Topik: RPJMD

Yuhronur-Dirham Resmi Bupati dan Wabup Lamongan Terpilih, Siap Jalankan Janji Politik

Lamongan (beritajatim.com) – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara, langsung bersiap merealisasikan janji politik mereka. Setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (5/2/2025) malam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan menggelar Rapat Paripurna, Kamis (6/2/2025), dengan agenda pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lamongan periode 2021-2025 serta pengumuman hasil penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2024.

Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, menegaskan bahwa setelah rapat paripurna, tahapan selanjutnya adalah pengusulan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih ke Gubernur Jawa Timur.

“Hari ini kita usulkan ke tingkat provinsi, agar pemerintahan bisa tetap jalan dengan segera. Kemudian dilanjutkan ke Mendagri untuk ditetapkan menjadi bupati dan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025,” kata Freddy.

Yuhronur Efendi mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pelantikan. Pria yang akrab disapa Pak Yes itu lebih memilih fokus dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan program kerja periode keduanya sebagai Bupati Lamongan.

“Saya akan segera membuat RPJMD. Dalam RPJMD itu nanti ada program-program yang menjadi prioritas kami yang kita sampaikan pada saat kampanye kemarin,” kata Pak Yes.

Pada kesempatan yang sama, Pak Yes juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk partai-partai di luar koalisi, untuk bersatu membangun Lamongan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

“Setelah saya dan Mas Dirham dilantik menjadi bupati dan wabup periode 2025-2030, saya mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersama-sama lagi. Ubur-ubur ikan lele, mari kita melebur untuk Lamongan le,” ujarnya. [fak/beq]

06/02/2025 14:52
Jadwal Perubahan APBD Jember 2025 Berpotensi Dipercepat

Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 belum dilaksanakan. Namun jadwal Perubahan APBD 2025 berpotensi dipercepat oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Persetujuan bersama APBD Jember 2025 yang memproyeksikan akumulasi belanja sebesar Rp Rp 4,648 triliun itu ditandatangani DPRD dan Penjabat Sementara Bupati Imam Hidayat, dalam sidang paripurna di gedung parkemen, Kamis (21/11/2024).

Sampai berita ini ditulis, Rabu (5/2/2025), Pemkab Jember belum melaksanakan APBD tersebut. Hal ini dikarenakan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang meminta pemerintah daerah menunda proses pengadaan barang dan jasa dan atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersuimber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan.

Namun belum lagi APBD Jember dilaksanakan, ada kemungkinan jadwal perubahan anggaran yang biasanya dilaksanakan pada Agustus-September dipercepat, menyusul rasionalisasi anggaran yang dilaksanakan pemerintah pusat.

Potensi percepatan ini diakui Penjabat Sekretaris Daerah Arief Tjahjono. Menurutnya, kebijakan rasionalisasi anggaran harus diikuti Pemerintah Kabupaten Jember. Namun, Pemkab Jember masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Jember akan menyesuaikan petunjuk yang ada, karena pada dasarnya APBD adalah produk politik. Tidak bisa hanya eksekutif yang mengeksekusi atau legislatif saja yang menetapkan,” kata Arief.

Setiap perubahan yang terjadi dari kondisi awal APBD harus diketahui DPRD Jember. “Karena itu bukan hanya kepentingan eksekutif, tapi juga kepentingan legislatif. Di sana ada hak-hak konstituen beliau,” kata Arief.

APBD adalah produk peraturan daerah dengan sumber anggaran dari pemerintah pusat, antara lain berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau.

Bagaimana prioritas perubahan alokasi anggaran nantinya? “Prioritas tidak berprinsip pada adil dan merata. Tapi kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” kata Arief.

Selaim memperhatikan RPJPD dan RPJMD, Perubahan APBD Jember harus memperhatikan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kebijakan daerah tidak boleh lepas, harus linier. Kalau kita melihat pidato kenegaraan Pak Presiden, ada dua prioritas, MBG dan swasembada pangan atau pertanian,” kata Arief.

“Apalagi Jember dengan 86 ribu hektare lahan pertaniannya, nomor tiga se-Indonesia. Tugas kita adalah mempertahankan 86 ribu hektare lahan pertanian kita dan meningkatkan produktivitas,” kata Arief.

Di lain pihak, ada program tiga juta rumah. “Kita atur bagaimana program tiga juta rumah dari pemerintah pusat ridak mengganggu LSD dan LP2B, karena keduanya juga program pemerintah pusat,” kata Arief.

Menanggapi potensi percepatan Perubahan APBD Jember, Achmad Dhafir Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharao TAPD segera melakukan langkah konkret menyikapi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi tersebut.

“Ini karena APBN telah mengalami penyesuaian, dalam arti pengurangan anggaran. Setidaknya untuk tingkat kabupaten, kita harus bisa menyesuaikan langkah yang telah diinstruksikan Presiden,” kata Dhafir.

Dhafir berpendapat penyelarasan dan penyesuaian tersebut bukan Perubahan APBD. “Kalau Perubahan APBD tetap mengikuti siklus perjalanan mekanisme yang ada seperti tahun-tahun sebelumnya. APBD awal harus dilaksanakan dahulu dan diketahui serapan anggarannya dalam tahun berjalan, baru kemudian dilakukan perubahan pada Agustus-September,” katanya.

Dalam Perubahan APBD, sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya bisa dihitung dan dimasukkan untuk membiayai program atau subprogram maupun kegiatan masing-masing OPD.[wir]

05/02/2025 22:10
Pelantikan Bupati Nganjuk Terpilih Dijadwalkan 20 Februari 2025, Dewan Koordinasi Dengan KPU

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Proses sidang gugatan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah tuntas.

Dalam sidang dismissal atau putusan sela, MK menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Muhammad Muhibbin-Aushaf Fajr.

Dengan putusan ini, paslon nomor urut 3, Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro dinyatakan sebagai pemenang kontestasi Pilkada.

Marhaen-Trihandy bakal segera dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan prosesi pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.

Informasi jadwal pelantikan ia terima saat rapat daring dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami Ketua DPRD, Pj Bupati, dan Sekda seluruh Indonesia sudah zoom meeting bareng Kemendagri. Pelantikan akan digelar tanggal 20 Februari 2025. Lokasi pelantikan masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut,” katanya, Rabu (5/2/2025).

Tatit menyebut, pihaknya diberi waktu tiga hari untuk menyiapkan langkah menuju pelantikan.

Persiapan mulai dilakukan setelah adanya pengumuman resmi terkait penetapan bupati-wakil bupati Kabupaten Nganjuk terpilih dari KPU.

“Kami akan koordinasi dengan KPU mengenai langkah yang harus dilakukan. Kami di DPRD akan memproses secepatnya,” jelas Tatit.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan pihaknya juga akan mengkomunikasikan proses transisi pemimpin di pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Sebab, belum lama ini, panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dibentuk.

“Kini, masih menunggu bupati terpilih. Oleh karenanya, kami akan mengkomunikasikan hal ini antara Pj bupati dengan bupati terpilih. Sehingga nanti Pansus bisa bergerak, RPJMD bisa dikerjakan bersama-sama oleh bupati terpilih,” ucapnya.

Sementara itu, Marhaen Djumadi mengungkapkan setelah dilantik, ia dan Trihandy akan tancap gas bekerja.

Mengandalkan pengalaman memimpin Nganjuk di tahun sebelumnya, ia yakin bisa bekerja dengan baik dan maksimal.

“Slogan kami gas pol. Setelah dilantik kita harus gas pol. Paling tidak kita sudah punya pengalaman di tahun kemarin. Salah satu misi kami melanjutkan pekerjaan yang kemarin, kira-kira masih ada yang kurang. Juga memaksimalkan anggaran yang ada untuk pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

05/02/2025 21:21
Pandangan Akademis Percepatan Rata Rata Lama Sekolah

Oleh: Dr. Aep Saepudin Muhtar
Dosen Fisip Universitas Djuanda Bogor

JABAR EKSPRES – Badan Pusat Statistik baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota setiap tahunnya mempublikasikan berbagai data termasuk data Rata rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebuah wilayah.

Rata rata lama sekolah (RLS) menggambarkan lamanya waktu yang dihabiskan oleh penduduk disuatu wilayah untuk mengenyam pendidikan formal.

RLS dihitung berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal.

RLS juga dihitung berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal.

BACA JUGA: Akademisi Dukung Pengurangan Hibah Bansos di Kabupaten Ciamis

Tingginya angka RLS disebuah wilayah menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang menyelesaikan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi.

Bagi Pemerintah, rata rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting sehingga dalam setiap dokumen RPJMN maupun RPJMD dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU).

Dalam menargetkan peningkatan angka tersebut tentunya diiringi dengan berbagai kebijakan dan program untuk tercapainya tergat dimaksud.

Dalam realisasinya pemerintah terkadang mengabaikan target capaian dari target IKU yang sudah ditetapkan, tak terkecuali RLS, sehingga program program yang dilaksanakan tidak mendukung terhadap pencapaian target dimaksud.

Adapun faktor kegagalan tersebut diantaranya:

1. Pemerintah tidak sepenuhnya fokus terhadap inti permasalahan.
2. Terjadinya kesalahan dalam menetapkan Program Prioritas.
3. Kurangnya koordinasi dan sinergai lintas sektoral.
4. Minimnya integrasi program yang mendukung percepatan target capaian.
5. Terjadinya Mispersepsi pada tataran teknis tentang program dan target yang telah ditetapkan.

BACA JUGA: Terkendala Kajian Akademis, Pemda KBB Baru Bisa Tetapkan 5 Cagar Budaya

Dalam menentukan angka RLS, BPS tidak hanya berbasis data pada anak usia sekolah, namun usia 25 tahun keatas, bahkan data ini yang menjadi pemicu rendahnya RLS disebuah wilayah, sehingga diperlukan strategi dan kerja lintas sektoral bukan hanya pada dinas pendidikan, termasuk keterlibatan dunia usaha, industry, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Tingkat Desa serta RT/RW.

Berikut beberapa pandangan akademis untuk percepatan Rata Rata Lama Sekolah (RLS).

04/02/2025 15:50
Bentuk forum cendekiawan, Luthfi-Yasin segera MoU program bareng 35 perguruan tinggi

Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

Bentuk forum cendekiawan, Luthfi-Yasin segera MoU program bareng 35 perguruan tinggi
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 03 Februari 2025 – 15:58 WIB

Elshinta.com – Calon Gubernur Ahmad Luthfi dan Calon wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen membentuk Forum Cendekiawan. Tujuannya, mengakselerasi program-program Pemprov Jateng kedepannya agar lebih cepat, tepat dan efisien menyejahterakan masyarakat.

Pertemuan pertama telah digelar pada Sabtu 1 Februari 2025 malam dan diikuti Rektor maupun direktur dari 35 Perguruan Tinggi di Jateng. Pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan MoU (penandatanganan kerjasama) pada pertemuan kedua yang direncanakan 3 bulan ke depan. Forum Cendekiawan digelar oleh Tim Transisi Ngopeni Ngelakoni yang diberikan mandat oleh Luthfi-Yasin.

Jika nantinya terealisasi maka bisa jadi akan menjadi kali pertama Pemprov Jateng bekerja sama dengan sebagian besar perguruan tinggi di Jateng dan terprogram.

Ahmad Luthfi mengatakan, selama ini para rektor dan pimpinan perguruan tinggi menunggu ajakan dari pemerintah. Tujuannya memberikan sumbangsih demi kemajuan Jawa Tengah.

“Tiga bulan ke depan langsung MoU. Tujuannya untuk akselerasi program Pemprov Jateng dengan melibatkan akademisi,” kata Ahmad Lutfi yang hadir di acara tersebut didampingi Ketua Tim Transisi, Zulkifli Gayo.

Mantan Kapolda Jateng itu mengatakan, MoU disesuaikan dengan program-program prioritas Pemprov Jateng. Ia mencontohkan KKN Tematik, bidang pertanian, Desa wisata, ketersediaan perawat di desa untuk menangani stunting.

Perihal KKN Tematik, Ahmad LUthfi bahkan mendetilkan, nantinya kegiatan mahasiswa itu mesti bermanfaat untuk masyarakat secara riil. Caranya, KKN mahasiswa ditempatkan di lokasi yang tepat dan program yang tepat pula. Misal, ada desa yang punya program digitalisasi, RTLH, desa wisata, peningkatan entrepreneur, rumah kreatif akan lebih maju dengan pemberdayaan mahasiswa.

Pembina Tim Transisi Ngopeni Ngelakoni, Sri Puryono mengatakan, kerja sama nantinya disesuaikan antara program Pemprov Jateng dan keunggulan perguruan tinggi. Contoh, bidang pertanian ditangani oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta, bidang IT bersama Udinus Semarang dan bidang sosial serta desalinasi air bersama Universitas Diponegoro.

“Program-program gubernur dan wakil gubernur yang progresif perlu dukungan akademisi. Mesti dilakukan secara komunikatif, integratif dan kolaboratif,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (2/2).

Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hartono mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan sumbangsih bagi provinsi ini. Apalagi hal-hal serupa sudah seringkali dilakukan kerja sama dengan kementerian.

Politeknik Negeri Semarang, Dr Eni Dwi Wardihani bahkan mengatakan, pihaknya telah membuat “Policy Paper” yang berisikan analisa dan rekomendasi pembangunan di Jateng. Hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menyusun RPJMD Jateng.

Selain dari UNS, Undip, Polines, sejumlah rektor dan direktur perguruan tinggi juga hadir di antaranya dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag).

Sumber : Radio Elshinta

03/02/2025 22:55
Ranwal RKPD 2026, Program Prioritas Kota Pekalongan Dilanjutkan

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan menyelenggarakan forum konsultasi publik rancangan awal (Ranwal) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan tahun 2026, di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, tujuan forum ini yaitu untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya masyarakat.

Penyusunan RKPD kali ini sangat penting karena, berlangsung di masa transisi pemerintahan yang memerlukan dokumen perencanaan yang jelas dan terarah.

“Ini adalah wadah strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Semua masukan, yang dihasilkan akan dituangkan ke dalam dokumen RKPD tahun 2026,” kata Mas Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan, saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Sabtu (1/2/2025).

Mas Aaf menjelaskan, RKPD tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Ia berharap program-program prioritas yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2025 dapat dilanjutkan dan diperkuat.

Ia menyebutkan, untuk pekerjaan fisik yang sudah terealisasi di tahun 2024 di antaranya pembangunan dan rehab fisik stasiun pompa Pabean, penataan kawasan Kampung Bugisan sebagai upaya peremajaan kawasan kumuh, peningkatan Jalan Ir Sutami, Jalan Jlamprang, dan jalan-jalan lainnya, peningkatan kapasitas drainase, dan sebagainya.

Sementara, untuk rencana pekerjaan fisik di tahun 2025 ini di antaranya peningkatan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro, peningkatan Jalan Parkit, Jalan Samudra, Jalan Tunas, Jalan Cempaka, Jalan Labuan, pembangunan pagar kios dan kios Pasar Banjarsari, rehab Pasar Banyurip, drainase perum Gama Permai dan Kampung Baru, normalisasi dan perbaikan plat deker drainase.

“Selain itu, ada peningkatan pengelolaan sampah, penanganan kawasan permukiman kumuh peningkatan sarpras pendidikan mulai PAUD hingga SMP, pembangunan dan rehab gedung kantor dan kelurahan,” imbuhnya.

Pelaksanaan forum ini diharapkan, dapat menjadi media pembentukan komitment seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menerangkan, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap apa yang menjadi program-program prioritas Pemkot Pekalongan kepada masyarakat, serta penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang bisa diterjemahkan dengan program dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD selaku wakil rakyat.

“Ada beberapa hal yang ditekankan, di antaranya terkait TPA Degayu yang sudah overload. Selain itu di sektor kesehatan, kami berharap pelayanan kesehatan khususnya program Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN bisa semakin maksimal, untuk sektor pendidikan, penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu bisa lebih diperhatikan dalam hal pemenuhan hak pendidikan dan kebutuhan yang layak,” ucap Azmi.

Azmi mengakui, memang banyak usulan dari masyarakat yang disampaikan ke DPRD, namun dengan keterbatasan anggaran, maka usulan tersebut nantinya akan tetap diupayakan secara bertahap.

“Kami harus menyusun prioritasnya, dan tetap akan diupayakan bisa terealisasi. Ke depan yang menjadi prioritas tentu, bagaimana pasca lebaran nanti pedagang bisa segera pindah ke Pasar Banjarsari yang baru dan ruas Jalan Patiunus, Pasar Sorogenen serta Alun-Alun bisa lebih tertata rapi,” tambahnya. (Dro)

01/02/2025 10:23
Ranwal Penyusunan RKPD Tahun 2026, Wabup Mojokerto Ingatkan 6 Program Prioritas

Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Al Barraa menegaskan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 terdapat enam program prioritas yang harus diperhatikan.

Hal tersebut disampaikan saat Forum Konsultasi Publik dalam rangka Rencana Awal (Ranwal) penyusunan RKPD Tahun 2026 di Pendopo Maja Tama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

Yakni pertama, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu diantisipasi penganggarannya baik dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RKPD. Kedua, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98,80 persen tetapi keaktifannya sekitar 77 persen sehingga perlu diperhatikan.

Ketiga, fokus pada sarana dan prasarana pendidikan agar tidak ada lagi anak-anak yang terganggu sekolahnya karena fasilitas yang rusak. Keempat, penanganan pasca-bencana, termasuk bantuan pembangunan perumahan bagi warga terdampak bencana di beberapa desa. Kelima, penanganan sampah harus tetap menjadi prioritas penanganannya.

Keenam, pembangunan infrastruktur jalan desa dilakukan proporsional dan profesional. Tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tetapi juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, dikerjakan oleh ahlinya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“RKPD memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Mari kita laksanakan pembangunan Kabupaten Mojokerto kedepan secara kolaboratif dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, fikiran secara total melalui karya-karya nyata, kerja-kerja kongkrit untuk bersama-sama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ajaknya, Kamis (30/1/2025).

Selain membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan seluruh stakeholder terkait dalam menyukseskan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Gus Barra (sapaan akrab, red) juga menyampaikan visi dan misi Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD tahun 2026. Menurutnya, pembangunan daerah harus dilakukan secara kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan yang saling terkait satu sama lain dalam rumah besar yaitu Pemerintah Daerah. Sudah seharusnya visi misi kami adalah visi misi anda semuanya. Oleh karena itu, demi masyarakat Kabupaten Mojokerto dibutuhkan kerjasama yang baik guna mensukseskan keberhasilan visi misi ini,” tegasnya.

Gus Barra mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, tugas-tugas mendatang semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan, untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku. Termasuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Diketahui pada pelaksanaan Forum konsultasi publik turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab)bTeguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, pimpinan fraksi DPRD, Kepala, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto. [tin/ian]

31/01/2025 02:14
Kemendagri sebut telah instruksikan pemda untuk efisiensi anggaran

Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya pemerintah daerah juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah, dan sebagainya

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengefisiensikan anggaran.

“Kami sudah arahkan pemda-pemda yang kami monitor melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk memastikan, satu, terjadi efisiensi pengurangan untuk biaya-biaya operasional, makan minum, perjalanan dinas,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto usai menghadiri acara DKPP RI, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

Selain itu, Bima mengatakan bahwa Kemendagri telah memastikan komitmen pemda terhadap program-program prioritas, seperti ketahanan pangan, dan infrastruktur pendidikan.

“Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya pemerintah daerah juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah, dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa kebijakan efisiensi telah diterapkan di lingkungan Kemendagri dengan memotong perjalanan dinas hingga 50 persen.

“Kemudian, ada honor-honor untuk rekrutmen, misalnya, dengan pihak ketiga dan lain-lain, juga itu sudah kami kurangi,” jelasnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Kemendagri sedang mengkaji dan menyinkronisasi kebijakan tersebut agar fungsi pengawasan terhadap pemda tetap berjalan, dan tidak terkendala karena efisiensi anggaran.

“Kami kan harus berkoordinasi, melakukan fasilitasi, sinkronisasi antara RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional), dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Jadi, jangan sampai fungsi-fungsi Kemendagri ini juga kemudian terkendala karena anggaran dikurangi,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis (23/1).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

30/01/2025 22:12
Laris manis ketan susu Barito berkat JakPreneur yang berkelanjutan

pedagang mendapat pelatihan dan pendampingan lewat JakPreneur yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) – Taman Barito menjadi lokasi strategis lantaran berada di pusat kota dan dekat dengan transportasi publik seperti Transjakarta. Titik ini mampu menarik pelaku UMKM kuliner menjajakan dagangannya untuk menarik pembeli.

Memang Jalan Barito, Kramat Pela, Kebayoran Baru itu tampak lengang di siang hari, namun akan penuh gemerlap pada malam harinya dengan menjajakan kuliner jalanan.

Di samping Taman Barito terdapat lokasi sementara (Loksem) berkode JS-30 yang berisikan sebanyak 34 pedagang yang menjualkan dagangannya dari kios berukuran panjang dan lebar masing-masing 2,5 meter.

Bahkan, setiap harinya ada sekitar puluhan orang rela mengantre demi menikmati kuliner di JS-30. Kaki pegal pun tak terasa asalkan bisa menikmati sepiring ketan susu Barito yang begitu menggiurkan.

Ketan Susu Barito merupakan salah satu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang kiosnya berada di lokasi revitalisasi oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kode JS-30.

Perpaduan ketan yang gurih ditemukan dengan variasi toping mulai dari kental manis susu yang creamy, renyahnya mises coklat hingga harumnya durian.

Rasanya yang gurih dan manis terasa tak terlalu berat di lidah. Kuliner ini paling enak disantap pada malam hari, apalagi jika dinikmati dengan kopi dan teh sembari menikmati suasana jalanan ibu kota.

Ramainya pembeli Ketan Susu Barito yang berada di kawasan Barito tepatnya lokasi sementara (Loksem) JS-30, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

Farel Ichramsyah sebagai pemilik Ketan Barito mengaku terbantu dengan adanya revitalisasi JS-30 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pada awalnya, dia memang sudah memiliki ide bisnis namun baru bisa merealisasikan. Usai mengetahui adanya lokasi JS-30, maka dia bergabung dengan program Jakpreneur dan membangun usahanya pada tahun 2023.

Menurut dia, lokasi itu selain titik strategis untuk berbisnis, alasan yang membuat usahanya ramai lantaran konsisten resep dan rasa.

Bahkan dalam sehari, dia bisa menjual sebanyak 500-700 porsi dengan harga mulai dari Rp10 ribu hingga Rp25 ribu. Sebulannya, bisnis ketan itu bisa memperoleh omzet sebesar Rp250 juta.

Terlebih, hingga kini bisnisnya telah membuka lapangan kerja dengan menyerap banyak pegawai untuk memiliki pekerjaan. Maka itu, dia mengaku dengan adanya usaha kuliner di kawasan Barito yang sudah direvitalisasi mampu menjadikan kuliner di kawasan itu menjadi semakin hidup dan menjamur.

Dia merasa berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI terutama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperhatikan nasib pedagang kecil seperti dirinya.

Mengingat adanya retribusi yang harus dibayarkan pedagang kepada Pemerintah Provinsi DKI melalui Bank DKI sebesar Rp5 ribu per hari atau Rp150 ribu per bulan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 835 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Daerah, menurut dia tak terlalu memberatkan.

Ke depannya, dia berjanji akan terus berinovasi dan berjalan ke depan dengan harapan bisa melebarkan usahanya sampai ke Kota Bandung.

Pesannya kepada pemerintah agar di lokasi JS 30 bisa ditambahkan tempat duduk meski pihaknya pribadi telah menyiapkan. Hal ini untuk mengurangi keramaian pengunjung yang duduk di sekitar trotoar kawasan itu.

Upaya pemerintah

Revitalisasi Loksem 30 yang dihuni pedagang kuliner dimulai sejak pertengahan Oktober 2022.

Meski revitalisasi dan penyerahan kunci telah rampung pada Januari 2023, Sudin PPKUKM Jakarta Selatan tetap memastikan pedagang di kawasan Barito itu merasakan dampak positif dari pembenahan yang sudah dilakukan.

Terlebih, kini jumlah binaan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan yang ada di Loksem JS 30 telah mencapai sebanyak 34 pedagang.

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Sudin PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen mendampingi pedagang kecil yang menempati Lokasi Sementara (Loksem) JS 30 Jalan Barito, Kebayoran Baru usai direvitalisasi.

“Kami terus memberikan dukungan program yakni dengan memastikan pedagang mendapat pelatihan dan pendampingan lewat JakPreneur yang berkelanjutan,” kata Kepala Seksi Koperasi dan UKM Sudin PPKUKM Jakarta Selatan Edi Margono saat dihubungi.

Kemudian, pihaknya juga memastikan meningkatkan fasilitas untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan para pedagang serta pengunjung.

Salah satunya memastikan kebersihan dan keindahan di kawasan tersebut demi kenyamanan pengunjung usai direvitalisasi.

“Kami juga meningkatkan daya tarik dengan tampilan yang lebih modern menarik agar lebih banyak pengunjung,” ujarnya.

Diharapkan dengan fokus peningkatan kemampuan dan fasilitas tersebut mampu menciptakan peluang pemasaran sekaligus peningkatan omzet bagi para pedagang.

Secara keseluruhan, Sudin PPKUKM Jakarta Selatan optimistis revitalisasi Loksem JS 30 mendukung perkembangan UMKM dan meningkatkan peluang bisnis pedagang.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan merevitalisasi tiga lokasi Loksem di Pasar Hewan Jalan Barito Raya dengan anggaran Rp3 miliar lebih dan ditargetkan selesai akhir tahun 2022.

Ketiga Loksem tersebut yakni JS 25 yang menghabiskan anggaran Rp1,6 miliar, JS 26 Rp882 juta, dan JS 30 Rp642 juta.

Revitalisasi tiga Loksem tersebut ditargetkan rampung akhir tahun 2022 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pedagang diimbau untuk menjaga fasilitas yang tersedia, mengutamakan estetika, dan suasana tenang sehingga para pembeli bisa merasa nyaman saat melakukan transaksi.

Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan juga rutin menggelar pelatihan bagi pelaku UMKM dengan salah satu programnya yakni Wirausaha Industri Baru (WIUB) dengan target peserta Jakpreneur sebanyak 800 peserta bidang kuliner, 400 peserta bidang fesyen, dan 400 peserta kerajinan tangan (craft).

Para peserta akan diberikan pelatihan dasar hingga lanjutan, pendampingan seperti pemasaran, permodalan, dan laporan keuangan, difasilitasi dokumen perizinan, pemasaran produk hingga pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

Pelatihan ini dilaksanakan di sepuluh kecamatan Jakarta Selatan demi meratanya edukasi mengenai kewirausahaan. Lokasi pelatihan tersebar di kantor kecamatan, kelurahan, atau ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Para peserta juga diberikan bantuan alat masak seperti mixer dan blender agar bisa belajar secara mandiri di rumah untuk bisa menciptakan produk berkualitas dan berpengaruh pada peningkatan ekonomi.

Dengan demikian, revitalisasi yang dilakukan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan bukan hanya mempercantik tata kota, namun juga merupakan pembuka rezeki bagi para pelaku usaha maupun pekerjanya dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

30/01/2025 17:18
DPRD Kota Semarang mulai Bahas Raperda Penyertaan Modal BUMD

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPRD Kota Semarang mulai membahas rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal badan usaha milik daerah (BUMD). Pembahasan raperda penyertaan modal BUMD ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyertaan Modal BUMD, Ali Umar Dhani menyampaikan, pembahasan awal baru paparan alasan harus ada perda penyertaa modal serta paparan masing-masing BUMD. Pihaknya berharap, pembahasan bisa rampung dalam satu bulan.

“Ini awal pembahasan paparan masing-masing. Ditambah, BUMDnya semangatnya agar bisa cepat. Satu bulan selesai penyertaan modal,” papar Ali, usai rapat raperda penyertaan modal BUMD, Kamis (30/1/2025).

Ali menjelaskan, perda penyertaan modal mengacu pada PP Nomor 57 Tahun 2017 bahwa pemerintah daerah diminta memberikan penyertaan modal untuk BUMD.

Setiap BUMD telah memberikan pemaparan terkait kebutuhan permodalan untuk pengembangan masing-masing BUMD.

“Tadi ada beberapa paparan. Bank Jateng selalu ada deviden. Semua sebenarnya ada deviden. Yang merugi itu hanya BPS. Tapi, karena masalah percetakan. Kalau percetakan tidak diikutkan tadi bilangnya untung,” jelasnya.

Dia berharap, dengan adanya perda penyertaan modal bisa semakin memberikan kemajuan bagi BUMD.

Poin penting dalam pembahasan raperda penyertaan modal BUMD, menurut Ali, harus disesuaikan dengan visi misi wali kota yang baru.

Pengajuan modal yang telah dipaparkan oleh setiap BUMD masih berdasar pada visi misi wali kota yang lama. Setelah pelantikan wali kota baru, perlu ada komunikasi untuk rencana penyertaan modal.

“Penyesuainnya sesuai kebijakan wali kota. Masukan saya, bisa dimasukan ke dokumen perencanaan RPJMD. Jangan sampai semangat teman-teman memberikan penyertaan modal tidak diikuti visi misi wali kota baru,” tambahnya. (eyf)

30/01/2025 15:22