Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

    “Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

    Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

    “Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujarnya.

    Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

    Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

    Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

    “Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

    Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

    “Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

    Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengedepankan sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan.

    Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    “Tiga hal yang hari ini didorong oleh Bapak Presiden untuk dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Kita belajar dari masa lalu ketika kota/kabupaten tidak nyambung, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan dengan provinsinya dan juga dengan pemerintah pusat,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antarelemen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Menurutnya, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan dalam berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, hingga daya saing daerah.

    “Menciptakan kemungkinan-kemungkinan warga untuk ikut berusaha. Dalam istilah presiden itu ownership of the republic. We have to expand the ownership of the republic. Jadi kepemilikan republik ini, kepemilikan negara ini harus diperluas. Tidak saja milik orang-orang tertentu. Bukan saja di tingkat nasional, tetapi tentu di wilayah dan di daerah,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Berdasarkan data yang dimilikinya, Sumbar memiliki persentase penduduk miskin yang berada di bawah rata-rata nasional, menandakan tingkat kemiskinan yang relatif rendah di wilayah tersebut.

    “Dalam hal stunting, Sumatera Barat itu angkanya sedikit juga di atas rata-rata nasional. Ini PR bagi Pak Gubernur dan jajaran dan teman-teman kepala daerah se-Sumatera Barat. Kabar baik yang lain adalah, kalau kita berbicara tentang nilai daya saing per provinsi, Sumatera Barat lagi-lagi skornya baik, berada dalam posisi di atas rata-rata nasional,” ungkap Bima.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa tema pembangunan Sumbar adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

    Tema ini bertujuan memperkuat landasan pengembangan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

    Mahyeldi menambahkan terdapat delapan prioritas pembangunan Sumbar. Pertama, pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.

    Kedua, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau. Ketiga, nagari dan desa sebagai basis kemajuan.

    Keempat, Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah barat Sumatera. Kelima, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap terhadap bencana.

    Keenam, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan kearifan lokal melalui dukungan keluarga berkualitas.

    “Tujuh, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Delapan, tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif,” ujar Mahyeldi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ternyata, Sosok Ini yang Inspirasi Prabowo Bangun RI jadi Negara Maju

    Ternyata, Sosok Ini yang Inspirasi Prabowo Bangun RI jadi Negara Maju

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto terinspirasi tokoh reformis negara China, yaitu Deng Xiaoping yang berhasil mengubah negara China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

    Prabowo pun, kata Bima, berharap seluruh kepala daerah bisa memiliki semangat yang sama untuk memajukan perekonomian di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Deng Xiaoping terhadap negara China.

    “Saya mengajak semua bapak dan ibu agar memahami jalan pikiran Presiden sebelum kita mengotak-atik RPJMD dan yang lain,” tuturnya si Jakarta, Senin (14/4/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini terus berupaya keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap). 

    Salah satu caranya itu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target sebesar 8% di masa pemerintahannya. Target tersebut diharapkan dapat tercapai karena menjadj bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Indonesia Emas 2045.

    “Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret kita semua diminta untuk fokus pada hal ini. Jadi setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota, bupati,” katanya.

    Jika seluruh kepala daerah ingin lebih memahami jalan pikiran Presiden Prabowo, kepala daerah bisa membaca buku berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya.

    “Silakan baca ini, maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai pemikiran Presiden Prabowo,” ujarnya.

  • Wamendagri ajak pemda di Sulteng pahami visi besar Presiden

    Wamendagri ajak pemda di Sulteng pahami visi besar Presiden

    Presiden Prabowo terinspirasi oleh tokoh reformis Tiongkok Deng Xiaoping.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk bersama-sama memahami visi besar Presiden RI Prabowo Subianto.

    Wamendagri mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran Presiden dapat dibaca dalam buku berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya.

    “Silakan baca maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai pemikiran Presiden Prabowo,” kata Bima saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Kota Palu, Senin.

    Dengan membaca buku tersebut, menurut dia, daerah akan lebih mudah memahami latar belakang sejumlah program penting pemerintah pusat. Hal ini meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga kebijakan efisiensi anggaran.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Bima menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terinspirasi oleh tokoh reformis Tiongkok Deng Xiaoping. Tokoh tersebut diketahui berhasil mendorong perubahan signifikan di negaranya hingga mampu menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

    Semangat tersebut diharapkan juga dapat dimiliki oleh para pemimpin di Indonesia.

    “Saya mengajak Bapak/Ibu memahami jalan pikiran Presiden sebelum mengutak-atik RPJMD dan lain sebagainya,” kata Bima di hadapan peserta Musrenbang RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2026.

    Saat ini, kata dia, Indonesia terus berupaya keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Caranya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target sebesar 8 persen.

    Bima berharap target tersebut dapat tercapai sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pasalnya, sebagai negara besar, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran (mixed economy).

    Sistem tersebut, lanjut dia, memungkinkan terbukanya kemudahan investasi. Akan tetapi, di sisi lain juga melindungi masyarakat ekonomi bawah melalui kebijakan Koperasi Desa Merah Putih.

    Dalam konteks itu, Bima mengajak pejabat di lingkungan pemda untuk bersama-sama memahami kebijakan tersebut.

    Dalam forum tersebut, dia mengapresiasi Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang mampu menjalin keakraban dengan jajarannya. Modal tersebut dianggap penting karena dapat mempermudah sinergisitas dan sinkronisasi antar-pemda.

    Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu poin penting yang disuarakan Mendagri dalam gelaran Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    “Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret, semua diminta untuk fokus pada tiga hal ini. Setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota dan bupati,” kata Bima.

    Dalam forum tersebut, Bima turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi Sulteng Tahun 2025 oleh Gubernur Anwar Hafid dan bupati/wali kota se-Sulteng.

    Bima juga menyaksikan pemberian penghargaan atas capaian penurunan angka kemiskinan kepada sejumlah kabupaten/kota di Sulteng.

    Turut hadir dalam acara ini, antara lain, anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, bupati/wali kota se-Sulteng, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bandung Bebas Macet Belum Terealisasi, Akankah Kembali Masuk RPJMD? 

    Bandung Bebas Macet Belum Terealisasi, Akankah Kembali Masuk RPJMD? 

    JABAR EKSPRES – Kota Macet jadi predikat yang semakin melekat bagi Kota Bandung. Dua kali masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, 2018-2023 dengan realisasi “Bandung Bebas Macet”, wacana tersebut tak kunjung terlaksana.

    Masalah kemacetan jadi kompleksitas ditengah masifnya kemajuan di tiap wilayah Kota Bandung. Padahal, kemacetan jadi isu yang kerap kali dibahas di setiap pergantian kepala daerah maupun wakil rakyat.

    Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengebut bahasan soal perampung RKPD maupun RPJMD guna pembangunan kota ke depan.

    BACA JUGA:Bikin Macet, Dedi Mulyadi Larang Penggalangan Dana di Jalan

    “Saya setiap hari akan melakukan 3 kali rapat, pertama tentang sampah, rapat kedua tentang pengelolaan sumber daya manusia, rapat ketiga tentang persiapan RPJMD dan RKPD,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

    Seperti diketahui, penyelesaian macet jadi mimpi yang diharapkan oleh masyarakat Kota Bandung. Terlebih, pinggiran kota yang dinilai kurang pengawasan akan penguraian kemacetan.

    Warga asal Sukamiskin, Dadan Kurniawan (29) berharap, kemacetan jadi prioritas penyelesaian para pemangku kepentingan. Diakuinya, macet mengular kerap terjadi di wilayah tersebut pada sore hari.

    “Bisa sampai Cicaheum macetnya. Mumpung ada kesempatan, kang Farhan coba main kesini pas jam 04.00 (WIB) sampai maghrib, bisa dilihat macetnya kaya gimana,” katanya kepada Jabar Ekspres.

    BACA JUGA:Antrean Samsat Cimareme Bandung Barat Bikin Macet, Pengendara Ngeluh: Tiga Jam Gak Gerak!

    Belum lagi, diakuinya, kendaraan yang melintas di jalan ini bercampur dengan operasional bus yang kemudian terjadi penyempitan jalur atau bottleneck.

    “Yang saya kesel ‘mah, mobil buat berempat tapi yang ngisi sendiri. Belum lagi bus kan banyak ya lalulalang disini, harusnya mah ada kebijakan lah entah aturan berkendara, atau diperbanyak transportasi publiknya,” ujarnya.

    “Udah mah jalan kecil, tambah banyak bus, udah aja pasti padat gak gerak sama sekali,” tambahnya.

    Untuk itu, Dadan menaruh harapan besar kepada Farhan dan Erwin untuk membuat solusi konkret demi menuntaskan permasalahan macet.

    Menurutnya, selain banjir, permasalahan kemacetan harus jadi prioritas penyelesaian Pemkot Bandung. (Dam)

  • Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    JABAR EKSPRES  – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan menggelar Halal Bihalal bersama seluruh Tim Pemenangan Jabar Istimewa atau Barisan Gawe Rancage di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Sabtu, 12 April 2025.

    Kegiatan Halal Bihalal yang juga dihadiri langsung oleh seluruh pengurus partai pengusung serta para relawan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin, menurut sosok yang kini menjadi orang nomor dua di Jabar tersebut merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan.

    “Alhamdulillah hari ini dihadiri langsung oleh semua tim inti dari tim Barisan Gawe Rancagae dan juga para pimpinan dari 14 partai politik yang mengusung kami, dan seluruh relawan, perwakilan para pimpinan relawan juga hadir,” ujar Erwan

    Disinggung soal langkah selanjutnya Erwan mengaku dirinya bersama Dedi Mulyadi akan menyiapkan beberapa langkah agar Tim Barisan Gawe Rancage tersebut tetap solid dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.

    Erewan menyebut, dirinya bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan berbicara dengan seluruh pimpinan di Tim Barisan Gawe Rancage, partai politik, hingga para relawan dalam mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan.

    “Ini akan kita sesuaikan dengan RPJMD kita, dan mana yang bisa dilaksanakan oleh tim,” imbuhnya

    Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara menambahkan sebagia bagian dari Tim Barisan Gawe Rancage mengaku akan terus mendukung pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan khususnya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk Jawa Barat.

    “Kita ketahui bahwa Pak Gubernur dan Pak Wagub Kang Dedi Mulyadi dan Pak Erwan ini baru kurang lebih 2 bulan menjabat ya. kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi dimana kita harus melakukan efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025,” ungkapanya

    Iswara menuturkan, dirinya yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Jabar, telah mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur salah satunya tentang efisiensi anggaran.

    “Dan alhamdulillah Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat telah melakukan efisiensi tersebut. Baik efisiensi terhadap belanja menuju belanja yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” tutupnya

  • Datangi Perhutani dan PTPN, Ono Surono Minta Tata Kelola Hutan dan Perkebunan Harus Dievaluasi!

    Datangi Perhutani dan PTPN, Ono Surono Minta Tata Kelola Hutan dan Perkebunan Harus Dievaluasi!

    JABAR EKSPRES – Pengelolaan hutan dan Perkebunan yang jadi kewenangan Perhutani Unit III Jawa Barat dan PTPN I Regional 2 dan mendapat sorotan dari Waki Ketua DPRD Jabar Ono Surono.

    Dalam kunjungan rapat kerja bersama Perhutan Unit III Jawa Barat, Ono surono menekankan banyaknya alih fungsi hutan di Jawa Barat. Sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

    Ono mengatakan, kehadirannya dalam rapat kerja ini, adalah ingin mengetahui data kerjasama Perhutani Unit III Jawa Barat yang hutannya dimanfaatkan fungsinya.

    BACA JUGA: Ono Surono: Lahan Tebu PG Jatitujuh Milik Perhutani, KLH Jangan Tutup Mata

    Dia menilai, banyak sekali lahan hutan dan perkebunan di Jawa Barat yang dimanfatkan untuk ladang bisnis. Sehingga terjadi alih fungsi.

    Menurut Ono, Dalam pemanfaatan hutan, sejauh ini Perhutani belum ditemukan pelanggaran yang krusial. Namun tata kelola harus betul-betul diperhatikan dengan merujuk kepada aspek ekologis.

    Untuk itu, berdasaarkan hasil diskusi, Ono mengusulkan untuk pemanfaatan hutan di Jawa Barat harus dievaluasi dengan memperhatikan aspek lingkungan, pangan dan ekonomi.

    BACA JUGA: Banjir di Pameungpeuk Garut Disebabkan Hutan di Gunung Rusak

    Pihaknya akan mendorong agar Perhutani Uni III Jawa Barat dan Pemprov Jabar mengambil langkah stretegis untuk menyusun rencana pembangunan tata kelola kawasan hutan.

    “ Ini harus ada kolaborasi yang dilakukan, rencana tersebut akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar,’’ ujar Ketua DPD PDIP itu.

    Recana tata kelola ini harus diseleraskan dengan Perda RT/RW. Dengan begitu, pengelolaan hutan memiliki basis utama dengan memperhatikan aspek lingkungan, Pangan dan Ekonomi.

    BACA JUGA: Eksploitasi Kawasan Hutan di Bandung Selatan Dilakukan Secara Sporadis!

    Sementara itu untuk pengelolaan perkebunan yang jadi kewenangan  PTPN I Regional 2, Ono berpendapat bahwa tata kelola juga harus jadi perhatian serius.

    Menurutnya, PTPN Region II memiliki kewenangannya ada di 11 Kabupaten/kota. Dalam perjalannya, PTPN mendapat sorotan dari masyarakat karena ada kerja sama pembangunan tempat wisata di puncak Bogor.

    ‘’Itu kan kemarin viral sekali, di bongkar Gubernur Jawa Barat,’’ cetus Ono.

  • Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Kepri usulkan skema visa baru guna permudah akses wisman

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah mengusulkan skema visa baru kepada pemerintah pusat untuk mempermudah wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke provinsi tersebut pada 2025.

    Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti menyatakan sejak 2024, Pemprov Kepri sudah mendorong relaksasi visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

    “Tahun lalu kami berhasil mendapatkan dua skema baru, yakni akses masuk untuk pemegang permanent resident (PR) Singapura dan visa pendek dengan tarif Rp250 ribu. Ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, Pemprov Kepri kini mengusulkan agar warga negara asing yang tinggal, bekerja, dan belajar di Singapura juga diberikan kebijakan bebas visa untuk masuk ke Kepri.

    Usulan tersebut telah diajukan ke pihak pemerintah pusat melalui kementerian yang bersangkutan, dan mendapat respons positif.

    “Sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Harapannya tahun ini bisa terealisasi, dengan nama dan bentuk yang mungkin berbeda, seperti student pass, independent pass, atau lainnya. Yang penting adalah kemudahan akses itu hadir untuk Kepri,” kata Guntur.

    Menurutnya, posisi geografis Kepri yang dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini layak mendapatkan kebijakan khusus.

    Terbukti, pada akhir 2024, dengan adanya fasilitas bebas visa PR dan visa pendek, angka kunjungan wisatawan meningkat drastis.

    “Target kami di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebanyak 1,47 juta wisman dan wisnus, namun realisasinya hampir menyentuh 1,7 juta kunjungan. Ini berkat stimulus pusat dan kerja sama daerah dalam memudahkan akses masuk ke Kepri,” tambahnya.

    Selain kebijakan visa, Pemprov Kepri juga akan terus mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif dan modern.

    “Jika akses dimudahkan, hal lain juga kami upayakan seperti untuk akses telekomunikasi, fasilitas untuk penyandang disabilitas, mengoperasikan autogate di pintu-pintu masuk dan pembayaran digital. Kami kemas program ini dalam inisiatif Kepri Easy Access,” tutupnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Bogor Pastikan Universal Health Coverage 100 Persen Terealisasi di 2026

    Bupati Bogor Pastikan Universal Health Coverage 100 Persen Terealisasi di 2026

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor, Rudy Susmanto memastikan visi-misi dirinya soal Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor 100 persen akan terealisasi di tahun 2026 mendatang.

    Rudy mengatakan, UHC  adalah salah satu visi-misi dirinya bersama wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi saat kampanye kepada masyarakat.

    “Ini sebetulnya berjalan setelah RPJMD ditetapkan, kita akan bahas bersama, sepertinya akan berjalan di tahun 2026,” katanya usai sidak di SMPN 2 Cibinong, Selasa (8/4).

    BACA JUGA: Gelar Halal Bihalal, Dedie Rachim Tekankan Komitmen Pemkot Bogor Ciptakan Ruang Publik yang Aman untuk Masyarakat

    Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) saat ini sedang dimatangkan oleh Pemkab Bogor bersama DPRD.

    Ia menyampaikan, pembahasan RPJMD di tahun 2025 merupakan landasan pondasi awal untuk arah kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan.

    “Yang paling utama adalah kita ingin Kabupaten Bogor 2026 UHC 100 persen untuk seluruh lapisan elemen masyarakat,” katanya.

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, UHC 100 persen di 2026 itu sudah melalui kajian-kajian yang matang dan anggaran yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA: Kesal Disuruh Cuci Piring, Pria di Bogor Tega Habisi Nyawa Tante

    “Kalau untuk UHC 100 persen dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa kita butuh Rp724 miliar, tetapi apalah arti sebuah angka karena itu adalah kebutuhan masyarakat yang harus kita penuhi oleh pemerintah,” pungkasnya.

  • Musrenbang 2025 Dibuka, Bupati Purbalingga Tegaskan Pemerintahan yang “Sat Set dan Gaspol”

    Musrenbang 2025 Dibuka, Bupati Purbalingga Tegaskan Pemerintahan yang “Sat Set dan Gaspol”

    TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA— Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Konsultasi Publik Ranwal RPJMD tahun 2025-2029 dan Musrenbang Rancangan RKPD tahun 2025, di Pendopo Dipokusumo pada Jumat (21/3/2025).

    Kegiatan ini digelar untuk menerima masukan serta saran atas Ranwal RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 sekaligus menyepakati prioritas atau sasaran pembangunan daerah, rancangan progam dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2026.

    “Ada dua dokumen penting yang akan kita bahas, yakni Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Rancangan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2028,” kata Bupati Fahmi pada keterangan resmi yang diterima Tribunbanyumas.com pada Sabtu (22/3/2025). 

    Disampaikan pemerintahan Fahmi-Dimas lima tahun kedepan akan memiliki visi pembangunan yang sejalan dengan visi RPJPD 2025-2045, yakni akselerasi pembangunan yang kolaboratif untuk Purbalingga mandiri dan sejahtera. 

    Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah Fahmi-Dimas akan menetapkan empat misi yang harus dilakukan, diantaranya ialah membangkitkan ekonomi rakyat, akselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta mengunggulkan kualitas SDM.

    “Kami berterimakasih atas masukan yang telah diberikan melalui berbagai platform ataupun secara langsung disampaikan kepada pemerintah daerah melalui forum musrenbang. Insyallah kami akan menjadi pemerintahan yang sat set dan gaspol untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

    Lebih lanjut forum musrenbang sendiri telah dilaksanakan di tingkat kecamatan dan menghasilkan sebanyak 2.386 usulan masyarakat.

    Usulan tersebut terdiri dari usulan dibidang sarpras desa sebanyak 913 usulan, jalan dan irigasi sekunder serta tersier sebanyak 457 usulan, sarpras pendidikan sebanyak 89 usulan, penguatan UMKM sebanyak 82 usulan, urusan pertanian sebanyak 329 usulan, dan bidang lainya sebanyak 516 usulan.

    Plt Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Hermawan dalam arahannya mengungkapkan ada enam poin yang harus diperhatikan di antaranya, penyusunan RKPD 2026 diminta untuk memperhatikan keselarasan substansi kebijakan, memperhatikan ketentuan regulasi batas deficit maksimal.

    Kegiatan Musrenbang Kabupaten Purbalingga 2025 dihadiri oleh jajaran forkompimda, Ketua TP PKK Syahzani Fahmi M Hanif, Sekda Herni Sulasti, jajaran kepala OPD, camat dan perwakilan Kepala Bappeda kabupaten sekitar. (*)