Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Geisz Chalifah Sindir PSI Soal Banjir Jakarta: Kemana Suaranya?

    Geisz Chalifah Sindir PSI Soal Banjir Jakarta: Kemana Suaranya?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jakarta kembali dilanda banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi. Beberapa wilayah tergenang karena sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air dalam waktu bersamaan.

    Menanggapi kondisi ini, loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, melontarkan sindiran tajam kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Ia mempertanyakan sikap PSI yang selama ini kerap vokal mengkritik penanganan banjir di era kepemimpinan Anies, tetapi kini terkesan diam.

    “Jakarta hujan besar dan terus menerus beberapa wilayah tergenang Banjir, mengingat intensitas hujan yang begitu tinggi, drainase gak bisa nampung dalam waktu yang bersamaan,” ujar Geizs di X @GeizsChalifah (29/1/2025).

    Namun, yang menjadi sorotan Geisz bukan hanya persoalan teknis banjir, melainkan sikap kader PSI yang dianggapnya tidak lagi bersuara lantang.

    “Cuma yang ingin gue komentari. Para kader Psi bangs*t kemana suaranya!,” tandasnya.

    Sindiran Geisz Chalifah ini merujuk pada kritik-kritik tajam yang sebelumnya kerap disuarakan PSI terhadap Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    Menurutnya, PSI yang dulu aktif mengomentari banjir kini justru terdiam saat kondisi serupa terjadi.

    Seperti diketahui, sejak awal 2021, PSI memang menjadi salah satu partai yang paling sering melontarkan kritik terhadap kebijakan Anies Baswedan.

    Beberapa isu yang disoroti antara lain persoalan banjir, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga penyelenggaraan Formula E.

    Salah satu langkah konkret PSI dalam mengkritik Anies adalah wacana pengajuan hak interpelasi terkait kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam menangani banjir.

  • Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Senyuman bahagia terpancar dari wajah Mbah Muanin, seorang lelaki sepuh kelahiran 1936.

    Ia tak menyangka kediamannya di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, bakal dikunjungi langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta rombongan.

    “Terima kasih, Bu,” ucap Mbah Muanin kepada Bupati Ipuk yang menyerahkan bantuan melalui program Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ipuk didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakapolresta Banyuwangi, serta perwakilan Kodim 0825 dan Lanal Banyuwangi.

    Bukan hanya Mbah Muanin yang merasakan manfaat program ini. Lebih dari 18 ribu warga pra-sejahtera di Banyuwangi yang terdaftar dalam database UGD Kemiskinan menerima bantuan sembako dan sumber protein.

    Program ini melibatkan berbagai elemen, seperti ASN, Kepolisian, TNI, DPRD, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pihak. Namun, sekarang kami orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelas Bupati Ipuk.

    Pemanfaatan Teknologi untuk Bantuan Tepat Sasaran
    Gerakan ini didukung oleh teknologi melalui aplikasi Smart Kampung, yang memuat data berbasis nama dan alamat (by name by address).

    Para donatur dapat langsung mengakses informasi warga pra-sejahtera untuk menyalurkan bantuan, baik melalui kantor kecamatan terdekat maupun langsung ke lokasi.

    “Kalau sebelumnya bantuan hanya disalurkan ke lingkungan sekitar, sekarang bisa menjangkau pelosok yang mungkin selama ini luput dari perhatian,” tegas Ipuk.

    Gotong Royong sebagai Solusi
    Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, aksi solidaritas seperti ini menjadi solusi efektif dalam penanganan kemiskinan. Terlebih di awal tahun, ketika program bantuan pemerintah masih dalam tahap awal pelaksanaan.

    “Tingkat kemiskinan di Banyuwangi telah mencapai titik terendah dalam sejarah, yakni 6,54 persen menurut data BPS tahun 2024. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya terus kita lakukan, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem,” ungkap Ipuk.

    Program Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
    Ipuk juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi dilakukan secara terstruktur. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.

    “Semua ini sudah tertuang dalam RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Banyuwangi,” tutup Ipuk. (ted)

  • Serentak, Gerakan Banyuwangi Berbagi Sasar seluruh Warga Prasejahtera

    Serentak, Gerakan Banyuwangi Berbagi Sasar seluruh Warga Prasejahtera

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

    TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI – Muanin tersenyum bahagia. Lelaki sepuh kelahiran 1936 itu, tak menyangka jika kediamannya bakal dikunjungi oleh Bupati Ipuk Fiestiandani beserta rombongan.

    Rumahnya yang terpencil di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro itu tak menjadi penghalang.

    “Terima kasih, Bu,” ucap lelaki penyadap karet tersebut kepada Ipuk yang menyerahkan bantuan Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Ipuk datang bersama rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakil Kepala Polresta Banyuwangi, perwakilan Kodim 0825/ Banyuwangi dan Lanal Banyuwangi.

    Wajah penuh kegembiraan tersebut tak hanya dirasakan oleh Mbah Muanin semata. Tapi, tak kurang dari 18 ribu warga prasejahtera se Kabupaten Banyuwangi yang terekam dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi.

    Mereka mendapatkan bantuan sembako dan sumber protein. Mulai dari ASN, Kepolisian, TNI, DPRD Banyuwangi, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga para pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah seperti ini, sejatinya sudah dilakukan oleh semua pihak. Namun, saat ini, kita orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” ungkap Ipuk.

    Gerakan Banyuwangi Berbagi tersebut, imbuh Ipuk, dipandu lewat aplikasi Smart Kampung. Di dalamnya telah terdata berbasis nama dan alamat (by name by addres). Para donatur memdapatkan data warga pra sejahtera secara langsung dan menyerahkan ke kantor kecamatan terdekat atau menyalurkannya secara langsung. 

    “Kalau biasanya hanya dibagikan ke tetangga terdekat, dengan ini bisa tersalurkan hingga ke pelosok yang mungkin selama ini tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.

    Aksi solidaritas yang telah menjadi tradisi tersebut menjadi alternatif bagi penanganan kemiskinan. Di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, gotong royong menjadi solusi. “Lebih-lebih di awal tahun seperti ini. Program bantuan dari pemerintah kebanyakan belum turun. Ini sangat membantu,” terang Ipuk.

    Saat ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mencapai titik terendah dalam sejarahnya. Menurut data BPS pada 2024, tercatat 6,54 persen. Turun drastis dari tahun sebelumnya yang masih 7,34 persen.

    “Walaupun demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Kita akan terus menekan sekecil mungkin angka kemiskinan ini. Terutama pada tingkat kemiskinan ekstream,” papar Ipuk.

    Perlu diketahui, program penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif. Namun, juga dilakukan program terstruktur dari hulu hingga hilir. Mulai dari peningkatan SDM, penyiapan lapangan pekerjaan hingga perbaikan infrastruktur. 

    “Semua sudah tertuang di RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang baik, dan ditopang gotong royong seluruh komponen masyarakat, saya yakin penanganan kemiskinan ini akan tuntas,” pungkas Ipuk.

  • Bakal Dipangkas, Anggaran Konsumsi ASN Jakarta Capai Rp 700 Miliar Megapolitan 24 Januari 2025

    Bakal Dipangkas, Anggaran Konsumsi ASN Jakarta Capai Rp 700 Miliar Megapolitan 24 Januari 2025

    Bakal Dipangkas, Anggaran Konsumsi ASN Jakarta Capai Rp 700 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggaran konsumi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jakarta mencapai angka Rp 700 miliar per tahun.
    Hal itu diungkapkan ketua tim transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah usai bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).
    “Snack rapat, makan kantor itu ternyata Rp 700 miliar untuk se-DKI itu yang perlu dihemat,” ucap Ima, Jumat.
    Sebagai langkah awal, rencananya,
    anggaran konsumsi ASN Jakarta
    ini akan dipangkas sebagai bagian dari efisiensi di masa kepemimpinan Pramono-Rano.
    Langkah penghematan ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengurangi anggaran pada tahun 2025.
    Selama dua minggu terakhir, Tim Transisi telah berkoordinasi dengan 70 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jakarta untuk menyisir porsi anggaran.
    “Tadi disampaikan kita harus ada penghematan-penghematan, instruksi dari pemerintah pusat yang mungkin harus segera disisir kembali oleh dinas-dinas terkait,” kata dia.
    Dana hasil penghematan ini rencananya akan dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung target 100 hari kerja Pramono-Rano.
    “Terkait RPJMD 2025-2030 yang pasti janji-janji kampanye Mas Pramono dan Bang Doel (Rano), tetapi tidak menggeser hal yang sudah
    urgent
    , sudah direncanakan 2025,” ungkap Ima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Transisi Pram-Doel usulkan anggaran makan ASN dihemat

    Tim Transisi Pram-Doel usulkan anggaran makan ASN dihemat

    terkait dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah pejabat negara termasuk gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengusulkan agar anggaran makan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu bagian (item) yang dapat dihemat.

    “Ada beberapa penghematan, contoh snack (kudapan) rapat, makan kantor itu kan ternyata Rp700 miliar untuk seluruh DKI. Itu yang perlu dihemat,” kata dia di Jakarta, Jumat.

    Penghematan ini terkait dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah pejabat negara termasuk gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Ima mengatakan sudah berdiskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas anggaran-anggaran termasuk yang dapat dihemat yang akan dimasukkan ke dalam program 100 hari Pramono-Doel.

    “Seluruh OPD, SKPD sudah kami kumpulkan. Jadi terkait porsi-porsi mana aja, anggaran-anggaran mana saja yang bisa dimasukkan dengan program 100 hari. Tadi ada lima item yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat agar tepat sasaran,” jelas dia.

    Dia mengatakan tim transisi akan bertemu dengan Pramono-Doel pada pekan depan untuk mempresentasikan hasil pembahasan selama ini dengan Pemerintah Provinsi DKI.

    Dituturkan dia, tim transisi memiliki agenda yakni memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Yang pasti pembahasan 100 hari kerja juga terkait RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2030 dan juga yang pasti janji-janji kampanye Mas Pramono dan Bang Doel yang memang harus kita masukkan, tetapi juga tidak menggeser hal-hal yang memang sudah urgent (mendesak),” demikian kata Ima.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Persiapan Pram-Rano Karno Sudah 70% untuk Mulai Kerja di Jakarta

    Persiapan Pram-Rano Karno Sudah 70% untuk Mulai Kerja di Jakarta

    Jakarta –

    Tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, menyebut kalau Pram-Rano siap untuk memulai tugas mereka setelah dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang. Ketua Tim Transisi Pramono-Rano Ima Mahdiah mengatakan persiapan Pramono-Rano dalam menjalankan roda pemerintahan telah mencapai 70 persen.

    “Sudah siap, jadi ketika beliau dilantik 6 Februari beliau sudah siap kerja. Sudah 70 persen,” kata Ima di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Ima menjelaskan, selama dua pekan terakhir, tim transisi telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Saat ini, proses finalisasi telah dilakukan, termasuk melibatkan 70 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program kerja 100 hari dapat berjalan dengan baik.

    “Insya Allah minggu depan sudah fix dan sudah mulai kita cross-check ke lapangan, jadi benar-benar tim transisi akan melihat sampai dengan prakteknya dan nanti tanggal 3 kami akan menghadap Pak Gub dan Bapak wagub untuk mempresentasikan kurang lebih selama 25 hari kita kerja,” ungkapnya.

    Selain itu, tim transisi juga telah bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membahas efisiensi anggaran daerah.’

    Ima Mahdiah, politikus PDIP Jakarta. (Brigitta Belia Permata Sari/detikcom)

    Tim Transisi juga tengah melakukan penyelarasan program kerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Selain itu, janji-janji kampanye Pram-Rano akan diintegrasikan ke dalam program prioritas tanpa mengabaikan kebutuhan mendesak yang telah direncanakan untuk tahun 2025.

    (bel/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Simak Detail Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Layanan Perkotaan

    Simak Detail Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Layanan Perkotaan

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meneken Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024. Aturan itu memuat Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P).

    Wakil Mendagri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut regulasi itu mengatur soal pembinaan sumber daya manusia dan lain hal. Mencakup pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan Kota Cerdas. 

    “Termasuk bagaimana pendanaannya dalam pemenuhan sistem pelayanan perkotaan tersebut,” ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dikutip Jumat, 24 Januari 2025.

    Regulasi ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ribka menekankan, arah kebijakan pembangunan perkotaan harus selaras.

    Dia tak menutup mata masing-masing daerah memiliki karakteristik dan klasifikasi yang berbeda-beda. Meski demikian, pembangunan mesti selaras, karena penting untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
     

    Menurut Ribka, aturan RP2P itu dokumen baru yang harus disusun oleh pemerintah daerah (Pemda). Dokumen ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

    Secara spesifik, urgensi penyusunan RP2P juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Ribka mengatakan, RP2P bakal terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama mengenai pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota. Penerapan RP2P juga sejalan dan mendukung program Asta Cita untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

    “Hal ini karena RP2P akan memberikan keterpaduan perencanaan pengelolaan perkotaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.

    Keterpaduan itu, kata Ribka, meliputi rencana pembangunan dan tata ruang pemenuhan layanan perkotaan yang inklusif, adil, bermanfaat, serta terjangkau. Ini dilakukan sesuai Asta Cita poin keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Sebab RP2P bakal menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), termasuk akses terhadap layanan dasar air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Hal ini baik di perkotaan maupun di perdesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil untuk memberantas kemiskinan.

    “Saya berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memahami kewenangannya dalam pengelolaan kawasan perkotaan, dan melaksanakan penyusunan RP2P untuk disinkronkan ke dalam RPJMD yang akan ditetapkan pasca-pelantikan kepala daerah,” kata Ribka.

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meneken Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024. Aturan itu memuat Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P).
     
    Wakil Mendagri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut regulasi itu mengatur soal pembinaan sumber daya manusia dan lain hal. Mencakup pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan Kota Cerdas. 
     
    “Termasuk bagaimana pendanaannya dalam pemenuhan sistem pelayanan perkotaan tersebut,” ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dikutip Jumat, 24 Januari 2025.

    Regulasi ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ribka menekankan, arah kebijakan pembangunan perkotaan harus selaras.
     
    Dia tak menutup mata masing-masing daerah memiliki karakteristik dan klasifikasi yang berbeda-beda. Meski demikian, pembangunan mesti selaras, karena penting untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
     

    Menurut Ribka, aturan RP2P itu dokumen baru yang harus disusun oleh pemerintah daerah (Pemda). Dokumen ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
     
    Secara spesifik, urgensi penyusunan RP2P juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
     
    Ribka mengatakan, RP2P bakal terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama mengenai pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota. Penerapan RP2P juga sejalan dan mendukung program Asta Cita untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
     
    “Hal ini karena RP2P akan memberikan keterpaduan perencanaan pengelolaan perkotaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.
     
    Keterpaduan itu, kata Ribka, meliputi rencana pembangunan dan tata ruang pemenuhan layanan perkotaan yang inklusif, adil, bermanfaat, serta terjangkau. Ini dilakukan sesuai Asta Cita poin keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
     
    Sebab RP2P bakal menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), termasuk akses terhadap layanan dasar air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Hal ini baik di perkotaan maupun di perdesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil untuk memberantas kemiskinan.
     
    “Saya berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memahami kewenangannya dalam pengelolaan kawasan perkotaan, dan melaksanakan penyusunan RP2P untuk disinkronkan ke dalam RPJMD yang akan ditetapkan pasca-pelantikan kepala daerah,” kata Ribka.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Pemkab Purwakarta Upayakan Angka Kemiskinan Bisa di Bawah 7 persen

    Pemkab Purwakarta Upayakan Angka Kemiskinan Bisa di Bawah 7 persen

    Liputan6.com, Purwakarta – Angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta, cenderung menurun sejak beberapa tahun terakhir. Tercatat, hingga akhir 2024 kemarin angkanya berada di 7,16 persen dari jumlah penduduk wilayah ini yang mencapai lebih dari satu juta jiwa.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menjelaskan, sejauh ini penanganan angka kemiskinan menjadi salah satu fokus kerja jajarannya. Ke depan, dia menegaskan, angkanya akan terus ditekan seminimal mungkin.

    “Terkait angka kemiskinan, sampai saat ini masih menjadi PR kami. Karena menurut hitungan kami, angka 7,16 persen itu masih cukup tinggi,” ujar Norman, belum lama ini.

    Norman pun tak menapik, angka kemiskinan di wilayahnya ini memang sempat naik di medio 2020-2021. Salah satu penyebabnya, disinyalir karena dampak pandemi Covid-19.

    Norman pun memamparkan terkait grafik angka kemiskinan tersebut. Dia menjelaskan, di 2019 lalu angka kemiskinan berada di 7,48 persen. Kemudian, di 2020 naik menjadi 8,27 persen. Lalu angkanya naik lagi menjadi 8,83 persen di tahun 2021.

    Selanjutnya, kata dia, di 2022 angkanya turun dari tahun sebelumnya menjadi 8,70 persen. Lalu, di 2023 angkanya kembali turun menjadi 8,46 persen. Sedangkan, di 2024 kemarin penurunnya cukup drastis. Yakni menjadi 7,16 persen.

    “Saat ini, angkanya terus turun. Hingga akhir 2024 kemarin, itu sudah di angka 7,16 persen,” jelas Norman.

    Norman pun menegaskan, pengangan kemiskinan perlu menjadi fokus bersama-sama seluruh pihak. Ia menargetkan, mulai di tahun ini angka kemiskinan di wilayahnya ini bisa terus menurun. Tentunya, upaya yang dilakukan melalui program kerja yang telah disiapkan pemerintah daerah.

    Terkait arah kebijakan Pemkab Purwakarta dalam penanggulangan kemiskinan, Norman mengatakan, di antaranya melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal.

    Program kerja tersebut, juga telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

    Program kerja tersebut, juga selaras dengan visi misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terpilih yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

    “Dalam program kerja kedepan ada 8 arah kebijakan pokok. Di antaranya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Serta, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” tambah dia.

    Norman menambahkan, selain angka kemiskinan yang telah dipaparkan di atas, di wilayahnya juga masih terdapat angka kemiskinan ekstrem. Meski begitu, angkanya berada di bawah 1 persen. Yakni, di angka 0,9 persen.

    “Penanggulangan kemiskinan ektrim juga menjadi fokus kami kedepan. Kami akan terus upayakan supaya angkanya bisa terus menurun. Target kami, dua tahun kedepan kemiskinan ekstrim angkanya nol persen,” tegas dia.

     

  • Pemkab Lamongan Siapkan RKPD 2026, Fokus Lima Prioritas Pembangunan

    Pemkab Lamongan Siapkan RKPD 2026, Fokus Lima Prioritas Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mulai menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026. Proses ini ditandai dengan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan pada Kamis, 23 Januari 2025.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, menyatakan bahwa penyusunan RKPD ini difokuskan pada lima prioritas utama. “Pemantapan SDM unggul, maju, dan berdaya saing menjadi yang pertama,” jelas Nalikan. Prioritas berikutnya adalah stabilisasi ekonomi mandiri melalui penguatan UMKM lokal dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.

    Prioritas ketiga adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal sekaligus penurunan angka kemiskinan. Keempat, menjaga stabilitas dan kualitas infrastruktur ekonomi serta ruang publik yang merata. Terakhir, peningkatan stabilitas sosial menjadi perhatian khusus Pemkab Lamongan.

    “Pembangunan tersebut direalisasikan melalui 11 program prioritas, mulai lumbung pangan Lamongan, Lamongan sehat, perintis, hingga lainnya,” ungkap Nalikan.

    Nalikan juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung tercapainya program-program ini demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia berharap SDM Lamongan mampu mengambil peluang dari pertumbuhan investasi industri.

    “Tumbuhannya industri investasi kita jangan sampai menjadi penonton sehingga SDM unggul harus kita siapkan untuk peluang investasi,” tuturnya.

    Target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian lain. Nalikan menargetkan PAD Kabupaten Lamongan naik dari Rp559 miliar pada 2024 menjadi Rp670 miliar di tahun 2026.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan, Sujarwo, menambahkan ada enam isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan RKPD.

    “Keenam isu strategis tersebut meliputi penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial, pemerataan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, UMKM naik kelas, pengembangan industri, serta peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Sujarwo.

    Isu lain mencakup pembangunan pelayanan publik berbasis digitalisasi, peningkatan infrastruktur untuk mendukung produktivitas ekonomi, serta pemberdayaan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sujarwo menekankan bahwa pembahasan RKPD ini menjadi bagian penting dari penyelesaian RPJMD Kabupaten Lamongan 2021–2026. “Rancangan kita tidak sekadar rancangan yang tidak perlu membutuhkan pembenahan lagi, tetapi RKPD sebuah rancangan yang menjadi bagian penyusunan APBD,” pungkasnya. [fak/beq]

  • Wamendagri: Permendagri 24/2024 solusi pembangunan kota terintegrasi

    Wamendagri: Permendagri 24/2024 solusi pembangunan kota terintegrasi

    Hal ini karena RP2P akan memberikan keterpaduan perencanaan pengelolaan perkotaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    Hal itu disampaikan Ribka dalam peluncuran Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

    Wamendagri menekankan arah kebijakan pembangunan perkotaan harus selaras meskipun masing-masing daerah memiliki karakteristik dan klasifikasi yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

    Oleh karena itu, kata Ribka, Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 mengatur perencanaan pelayanan perkotaan secara menyeluruh. Hal itu meliputi penyediaan layanan perkotaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan Kota Cerdas.

    “Termasuk bagaimana pendanaannya dalam pemenuhan sistem pelayanan perkotaan tersebut,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta.

    Ditegaskan bahwa RP2P bukanlah dokumen baru yang harus disusun oleh pemerintah daerah (pemda). Dokumen ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

    Secara spesifik, urgensi penyusunan RP2P juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Ribka mengatakan bahwa RP2P bakal terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), terutama mengenai pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota.

    Penerapan RP2P, menurut dia, juga sejalan dan mendukung program Astacita untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

    “Hal ini karena RP2P akan memberikan keterpaduan perencanaan pengelolaan perkotaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.

    Keterpaduan itu, sambung Ribka, meliputi rencana pembangunan dan tata ruang pemenuhan layanan perkotaan yang inklusif, adil, bermanfaat, serta terjangkau.

    “Ini sesuai dengan astacita poin keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” katanya.

    Pasalnya, RP2P bakal menjamin pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP), termasuk akses terhadap layanan dasar air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

    Menurut dia, hal ini baik di perkotaan maupun di perdesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil untuk memberantas kemiskinan.

    Ia berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memahami kewenangannya dalam pengelolaan kawasan perkotaan, kemudian melaksanakan penyusunan RP2P untuk disinkronkan ke dalam RPJMD yang akan ditetapkan setelah pelantikan kepala daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025