Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dana desa harus dipelototi dengan maksimal. Penggunaannya untuk melakukan pembangunan juga harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah hingga nasional untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat berpidato di acara ‘Aksi Memperkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah untuk Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden yang bertajuk Membangun Desa dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan’ di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Kamis, 27 Februari.

    “Desa merupakan bagian integral dalam satu wilayah pemerintahan kabupaten,” kata Fitroh dikutip dari keterangan resmi KPK, Jumat, 28 Februari.

    “Maka sudah semestinya rencana pembangunan desa, mulai dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) harus disinkronkan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada tingkat kabupaten yang tentu harus selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN,” sambungnya.

    Fitroh menyebut alokasi dana desa berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun anggaran 2025 mencapai Rp71 triliun. Sehingga, dia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang tepat.

    Salah satu caranya, sambung Fitroh, mewajibkan penggunaan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) guna meningkatkan pengawasan keuangan di tingkat desa. Langkah ini menjadi salah satu yang direkomendasikan Timnas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Namun, rekomendasi ini tak bisa sendirian dijalankan sendirian oleh Kemendes PDT. Sinergi harus dilakukan bersama kementerian/lembaga terutama Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu hingga Bappenas.

    “Termasuk (sinergi dengan, red) Kemenpan RB sangat diharapkan agar perbaikan kualitas belanja tidak hanya terjadi di tingkat pusat dan daerah, namun juga sampai ke level pemerintahan desa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, urusan intergritas juga dibahas Fitroh dalam pertemuan ini. “Pemerintah desa berperan penting untuk kemajuan daerah. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan (desa, red) harus amanah, terlebih anggaran untuk desa dari pusat lebih dari ribuan triliun. Seluruhnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan peringatan KPK dan aparat penegak hukum lain akan menjadi perhatian. Langkah ini sebagai bentuk pengawasan untuk menguatkan pemerataan ekonomi di desa.

    Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sebanyak 75.753 penduduk Indonesia masih tinggal di desa. “Semua potensi kita maksimalkan,” jelas Yandri.

    “Kemendes sudah menjalankan 12 aksi dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden. Ada bumdes, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, desa wisata, desa ekspor, desa ramah anak, dan lainnya. Maka peran KPK di sini dapat memperkuat dan mendorong pengawasan roda pemerintahan desa,” pungkasnya.

  • Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang

    Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 14:06 WIB

    Elshinta.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo siap mendukung upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pelindo bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta lainnya, LSM, dan masyrrakat dalam upaya pencegahan serta penanganan stunting di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
     
    “Kerja sama multipihak ini diharapkan memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan, sehingga prevalensi stunting di Kota Kupang dan secara umum di Provinsi NTT bisa turun signifikan,” kata Ardhy Wahyu Basuki, Group Head Sekretariat Perusahaan
    Pelindo. 

    Hari ini Pelindo ambil bagian di acara Workshop Pencegahan Stunting Terintegrasi Berbasis Komunitas di Kota Kupang. Workshop ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isu dan permasalahan stunting di NTT, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan stunting, serta mendorong kerja sama yang lebih luas untuk mendukung penurunan angka stunting di Kota Kupang.
     
    Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BKKBN Provinsi NTT, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang.
     
    Berdasarkan data e-PPGBM Juni 2024, angka stunting di Kota Kupang mencapai 18,8% atau sebanyak 4.233 balita. Selain itu, 11,4% balita termasuk kategori wasting, sementara 22,3% lainnya masuk dalam kategori underweight. Tiga wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Kecamatan Kelapa Lima, Maulafa, dan Kota Radja.
     
    Ardhy menegaskan, sebagai BUMN jasa kepelabuhanan yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, Pelindo memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
     
    “Melalui Program TJSL, kami mengemban amanat untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, termasuk pencegahan stunting melalui edukasi gizi, pemberian makanan tambahan bergizi, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak,” ujarnya.
     
    Upaya pencegahan stunting di Kota Kupang mencakup berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan akses terhadap pangan bergizi dengan memperkuat ketahanan pangan lokal, edukasi mengenai pola makan sehat serta kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penyuluhan sanitasi dan kesehatan lingkungan.
     
    Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka stunting di Kota Kupang dapat terus menurun hingga mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT, yaitu 12% hingga 10% dalam beberapa tahun ke depan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk Mengawal Pembangunan 2025-2030

    Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk Mengawal Pembangunan 2025-2030

    JABAR EKSPRES – Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2025-2030 menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya digelar di kawasan Monas, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, turut hadir dalam prosesi pelantikan Wali Kota Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Muttaqin.

    Menyambut kepemimpinan baru di Kota Bogor, Adityawarman menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan dan memastikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

    BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Pemkot Bogor Rumuskan Langkah

    “DPRD adalah mitra strategis pemerintah kota. Kami memiliki tugas utama dalam pengawasan, check and balance, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Politisi Kawakan Kota Bogor ini.

    Usai pelantikan, rangkaian acara dilanjutkan dengan inaugurasi di Plaza Balai Kota Bogor yang dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin.

    Pimpinan DPRD Kota Bogor dalam Rapat Paripurna bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. (Foto: Humpro DPRD Kota Bogor)

    Selanjutnya, dilakukan serah terima jabatan dari Pj Wali Kota Hery Antasari kepada Dedie A. Rachim dan Jenal Muttaqin.

    Sebagai bagian dari agenda resmi, Wali Kota Bogor menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, sesuai amanat Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ.

    BACA JUGA: Dedie Rachim Tegaskan Pelaksanaan Study Tour di Kota Bogor Ikuti SE Gubernur Jabar

    Menurut Adityawarman yang merupakan Politisi PKS ini, tantangan utama pemerintahan Dedie-Jenal ke depan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025-2030, yang akan menjadi turunan dari RPJPD Kota Bogor 2025-2045.

    Di akhir kesempatan, DPRD Kota Bogor juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Wali Kota Hery Antasari atas dedikasi dan kerja kerasnya selama 10 bulan terakhir dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Bogor.

    “Kami berharap sinergi DPRD dan Pemkot dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Visi dan program yang telah dirancang harus benar-benar menjawab kebutuhan warga Bogor,” tutup Adityawarman Adil. (YUD/ADV)

  • Wabup Lamongan Dirham Akbar Aksara Mulai Kerja, Tekankan Sinergi

    Wabup Lamongan Dirham Akbar Aksara Mulai Kerja, Tekankan Sinergi

    Lamongan (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Lamongan, Dirham Akbar Aksara, memanfaatkan hari pertama kerjanya untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan staf di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lamongan, Senin (24/2/2025).

    Dirham mengunjungi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan Kabupaten Lamongan.

    Dalam beberapa kesempatan, Dirham juga berinteraksi dengan ASN untuk mendengar langsung masukan dan inovasi mereka terkait dengan pelayanan publik.

    Orang nomor dua di Lamongan itu juga berpesan kepada masing-masing OPD agar dapat menjalankan keberlanjutan program sekaligus bersinergi dengan program pemerintah pusat.

    “Pemda harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Saya harapkan bapak ibu dapat memahami program pusat Asta Cita Presiden Prabowo dan Nawa Bakti Satya Bu Gubernur,” kata Dirham.

    Untuk menjalankan salah satu kewajibannya sebagai kepala Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Dirham mengajak kepala OPD memahami program prioritas untuk dituangkan dalam dokumen penyusunan RPJMD. [fak/beq]

  • Nanti Malam Bakal Seru, Kepala Daerah Tunggu Petuah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran

    Nanti Malam Bakal Seru, Kepala Daerah Tunggu Petuah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hari ketiga di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Sri Mulyani akan memberi pembekalan terkait pengelolaan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada para kepala daerah pada malam nanti.

    “Jam 19.00 WIB insyaallah Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani akan hadir memberikan materi yang sangat ditunggu oleh teman-teman kepala daerah,” kata Bima Arya kepada wartawan di kompleks Akmil.

    Menurut Bima, materi pembekalan oleh Menkeu Sri Mulyani akan berlangsung seru, karena kemungkinan bakal banyak pertanyaan muncul dari para kepala daerah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi ada sejumlah pos anggaran di pemerintah daerah ikut terkena pemangkasan.

    Kepala daerah yang baru dilantik tentu harus menyesuaikan kinerjanya dengan kebijakan tersebut. Bahkan ada kemungkinan mereka tidak akan bisa leluasa merealisasikan janji kampanyenya karena terbatasnya anggaran.

    Kepala daerah juga harus menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Kepala daerah bisa memanfaatkan pertemuan dengan Sri Mulyani dalam retret di Akmil untuk bertanya terkait hal-hal tersebut.

    “Banyak bertanya pasti soal efisiensi, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menjadi panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi, menyusun RPJMD, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Retret kepala daerah hari ketiga ini diawali dengan peribadatan bersama di rumah ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan oleh Lemhanas.

    Retret kepala daerah gelombang satu ini dihadiri 450 kepala daerah. Masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir terutama dari PDI Perjuangan.

  • Anggota DPR minta kepala daerah dukung semua kebijakan Presiden

    Anggota DPR minta kepala daerah dukung semua kebijakan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendukung pembekalan atau retret bagi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang diharapkan mereka nantinya dapat mendukung semua kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan retret ini, kepala daerah diharapkan bisa memahami Astacita dan visi misi Presiden Prabowo sehingga mereka mendukung semua kebijakan dan program pemerintah,” jelas Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis ini, para kepala daerah akan mengikuti retret pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak ada gugatan atau selesai gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi akan mengikuti pembekalan di Magelang.

    Mereka akan memperoleh materi yang disampaikan langsung oleh 42 menteri Kabinet Merah Putih tentang Astacita yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Retret kepala daerah memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, undang-undang itu mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

    “Retret kepala daerah dapat dimaknai sebagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja kepala daerah,” ucap Toha.

    Menurut Toha, retret sangat bermanfaat membantu kepala daerah untuk membangun kinerja di daerahnya masing-masing-masing, seperti meningkatkan kinerja, mengelola pemerintahan, meningkatkan kerja sama, mengembangkan strategi dan rencana aksi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengembangkan inovasi dan solusi kreatif.

    “Setiap kepala daerah memang memiliki RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) sesuai janji kampanye politik kepala daerah masing-masing, tetapi pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Apalagi ada kewajiban pemerintah pusat memberikan dana bantuan kepada pemerintah daerah,” katanya.

    Toha melanjutkan retret yang digagas Presiden Prabowo itu sangat visioner dalam kaitan peran pemerintah pusat terhadap pemda dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas.

    “Retret kepala daerah menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai program Astacita,” ucapnya.

    Ia juga mengimbau agar tidak ada kepala daerah yang mbalelo (memberontak) berniat tidak hadir dalam kesempatan yang sangat berharga tersebut.

    “Sebagai mantan kepala daerah, saya percaya retret kepala daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kepemimpinan kepala daerah,” ujar Toha yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Sidoarjo Gulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi

    Pemkab Sidoarjo Gulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo kembali menggulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi pada tahun 2025. Tahun ini, sebanyak 800 warung ditargetkan untuk direnovasi.

    Program ini secara resmi disosialisasikan kepada para camat, kepala desa, serta lurah se-Kabupaten Sidoarjo dalam acara yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (18/2/2025).

    Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, mewakili Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi. Hadir pula Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan bahwa Program Warung Rakyat Direnovasi memiliki multiplier effect yang signifikan dalam menekan angka pengangguran.

    Program prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil agar semakin berkembang. Oleh karena itu, ia berharap warung-warung yang telah direnovasi dapat bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

    “Program Warung Rakyat Direnovasi ini memiliki multiplier effect terhadap penciptaan seratus ribu lapangan kerja baru,” ujarnya.

    Fenny juga menambahkan bahwa keberadaan warung rakyat turut memperkuat posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota UMKM di Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 200 ribu pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian daerah.

    “Ada lebih dari 200 ribu UMKM di Kabupaten Sidoarjo, dan kekuatan ekonomi kita bertumpu di sektor ini,” tambahnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Edi Kurniadi, menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun keempat sekaligus tahun terakhir dari pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi dalam kerangka RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021–2026. Program ini dimulai pada tahun 2022 dengan target total 2.000 warung yang direnovasi secara bertahap.

    “Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir dalam RPJMD 2021–2026. Target dari program ini adalah merenovasi 2.000 warung rakyat,” ungkapnya.

    Edi merinci jumlah warung rakyat yang telah direnovasi sejak awal pelaksanaan program. Pada tahun 2022, sebanyak 393 warung direnovasi, disusul 422 warung pada tahun 2023, dan 395 warung pada tahun 2024. Dengan demikian, tersisa 800 warung lagi yang akan direnovasi pada tahun 2025 untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

    “Sejauh ini, sudah 1.210 warung direnovasi. Untuk mencapai target 2.000 warung, masih ada 800 warung lagi yang perlu direnovasi,” jelasnya.

    Renovasi 800 warung tahun ini akan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 18 kecamatan telah mendapatkan kuota penerima manfaat program ini. Edi bersyukur karena usulan calon penerima manfaat dari masing-masing kecamatan sudah diterima. Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi sebelum proses renovasi dimulai. Program ini akan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa.

    “Kriteria penerima manfaat tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya. Model BKK yang digunakan lebih tepat sasaran karena melibatkan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga ada partisipasi langsung dari warga,” ujarnya.

    Edi juga menegaskan bahwa penerima manfaat Program Warung Rakyat Direnovasi tidak akan dilepas begitu saja setelah renovasi selesai. Pemkab Sidoarjo akan terus memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan warung, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran.

    “Sebanyak 2.000 warung rakyat yang telah direnovasi nantinya akan terus mendapatkan pendampingan. Kami akan memberikan pelatihan dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan lainnya, agar warung-warung ini bisa berkembang secara berkelanjutan,” tutupnya. (isa/but)

  • Pemkab Sidoarjo targetkan renovasi 800 warung rakyat

    Pemkab Sidoarjo targetkan renovasi 800 warung rakyat

    Program Warung Rakyat Direnovasi ini diharapkan memiliki multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja baru

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur kembali menggulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi pada 2025 dengan target sebanyak 800 warung di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, yang akan direnovasi.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan bahwa program tersebut merupakan program prioritas Pemkab Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berkembang dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar.

    “Program Warung Rakyat Direnovasi ini diharapkan memiliki multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja baru,” kata Fenny dalam keterangannya di Sidoarjo, Selasa.

    Dalam kegiatan sosialisasi program terkait kepada seluruh camat dan kepala desa serta lurah di Sidoarjo yang diadakan Pemkab tersebut, Fenny menyatakan keberadaan warung rakyat tersebut juga memperkuat posisi Sidoarjo sebagai salah satu episentrum UMKM di Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa saat ini ada lebih dari 200 ribu UMKM yang terdaftar sebagai binaan Pemkab melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

    Fenny menilai jumlah tersebut sangat berperan besar dalam menopang pilar ekonomi Kabupaten Sidoarjo dan berpotensi untuk menciptakan seratus ribu lapangan kerja baru.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Edi Kurniadi, menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021–2026.

    Program ini dimulai pada tahun 2022 dengan target total 2.000 warung yang direnovasi secara bertahap.

    “Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir dalam RPJMD 2021–2026. Target akhir dari program ini adalah merenovasi 2.000 warung rakyat,” tutur Edi.

    Edi merinci jumlah warung rakyat yang telah direnovasi sejak awal pelaksanaan program adalah sebanyak 393 warung direnovasi pada 2022, disusul 422 warung pada tahun 2023, dan 395 warung pada tahun 2024. Dengan demikian, tersisa 800 warung lagi yang akan direnovasi pada tahun 2025 untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

    “Sejauh ini, sudah ada 1.210 warung yang berhasil direnovasi. Untuk mencapai target 2.000 warung, masih ada 800 warung lagi yang perlu direnovasi tahun ini,” jelasnya.

    Renovasi 800 warung pada tahun ini akan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Edi menjelaskan sebanyak 18 kecamatan telah mendapatkan kuota penerima manfaat program ini.

    “Kriteria penerima manfaat tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya dengan model Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digunakan lebih tepat sasaran karena melibatkan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga ada partisipasi langsung dari warga,” ujarnya.

    Edi juga menegaskan bahwa penerima manfaat Program Warung Rakyat Direnovasi tidak akan dilepas begitu saja setelah renovasi selesai. Pemkab Sidoarjo akan terus memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan warung, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran.

    “Sebanyak 2.000 warung rakyat yang telah direnovasi nantinya akan terus mendapatkan pendampingan. Kami akan memberikan pelatihan dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan lainnya, agar warung-warung ini bisa berkembang secara berkelanjutan,” ucap Edi.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  

    Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pj Bupati Langkat: Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:12 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat Tahun ke-1, Rapat ke-1 Masa Persidangan ke-I. Rapat ini membahas dan menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses masa sidang I Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (17/2).

    Reses yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 ini dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Langkat di daerah pemilihannya masing-masing. Dari hasil reses tersebut, terkumpul sebanyak 1.056 usulan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

    Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menegaskan bahwa penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ini didasari oleh undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam jangka waktu satu tahun. RKPD ini mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan,” ujar Faisal.

    Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat guna menghindari kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan program pemerintah daerah.

    “Diharapkan RKPD Kabupaten Langkat tahun 2025 dapat mengurangi ketidakpastian serta ketidakpuasan terhadap aspirasi yang tidak terpenuhi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (18/2). 

    Lebih lanjut, Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa rapat ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk memastikan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. “Proses ini melibatkan negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah serta masyarakat, sehingga dapat mencapai konsensus mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dijalankan,” tutupnya.

    Dengan penyelarasan ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Langkat ke depan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kabupaten Karanganyar Jadi Magnet Investor, Realisasi Investasi Capai Rp 5,2 Triliun Pada 2024

    Kabupaten Karanganyar Jadi Magnet Investor, Realisasi Investasi Capai Rp 5,2 Triliun Pada 2024

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Realisasi investasi 2024 di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan signifikan dari target yang ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Seperti diketahui target capaian investasi setiap tahunnya sesuai RPJMD 2020-2025 sebesar Rp 2,024 triliun.

    Kemudian capaian investasi mencapai Rp 5,202 triliun pada 2024.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar, Heru Joko Sulistyono menyampaikan, realisasi investasi mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini.

    Meskipun dibandingkan dengan realisasi investasi tahun lalu mengalami peningkatan 0,06 persen.

    “Sektor penyumbang tertinggi dari industri tekstil dan pakaian sebesar 19,29 persen, kemudian perdagangan dan reparasi 11,41 persen dan industri makanan dan minuman 10,56 persen,” katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Minggu (16/2/2025).

    Dia menerangkan, sudah ada calon investor yang telah menjalin komunikasi untuk berinvestasi di Kabupaten Karanganyar pada tahun ini.

    Baik itu investor skala menengah dan besar mulai dari sektor industri rokok, konveksi, pengolahan makanan dan elektronik.

    “Tapi baru sebatas komunikasi, kita itu ke semua calon investor dipastikan tata ruangnya dulu sebelum transaksi jual beli tanah,” terangnya.

    Pihaknya berharap dengan adanya kepala daerah baru peluang investasi akan lebih besar sehingga realisasi investasi terus mengalami peningkatan.

    “Beliau juga punya misi perluasan lapangan kerja dan UMKM. Yang paling strategis kan melalui investasi,” ungkap Heru. (Ais)