Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Fraksi PKS Tekankan Pemtingnya Keselarasan Raperda RPIK dengan Regulasi dan Kebutuhan Kota

    Fraksi PKS Tekankan Pemtingnya Keselarasan Raperda RPIK dengan Regulasi dan Kebutuhan Kota

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). 

    Raperda ini harus selaras dengan berbagai regulasi nasional dan daerah yang ada, serta mencerminkan kebutuhan dan potensi kota secara komprehensif.

    Anggota Fraksi PKS, Dini Inayati menekankan pentingnya keselarasan antara Raperda RPIK dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, terutama dalam hal pengaturan rencana pembangunan industri jangka panjang.

    Pihaknya juga menegaskan bahwa RPIK harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

    “Dalam hal tata ruang, Fraksi PKS menyoroti pentingnya Raperda RPIK supaya mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), yang hingga saat ini belum sepenuhnya rampung untuk seluruh Bagian Wilayah Kota (BWK) di Semarang,” terang Dini, Rabu (22/1/2025). 

    Dia menekankan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan industri, mengingat tekanan pada lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas industri.

    Fraksi PKS juga menyoroti ketidaksesuaian Pasal 6 ayat 3b dalam Raperda RPIK terkait penerbitan Izin Usaha Industri (IUI).

    Fraksi PKS meminta pemerintah kota untuk menyesuaikan ketentuan tersebut agar sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, mengingat pentingnya menjaga konsistensi hukum dalam penerapan kebijakan.

    Selain itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan. Mereka menekankan bahwa akses yang lebih baik terhadap pembiayaan dan pelatihan yang tepat dapat mendorong inovasi produk lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing IKM di pasar global.

    Dia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital masyarakat. 

    “Tren ekonomi digital yang semakin berkembang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital,” paparnya.

    Dia menilai, hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Semarang.

    Dengan berbagai catatan dan sorotan ini, Fraksi PKS berharap Raperda RPIK yang diusulkan tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mampu mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

    Raperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pembangunan daerah, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial. 

    “Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Semarang,” ujarnya. 

    Sebelumnya, DPRD Kota Semarang membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda). Empat raperda tersebut diantaranya raperda tentang keterbukaan informasi publik.

    Raperda ini merupakan inisiasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Semarang. Sedangkan, tiga raperda lainnya merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Semarang, yakni raperda perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah BPR Bank Pasar Kota Semarang menjadi perseroan terbatas, raperda penyertaan modal BUMD 2025 – 2029, dan raperda rencana pembangunan industri kota. 

    Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, empat pansus telah dibentuk untuk segera membahas raperda. Diharapkan, pembahasan bisa segera selesai karena masih ada raperda-raperda lain yang harus dilakukan pembahasan pada 2025 ini. 

    “Harapan kami dalam waktu yang sudah ditentukan, sudah dibahas bisa selesai. Dipersiapkan lagi raperda berikutnya. Dalam tahun ini pembahasan raperda sesuai yang direncanakan pemerintah maupun inisiatif teman-teman,” papar Pilus, sapaannya. (eyf)

  • DPRD Kota Bandung Ungkap Jenis Bantuan untuk Warga Miskin

    DPRD Kota Bandung Ungkap Jenis Bantuan untuk Warga Miskin

    BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memaksimal program-program dalam penanggulangan warga miskin.

    Garis kemiskinan masih jadi masalah yang belum terdongkrak secara signifikan di Kota Kembang. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Bandung, angka kemiskinan masyarakat pada tahun 2024 berada di angka 3,87 persen.

    Apabila melihat presentase 2 tahun sebelumnya, memang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil menekan angka kemiskinan sebanyak 0,5 persen. Namun, hal tersebut dinilai belum cukup apabila mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 diangka 2,74 hingga 2,81 persen.

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, mendorong Pemkot Bandung bisa memaksimalkan bantuan yang diterima warga miskin. Salah satunya yakni terkait fasilitas para pencari kerja (pencaker).

    “Ya, kalau kaitan dengan pendapatan kita bisa ngobrol masalah terkait dengan upaya membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi si pencari kerja. Ini tentunya bisa menggerakan perekonomian Kota Bandung,” kata Heri saat ditemui Jabar Ekspres, baru-baru ini.

    Menurutnya, langkah menciptakan lapangan kerja bagi pencaker menjadi upaya efektif dalam mengentaskan warga miskin di Kota Bandung. Apalagi, kata dia, angka pengangguran di Kota Kembang masih cukup tinggi.

    “Harus diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai sarana fasilitas bagi pencari kerja termasuk tingkatkan kompetensinya,” ujar Politikus Partai NasDem ini.

     

    Tekan Angka Warga Miskin dengan Pemberdayaan UKM

     

    Tak hanya itu, Heri melanjutkan, pemkot juga harus mamberdayakan para pelaku Usaha Menengah Kecil (UKM). Sehingga angkatan kerja itu bisa terserap melalui bidang tersebut.

    Heri juga merincikan terkait bantuan yang diterima warga miskin Kota Bandung. Pemkot kata Heri, memiliki program bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Maka dari itu, dirinya meminta pemkot agar memaksimal program tersebut. “Kita juga rajin membuat program rutilahu (rumah tidak layak huni). Kalau dari segi rumahnya tidak layak huni maka kita bisa membuat layak huni tersebut dengan program rutilahu,” ucapnya.

    Adapun dari sisi kesehatan, pemkot juga memberikan bantuan fasilitas kesehatan (faskes) melalui program Universal Health Coverage (UHC).

  • Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino mengharapkan Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) yang sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2024-2029 segera melakukan akselerasi pejabat-pejabat DKI definitif.

    Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini masih banyak kepala dinas, wali kota, camat hingga lurah yang kosong dan diisi pelaksana tugas (plt) sehingga terjadi rangkap jabatan.

    “Harapan kita, Pak Pram dan Bang Doel itu bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

    Menurut dia, untuk formasi jabatan yang masih dijabat plt harus cepat diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kapabilitas dan etos kerja yang luar biasa.

    “Apalagi, saya juga mendengar Pak Pram hanya akan satu periode, capaian dalam lima tahun ini akan sangat progresif. Kita akan tunggu,” tutur Wibi.

    Hal itu disampaikan dalam diskusi “Ngobrolin Jakarta (Ngojak)” bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta bertajuk “Mengawal Program Pembangunan Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2024-2029, Rabu (15/1).

    Ketua DPW Partai NasDem itu juga berharap kepemimpinan Pram-Doel di Jakarta bisa berjalan baik dan sukses.

    “Dalam konteks saya yang juga sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, saya ingin Mas Pram dan Bang Doel mampu mengubah fasad-fasad (muka) Jakarta,” katanya.

    Diharapkan Jakarta menjadi lebih hijau dan rindang, trotoar dan jalannya bagus, hingga tidak ada lagi kabel udara semrawut. “Sehingga, semua bisa merasakan Jakarta yang menyenangkan dan aman,” katanya.

    Wibi juga menginginkan agar sebelum masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berakhir, Teguh Setyabudi mampu mengorkestrasi (mengatur) seluruh jajaran agar ketika Pram-Doel resmi menjabat sudah jelas alur koordinasinya.

    “Bahkan, kita ketahui juga sudah ada tim transisi. Ini saya kira tentu menjadi bagian mengorkestrasi, mengoordinasikan itu,” kata Wibi.

    Sementara itu, perwakilan Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, M Syaiful Jihad juga menegaskan pentingnya pengisian pejabat definitif.

    “Sebagai catatan, Mas Pram tentu sudah melakukan pemetaan (mapping). Termasuk, adanya pejabat OPD maupun BUMD yang dalam pelaksanaan Pilkada mendukung paslon tertentu, meski secara sembunyi-sembunyi.

    Hal ini berhembus di kalangan aktivis Jakarta. “Pasti nama-namanya sudah ada di saku Mas Pram,” katanya.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) itu juga mengingatkan agar Pram-Doel dapat segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk melakukan akselerasi terhadap visi dan misi maupun program termasuk janji kampanye yang akan direalisasikan.

    “Ini akan menjadi dasar, termasuk untuk kebutuhan alokasi anggarannya,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kaltara Tak Lagi Punya Desa Berstatus Sangat Tertinggal

    Kaltara Tak Lagi Punya Desa Berstatus Sangat Tertinggal

    TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejak tahun 2023 lalu, tidak lagi memiliki desa yang berstatus sangat tertinggal. 

    Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dalam upacara peringatan Hari Desa tahun 2025 di Lapangan Agathis, Rabu 15 Januari. 

    “Saat ini Kaltara memiliki 55 desa dengan status tertinggal, 241 desa berstatus berkembang, 79 desa berstatus maju dan 72 desa berstatus mandiri,” kata Zainal A Paliwang. 

    “Pencapaian ini telah melampaui target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) hingga tahun 2024,” lanjutnya. 

    Gubernur mengungkapkan, dari luas wilayah Kaltara, 92,74 persen merupakan wilayah desa atau sebanyak 447 desa tersebar di 4 kabupaten dengan jumlah aparatur pemerintah desa (Pemdes) sebanyak 3.296 orang. 

    “Pembangunan di desa berarti pembangunan sebagian besar wilayah provinsi kita. Untuk itu, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 3.296 orang aparatur pemdes, atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam melayani masyarakat,” ungkapnya. 

    Gubernur Zainal juga menjelaskan Pemprov Kaltara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama dinas terkait telah berperan aktif serta memfasilitasi Pemdes  agar dapat berprestasi di tingkat regional maupun nasional. 

    Saat ini prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih desa yakni pertama Desa Malinau Kota yang meraih juara desa teladan peningkatan kapasitas aparatur desa dari Kemendagri. Kedua, Desa Apung di Kabupaten Bulungan meraih juara lomba desa tingkat provinsi dan mengikuti lomba di tingkat regional Kalimanta dan Sulawesi dari Kemendagri. Ketiga, Desa Sungai Limau, Sebatik Kabupaten Nunukan yang dinobatkan sebagai Desa Anti Korupsi oleh KPK RI. 

    “Terakhir, Desa Sebawang, Kabupaten Tana Tidung mendapatkan anugerah desa wisata oleh Kementerian Pariwisata,” jelasnya. 

    Prestasi-prestasi ini menurut Zainal, membuktikan bahwa desa-desa di Kaltara juga mampu bersaing dan menjadi teladan di tingkat nasional. 

    “Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini,” jelas gubernur. 

    Gubernur mengatakan momentum Hari Desa ini  menjadi waktu yang tepat untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal. 

    “Hal ini akan menjadi identitas dan kekuatan komunitas desa. Mari kita dorong inovasi dan kreativitas masyarakat desa, seperti pengembangan produk unggulan dan sektor pariwisata desa. dengan demikian, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya,” ujarnya.

  • Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah

    Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini mengatakan bahwa retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto bermanfaat, tetapi perlu menekan atau menitikberatkan pada aspek pengetahuan.

    “Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah background-nya (latar belakangnya, red) tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan,” kata Dede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu diberikan pemahaman kepada kepala daerah terpilih adalah mengenai penyamaan visi antara daerah dengan pusat melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang tidak bertentangan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

    “Artinya, di sini ada pengetahuan atau wawasan bagi kepala daerah terpilih, terutama yang baru pertama kali, ketika mereka menuangkan janji kampanye dalam RPJMD itu tidak bertentangan dengan RPJMN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, bisa-bisa saja sih retret untuk penyamaan persepsi, hal seperti itu,” jelasnya.

    Selanjutnya, kata Dede, kepala daerah terpilih melalui retret juga diharapkan dapat mengetahui batasan kewenangan yang dimilikinya.

    Dia mengemukakan bahwa kewenangan pemerintahan daerah secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Kemudian kewenangan konkuren terdapat pembagian antara pemerintah pusat dan daerah sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Lalu, terdapat kewenangan absolut yang murni merupakan kewenangan pemerintahan pusat.

    Berikutnya, lanjut dia, dalam retret mesti disampaikan kepada kepala daerah terpilih bahwa perlu menghargai pendapat dari para kepala dinas dan tidak sembarangan merombak tanpa pertimbangan tertentu.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa para kepala daerah perlu diberikan pengetahuan mengenai birokrasi pemerintahan yang berjalan baik itu seperti apa.

    “Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya. Jadi, apakah retret bermanfaat? Bermanfaat. Untuk koordinasi? Iya. Untuk menambah wawasan? Juga iya,” katanya.

    Sebelumnya, wacana retret untuk kepala daerah terpilih disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga keinginan Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).

    Presiden Prabowo mengadakan retret pada Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan pesertanya adalah anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Bali akselerasi pemerataan ekonomi wilayah utara dan selatan

    Pemprov Bali akselerasi pemerataan ekonomi wilayah utara dan selatan

    kami buat transformasi ekonomi Bali agar pusat ekonomi baru di luar wilayah selatan bisa tumbuh

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali berupaya mengakselerasi pemerataan ekonomi wilayah utara dan selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 kami buat transformasi ekonomi Bali agar pusat ekonomi baru di luar wilayah selatan bisa tumbuh,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra di Denpasar, Selasa.

    Salah satu upaya yang dilakukan, lanjut dia, dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan di luar wilayah Bali selatan di antaranya kawasan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.

    Kemudian, jalan pintas (short cut) menuju Singaraja dan pelabuhan rakyat juga dibangun.

    Selain itu, monumen yang diharapkan menjadi ikon baru pariwisata Bali juga sudah rampung dibangun di dataran tinggi Kabupaten Buleleng yakni Turyapada Tower yang diharapkan menumbuhkan geliat ekonomi dan UMKM khususnya wilayah tengah Bali.

    Meski begitu, lanjut dia, sejumlah pembangunan infrastruktur tersebut dinilai masih belum optimal mendongkrak pemerataan ekonomi.

    “Kami akui masih belum optimal. Belum optimal karena anggaran. APBD seluruh Bali itu hanya Rp30 triliun jauh dibandingkan Jakarta itu Rp88 triliun dan di Jawa rata-rata mencapai Rp60 triliun,” kata dia.

    Kurang meratanya sebaran ekonomi di Bali yang lebih banyak terkonsentrasi di wilayah selatan mendorong masih adanya kemiskinan di antaranya di Kabupaten Buleleng dan Karangasem.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali jumlah penduduk miskin di Pulau Dewata pada Maret 2024 mencapai sekitar 184 ribu orang.

    Realisasi itu mencatatkan penurunan dibandingkan periode Maret 2023 mencapai 193 ribu orang, sekaligus menjadikan Bali memiliki angka kemiskinan paling rendah nasional.

    Meski terjadi penurunan sekitar 9 ribu orang dan paling rendah secara nasional, namun angka kemiskinan di Bali bukan tergolong jumlah yang sedikit dengan persentase mencapai sekitar 4 persen per Maret 2024.

    “Kemiskinan masih tinggi di Klungkung, Karangasem dan Buleleng itu di luar wilayah selatan semua. Di Denpasar dan Badung itu kecil sekali angka kemiskinannya,” ucapnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes
    Tim Redaksi

    BREBES, KOMPAS.com
    – Sehari usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasangan Paramitha Widya Kusuma-Wurja langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Brebes
    , Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).
    Pertemuan di Kantor Pemerintahan Terpadu Pemkab Brebes dihadiri Penjabat Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan para Aparatur Sipil Negara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    Pertemuan
    Mitha-Wurja
    bersama tim transisi dan jajaran Pemkab tersebut untuk membahas sejumlah program unggulan Mitha-Wurja 100 hari pertama kerja. 
    Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan menyebut pentingnya sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi pasangan Mitha-Wurja.
    Dalam rapat koordinasi itu, Djoko meminta agar draf RPJMD yang ada disesuaikan dengan janji kampanye dan program kerja Mitha-Wurja agar tercipta keselarasan program.
    “Harapannya, apa yang telah disampaikan oleh pasangan Mitha-Wurja pada saat kampanye lalu dapat diwujudkan dan dikolaborasikan dalam RPJMD,” kata Djoko usai pertemuan di lantai 5 gedung KPT Pemkab. Brebes, Jumat.
    Ketua tim pemenangan Mitha-Wurja, Heri Fitriansyah, yang juga masuk tim transisi pemerintahan, menyebut fokus utama 100 hari kerja pertama pasangan Mitha-Wurja akan menjadi sorotan publik.
    Untuk itu, diperlukan penyesuaian program dengan APBD 2025 yang telah ditetapkan.
    “Harus ada penyesuaian karena APBD 2025 sudah ditetapkan. Beberapa poin di dalamnya bisa menjadi program 100 hari kerja. Selanjutnya, akan dilakukan inventarisasi dan penentuan prioritas program yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Heri.
    Menurut Heri, ada empat poin prioritas yang akan dipertimbangkan, berdasarkan visi-misi dan hasil survei tim transisi.
    Keempatnya yakni perbaikan infrastruktur jalan, program nakes (tenaga kesehatan) door to door, penyempurnaan administrasi kependudukan, dan pencapaian target pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD 2025.
    Berdasarkan Milestone Program 100 Hari Kerja, program Pembangunan Jalan Beres dimulai Maret 2025. Kemudian Program Sembako (Wardoyo) di Maret pekan pertama.
    Selanjutnya Insentif Guru Ngaji dan Nakes door to door (penjemputan pasien gratis RSUD Ketanggungan) mulai minggu kedua Februari 2025.
    Kemudian, Perbaikan Layanan Dasar dimulai pekan ketiga Februari 2025 yang meliputi Kepengurusan Adminduk 1 Hari Jadi dan Perubahan Status KK (Updating) 200-400 KK/Desa/tahun.
    Selanjutnya, apel siaga Nakes door to door pada pekan kedua Februari 2025, dan penyerahan Insentif Ketua RT/RW dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
    “Tim transisi dan tim Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes akan berkoordinasi untuk memastikan sinkronisasi program dan penyesuaian yang diperlukan,” pungkasnya.
    Dalam Pilkada 2024, asangan Mitha-Wurja bertanding melawan kotak kosong karena tak ada calon lain yang mendaftar. 
    Mitha-Wurja diusung oleh 11 partai politik, di mana sembilan di antaranya memiliki total 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes.
    Partai-partai tersebut meliputi PDI-P, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
    Selain itu, terdapat dua partai nonparlemen yang juga mendukung, yaitu Perindo dan Partai Buruh.
    Dalam surat suara,
    Paramitha-Wurja
    menempati posisi sebelah kiri, sedangkan nomor urut 02 berada di sebelah kanan dengan kotak kosong atau kolom kosong tanpa gambar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

    Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 tidak bisa dilaksanakan di bulan Januari 2025.

    “Enggak bisa, di bulan Januari enggak bisa. Kita belum bisa bicara tanggal dan bulannya tapi sebisa mungkin sesegera mungkin dengan opsi yang ada,” kata Bima Arya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1).

    Hal ini, kata dia, disebabkan oleh adanya persidangan gugatan hasil beberapa Pilkada di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ada yang kepala daerah yang tidak ada gugatan sama sekali, kepala daerah yang mengajukan gugatan tapi gugatan ditolak oleh MK, kepala daerah yang mengajukan atau digugat kemudian dikabulkan diproses oleh MK. Ini kan tahapan-tahapannya berbeda. Ini harus kita detailkan lagi seperti apa,” ucapnya.

    Kemendagri juga tidak bisa melaksanakan pelantikan kepala daerah secara serentak, karena proses putusan gugatan di MK tersebut akan berbeda-beda waktu penyelesaiannya.

    “Enggak mungkin semuanya serentak. Kalau semuanya serentak maka tentunya akan panjang sekali. Hampir tidak mungkin serentak menunggu semuanya selesai. Nanti tahapannya seperti apa masih harus dibahas secara teknis,” ucapnya.

    Meski begitu, Kemendagri berharap pelantikan kepala daerah itu bisa secepatnya dilakukan. Sebab ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dibahas para kepala daerah.

    “Kalau target dari dari Pak Mendagri sesegera mungkin. Itu targetnya. Karena RPJMD ini harus sinkron harus berjalan. Jadi jangan terlalu lama terget Kemendagri,” ujarnya.

    Bima Arya mengatakan, pihaknya saat ini tengah berkonsultasi dengan MK dan meminta arahan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin melantik kepala daerah definitif.

    “Tapi di sisi lain ada tahapan-tahapan persidangan di MK yang harus kita tunggu. Jadi ada beberapa pilihan tapi inilah yang harus disepakati. Tentu dengan memperhatikan keputusan MK, norma-norma MK,” pungkasnya. 

    (frd/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemkab Tuban Catat Pencapaian SPBE Tahun 2024, Dapat Predikat Memuaskan

    Pemkab Tuban Catat Pencapaian SPBE Tahun 2024, Dapat Predikat Memuaskan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah mencatat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 sebesar 4,24 dengan predikat memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.

    Hal tersebut tertuang dalam Keputusan MenPAN RB RI nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah tahun 2024 dan menjadi kado awal tahun 2025.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo mengatakan capaian peningkatan setelah di tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Tuban meraih 3,90 dengan predikat sangat baik. Sedangkan, prestasi yang diraih Pemkab Tuban lebih tinggi dibandingkan Indeks SPBE kabupaten Lamongan dan Bojonegoro.

    “Capaian tersebut patut disyukuri karena menunjukkan konsistensi untuk naik,” ujar Arif Handoyo, Sabtu (04/01/2025).

    Prestasi tersebut menurut Arif sapanya bahwa Pemkab Tuban menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik di Kabupaten Tuban dilaksanakan semakin meningkat dan memuaskan.

    “Tentunya capaian ini wujud kolaborasi dan inovasi dari seluruh jajaran perangkat daerah di kabupaten Tuban yang sangat luar biasa,” bebernya.

    Sehingga, pencapaian ini juga melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD kabupaten Tuban sebesar 4.0. Sedangkan, pada tahun 2024 proses evaluasi SPBE dilakukan dengan menentukan tingkat kematangan SPBE. “Penilaiannya dilakukan dengan mengukur tingkatan penerapan SPBE pada 4 domain yaitu tata kelola, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia,” kata dia.

    Selain itu, terdapat 47 indikator yang dinilai oleh tim evaluator dari pemerintah pusat maupun perguruan tinggi, sehingga saat ini Pemkab Tuban terus berupaya meningkatkan penerapan SPBE, sesuai dengan arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang menekankan pentingnya konsistensi, inovasi, dan kolaborasi antar-perangkat daerah untuk memastikan pelayanan publik berbasis elektronik ini semakin optimal.

    “Ke depannya, Diskominfo-SP selaku leading sector penerapan SPBE akan mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Langkah-langkah strategis termasuk meningkatkan integrasi layanan berbasis elektronik antar OPD dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik di Kabupaten Tuban,“ tutup Arif. [ayu/ian]

  • Pj Gubernur Papua minta OPD terus fokus kembangkan sektor ekonomi baru

    Pj Gubernur Papua minta OPD terus fokus kembangkan sektor ekonomi baru

    Salah satu pantai yang dapat menjadi potensi sektor pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua (ANTARA/Qadri Pratiwi)

    Pj Gubernur Papua minta OPD terus fokus kembangkan sektor ekonomi baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala daerah setempat agar terus fokus mengembangkan sektor pertumbuhan ekonomi baru hal ini dilakukan guna menurunkan kemiskinan dan menyerap banyak tenaga kerja.

    “Hal ini juga berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disahkan sehingga sektor ekonomi perlu didorong,” katanya di Jayapura, Kamis, (2/1).

    Menurut Ramses, sektor ekonomi yang didorong di antaranya perikanan, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif oleh sebab itu guna mewujudkan hal itu dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi selain dari pemerintah namun juga Forkompimda dan masyarakat tentunya.

    “Peran serta masyarakat itu sangat vital dan pemerintah tidak bisa jalan sendiri begitu juga sebaliknya untuk itu perlu ada kolaborasi bersama dalam mencapai tujuan tersebut di mana dengan mendorong optimisme menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

    Dia menjelaskan seperti sektor perikanan di mana terdapat beberapa kabupaten yang potensi penghasil ekonomi biru yakni Biak, Waropen, Supiori, Kepulauan Yapen, kota Jayapura, dan Sarmi oleh sebab itu pihaknya meminta agar potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.

    “Mulai dari sarana dan prasarananya semua harus disiapkan seperti cold storage, lalu pengemasan, itu yang harus menjadi perhatian semua OPD, kepala daerah serta masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

    Dia menambahkan pihaknya yakin dengan kerja sama dan kolaborasi maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua akan meningkat dan angka pengangguran ikut menurun, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi keluarga.

    “Meski 2025 masih ada tantangan namun dengan optimisme maka saya yakin kita bisa mewujudkan sumber ekonomi baru apalagi seperti diketahui pasca DOB pendapatan mengalami penurunan,” ujarnya lagi.

    Sumber : Antara