Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Viral Video Curhat Wabup Tulungagung, Sekda Tegaskan Bupati Tak Lakukan Pelanggaran

    Viral Video Curhat Wabup Tulungagung, Sekda Tegaskan Bupati Tak Lakukan Pelanggaran

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan klarifikasi setelah video curhat Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Baharudin mengungkapkan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan kegiatan, penganggaran APBD, dan manajemen SDM oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi, menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan pemerintahan. Ia menyebut sejumlah pernyataan dalam video itu sudah dijawab sendiri oleh Baharudin.

    “Beliau sendiri juga menyampaikan bahwasanya terkait beberapa hal yang beliau sampaikan itu sudah beliau jawab sendiri, artinya tidak ada aturan yang dilanggar,” ujar Tri, Senin (29/9/2025).

    Tri menjelaskan tata kelola pemerintahan di Tulungagung berpedoman pada regulasi yang berlaku. Untuk kepegawaian dan ASN, digunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pada aspek perencanaan, Pemkab mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan penganggaran mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

    Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin

    “Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung, semua proses sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

    Menanggapi isu etika jabatan yang turut disinggung dalam video, Tri menyebut belum menemukan pasal yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Ia menekankan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Tulungagung diharapkan tetap fokus pada tugas masing-masing.

    Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap diarahkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menyelesaikan tahapan kegiatan, baik administrasi maupun fisik, yang harus disesuaikan untuk tahun 2025.

    “Kami sudah menyampaikan saat apel pagi, saat rapat-rapat tertentu dengan OPD maupun staf. Bahwasanya teman-teman semua itu harus menyesuaikan di saat-saat ada pergantian pucuk pimpinan, pasti itu harus ada penyesuaian,” pungkasnya. [nm/beq]

  • PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri menegaskan pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah menekankan bahwa pangan adalah hidup-mati bangsa.

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” kata Rokhmin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Rokhmin menyampaikan bahwa revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Tani, saat berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Selasa.

    “Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” kata Rokhmin.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup-mati sebuah bangsa. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan kesejahteraan petani.

    Hasto menerima simbol cangkul dari perwakilan petani, sementara Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi yang juga Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menerima parang. Hasto menekankan bahwa pertanian menyangkut tanah, air, benih, dan matahari. Karena itu, menurutnya, kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani perlu dipastikan.

    “Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.

    Para petani yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan. Ibu Ani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter agar terjangkau. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air, sementara Pak Asep dari Desa Sukawerta mengeluhkan saluran air yang tak kunjung dinormalisasi hingga kerap menyebabkan gagal panen.

    Hal senada disampaikan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II. Ia menekankan tiga persoalan: normalisasi saluran air dari hulu, kesulitan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi, serta dukungan agar program benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat dapat terlaksana.

    Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Ia menyebut Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan.

    “Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” katanya.

    Hasto juga mengingatkan agar lahan subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri.

    “Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” tuturnya.

    Masih dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2025 yang jatuh pada tangal 24 September, DPP PDIP menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Upaya Pencegahan Stunting, Pemkot Kediri Gelar Rakor TPPS dan Sosialisasi GENTING

    Perkuat Upaya Pencegahan Stunting, Pemkot Kediri Gelar Rakor TPPS dan Sosialisasi GENTING

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program penurunan stunting yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa (23/9/2025) di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

    Rakor ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

    Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua TPPS, Bagus Alit, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kota Kediri berhasil meraih peringkat ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam penilaian kinerja percepatan penurunan stunting 2025, dengan skor 129. “Pencapaian ini tentu patut kita syukuri, namun juga menjadi pengingat bahwa masih banyak ruang yang harus kita optimalkan,” tegasnya.

    Ia menyoroti beberapa rekomendasi penting dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain: optimalisasi strategi berbasis data yang valid dan terintegrasi, memastikan konsistensi program PPPS masuk dalam dokumen perencanaan daerah, menguatkan komitmen tata laksana gizi dan perluasan sasaran, mendorong inovasi-inovasi baru.

    Khususnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penguatan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah saja tidak cukup, tetapi harus menggandeng seluruh elemen mulai dari dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga peran keluarga sebagai ujung tombak. Saya berharap rakor ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja TPPS Kota Kediri,” terang Bagus.

    Kegiatan turut mendatangkan narasumber dari DP3AK Provinsi Jawa Timur yang mereviu paparan hasil penilaian kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hasil evaluasi juga menunjukkan sejumlah aspek yang perlu diperkuat, seperti: prevalensi stunting Kota Kediri pada Tahun 2024, cakupan ASI eksklusif bayi usia kurang dari 6 bulan, kehamilan yang tidak diinginkan, Integrasi data valid, inovasi program gizi, konsistensi dalam RPJMD/RKPD dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

    “Untuk itu, Kota Kediri sangat mengharapkan pendampingan dan masukan yang berkelanjutan dari DP3AK Provinsi Jawa Timur agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Kediri semakin terarah, efektif, dan terukur,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, juga digelar sosialisasi program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), yang menghadirkan narasumber dari Perwakilan Kemenduk Bangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur.

    Program GENTING sendiri merupakan inisiatif Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai salah satu quick win dalam percepatan penurunan stunting.

    “GENTING mengedepankan gotong royong masyarakat, di mana pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih berperan sebagai orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Saya memandang, GENTING akan menjadi wadah yang strategis untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, media, serta keluarga,” jelas Bagus.

    Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin mengatakan melalui program GENTING, pihaknya berupaya menggugah kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi menjadi orang tua asuh dengan berdonasi baik berupa dana maupun kegiatan.

    “Untuk pengumpulan donasi, sementara ini yang sudah ada MoU dengan Kemendukbangga adalah rumah zakat. Jadi untuk pengelolaan dana ada dari pihak luar atau disalurkan ke rekening rumah zakat kemudian diintervensi,” jelasnya.

    Penanganan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan sinergi dan kerja keras bersama semua pihak Cholis yakin dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Kediri, mewujudkan generasi Kota Kediri yang sehat, produktif dan siap menyongsong Indonesia emas 2045. [nm/suf]

  • Nusantara Policy Lab Nilai Rencana Utang Rp3,15 Triliun Pemkot Surabaya Gegabah dan Berisiko

    Nusantara Policy Lab Nilai Rencana Utang Rp3,15 Triliun Pemkot Surabaya Gegabah dan Berisiko

    Surabaya (beritajatim.com) – Nusantara Policy Lab menilai rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman daerah senilai Rp3,15 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis sebagai langkah yang gegabah dan berisiko tinggi. Rencana ini tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Surabaya 2025-2029 yang akan diajukan pada periode 2026–2027.

    Direktur Nusantara Policy Lab, Aulia Thaariq Akbar, menyebut keputusan ini tidak disertai kajian akademis yang matang dan dapat memengaruhi citra keuangan Kota Surabaya di mata publik dan investor. Menurutnya, kebijakan ini harus dipertimbangkan secara mendalam sebelum dilaksanakan.

    “Saya rasa, langkah Pemkot Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp3,15 triliun tersebut bersifat gegabah ya. Tidak hanya tanpa disertai dengan kajian akademis yang komprehensif, langkah tersebut juga berpotensi membuat Surabaya kehilangan aset tidak terlihatnya sebagai kota dengan pengelolaan keuangan yang sehat,” tegas Atta sapaan lekatnya, Senin (23/9/2025).

    Rencana pembiayaan alternatif ini terdiri dari pinjaman melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan melalui Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar. Dana tersebut akan diprioritaskan untuk proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Flyover Dolog, pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan air di sejumlah kawasan.

    Mantan Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya ini mempertanyakan ketepatan prioritas alokasi anggaran pinjaman ini. Menurutnya, Pemkot Surabaya seharusnya memikirkan kebutuhan mendesak yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga, bukan hanya fokus pada proyek fisik berskala besar.

    “Kalau kita lihat, pada tahun 2027 Pemkot Surabaya diproyeksikan sudah harus membayar pokok utang senilai Rp763 miliar. Dana sebesar itu sebenarnya bisa dipakai untuk mendanai program-program ‘humanis’ seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, atau layanan kesehatan, alih-alih hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang,” ujar Atta.

    Pemkot Surabaya sebelumnya menyebut pembiayaan alternatif ini akan memacu pertumbuhan ekonomi kota jika dikelola dengan baik. Salah satu proyek yang digadang-gadang, yakni Saluran Diversi Gunungsari, ditargetkan selesai pada 2025 dan diyakini mampu memunculkan pusat-pusat usaha baru serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga Surabaya.

    Namun, Atta mengingatkan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya. Menurutnya, dampak ekonomi dan sosial dari proyek tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi.

    “Pemkot Surabaya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis seperti ini. Jangan sampai beban utang justru mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga,” pungkas alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga ini.[asg/kun]

  • Wakil Ketua DPRD Jatim: Peningkatan PAD Harus Tanpa Membebani Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim: Peningkatan PAD Harus Tanpa Membebani Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Menurutnya, negara seharusnya memberikan pelayanan terbaik, bukan berbisnis dengan rakyatnya.

    “PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, melainkan memberikan pelayanan yang terbaik,” tegas Deni usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2026 di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

    Deni menyebut salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara produktif. Menurutnya, banyak aset pemerintah dalam kondisi idle yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

    “Banyak aset daerah yang sebenarnya bisa dioptimalkan, baik untuk kegiatan ekonomi maupun layanan publik. Dengan tata kelola yang tepat, aset ini bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Selain itu, Deni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menegaskan, BUMD yang tidak memberikan dividen dan justru menjadi beban APBD harus dibenahi atau direstrukturisasi.

    “BUMD harus memberikan dividen yang jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, kita perlu mengambil langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi APBD 2026 dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional agar pembangunan Jawa Timur sejalan dengan target pemerintah pusat. “APBD harus jadi instrumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar daftar belanja. Sinkronisasi dengan RPJMD dan program nasional menjadi kunci agar anggaran tepat sasaran,” tegas Deni.

    DPRD juga mendorong efisiensi anggaran dengan memangkas belanja seremonial dan kegiatan yang tidak memberi dampak langsung pada masyarakat. “Belanja yang bersifat simbolis, seremonial, dan perayaan yang tidak memberikan dampak langsung harus dikurangi. Anggaran sebaiknya diarahkan untuk pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.

    Deni mengajak seluruh komisi dan OPD memetakan potensi penerimaan daerah dengan jelas, mengingat proyeksi pertumbuhan PAD pada 2026 hanya naik sekitar 1,8 persen. Ia juga mendorong keterlibatan swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang tepat sasaran.

    “APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Banggar DPRD Jatim Ingatkan APBD 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    Banggar DPRD Jatim Ingatkan APBD 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa APBD Jatim Tahun Anggaran 2026 harus memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

    Hal itu disampaikan Lilik dalam rapat paripurna penyampaian pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan oleh Gubernur Jatim atas Raperda APBD 2026 di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

    “APBD merupakan instrumen pengelolaan keuangan daerah yang harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026,” ujarnya.

    Banggar menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2026 yang justru stagnan bahkan turun minus 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi sinyal penurunan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja publik.

    “Penurunan ini harus menjadi peringatan dini agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan, khususnya retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang masih stagnan,” tegas politisi PKS tersebut.

    Berdasarkan catatan Banggar, pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan hanya tumbuh 2 persen dengan porsi terbesar dari pajak daerah sebesar 47 persen. Namun, proyeksi penerimaan pajak daerah yang hanya tumbuh 2,2 persen dianggap masih rendah.

    “Optimalisasi penerimaan PAD harus dilakukan, termasuk dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kami juga mengusulkan pembentukan Pansus BUMD untuk memastikan pengelolaan BUMD lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Lilik.

    Banggar juga menyoroti penurunan transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan pada 2026. Kondisi ini harus diantisipasi agar tidak mengganggu pelayanan publik dan program pembangunan daerah.
    “Setiap komisi perlu mendapatkan penjelasan dari OPD mitra terkait skema efisiensi belanja yang akan diterapkan sebagai dampak penurunan pendapatan transfer,” katanya.

    Di sisi belanja, Lilik mengungkap bahwa belanja operasi masih mendominasi dengan porsi 76 persen, sedangkan belanja modal hanya 6 persen dari total belanja. Angka ini menunjukkan dominasi belanja rutin sekaligus penurunan signifikan belanja modal hingga 40 persen dibanding APBD Perubahan 2025.

    “Banggar merekomendasikan agar efisiensi belanja barang dan jasa dilakukan, terutama pada kegiatan administrasi rutin dan penunjang yang bisa dilaksanakan secara daring. Belanja simbolis dan seremonial juga harus dikaji ulang agar anggaran lebih fokus ke mandatory spending,” paparnya.

    Selain itu, Banggar meminta TAPD memberikan penjelasan detail mengenai kapasitas dan kemampuan setiap OPD dalam merealisasikan anggaran 2026. Menurut Lilik, hal ini penting agar pelaksanaan APBD tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

    “APBD 2026 harus direncanakan dengan matang agar tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Waspadai Rencana Utang Rp2,9 Triliun Pemkot, DPRD Surabaya: Jangan Ganggu Program Kerakyatan

    Waspadai Rencana Utang Rp2,9 Triliun Pemkot, DPRD Surabaya: Jangan Ganggu Program Kerakyatan

    Surabaya (beritajatim.com)– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2,9 triliun pada 2026 menuai perhatian serius dari DPRD Surabaya.

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengorbankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

    “Iya, jadi kan sesuai dengan RPJMD yang sudah dibahas oleh teman-teman Pansus bahwa nanti di 2026 itu ada tercantum hutang. Nilainya 2,9 triliun dan sudah masuk di KUA-PPAS murni yang saat ini sedang kami pelajari,” ujar Aning saat ditemui di DPRD Surabaya, Rabu (17/9/2025).

    Aning menjelaskan, alokasi dana pinjaman tersebut sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti saluran irigasi, pengendalian banjir, dan pembebasan lahan. Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum final karena harus melalui proses konsultasi dan persetujuan pemerintah pusat.

    “Karena nilainya cukup besar, maka harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas. Jadi saat ini DPRD bersama Pemkot masih dalam tahap konsultasi sebelum pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.

    Menurut Aning, tren realisasi APBD beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan target. Hal ini membuat DPRD lebih berhati-hati dalam membahas rencana penambahan utang.

    “Kalau dilihat dari tren, 2024 targetnya Rp11,3 triliun, tapi realisasinya hanya Rp10 triliun. Tahun 2025 target Rp12,3 triliun, optimisme Pemkot Rp11,6 triliun, tapi bisa jadi hanya tercapai Rp10,5 triliun,” ujarnya.

    Aning khawatir, jika pinjaman Rp2,9 triliun direalisasikan, program prioritas kerakyatan seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran akan terganggu karena sebagian anggaran harus dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang.

    “Sekarang saja beberapa program kerakyatan sudah terkendala anggaran. Apalagi nanti kalau ada beban utang sebesar ini, bisa jadi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran semakin sulit dijalankan,” tegasnya.

    Aning juga mengungkap tingginya angka pengangguran yang menjadi keluhan utama warga dalam reses DPRD. Menurutnya, Pemkot belum memiliki skema jelas untuk menyelesaikan masalah ini.

    “Reses kemarin keluhan soal pengangguran luar biasa banyak. Saya melihat track record Pemkot, terutama di Disnaker, belum menunjukkan pentahapan yang jelas dalam mengatasi masalah pengangguran,” ujarnya.

    Selain itu, Aning juga mengingatkan tentang kewajiban anggaran dasar atau mandatory spending yang harus dipenuhi Pemkot setiap tahun, seperti gaji pegawai, Kader Surabaya Hebat (KSH), serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Nilainya mencapai Rp10,5 triliun.

    “Kalau melihat cash flow, ini cukup mengkhawatirkan. Mandatory spending seperti gaji, KSH, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh sampai terganggu karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya.

    Aning meminta Pemkot untuk realistis dalam merencanakan APBD 2026. Dari data KUA-PPAS, target APBD 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp11,5 triliun, setelah dua tahun berturut-turut target sebelumnya tidak tercapai.

    “Dari sini harus hati-hati. Kalau sampai program prioritas terganggu, pelayanan publik bisa terancam, dan masyarakat yang paling dirugikan,” pungkasnya.[asg/kun]

  • ​Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

    ​Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. 

    Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.

    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.

    Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

    “Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono. 

    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil. 

    Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.

    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

    “Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya. 

    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025″. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya. 
     

    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

    “Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya. 

    Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

    Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. 
     
    Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.
     
    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.
     
    Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.
     
    “Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono. 
     
    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil. 
     
    Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.
     
    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.
     
    “Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya. 
     
    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.
     
    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya. 
     

     
    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.
     
    “Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya. 
     
    Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.
     
    Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Pramono tegaskan komitmen Jakarta bangun ekonomi biru berkelanjutan

    Pramono tegaskan komitmen Jakarta bangun ekonomi biru berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan komitmen Jakarta sebagai kota megapolitan untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Menurut Pramono, Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir.

    “Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” ujar Pramono saat membuka “Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa.

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, Pramono mengatakan, tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

    Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan “Integrated Coastal Management” (ICM) melalui skema “Sustainable Development Strategy” (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil.

    Menurut Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan “inclusive tourism” berbasis masyarakat.

    Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis “blue carbon”.

    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”.

    Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” kata Pramono.

    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata.

    Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

    PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

    PNLG Forum 2025 diikuti oleh 200 peserta dari 24 kota di 9 negara anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari berbagai kawasan Asia Timur.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Mojokerto Gelar Pelatihan Penyusunan Human Capital Development Plan 2025

    Pemkab Mojokerto Gelar Pelatihan Penyusunan Human Capital Development Plan 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Pelatihan Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti 105 peserta dari berbagai perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber dari People Development Consulting (PDC) Surabaya.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto, Tatang Marhaendrata dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan HCDP menjadi langkah strategis dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). SDM merupakan aset strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah HCDP. HCDP akan memetakan kebutuhan kompetensi ASN, merancang strategi pengembangan, serta menyiapkan rencana pengisian jabatan sesuai proyeksi masa depan,” ungkapnya di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Puri, Senin (15/9/2025).

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menegaskan pentingnya peran ASN sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi-misi pembangunan daerah. Dokumen HCDP bukan sekadar kegiatan formal, melainkan peta jalan terintegrasi yang memetakan kebutuhan, merancang strategi, sekaligus mengukur dampak dari setiap program pengembangan yang dijalankan,” ujarnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan komitmennya untuk memantau langsung proses penyusunan HCDP, yang juga memiliki peran strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto.

    Dalam kesempatan itu, Gus Barra juga menekankan pentingnya integritas ASN dengan tiga nilai utama: kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Menurutnya, integritas harus berjalan seiring etos kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

    “Tanpa integritas, birokrasi hanya akan menjadi bangunan yang rapuh. ASN bukan hanya birokrat, tetapi agen perubahan. Kita ingin Mojokerto bukan sekadar mengikuti arus, tapi menjadi pelopor inovasi. Visi pembangunan Mojokerto periode 2025–2030 yang dirumuskan dalam Catur Abhipraya Mubarok,” katanya.

    Catur Abhipraya Mubarok mencakup tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas SDM, kemandirian ekonomi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Gus Barra berharap pelatihan penyusunan HCDP ini dapat melahirkan ASN yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

    Sekaligus memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur. Selain HCDP, Pemkab Mojokerto juga telah melaksanakan Government Transformation Academy (GTA) bagi 140 ASN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Akhir September 2025 mendatang, Pemkab Mojokerto akan melanjutkan program Leader Alignment untuk pejabat administrator. [tin/ian]