Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Debat Pilkada Palangka Raya, Rojikinnor Sindir Kepala Daerah Tak Paham Perencanaan Pembangunan Regional 21 November 2024

    Debat Pilkada Palangka Raya, Rojikinnor Sindir Kepala Daerah Tak Paham Perencanaan Pembangunan Regional 21 November 2024

    Debat Pilkada Palangka Raya, Rojikinnor Sindir Kepala Daerah Tak Paham Perencanaan Pembangunan
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    –
    Debat calon Wali Kota

    Palangka Raya
    yang berlangsung pada Kamis (21/11/2024) malam di salah satu hotel di kota setempat, mempertemukan Cawalkot nomor urut 1
    Rojikinnor
    dan Cawalkot nomor urut 2
    Fairid Naparin
    .
    Dalam debat tersebut, kedua calon terlibat dalam perdebatan sengit mengenai perencanaan pembangunan daerah.
    Rojikinnor mengkritik kepala daerah yang dinilai tidak memahami perencanaan pembangunan dan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan tanpa melakukan pengecekan.
    “Perencanaan pembangunan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seringkali ini tidak selaras karena kepala daerah sering menyerahkan saja kepada bawahannya dan tidak paham tentang perencanaan ini,” ujarnya, yang disambut sorakan dari audiens.
    Rojikinnor berjanji, jika terpilih, ia akan mengawal dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan baik.
    Ia juga menekankan pentingnya mengukur
    output
    dan
    outcome
    dari perencanaan tersebut untuk kemajuan daerah.
    “Banyak orang membangun sekolah, misalnya, tapi tidak termanfaatkan dengan baik, lalu membangun jalan hanya karena pertimbangan politik. Padahal, semua itu harus diukur dari berbagai aspek,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Sekda Kota Palangka Raya ini.
    Menanggapi kritik tersebut, Fairid Naparin tersenyum dan meminta agar Rojikinnor tidak bersikap tendensius dalam debat.
    “Saya rasa untuk hari ini kepada paslon 01 tidak usahlah kita tendensius. Ini fakta, bisa kita lihat dan cek bersama informasi keterbukaan informasi kita,” ungkap Fairid.
    Sebagai petahana yang menjabat Wali Kota Palangka Raya periode 2018-2023, Fairid memastikan bahwa visi-misi yang telah ditetapkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
    “Itu juga selaras dengan RPJMN dan RPJMD, ada tahun satu, dua, tiga, empat, dan lima. Bahkan, kami saat menjabat kemarin, itu plus satu tahun ada program lagi yang bisa dilaksanakan,” ujar dia.
    Fairid juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama masa jabatannya telah didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
    “Pembangunan-pembangunan infrastruktur di zaman saya ini didasari oleh fakta di lapangan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel Megapolitan 21 November 2024

    Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel Megapolitan 21 November 2024

    Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 1,
    Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan
    menyiapkan sejumlah aspek untuk membenahi jalan kolektor jika terpilih di Pilkada 2024.
    Hal itu diucapkan Benyamin untuk menanggapi terkait program pembangunan kapasitas dan kualitas jalan kolektor primer di daerah batas Jakarta dan Banten, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2021-2026.
    “Keterlibatan kami, dari mulai aspek perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai aspek pengawasan. Ini mutlak menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan,” ujar Benyamin dalam debat kedua yang disiarkan Kompas TV, Kamis (21/10/2024).
    Jalan kolektor yang ada di Tangsel, yakni Jalan Arya Putra, Jalan Raya Jombang, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Haji Usman, Jalan Pajajaran, Jalan Siliwangi, Jalan Puspitek Raya, Jalan Suria Kencana, Simpang Dr. Setiabudi, dan Jalan Cabe Raya Cirendeu Raya.
    Benyamin mengatakan, dengan sejumlah aspek itu, dia yakin proyek pembangunan jalan di perbatasan Jakarta dan Kota Tangsel dapat berjalan baik.
    “Proyek pembangunan jalan kolektor di Kota Tangerang Selatan milik Provinsi Banten ini akan berjalan dengan baik, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan kepada para kontraktornya,” kata dia.
    Menurut Benyamin, perencanaan pembangunan infrastruktur ini tentu tidak datang tiba-tiba, tetapi harus melalui proses perencanaan yang matang.
    “Dalam kaitan ini tentunya banyak pihak yang akan terlibat, antara lain adalah beberapa dinas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanggerang Selatan,” kata dia.
    Bukan hanya itu, Benyamin mengatakan, masyarakat juga perlu ikut mempersiapkan diri apabila adanya pembangunan proyek infrastruktur jalan kolektor.
    Diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang Tangerang Selatan membangun untuk memperkokoh NKRI.
    Debat ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang didukung oleh PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.
    Sedangkan pasangan nomor urut 02, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT ke-107 Karanganyar, Timotius Berharap Prioritas Pemimpin Selanjutnya Sejalan Pembangunan Daerah

    HUT ke-107 Karanganyar, Timotius Berharap Prioritas Pemimpin Selanjutnya Sejalan Pembangunan Daerah

    TRIBUNJATENG.COM,KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-107 Kabupaten Karanganyar di Alun-alun Karanganyar pada Senin (18/11/2024). 

    Upacara yang bertepatan dengan momen Pilkada Serentak 2024 tersebut tampak digelar secara sederhana. Seperti biasanya, upacara diikuti pegawai OPD di lingkungan Pemkab Karanganyar serta anggota DPRD. Tampak Pengageng Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X turut menghadiri upacara tersebut. 

    Para peserta dan tamu undangan tampak mengenakan pakaian jawa, laki-laki mengenakan beskap dan perempuan mengenakan kebaya. Serangkaian upacara yang digelar dengan bahasa jawa tersebut ditutup dengan pelepasan 107 ekor burung derkuku yang merupakan simbol Kabupaten Karanganyar. 

    Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi menyampaikan, beberapa prestasi telah ditorehkan Pemkab Karanganyar belakangan ini. Hal tersebut menjadi tantangan untuk melanjutkan ke arah yang lebih baik. 

    “Seperti yang sudah dicanangkan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) kita sampai 2045, kita ingin menjadikan Kabupaten Karanganyar maju, kompetitif dan harmoni,” katanya usai upacara. 

    Dia menuturkan, pemda membuat pondasi berupa menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan lainnya supaya Kabupaten Karanganyar lebih maju. Timo sapaan akrabnya menerangkan, para paslon yang mengikuti kontestasi politik tahun ini sudah menyusun visi misi sebagai bahan nantinya untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

    “Nanti tentu akan disesuaikan dengan RPJPD yang ada. Sehingga nanti garisnya sejalan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sejalan. Sehingga prioritas yang dimunculkan pemimpin baru sejalan dengan cita-cita kita baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional,” terangnya. 

    Timo menambahkan, sejumlah permasalah masih menjadi pekerjaan rumah seperti persoalan sampah. Permasalahan sampah menjadi prioritas pemda. Oleh karena itu pihaknya berupaya dengan meminta bantuan ke pemerintah provinsi dan kementerian untuk penanganan sampah utamanya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari Kecamatan Jumantono. 

    Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengucapkan selamat HUT ke-107 Kabupaten Karanganyar. Dia berharap Kabupaten Karanganyar maju kompetitif dan harmoni. Selain itu dia juga berharap Pemkab Karanganyar kedepannya lebih fokus terhadap permasalahan yang ada seperti sampah. 

    “Kita berharap 107 ini berdekatan dengan pilkada, mudah-mudahan situasi kondusif bisa mendapatkan pemimpin yang kedepan akan dapat melanjutkan pemerintahan, pembangunan Karanganyar lebih maju lagi,” tuturnya. 

    Sementara itu Pengageng Mangkunegaran, KGPAA Mangkunegara X atau akrab disapa Gusti Bhre mengungkapkan, Kabupaten Karanganyar dengan Mangkunegaran memiliki sejarah bersama yang sangat panjang. 

    “Hubungan kebudayaan ini, sejarah ini, dari sisi tradisi pendekatan benang merah yang ada ini selalu kami jaga dan menjadi sesuatu yang kita kolaborasikan terus kedepan. Karanganyar pokoknya selalu di hati kami dan kedepan harapan kami, Mangkunegaran bisa lebih aktif dan bermanfaat di Karanganyar,” pungkasnya. (Ais)

  • Bappedalitbang: Peningkatan status jalan semakin pacu ekonomi Kalteng

    Bappedalitbang: Peningkatan status jalan semakin pacu ekonomi Kalteng

    Peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, diharapkan bisa menjadi trigger (pemicu) peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di ketiga kabupaten itu…

    Palangka Raya (ANTARA) – Bappedalitbang Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi di wilayah setempat memberi banyak manfaat, salah satu yang utama adalah semakin memacu pertumbuhan ekonomi daerah ataupun masyarakat.

    “Salah satunya peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan, ini perlu dukungan semua pihak,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Leonard S Ampung, di Palangka Raya, Senin.

    Leonard menekankan, kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ke wilayah-wilayah strategis dan kawasan agar semakin cepat tumbuh, serta sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

    “Dengan peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, diharapkan bisa menjadi trigger (pemicu) peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di ketiga kabupaten tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah,” kata Leonard menegaskan.

    Berkaitan peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalteng, dan dijabarkan ke dalam Renstra Dinas PUPR Kalteng 2025-2029 dan Renja Dinas PUPR Kalteng, serta diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

    “Penanganan ruas-ruas jalan tersebut nantinya juga bisa diusulkan melalui sumber-sumber pendanaan lainnya, misal melalui DAK, DBH DR, DBH Sawit, serta sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya pula.

    Adapun ruas jalan kabupaten yang ditingkatkan menjadi jalan provinsi, yakni di Kabupaten Seruyan Jalan Simpang Amin Jaya batas Arut Utara hingga Tumbang Manjul yang aksesnya sampai Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 113 kilometer, melintasi 12 desa di dua kecamatan.

    Selanjutnya, Kabupaten Kotawaringin Timur Jalan Mentaya Seberang dari Kecamatan Cempaga sampai Pulau Hanaut sepanjang 125 kilometer, melintasi 23 desa di tiga kecamatan.

    Terakhir, Kabupaten Katingan Jalan Kereng Pakahi-Kampung Melayu kemudian Kampung Melayu-Kampung Tengah sepanjang 121,8 kilometer, melintasi 29 desa di tiga kecamatan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalteng Shalahuddin menjelaskan, manfaat utama yang didapat dari peningkatan status jalan adalah provinsi bisa menggelontorkan anggaran perbaikan atau peningkatan infrastruktur jalan tanpa terbatas, karena kewenangan sudah berada di bawah provinsi.

    “Dengan begitu, Pemprov Kalteng bisa maksimal dalam menyalurkan dana, bisa lebih fokus dan pengerjaannya pun bisa lebih cepat selesai,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Jabar usulkan 11 Ranperda 2025 ke Dewan, Ini Rinciannya

    Pemprov Jabar usulkan 11 Ranperda 2025 ke Dewan, Ini Rinciannya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Penjabat (Pj) Gubernur Bey Triadi Machmudin, resmi mengusulkan 11 Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Pengusulan 11 Ranperda tahun 2025 yang dilakuan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jum’at 8 November 2024 ini, Bey menyebut salah satu yang diusulkannya yakni seperti tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

    “Kami telah mengusulkan 11 Ranperda untuk dibahas di tahun 2025 melalui nomor surat 10948/HK.02.01/HUKHAM tanggal 17 Oktober 2024,” ucap Bey.

    Dari hasil pembahasan yang disepakati dan diakomodasi dalam program pembentukan Perda Tahun 2025, Bey mengatakan bahwa ada 9 Ranperda yang diusulkan dinyatakan lolos dan disepakati oleh DPRD jabar.

    BACA JUGA:22 Rumah Terendam Banjir Dampak Proyek Tol Cipularang, Ini Langkah Pj Bupati Bandung Barat!

    “2 Ranperda lainnya yaitu ranperda tentang tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha dan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2050, masih dalam proses pembahasan di tingkat Pansus (DPRD Jabar),” ungkapnya

    Semetara itu, untuk Ranperda mengenai BUMD PT Agronesia, dalam rangka peningkatan modal dasar untuk perkuatan modal PT Agronesia, Bey menuturkan bahwa Pemprov Jabar memahami terkait adanya penundaan dari DPRD Jabar.

    “Mengenai Ranperda BUMD PT Agronesia, dalam rangka peningkatan modal dasar untuk perkuatan modal PT Agronesia. Kami memahami pertimbangan Dewan yang terhormat untuk menunda dahulu Ranperda penyertaan modalnya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Pemprov Jabar resmi menyerahkan 11 usulan Ranperda Tahun 2024 ke DPRD Jabar. Berikut Ranperda 2025 yang diusulkan Pemprov Jabar :

    BACA JUGA:Sebanyak 16 Raperda Masuk Propemperda 2025, Penyertaan Modal PT Agronesia Kandas

    1. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029.

    2. Ranperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.

    3. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 – 2045

    4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

    5. Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bundar udara
    Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity

  • Siap-Siap! Sekolah dan Pesantren di Lampung Segera Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis

    Siap-Siap! Sekolah dan Pesantren di Lampung Segera Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis

    Liputan6.com, Lampung – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Jumat (1/11/2024).

    Rapat tersebut membahas soal dukungan terhadap delapan program unggulan Kabinet Merah Putih (KMP) dan optimalisasi realisasi program pembangunan tahun 2024.

    Samsudin meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk berkomitmen dalam mendukung pencapaian program tersebut, termasuk upaya penyediaan stok pangan untuk memenuhi kebutuhan makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren. Bahkan, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    Ia juga menekankan perlunya kesiapan sekolah dan pesantren dalam melaksanakan program ini.

    “Selain itu, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus mulai mempersiapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode yang sama,” ungkapnya. 

    Menjelang Pilkada serentak, Samsudin juga menekankan pentingnya menjaga netralitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di masing-masing perangkat daerah.

    “Rapat ini turut membahas realisasi belanja, pendapatan, serta program pemutihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2024, termasuk realisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkasnya. 

     

    SMA di Cilacap Batalkan MPLS Tatap Muka (gambar ilustrasi)

  • 50 Pejabat Pemkab Dilantik, Ini Kata Bupati Lamongan

    50 Pejabat Pemkab Dilantik, Ini Kata Bupati Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Sebanyak 50 pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamongan dilantik oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, di Pendopo Lokanantra. Adapun 50 pejabat itu yakni 2 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 48 pejabat administrator serta pengawas.

    Dalam kesempatan ini, Bupati Yuhronur meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta merealisasikan seluruh program prioritas yang ada dalam RPJMD tahun 2021-2026.

    “Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya meminta agar bersama-sama menjawab kebutuhan masyarakat. Mari terus bersinergi untuk merealisasikan program prioritas Lamongan dan program kerja di setiap OPD masing-masing,” ujar Yuhronur, ditulis Kamis (9/5/2024).

    Orang nomor satu di Kabupaten Lamongan ini juga menjelaskan bahwa sejumlah target yang diinginkan itu akan mampu dicapai dengan totalitas kinerja dan koordinasi yang baik. Salah satunya capaian penurunan kasus stunting dari angka 27,05 menjadi 9,4.

    “Koordinasi sangat penting dan berdampak, salah satu contohnya ialah keberhasilan kita dalam menurunkan kasus stunting melampaui target BKKBN, ” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bupati Yuhronur menekankan bahwa mutasi jabatan dilakukan berdasarkan pertimbangan potensi, kapasitas, dan visi masing-masing dalam mengelola suatu instansi di Kabupaten Lamongan.

    “Mutasi jabatan di lingkup pemerintahan merupakan hal yang sangat wajar,” pungkasnya.[riq/aje]

  • Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Puji Rekomendasi DPRD Jember, Bupati Hendy Menyatakan Diri Tak Sempurna

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto memuji rekomendasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    “Rekomendasi teman-teman DPRD Jember bagus semua. Tentunya ini bagian dari koreksi terhadap kami, melengkapi apa yang jadi kekurangan kami,” kata Hendy, usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (25/4/2024).

    Hendy berjanji akan memperbaiki kinerjanya sesuai rekomendasi DPRD Jember. “Semua saran itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kami akan perbaiki semua. Tidak ada kesempurnaan pada kami. Tentu kami butuh dukungan dari DPRD. Ini yang kami harapkan dari DPRD,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, ini adalah LKPJ terakhir pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto untuk periode 2021-2024. “DPRD Jember tetap menaruh harapan besar agar target yang dicanangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setidaknya kalau pun tidak bisa tercapai seratus persen, karena pasca Covid semua kayak diopname, kami tetap berharap (terealisasi),” katanya.

    Itqon mengingatkan, realisasi RPJMD adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat Jember. “Kalau pun tidak seratus persen, masih ada waktu, dioptimalkan,” kata Itqon.

    “Kalau DPRD tidak muluk-muluk, yang penting jangan sampai indeksnya di bawah Provinsi Jawa Timur. Dari tahun ke tahun semakin baik dan mohon fokus pada pengentasan kemiskinan, pengangguran terbuka, usia sekolah, stunting, kematian ibu dan anak,” kata Itqon. [wir]

  • DPRD Surabaya: Eri Cahyadi Peletak Dasar Pemerintahan Berbasis Kinerja

    DPRD Surabaya: Eri Cahyadi Peletak Dasar Pemerintahan Berbasis Kinerja

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya kembali dipercaya menjadi tuan rumah acara nasional, kali ini dalam rangka puncak perayaan otonomi daerah (Otoda) Nasional yang akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Acara tersebut akan dilaksanakan pada Kamis depan.

    Dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se-Indonesia.

    Ketua Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya Arif Fathoni menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kota Surabaya untuk menggelar even-even pemerintahan nasional.

    Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Surabaya telah diakui sebagai kota yang harmonis dan kondusif, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Wali kota Surabaya Mas Eri Cahyadi membuat kerangka kebijakan yang membuat kota Surabaya tetap harmoni di balik keberagaman suku dan agama, inilah yang membuat Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar event-event pemerintahan nasional di Surabaya,” ujar Arif Fathoni, Senin (22/4/2024).

    Toni sapaan karibnya menambahkan bahwa penghargaan yang akan diterima Eri Cahyadi merupakan kado hari raya Idul Fitri bagi seluruh masyarakat Surabaya.

    Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti kepiawaian kepemimpinan Eri Cahyadi yang telah membawa Surabaya menjadi kota yang lebih baik.

    “Penghargaan tersebut disamping untuk Mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan Pemkot Surabaya,” paparnya.

    Meskipun periode jabatan Eri Cahyadi dan wakilnya hanya 3,5 tahun, dia menilai bahwa Eri Cahyadi telah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada sistem kerja baku yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Hal ini, menurutnya, telah membantu Pemkot Surabaya dalam mencapai berbagai target pembangunan.

    “Kita lihat, seluruh kebijakan saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri, salah satunya adalah soal penanganan stunting seluruh OPD bekerja secara kolaboratif sehingga mampu menurunkan angka stunting di kota Surabaya,” jelasnya.

    Toni juga menjelaskan bahwa di awal masa jabatannya, Eri Cahyadi langsung bekerja keras menangani pandemi Covid-19 yang melanda Surabaya dan Indonesia.

    Hal ini menyebabkan APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.

    “Jadi efektif Wali kota Surabaya hanya bisa merealisasikan program dalam 2 tahun anggaran saja dalam 1 periode, namun dalam periode singkat tersebut sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ketua Golkar Surabaya ini.

    “Salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya Timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar kesehatan terhadap warga Surabaya,” tegas dia.

    Disisi lain, terkait dengan keluhan pekerja tenaga kontrak di kota Surabaya, dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenpan RB memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak yang ada di kota Surabaya.

    Namun demikian, meskipun rekruitmen tersebut dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Eri Cahyadi mengambil jalan tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja meski ada penyesuaian aturan menteri keuangan soal hak yang diterima.

    “Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut dilingkungan tenaga kontrak masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Surabaya,” pungkasnya.

    Dia berharap penghargaan yang diraih Eri Cahyadi ini dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. [asg/beq]

  • Pemkab Blitar Raih PPD Terbaik III dan Percepatan Penurunan Stunting

    Pemkab Blitar Raih PPD Terbaik III dan Percepatan Penurunan Stunting

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rini Syarifah menerima piagam penghargaan sebagai Terbaik III Kategori Kabupaten Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 dan Penghargaan Peringkat III Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam rangka Percepatan penurunan stunting terintegrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Raihan Peringkat III PPD 2024 ini merupakan yang perdana bagi Kabupaten Blitar sejak Anugerah PPD digelar.

    Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Pj. Guberbur Adhy Karyono saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu (3/4/2024).

    Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

    Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

    “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung inovasi daerah di Kabupaten Blitar,” ujar Bupati Blitar, Rini Syarifah.

    Lebih lanjut Bupati perempuan pertama di Kabupaten Blitar ini menyampaikan, penghargaan ini sebagai motivasi pemerintah untuk lebih berinovasi dalam percepatan pembangunan SDM dan infrastruktur demi mewujudkan pembangunan daerah yang selaras, efektif dan efisien melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam Ajang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

    Sementara itu terkait stunting, Bupati Blitar optimis, angka prevalensi stunting di Kabupaten Blitar akan terus mengalami penurunan sehingga target 8,6 persen pada tahun 2024 bisa tercapai atau bahkan bisa terlampaui. Sehingga perlu kerja keras dan kerja bareng semua pihak.

    Di tempat yang sama, Pj.Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkapkan, Fokus RPJPD dan RKPD Jatim masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10 persen. Selain itu juga membahas terkait peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi publik modern yang memadai.

    Ditegaskannya untuk mencapai semua target tersebut, kuncinya adalah data yang terintegrasi mulai dari pemerintah pusat sampai kabupaten/kota. Untuk itu, Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut.

    “Penyusunan RPJPD ini telah disesuaikan dengan RPJPN dengan memfokuskan pada arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat serta digitalisasi pelayanan,” ujarnya.

    Sebagai catatan bahwa, sesuai jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir Bulan Juni 2024, sedangkan RPJPD 2025-2045 akan ditetapkan pada awal Bulan Agustus 2024.

    Sementara itu, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Sehingga saat ini keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya.

    “Saya mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada,” tegasnya.

    Diungkapakan pula, transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini diharapkan hanya satu aplikasi namun bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat. [owi/beq]