Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, menilai capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2024 berada dalam kategori baik.
Penjabat Gubernur, Bey Triadi Machmudin, memimpin Jabar pada periode tersebut.
“Dari capaian-capaiannya, saya bisa sampaikan relatif baik walaupun ada beberapa yang harus ditingkatkan,” ujar Dedi Mulyadi usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada Jumat (21/3/2025) dikutip dari
Antara
.
Meskipun Dedi baru menjabat sebagai Gubernur Jabar pada 20 Februari 2025, ia menekankan bahwa
LKPJ 2024
tetap harus disampaikan kepada DPRD sebagai kewajiban konstitusi.
LKPJ yang disampaikan akan diverifikasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebagai pengawas, yang kemudian akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada
Pemprov Jabar
agar program, kebijakan, dan tata kelola keuangan dapat ditingkatkan.
“Solusi-solusi akan dibangun pada RAPBD Perubahan ke depan, termasuk pergeseran anggaran yang sudah ditandatangani sebagai bagian untuk menutup kekurangan di 2024,” tambah Dedi.
Dalam penyampaian LKPJ 2024, Dedi Mulyadi menguraikan berbagai indikator pembangunan berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 36,68 triliun atau mencapai 101,08 persen, sementara belanja daerah tercatat Rp 36,91 triliun atau terealisasi 96,31 persen.
Pembiayaan daerah mencapai Rp 1,23 triliun, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 618,80 miliar.
Capaian indikator kinerja makro menunjukkan indeks pembangunan manusia sebesar 74,92 poin, laju pertumbuhan ekonomi 4,95 persen, persentase penduduk miskin 7,46 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 6,75 persen.
Indeks “gini ratio” tercatat 0,421 poin, dengan angka rata-rata lama sekolah 8,87 tahun dan angka harapan hidup 75,16 tahun.
Prevalensi stunting mencapai 21,70 persen.
Dedi juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, Pemprov Jabar meraih 151 penghargaan, yang terdiri dari 135 penghargaan pemerintah, 10 penghargaan non-pemerintah, enam penghargaan dari lembaga internasional, serta tujuh sertifikasi akreditasi nasional dan internasional.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemda Provinsi dengan dukungan kuat DPRD, serta kerja sama dengan pemda kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi juga mengingatkan bahwa di balik keindahan alam Jawa Barat terdapat potensi bencana yang mengancam jiwa penduduk.
Oleh karena itu, diperlukan respons cepat dan sinergi dari semua pihak untuk menghadapi tantangan tersebut.
“Saya menyadari bahwa perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan selalu memerlukan kerja keras bersama, kesungguhan, serta tekad yang bulat,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: RPJMD
-
/data/photo/2025/03/13/67d2788a51507.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan
Bandung
21 Maret 2025")
Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan Bandung 21 Maret 2025
-
Dedy Yon sampaikan LKPJ Wali Kota Akhir TA 2024
Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com
Dedy Yon sampaikan LKPJ Wali Kota Akhir TA 2024
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 21 Maret 2025 – 17:21 WIBElshinta.com – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Kamis (20/3/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro bersama Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo dan Amirudin dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Anggota DPRD Kota Tegal, Perwakilan Forkopimda Kota Tegal, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala OPD serta Camat dan Lurah Se-Kota Tegal.
Dalam laporannya Wali Kota Tegal menyampaikan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Oleh karena itu, LKPJ Wali Kota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2024 harus disampaikan kepada DPRD Kota Tegal Paling Lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Saya sampaikan bahwa memasuki tahun terakhir periode pembangunan 2019-2024, telah diperoleh berbagai kemajuan, baik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun Pembinaan Kemasyarakatan,” ujar Dedy Yon seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Jumat (21/3).
Disampaikan Dedy Yon bahwa secara garis besar Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Kota Tegal yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dari 19 Indikator Kinerja Utama, ada 18 Indikator masuk kedalam kategori kinerja sangat tinggi.
Dedy Yon juga menyampaikan dalam pelaksanaan berbagai program kerja dan kegiatan Pemerintah Kota Tegal Pada Tahun Anggaran 2024 Ini telah mendapat apresiasi dengan diperolehnya berbagai penghargaan baik dari pemerintah maupun swasta.
“Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Tegal sebanyak 54 penghargaan atau prestasi, tingkat Internasional sejumlah 3, tingkat nasional 29 dan tingkat provinsi sejumlah 22 penghargaan atau prestasi,” ujarnya.
Usai disampaikannya LKPJ Wali Kota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD, selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Tegal yang hasilnya berupa rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2024 yang akan disampaikan dalam rapat paripurna mendatang.
Sumber : Radio Elshinta
-
RPJMD Jepara 2025-2029 Pemkab Fokus Sukseskan Visi Misi Jepara Mulus
TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 pada sukseskan visi misi Jepara mulus.
Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara, Hasanuddin Hermawan, menjelaskan bahwa RPJMD adalah dokumen penting yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah.
RPJMD ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program Bupati, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).
RPJMD Kabupaten Jepara untuk periode 2025-2029 mengusung visi “Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius”.
Dokumen ini juga mencakup tujuan, sasaran, strategi pembangunan daerah, kebijakan pembangunan, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Wakil Bupati Jepara, yang akrab disapa Gus Hajar, menyampaikan harapannya agar forum ini dapat menghasilkan kesepakatan dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
Di antaranya, yang akan dibahas adalah kesesuaian data dan fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta harapan dan saran masyarakat untuk mewujudkan visi dan tujuan pembangunan daerah.
“Visi Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025 adalah Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius dengan tagline OTW Jepara Mulus,” ungkap Gus Hajar.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Hajar juga mengajak semua pihak untuk bekerja keras, berpikir terbuka, dan memiliki visi yang terintegratif dan inovatif demi kemajuan Kabupaten Jepara.
Ia berharap agar seluruh perangkat daerah dan stakeholder dapat berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(Ito)
-
Efisiensi Anggaran, Walkot Semarang Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur
Jakarta –
Wali Kota Semarang, Agustina menegaskan komitmennya dalam memastikan pemerataan pendidikan di kota ini agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, Pemkot Semarang memilih mengalokasikan anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan sekolah baru ke program beasiswa bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta.
“Pendidikan harus merata. Kami memilih untuk membantu lebih banyak anak dari pada membangun satu sekolah yang hanya dinikmati segelintir orang,” ujar Agustina dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).
Hal itu ia sampaikan dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Patra Hotel & Convention. Selain pendidikan, lanjut Agustina, pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas utama bagi Agustina dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin dalam memimpin Kota Semarang selama lima tahun ke depan.
“Kemarin ada yang bertanya kenapa anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan turun. Ini karena APBD murni 2025 masih berdasarkan kebijakan sebelumnya, sehingga kami perlu melakukan penyesuaian. Infrastruktur tetap jadi prioritas utama. Saya paham ada yang merasa jalan di lingkungannya penting, tapi begitu juga dengan saudara kita di Ngaliyan, Rowosari, Genuk, dan Tugu. Semua butuh perhatian. Maka kami akan memastikan pembangunan jalan, drainase, dan selokan dilakukan secara merata,” jelasnya.
Di samping itu, ia menekankan pentingnya kebersihan kota sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi.
“Semarang Bersih bukan sekadar slogan. Pariwisata, perdagangan, dan jasa berkembang jika kota ini nyaman dan tertata. Oleh karena itu, resik-resik harus menjadi budaya bersama,” imbuhnya.
“Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini menjadi karya yang dipahami dan diamini oleh seluruh masyarakat. Semarang memiliki visi inklusif, tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Agustina.
Lebih lanjut, ia membuka ruang diskusi untuk masukan dari masyarakat.
Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan seremoni Kick-off Pembangunan Kota Semarang 2025-2030, diskusi panel, sesi tanya jawab, dan penandatanganan berita acara konsultasi publik sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun kota yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.
Berbagai pihak turut hadir dalam acara ini, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD Kota Semarang, Wakil Wali Kota, akademisi, serta tokoh masyarakat. Sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota.
(akn/ega)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Sam’ani Yakin Digitalisasi Bisa Dongkrak Pendapatan Daerah Hingga Rp100 Miliar
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meyakini pendapatan asli daerah (PAD) bisa naik sampai Rp100 miliar melalui skema digital.
Misalnya skema retribusi penerimaan daerah atau pungutan pajak menggunakan skema digital.
“Kalau pendapat saya lebih baik menggenjot PAD, tidak menaikkan tarif, tetapi pemungutannya menggunakan digital untuk mengurangi kebocoran dan penyalahgunaan pendapatan daerah,” kata Sam’ani di sela-sela konsultasi publik rancangan awal RPJMD di Pendopo Kudus, Selasa (18/3/2025).
Sam’ani mensimulasikan, target PAD Kabupaten Kudus pada tahun ini yaitu Rp550 miliar.
Jika PAD dimaksimalkan, menggunakan skema digital PAD yang diraih Kudus bisa mencapai Rp660 miliar.
“Maka dari itu, untuk di Kudus semua sudah digitalisasi.”
“Kalau memang ada yang kurang, bisa diperbaiki.”
“Berarti sudah ada iktikad untuk menuju digital,” kata Sam’ani.
Penerapan pembayaran retribusi daerah di Kabupaten Kudus, kata Sam’ani, yang sudah menggunakan skema digital di antaranya yaitu di objek wisata.
Pengunjung bisa membayarnya melalui QRIS.
Berhubung masih tahap awal, selain digital untuk pungutan retribusi resmi untuk daerah juga masih ada yang bisa dilayani secara konvesional.
“Tetapi semangat kami tetap digitalisasi,” kata Sam’ani.
Selanjutnya, untuk pendapatan daerah dari sektor parkir, kata Sam’ani, pihaknya akan menertibkannya dengan melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Nanti secara fair, transparan, terbuka semua bisa ikut lelang asal memenuhi syarat,” kata dia.
Optimalisasi pendapatan daerah ini agar seluruh program yang sudah dirancang bisa terlaksana.
Di awal masa kepemimpinannya ini sudah ada banyak masukan dari warga.
Cuma pihaknya tetap akan menentukan skala prioritas mana yang akan terlebih dahulu dilunasi programnya.
Untuk itu, perlu adanya penyesuaian karena kekuatan keuangan daerah, kata Sam’ani, hanya sebesar Rp2,4 triliun.
Perlu adanya rasionalisasi berupa skala prioritas yang dinilai sesuai program Pemerintah Pusat.
“Banyak sekali masukan dari masyarakat, mau tidak mau tetap ada skala prioritas.”
“Mana yang harus diprogramkan di 2026 atu program 5 tahun ke depan,” kata Sam’ani. (*)
-
Wagub Rano: Pelestarian Budaya Betawi perkuat daya tarik Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mengatakan pelestarian dan pengembangan Budaya Betawi menjadi langkah strategis untuk memperkuat karakter serta daya tarik Jakarta di tingkat internasional.
“Hal ini menjadi bagian dari pembangunan kebudayaan yang diperlukan dan krusial bagi Jakarta sebagai kota pusat pertemuan beragam budaya nusantara,” kata Rano saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut dia, akan dirancang Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Jakarta sebagai panduan strategis yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat peran kebudayaan dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Adapun Peta Jalan Kebudayaan ini menjadi pembahasan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun. Diskusi ini menjadi tahapan dari penyusunan dokumen strategis pemajuan kebudayaan di Kota Jakarta.
Rano berharap, diskusi tersebut menghasilkan rumusan kebijakan dan strategi yang efektif untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan Jakarta.
“Diskusi hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, serta kepedulian kita terhadap isu kebudayaan, khususnya dalam mengembangkan ekosistem kebudayaan di Jakarta,” ujar dia.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan diskusi ini untuk mengidentifikasi isu-isu utama dalam pemajuan kebudayaan Jakarta.
Tidak hanya itu, kata dia, diskusi ini juga menghimpun masukan dari pemangku kepentingan terkait arah kebijakan kebudayaan Jakarta, serta merumuskan strategi dan langkah konkret dalam Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Jakarta.
Kegiatan ini melibatkan 80 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, mitra kebudayaan DKI Jakarta, serta jajaran Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -
Warung Bunda Bikin Resah Warga, Begini Kata Ketua DPRD Cimahi!
JABAR EKSPRES – Sebuah visdeo yang viral di media sosial memicu kehebohan di Kota Cimahi. Video tersebut menampilkan keberadaan sebuah warung yang diduga menjadi tempat favorit bagi siswa yang membolos sekolah.
Sebuah warung yang dikenal dengan sebutan “Warung Bunda” menjadi sorotan setelah diduga menyediakan tempat bagi para siswa untuk melakukan aktivitas yang melanggar norma, termasuk menyewa kamar di lokasi tersebut.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menyayangkan kejadian tersebut yang dinilai berpotensi mencoreng nama baik Kota Cimahi. Ia mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media.
“Secara langsung dan resmi memang belum ada laporan kepada saya dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD. Hanya saja, kalau melihat dari berita saya juga sebenarnya kaget ada fenomena yang informasinya kurang baik untuk Kota Cimahi,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).
Terkait hal itu, Wahyu menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut serta menindaklanjuti fenomena yang meresahkan tersebut.
BACA JUGA: Heboh ‘Warung Bunda’, MUI Cimahi Minta Pemkot Bertindak Tegas
Salah satu langkah yang akan diambil DPRD, lanjut Wahyu, adalah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpulnya para siswa membolos.
“Dengan informasi yang didapatkan saat ini dan sudah cukup meresahkan, maka cukup untuk melakukan peninjauan ke lapangan yang diduga terdapat Warung Bunda tersebut,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, saat ini DPRD bersama Pemkot Cimahi tengah mempersiapkan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.
Namun demikian, penyelesaian persoalan terkait “Warung Bunda” tetap menjadi perhatian serius DPRD.
BACA JUGA: Harga Bahan Baku Melonjak, Pengusaha Kue Lebaran di Cimahi Tetap Bertahan Demi Jaga Kualitas
Wahyu menegaskan, pihaknya siap memanggil dinas terkait melalui salah satu komisi untuk membahas masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat. Jika terbukti ada pelanggaran, DPRD akan merekomendasikan penutupan warung tersebut.
“Rekomendasi yang bisa kami sampaikan kepada dinas terkait, kalau memang terbukti kebenaran informasi itu, kami akan meminta segera ditutup warungnya,” ujarnya.
-
DKI sepekan, penyusunan RPJMD hingga 2.846 bus disiapkan untuk lebaran
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta selama sepekan pada Senin (10/3) hingga Sabtu (15/3) antara lain Pemprov DKI rumuskan tujuh isu strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 2.846 armada bus untuk angkutan selama libur Lebaran 2025.
Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:
DKI rumuskan tujuh isu strategis sebagai dasar penyusunan RPJMD
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merumuskan tujuh isu strategis sebagai arah dan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dalam rangka menuju kota global.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan tujuh isu strategis tersebut merupakan hasil analisis dari daftar permasalahan yang perlu diselesaikan agar Jakarta dapat sejajar dengan kota global lainnya.
Berita selengkapnya klik di sini
Pemprov DKI siap uji coba 40 sekolah swasta gratis
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap untuk menguji coba 40 sekolah swasta yang ikut di dalam program “Pendidikan Gratis” untuk memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.
“Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial (uji coba) dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah di Jakarta, Rabu, usai memimpin rapat paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta
Berita selengkapnya klik di sini
KPID DKI temukan pelanggaran siaran di 10 hari pertama Ramadhan
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap tayangan televisi dan radio selama 10 hari pertama bulan Ramadhan.
“Hasil pemantauan menunjukkan masih adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penyiaran,” kata Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo dalam keterangannya yang diterima, Kamis.
Berita selengkapnya klik di sini
Pramono pastikan Jakarta siap hadapi mudik Lebaran 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi mudik Lebaran 2025.
“Menghadapi mudik ini, terus terang bagi Jakarta, pekerjaan yang paling ringan dibandingkan dengan daerah lain. Karena kami menghadapi mudik ini, tentunya sudah mempersiapkan diri. Kami sudah secara khusus rapat dengan Kementerian Perhubungan,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
DKI siapkan 2.846 bus AKAP untuk angkutan Lebaran 2025
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 2.846 armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk angkutan selama libur Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Kami menyiapkan sebanyak 2.846 unit armada bus AKAP untuk libur Lebaran,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu.
Berita selengkapnya klik di sini
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025 -
DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor rapat pembahasan penanggulangan bencana di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor)
DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 15 Maret 2025 – 06:31 WIBElshinta.com – DPRD Kota Bogor Jawa Barat mengevaluasi pemerintah daerah setempat dalam menanggulangi bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di kota hujan beberapa waktu lalu.Sejumlah evaluasi disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam rapat kerja agenda pembahasan percepatan penanggulangan bencana, Jumat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan dalam rapat tersebut meminta Pemerintah Kota Bogor segera melakukan perbaikan dan memaksimalkan upaya mitigasi bencana sebagai antisipasi.
“Dengan banyaknya bencana yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya korban jiwa. Kami menekankan kepada Pemkot Bogor agar bergerak cepat melakukan perbaikan dan mitigasi bencana kedepannya,” kata Ence.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Juhana menyampaikan bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh BPBD Kota Bogor, sejak awal tahun sampai Maret ini, terjadi 276 kejadian bencana di Kota Bogor yang didominasi oleh tanah longsor sebanyak 95 kejadian. Sehingga Juhana menekankan kepada Bapperida, BPBD dan Asisten Pemerintah (Aspem) agar melakukan pencegahan yang sudah dipetakan melalui peta rawan bencana.
“Jadi APBD Kota Bogor tidak hanya difokuskan kepada pembangunan infrastruktur yang menjadi kegiatan seremonial saja. Tetapi membangun Kota yang bisa meminimalisir terjadinya bencana sesuai dengan kajian yang sudah disusun,” kata Juhana.
Di lokasi yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Menurut Endah, Pemkot Bogor masih lalai dalam pelaksanaan Perda ini karena belum menerbitkan Perwali yang mengatur petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.
“Jadi kami mempertanyakan kenapa setelah tujuh tahun masih belum ada perwali. Kami mendorong agar perwali ini segera diterbitkan agar menjadi juklak juknis pelaksanaan perda,” kataEndah.
Tak hanya itu, di dalam Perda tersebut juga terdapat pasal yang mengamanatkan agar Pemkot Bogor menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanggulangan bencana.
“Kami meminta kepada Bapperida agar identifikasi RAD dimasukkan ke dalam RPJMD yang akan dibahas tahun ini,” ujar Endah.
Sumber : Antara
-
Wagub Rano berharap RPJMD dorong Jakarta sejajar kota global dunia
Setelah itu, kita wujudkan ruang kota layak huni, berketahanan, dan berkelanjutan
Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berharap melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025-2029 yang tepat dapat mendorong Jakarta sejajar dengan kota global dunia.
Rano di dalam acara Forum Konsultasi Publik di Jakarta, Selasa, mengatakan visi pembangunan DKI Jakarta untuk periode 2025-2029, yaitu mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya.
Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi yang mencakup seluruh urusan pemerintah daerah yakni mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera, pusat ekonomi inovatif, dengan pembangunan dan akses sumber daya yang merata.
Lalu, mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk layanan publik yang optimal.
“Setelah itu, kita wujudkan ruang kota layak huni, berketahanan, dan berkelanjutan. Terakhir, kita wujudkan konektivitas dan kolaborasi antarkegiatan ekonomi, sosial, dan budaya,” jelas Wagub Rano.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025