maju, akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
    “Kalau pariwisatanya maju pasti akan menghidupkan UMKM, pelaku ekonomi kreatif, membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia. 
    Di tempat yang sama, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan infrastruktur telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025.
    “Dieng merupakan bagian dari aglomerasi pariwisata Jawa Tengah, dan perlu dihubungkan dengan destinasi wisata lain agar potensinya semakin maksimal,” kata Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha hiburan malam DKI diundang bahas Raperda KTR

    Pengusaha hiburan malam DKI diundang bahas Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melibatkan para pengusaha hiburan malam dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    “Ini pasti akan diundang. Sepertinya akan diundang, karena kemarin dari tembakau sudah diundang, masyarakat anti tembakau juga sudah diajak bicara. Jadi, akan berproses,” kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Iffan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut, penyusunan aturan itu masih dalam tahap draf awal dan masih terbuka untuk pengubahan.

    Satu dari sekian fokus pembahasannya adalah mencari titik temu antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan usaha hiburan.

    “Kami mencoba, supaya ini menjadi sistem yang baru, yakni tempat hiburan tidak lagi menjadi tempat merokok. Ini baru draf, kita coba cari yang terbaik juga buat pengusaha,” katanya.

    Menurutnya, perubahan ini diharapkan bisa menjadi dimensi baru dalam membentuk pola perilaku masyarakat di ruang publik, termasuk di tempat hiburan malam.

    “Kita coba dimensi baru supaya mungkin akan merubah pola perilaku. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan,” kata dia.

    Pihaknya mengaku akan membahas lebih lanjut potensi bahaya seperti kebakaran yang bisa disebabkan oleh puntung rokok.

    “Itu akan kita bahas secara detail dalam pembahasan lanjutan. Termasuk, bagaimana tempat hiburan tetap aman dan nyaman, baik bagi perokok maupun non-perokok,” ujarnya.

    Terkait target penyelesaian Raperda, Iffan menyatakan bahwa semua tergantung pada proses pembahasan antar instansi dan para pemangku kepentingan.

    “Tergantung, tapi mungkin (ada target). Kita semua ingin aturan ini bisa diwujudkan secepatnya, dengan tetap mendengarkan semua masukan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memperpanjang masa pembahasan Raperda ini hingga September 2025 karena banyaknya usulan dan penolakan yang masuk.

    Raperda ini juga telah dimasukkan ke dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 oleh Pemprov DKI.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puncak HUT ke-75, Gubernur Kalsel Ajak Warga Bersatu Bangun Daerah Sejahtera – Page 3

    Puncak HUT ke-75, Gubernur Kalsel Ajak Warga Bersatu Bangun Daerah Sejahtera – Page 3

    Liputan6.com, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin, didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Sekretaris Daerah M. Syarifuddin, mengajak seluruh masyarakat untuk bergembira dan bersyukur atas perjalanan panjang provinsi ini.

    “Dirgahayu Provinsi Kalimantan Selatan ke-75. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya demi kemajuan daerah tercinta,” ucap H. Muhidin dalam sambutannya.

    Ia menegaskan pentingnya mengenang jasa para pejuang dan pendahulu, sekaligus meneguhkan kembali semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, alim ulama, tokoh agama, pemuda, hingga rakyat Kalimantan Selatan dalam membangun daerah.

    Menurut Muhidin, Kalsel kini berada di jalur kemajuan. Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan hasil positif, seperti surplus beras selama belasan tahun, tidak ada lagi desa tertinggal, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah, indeks pembangunan manusia yang meningkat, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Diskominfo Pemprov Kalsel)… Selengkapnya

    Kalsel juga tercatat sebagai provinsi tercepat di Indonesia dalam mengusulkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Prestasi internasional pun diraih melalui penetapan UNESCO Global Geopark Meratus, serta penghargaan dari berbagai lembaga nasional, termasuk apresiasi Pemerintah Pusat atas kebijakan Desa Anti-Maladministrasi.

    Dalam momentum peringatan ini, Muhidin menyerukan aksi nyata menjaga lingkungan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar demi mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi ancaman.

    “Kita jaga lahan kita bersama. Hindari membuka lahan dengan membakar. Ini tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

    Meski wilayah Kalsel kerap diguyur hujan, Muhidin menilai potensi bencana tetap harus diwaspadai. Ia meminta semua pihak, mulai dari aparat hingga masyarakat, untuk terus berkoordinasi dalam upaya pencegahan.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Diskominfo Pemprov Kalsel)… Selengkapnya

    Di bidang ketahanan pangan, Gubernur memberikan apresiasi kepada para petani muda yang konsisten menanam jagung dan mengelola lahan secara produktif. Pemerintah Provinsi juga memberikan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM, sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional yang mewajibkan seluruh produk UMKM berlabel halal pada tahun 2026.

    “Kalsel juga kini memiliki Pusat Pelayanan Kemasan Provinsi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MPG) yang mulai dijalankan tahun ini,” ungkapnya.

    Muhidin menegaskan bahwa peringatan HUT ke-75 ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk melangkah lebih solid, bersatu, dan optimistis menyongsong masa depan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan, tangguh dalam ketahanan pangan, unggul dalam budaya, dan sejahtera bagi rakyatnya.

    “Optimisme masa depan Kalsel bukan sekadar angan-angan. Ini nyata dan sedang kita wujudkan bersama,” tutupnya.

  • Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

    Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyuarakan komitmen keras untuk membebaskan provinsi ini dari belenggu narkoba. Dalam semangat bulan kemerdekaan, ia menyerukan agar seluruh elemen pemerintah dan aparat penegak hukum bersatu melakukan langkah nyata dan agresif untuk memberantas jaringan narkotika di Sumut.

    “Para pelaku yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba akan kami eksekusi secara hukum. Tidak ada toleransi. Ini penyakit kronis yang menggerogoti Sumatera Utara bertahun-tahun. Saatnya kita bertindak tegas,” ujar Bobby dalam sambutannya di sidang paripurna DPRD Sumut dengan agenda pengesahan RPJMD Sumut 2025 – 2030 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).

    Bobby menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak hanya sebatas seremoni, tapi menjadi momen revolusi moral dalam memerangi narkoba. Ia mengajak DPRD, Forkopimda, serta aparat TNI dan Polri untuk bersama-sama menutup ruang gerak para pelaku dan menghancurkan pusat-pusat peredaran narkoba yang telah lama dikenal publik.

    “Kalau bisa, semua lokasi yang menjadi sarang narkoba kita bersihkan. Kita musnahkan. Kita tunjukkan bahwa Sumatera Utara bisa merdeka dari narkoba,” ucapnya dengan nada tegas.

    Ia juga menekankan bahwa upaya pemberantasan tidak cukup hanya di wilayah darat. Menurutnya, banyak jalur masuk narkoba melalui pelabuhan kecil dan lintasan ilegal, bahkan hingga wilayah laut yang terhubung ke negara-negara tetangga.

    “Pintu-pintu kecil yang selama ini jadi jalur masuk dari luar, seperti dari arah Thailand, harus kita tutup rapat. Tidak boleh ada celah lagi. Kita semua harus waspada dan bertindak,” tambahnya.

    Bobby juga mengungkapkan, koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sudah dilakukan secara intensif. Seluruh aparat penegak hukum disebut telah sepakat untuk bergerak serentak di lapangan dan menutup celah-celah distribusi narkoba.

    “Kita tidak bisa terus-menerus menjadi juara bertahan dalam hal kasus narkoba. Ini saatnya Sumut keluar dari stigma itu. Kami sudah sepakat dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Semua pintu masuk akan kita tutup,” tegasnya.

    Ia menekankan, penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan di atas kertas. Pelaksanaan di lapangan, menurutnya, harus dilakukan secara kolaboratif, cepat, dan menyeluruh.

    “Dari sisi pencegahan, tentu akan terus dilakukan. Tapi harus dibarengi dengan tindakan nyata. Ini bukan hanya tugas satu pihak, tapi tugas kita semua,” tutupnya dengan penuh keyakinan.

  • Legislator minta kawasan Tanah Abang masuk prioritas RPJMD 2025-2029

    Legislator minta kawasan Tanah Abang masuk prioritas RPJMD 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI memasukkan kawasan Tanah Abang sebagai prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

    Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, Rabu, mengatakan, ada berbagai pertimbangan di antaranya kawasan Tanah Abang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian dan memiliki letak strategis sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD).

    Namun, sangat disayangkan, seiring dengan telah terjadinya transformasi di bidang perdagangan yang berimbas terhadap denyut perekonomian di kawasan Tanah Abang, dukungan Pemprov DKI Jakarta terlihat sangat minim dalam mempertahankan kawasan tersebut sebagai kontributor perekonomian Jakarta.

    “Berdasarkan pertimbangan dan realita tersebut, maka sangat wajar kawasan Tanah Abang harus dimasukkan dalam prioritas pembangunan di RPJMD 2025-2029,” kata Ismail dalam rapat Badan Anggaran dan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)​​​​​ 2026.

    Di awal Agustus 2025, Pemprov DKI Jakarta melakukan persiapan rencana pembangunan Jakarta tahun 2026. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan KUA PPAS 2026 bersama DPRD DKI Jakarta.

    Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari langkah implementasi RPJMD 2025-2029, yang fokus pada pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi.

    Dia menambahkan, untuk memulihkan kembali peran strategis dan kontribusi kawasan Tanah Abang terhadap perekonomian Jakarta selain menjadikannya sebagai prioritas pembangunan di RPJMD, juga harus disiapkan konsep baru dalam pengembangan kawasan tersebut.

    “Dengan berbagai potensinya, Tanah Abang harus dikembangkan menjadi kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan, bukan sekadar pembenahan pasar,” ujarnya.

    Menurut dia, pembentukan ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) menjadi faktor kunci dalam menjadikan Tanah Abang sebagai kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan.

    “Dari unsur Pemprov bisa memberikan penugasan kepada Sarana Jaya, Pasar Jaya, Pembangunan Jaya, Jakpro dan lainnya, termasuk sektor swasta. Baik dalam hal penyiapan konsep maupun penyiapan pembiayaan kreatifnya,” kata Ismail.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Blora pastikan usulan pokir DPRD sesuai prosedur

    Pemkab Blora pastikan usulan pokir DPRD sesuai prosedur

    “Kami pastikan tidak ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa dasar perencanaan,”

    Blora (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memastikan semua proses pengusulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Blora dilakukan sesuai sistem perencanaan yang berlaku, sehingga pokir yang diajukan dewan masuk dalam dokumen perencanaan yang sah.

    “Kami pastikan tidak ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa dasar perencanaan,” kata Inspektur Daerah Blora Irfan Agustian Iswandaru menanggapi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terhadap mekanisme pengusulan pokir DPRD di Blora, Selasa.

    Ia mengungkapkan sorotan tersebut muncul dalam rangka penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi salah satu indikator pengukuran tata kelola pemerintahan bersih dari praktik korupsi.

    Ia menjelaskan pembangunan di Kabupaten Blora dirancang melalui empat jalur utama, yakni Pokir DPRD, hasil Musrenbang, Forum OPD, dan skala prioritas pembangunan daerah. Semua jalur tersebut dipadukan mulai dari dokumen RPJMD, KUA-PPAS, RAPBD, hingga menjadi APBD.

    Menurut Irfan, salah satu indikator awal yang dapat mengarah pada dugaan korupsi adalah adanya kegiatan yang tidak memiliki dokumen perencanaan.

    “Jika suatu kegiatan tidak bisa dirunut ke dalam dokumen perencanaan resmi, itu bisa menjadi indikasi perilaku koruptif. Tapi di Blora, semua kegiatan sudah terstruktur dan terdokumentasi,” jelasnya.

    Penilaian SPI dari KPK sendiri disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu responden internal (dari dalam OPD), eksternal (pengguna layanan), dan expert (pihak pengawas atau ahli seperti aparat penegak hukum dan kepala dinas). Nilai akhir SPI merupakan hasil akumulasi dari ketiga kategori tersebut.

    Meskipun nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Blora tercatat cukup tinggi, Irfan menyebutkan bahwa nilai SPI masih menjadi tantangan yang harus ditingkatkan.

    “Kalau MCP kita sudah bagus, SPI-nya yang masih perlu kita dorong. Karena responden SPI punya karakteristik yang berbeda, terutama dari sisi persepsi dan pengalaman,” imbuhnya.

    KPK menilai bahwa pokir bisa menjadi celah yang rawan disalahgunakan apabila tidak masuk dalam sistem perencanaan resmi. Oleh karena itu, Pemkab Blora diundang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari pokir sudah sesuai jalur dan dokumen perencanaan yang sah.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Sultra: Retret Pemkot Kendari tingkatkan disiplin dan etos kerja

    Wagub Sultra: Retret Pemkot Kendari tingkatkan disiplin dan etos kerja

    Kendari (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua mengatakan kegiatan retret untuk pejabat dan camat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bisa meningkatkan kedisiplinan hingga etos kerja sebagai aparatur Sipil Negara (ASN).

    Wagub Sultra Hugua di sela kegiatan retret tersebut di Kendari, Jumat, menyampaikan retret sejatinya dibuat agar para ASN dan pejabat bisa merenungkan diri terkait tujuan serta tugas mereka dengan tujuan agar para pejabat semakin memperbaiki pola kerja dengan bekerja bersama-sama (team work).

    “Retret ini untuk merefleksi, kita memulai yang baru, cara kerja dan pikiran lama kita buang. Nah itu semua diawali dengan kerja sama,” kata Hugua.

    Menurutnya, retret ini menjadi pemantik agar pejabat dan ASN-nya bekerja sesuai dengan yang dirumuskan pimpinan dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

    Hal tersebut, menurut dia, karena para pejabat dan organisasi perangkat daerah (OPD)-nya bekerja di pemerintahan yang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

    “Sehingga kinerja aparatnya menjadi tolak ukur kemajuan daerah. Barometer Sulawesi Tenggara ada di Kota Kendari, makanya aparatnya harus keren verbal dan non verbalnya,” ujarnya.

    Ia menyampaikan melalui retret Pemerintah Kota Kendari agar menjadi pemantik agar daerah lain dan provinsi bisa mengikuti program tersebut.

    “Makanya BPKSDM provinsi saya suruh ke sini liat agar belajar dan kita bisa laksanakan di tingkat provinsi,” ujar Hugua.

    Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono menyampaikan pihaknya mengapresiasi retret Pemkot Kendari menjadi yang pertama untuk kabupaten kota se-Indonesia.

    Sugeng mengungkapkan jika Kota Kendari yang pertama menggelar retret maka akan menjadi tahap awal agar daerah lain bisa mengikuti langkah tersebut

    “Kalau tingkat provinsi kan sudah ada Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kota Kendari yang pertama untuk kabupaten dan kota,” ucapnya.

    Dia berharap melalui retret ini peserta bisa membangun hubungan erat (emotional bonding) dalam bekerja, utamanya dalam mencapai program kerja yang dirumuskan dalam visi misi Kota Kendari 2029

    Menurut Hugeng, dalam tata kelola pemerintahan untuk mencapai visi dan program kerja, tidak hanya melalui pendekatan manajerial, tetapi pemimpinnya harus bisa berkomunikasi baik dengan bawahan.

    “Sehingga dari situlah ada komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi yang ada dalam RPJMD Kota Kendari 2025-2029,” ungkap Sugeng.

    Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan retret Pemerintah Kota Kendari dilaksanakan selama tiga hari 1-3 Agustus 2025 bertempat di Kebun Raya Kendari.

    Siska menyebut peserta retret ini diikuti 63 orang pimpinan dan pejabat struktural lingkup Pemkot Kendari, terdiri tiga staf ahli, tiga asisten setda, 30 pimpinan OPD, 14 kepala bagian (Kabag), dan camat 11 orang.

    “Melalui retret ini yang saya harapkan semua bisa meningkatkan kinerja dan mampu berinovasi sehingga memajukan Kota Kendari,” ujarnya.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.