Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Pemkot Malang-Jatim siap bentuk Dinas Ekraf sesuai instruksi pusat

    Pemkot Malang-Jatim siap bentuk Dinas Ekraf sesuai instruksi pusat

    Kalau soal potensi ekraf Kota Malang sudah mumpuni, fasilitas pun sudah lengkap, nanti MCC di bawah Dinas Ekraf ini yang digabung dengan UMKM

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur siap membahas teknis pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) sebagai langkah tindak lanjut instruksi pemerintah pusat, melalui kementerian terkait.

    Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin di Kota Malang, Senin, mengatakan pembentukan Dinas Ekraf adalah bagian dukungan setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

    “Kemarin itu memang diperintahkan untuk membuat dinas ini (ekraf). Kami tentu mendukung karena itu perintah kementerian, sambil melihat kemampuan kami,” kata Ali.

    Ali menyatakan rencana awal Dinas Ekonomi Kreatif atau ekraf tidak berdiri sendiri. Melainkan digabung dengan unit kerja yang ada.

    Kemungkinan paling potensial adalah menjadikan satu antara ekraf dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Rencana awal itu UMKM dan ekonomi kreatif menjadi satu dinas, sehingga tidak berdiri sendiri. Kalau sekarang UMKM itu masih di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag),” ucapnya.

    Teknis lain yang juga mulai dibahas, yakni menyangkut ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di dalam dinas tersebut. Sebab tak bisa dipungkirinya, satuan kerja harus ditunjang dengan orang-orang berkompeten pada bidangnya.

    Oleh karena itu, dia tak menampik bahwa pembentukan unit kerja baru menghadirkan tantangan bagi Pemkot Malang.

    “Bagi ASN yang kami tugaskan dan diberikan amanat untuk menjadi kepala dinas dan jajaran strukturalnya harus bisa menyiapkan dan menjalankan kebijakan,” ujar dia.

    Bahkan, kata Ali, pemkot setempat tetap akan memberikan pelatihan bagi setiap orang yang ditunjuk menjalankan kerja kedinasan di Dinas Ekraf.

    “Kemampuan SDM kami tambah melalui pelatih atau dengan teknis lain, sehingga kapasitas semakin siap. Kalau soal ASN siap atau tidak, teman-teman ASN tentu harus siap,” kata dia.

    Kemudian soal lingkungan kerja, Ali menyebut jika hal itu masih belum dibahas secara mendalam, tetapi salah satu ruang kerja Dinas Ekraf adalah menaungi operasional Malang Creative Center (MCC), di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang.

    “Kalau soal potensi ekraf Kota Malang sudah mumpuni, fasilitas pun sudah lengkap, nanti MCC di bawah Dinas Ekraf ini yang digabung dengan UMKM,” ujarnya.

    Soal realisasi pembentukan Dinas Ekraf, Ali masih belum bisa memastikan kapan tetapi semuanya juga akan disampaikan ke para legislator DPRD Kota Malang.

    “Nanti kami sebutkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) karena harus melalui persetujuan dari pihak DPRD Kota Malang,” kata dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan,” kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

    “Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah,” kata Mahmuda.

    Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

    Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

    Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

    “Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar,” kata Restuardi.

    Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

    “Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

    “APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan,” katanya.

    Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

    Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

    “Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian,” kata dia.

    Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

    Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

    “Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Ria Norsan.

    Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek Geothermal, Ini Respons Gubernur NTT

    Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek Geothermal, Ini Respons Gubernur NTT

    Liputan6.com, Kupang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan menghentikan semua proyek Geothermal di NTT.

    Selain itu, WALHI NTT juga meminta Kementerian ESDM untuk mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017.

    Hal ini disampaikan Gres Gracelia, Divisi Advokasi WALHI NTT usai menghadiri pertemuan bersama Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Republik Indonesia terkait Pengembangan Geothermal di Pulau Flores pada Senin, 28 April 2025 di Ruang Rapat Gubernur NTT, Gedung Sasando Lantai 1 Kantor Gubernur NTT Jl. Eltari Nomor 52 Kupang.

    Grace juga meminta pemerintah untuk menghormati sikap Pemimpin Umat di Flores yang secara jelas dan tegas melakukan penolakan atas kebijakan geothermal.

    Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena ini, Grece mengungkapkan, penyusunan Rencana Umum Energi Daerah NTT (RUED NTT) dan implementasinya ke dalam RPJMD, Pemerintah Provinsi NTT mendorong keberlanjutan energi sesuai dengan kondisi energi yang ada di daerah, yakni pemanfaatan radiasi matahari, angin, air dan arus laut.

    “Sedangkan Pemerintah Pusat menghadirkan proyek geothermal. Hal ini terkesan Pemerintah Pusat sengaja membenturkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,” ungkap Gres.

    Lanjutnya, sejak awal, penetapan Flores sebagai pulau panas bumi/pulau geothermal dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017, tidak melibatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Flores.

    Selain itu, ESDM juga menentukan 28 titik potensial pengembangan geothermal di NTT yaitu 21 titik di Pulau Flores-Lembata, 6 titik di Pulau Alor dan 1 titik di Kabupaten Kupang.

    Dalam penetapan titik potensial ini, Gres mengatakan, masyarakat tidak pernah dimintai izin untuk melakukan pemetaan dan sosialisasi soal akan adanya pengembangan geothermal.

    Secara geografis, NTT sebagai provinsi yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berada di jalur ring of fire, harusnya menjadi acuan dalam membuat kebijakan.

    “Situasi ini tentu memberikan suatu alarm bagi pemerintah tentang bagaimana pentingnya melihat kondisi geografis ini sebagai acuan pengembangan proyek geothermal yang juga punya dampak ekologis yang besar terhadap lingkungan di NTT, khususnya Flores yang dialiri oleh jalur cincin api atau ring of fire,” ujar Grace.

    Selain itu, grace juga mengkritisi pemerintah pusat yang abai terhadap ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

    “Fakta yang ditemukan WALHI, di setiap titik pengembangan geothermal, persoalan sosial, budaya ekologi dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam alasan penolakan warga,” kata Gres.

     

    Kejar Bebek, Pria Cilacap Tewas Tenggelam di Sungai Citanduy

  • DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Magetan, Suratno, menyampaikan proses pengesahan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tengah memasuki tahap administratif. Usai Rapat Paripurna Penetapan di DPRD Magetan pada 28 April 2025 lalu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan dokumen resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Timur.

    “Kami kirimkan ke Mendagri lewat Gubernur Jawa Timur. Tinggal menunggu saja,” ujar Suratno.

    Dalam keterangannya, Suratno menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk peran sentral Gubernur Jawa Timur dalam proses tersebut. “Ya, kita akan mengirim surat dulu ke Jawa Timur. Pasca itu baru ke Mendagri. Yang mempunyai ranah ruang kan Gubernur Jawa Timur. Kalau kita berharap semua proses. ada mekanisme, ada tahapan, yang harus dilalui dan juga insyaallah bisa lancar,” tambahnya.

    Optimisme juga turut disampaikan dalam harapan pelantikan berjalan sukses. “Kita berdoa aja, insyaallah tinggal menembus suksesnya pelantikan ini bersama dan juga dari pelantikan di provinsi Jawa Timur untuk Magetan yang lebih maju. Mekanisme kita lakukan,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Suratno juga mengajak seluruh masyarakat Magetan untuk bersatu dan mendukung kepemimpinan baru demi pembangunan daerah.

    “Mari kita sesuai dengan sambutan beliau di KPU kemarin waktu penetapan kemarin kita bersatu bersatu kita ini warga masyarakat Dharma Kita mari ikut membangun bersama-sama maketan yang kita cintai ini untuk bersatu padu harmonis menyelaraskan baik nanti bisa misi janji politik beliau dalam kampanye kemarin dan saat ini secepatnya RPJMD juga,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara program nasional dan prioritas pembangunan provinsi. “Nah, itu kan PR juga setahun. Setelah diumumkan apa itu program nasional banyak apalagi kita untuk Pastilah asta cita Indonesia sama sama program prioritas Gubernur Jawa Timur kita ikut sinergi harus wajib,” pungkasnya.

    Dengan pernyataan ini, publik kini tinggal menunggu tahapan selanjutnya menuju pelantikan resmi, sembari berharap proses berjalan tanpa hambatan demi kemajuan Magetan. [fiq/beq]

  • Wali Kota Depok Pastikan Janji Kampanye Tidak Terdampak Efisiensi – Page 3

    Wali Kota Depok Pastikan Janji Kampanye Tidak Terdampak Efisiensi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Depok, Supian Suri, meyakini janji kampanye bersama Chandra Rahmansyah membangun Kota Depok, tidak terdampak efisiensi anggaran. Secara bertahap, janji kampanye akan direalisasikan untuk kemajuan Kota Depok.

    Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, sejumlah janji kampanye membangun Kota Depok sudah berproses menjadi produk hukum yang formal. Nantinya sejumlah rencana pembangunan dan kebijakan dituangkan pada program kerja yang harus dijalankan.

    “Jadi kalau kemarin kita bercerita wacana di dalam konteks kampanye, janji-janji itu, hari ini janji itu sudah menjadi produk hukum formal yang memang nanti kalau sudah jadi Perda, ya harus dijalankan,” ujar Supian, Rabu (30/4/2025).

    Supian menjelaskan, adapun janji kampanye yang sudah menjadi program, yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan perekonomian masyarakat. Begitupun dengan program atau kebijakan yang pro masyarakat.

    “Itu produk formal yang kita keluarkan dalam bentuk Perda nanti RPJMD, Perda RPJPD,” jelas Supian.

    Adapun program yang telah dirancang Pemerintah Kota Depok, selaras dengan pola program Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Depok meyakini, program kegiatan peningkatan pembangunan Kota Depok diyakini tidak berdampak pada efisiensi anggaran Pemerintah Pusat.

    “Artinya bercerita tentang efisiensi, ya sebetulnya lebih kepada merelokasi anggaran-anggaran yang menjadi prioritas kita,” ucap Supian.

     

  • Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menghindari kegiatan seremonial yang mengakibatkan pemborosan

    Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai acara seremonial tersebut tanpa disadari cukup mengganggu fokus pencapaian dari anggaran yang telah dialokasikan.

    Tomsi menekankan fokus alokasi anggaran seharusnya diarahkan pada pencapaian target kinerja pelayanan publik.

    “Memastikan setiap pelaksanaan program kegiatan memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Tomsi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2026 di Surabaya, Jatim, Selasa.

    Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen yang harus dijalankan dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk itu, ia mengajak Pemda agar mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur dan bersifat mubazir.

    Dia juga bercerita dalam pelaksanaan program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, misalnya, kerap ditemukan praktik pemborosan serta alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran. Bahkan, tidak jarang anggaran untuk kegiatan pendukung justru lebih besar dibandingkan alokasi terhadap program inti yang seharusnya menjadi fokus utama.

    “Jadi, anggaran stuntingnya itu [misalnya] Rp12 miliar, Rp2 miliar yang masuk mulutnya bayi dan ibu hamil, dan Rp10 miliarnya itu buat uang jalan, kemudian pengembangan kapasitas, kemudian tenda, kemudian beberapa acara-acara yang lain,” ujarnya mengumpamakan.

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mencermati sejumlah hal dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026.

    Ia berharap program dan kegiatan yang disusun dapat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Menurut dia, forum Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ini harus menjadi titik awal penyelarasan dengan RPJMN.

    “Kemudian meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektoral,” ujar Tomsi.

    Selanjutnya, ia juga menekankan agar RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026 mendukung dan berkontribusi terhadap 83 kegiatan prioritas utama RPJMN serta proyek-proyek strategis nasional.

    “Menyiapkan program yang memberikan ruang kemudahan berusaha melalui kebijakan yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Tomsi juga mengharapkan Pemprov Jatim dapat menyiapkan rencana kerja yang mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan di bidang pariwisata, perdagangan, pusat layanan jasa, dan jasa keuangan.

    Sebagai tambahan informasi, dalam kegiatan ini hadir di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jatim.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dorong Sulbar fokus atasi kemiskinan ekstrem

    Kemendagri dorong Sulbar fokus atasi kemiskinan ekstrem

    Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung bagi MBR harus selesai paling lama 10 hari kerja.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memfokuskan program pembangunan tahun 2026 pada sejumlah isu strategis, di antaranya inflasi, kemiskinan ekstrem, tengkes, serta penguatan tata kelola kewilayahan melalui penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

    Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa hal tersebut penting karena pencapaian pembangunan nasional perlu didukung oleh sinergisitas dan komitmen pemerintah daerah.

    Yusharto saat membuka acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar Tahun 2026 secara daring di Jakarta, Selasa, mengemukakan bahwa penyusunan RKPD 2026 sangat strategis karena menjadi dokumen tahunan yang menjembatani antara RPJMD dan APBD, serta menjadi panduan utama bagi program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.Menyoal kemiskinan ekstrem, Yusharto mengingatkan Pemprov Sulbar untuk segera melakukan intervensi penanganan yang terarah. Pasalnya, menurut Badan Pusat Statistik, Sulbar memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.

    Kepala BSKDN Kemendagri mengutarakan bahwa kebijakan penanganan itu dapat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta efektivitas program pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

    Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Sulbar dalam penanganan tengkes. Sulbar dinilai dapat menekan laju prevalensi tengkes melalui langkah konvergensi seperti intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat.

    Terkait dengan penyempurnaan dokumen RTRW Sulbar, Kemendagri mendorong Sulbar untuk segera merevisi peraturan daerah yang mengaturnya. Hal ini karena RTRW merupakan dokumen kunci dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sinkronisasi kebijakan sektoral, serta penataan kawasan strategis.

    “Kami juga mencatat terdapat lima rencana detail tata ruang (RDTR) di Sulawesi Barat, dan kami mendorong integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kemendagri juga berpesan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program prioritas nasional, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus memperkuat kemandirian pangan.

    Ia berharap Pemprov Sulbar segera melakukan pendataan sasaran penerima manfaat MBG, memberdayakan petani dan peternak lokal, serta memastikan ketersediaan pangan bergizi yang memenuhi standar mutu.

    Masalah program prioritas pembangunan 3.000.000 rumah turut jadi sorotan. Kemendagri meminta pemda untuk segera menetapkan regulasi mengenai pembebasan BPHTB dan retribusi persetujuan bangunan gedung guna mendukung pelaksanaan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung bagi MBR harus selesai paling lama 10 hari kerja,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu Wanti-wanti Tren Rasio Pajak Jakarta Turun Sejak 2022

    Kemenkeu Wanti-wanti Tren Rasio Pajak Jakarta Turun Sejak 2022

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tren penurunan local tax ratio atau rasio pajak daerah di Provinsi Jakarta. 

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyampaikan bahwa rasio pajak Jakarta pada 2024 berada di kisaran sebesar 1,20. Jumlah tersebut sedikit di bawah rata-rata nasional yang sebesar 1,21. 

    Meski angkanya relatif sejajar, tren penurunannya menjadi perhatian Kemenkeu. Dalam lima tahun terakhir, dia memaparkan bahwa local tax ratio Jakarta bergerak fluktuatif dan cenderung menurun sejak 2022. 

    “Nasional total untuk local tax ratio kita anggarkan semua itu 1,21, hampir sama [dengan Jakarta] Tapi kalau kita lihat ini ada tren penurunan 2023-2024 ini. Nah, gimana ini bisa kita tingkatkan terus,” jelasnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi DKI Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Pasalnya, kata dia, peningkatan local tax ratio dinilai penting untuk mendukung program-program pembangunan karena membutuhkan anggaran. 

    Kemenkeu mengusulkan sejumlah strategi optimalisasi Pendapatan Daerah dari Retribusi dan Pajak Daerah (PDRD) yang disebut untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global. 

    Beberapa contohnya, seperti Optimalisasi penerapan kebijakan BBNKB serta Pemungutan PKB dan PKB Progresif, Optimalisasi kembali penerimaan dari PBB-P2 dan PBJT atas jasa parkir, Pemberian insentif fiskal PDRD bagi pelaku usaha dan Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai bentuk retribusi jasa umum

    Di lain sisi, Lucky juga mendorong Jakarta untuk mulai mengembangkan pendekatan pembiayaan alternatif, termasuk creative financing. Dia menekankan bahwa mengandalkan anggaran murni saja tidak cukup untuk melakukan percepatan pembangunan.

    “Kita tahu kalau kita hanya mengandalkan dari anggaran, itu mungkin kita gak bisa melakukan lompatan besar gak akan bisa. Nah, bagaimana kita bisa mencari alternatif-alternatif pembiayaan,” jelasnya. 

  • Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Jakarta sebagai kota yang akan memasuki usia lima abad harus mampu menjawab berbagai tantangan dengan visi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global dengan mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto melalui lima agenda prioritas.

    “Sama-sama kita bisa mewujudkan visi-misi Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang tadi saya simak dan saya catat, tentunya juga saya dengarkan selama Bapak berkampanye, visi untuk Jakarta ke depan, yaitu Jakarta sebagai kota global yang juga merupakan pusat perekonomian. Pertama, yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” kata Menko AHY dalam sambutannya pada acara Musrenbang Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 23 April 2025.

    Menko AHY menekankan bahwa ada lima agenda prioritas kolaborasi antar kementerian/lembaga yang menjadi fokus utama ke depan. Pertama, pengelolaan sampah secara terintegrasi akan menjadi perhatian serius, mengingat Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Pemerintah mendorong inovasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan teknologi dan skema pembiayaan seperti waste to energy untuk mengubah sampah menjadi sumber energi.

    “Oleh karena itu, harus ada intervensi teknologi, harus ada financing yang juga siap untuk menjadi solusi pengurangan sekaligus konversi sampah menjadi energi untuk Jakarta,” tuturnya.

    Selain itu, pembangunan tanggul laut menjadi agenda penting sebagai respons terhadap ancaman penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir utara Jakarta yang mencapai hingga 10 cm per tahun. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan difokuskan pada penguatan infrastruktur perlindungan pesisir melalui skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Selanjutnya, percepatan penyediaan perumahan menjadi prioritas untuk mengatasi backlog hunian yang masih tinggi. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat mengakses rumah layak huni. Kemudian, peningkatan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih juga akan diperkuat, mengingat dua aspek ini berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan mencegah stunting.

    “Ini sangat penting karena kita juga tidak berharap kualitas kesehatan masyarakat itu sangat bergantung karena tidak punya akses yang baik terhadap sanitasi dan air bersih. Ingat, masalah kesehatan termasuk stunting itu bukan hanya karena kurang gizi tapi juga karena lingkungan hidup yang tidak bersih dan tidak sehat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait penguatan sumber daya manusia akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur sosial dan budaya, seperti peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta digitalisasi di kedua sektor tersebut. Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan manusia yang unggul menjadi fondasi utama bagi kemajuan Jakarta.

    “Bagaimana pembangunan pusat kultur di Jakarta juga selalu diberi kepastian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia kita, pembangunan human capital itu harus digabungkan,” tegasnya.

    Untuk itu Menko AHY menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berharap kolaborasi yang terjalin dapat menghadirkan solusi nyata dan inovatif bagi masa depan Jakarta yang lebih adil, makmur, dan maju.

    Musrenbangnas DKI Jakarta yang digelar di kantor Balai Kota Jakarta dihadiri oleh sejumlah tokoh negeri, seperti Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri PPPA, Veronica Tan; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung; Ketua DPRD DKI Jakarta, H. Khoirudin; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir. Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Nazib Faisal; dan Staf Khusus Menteri, Herzaky Putra Mahendra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DKI kemarin, pajak bahan bakar 5 persen hingga penindakan parkir liar

    DKI kemarin, pajak bahan bakar 5 persen hingga penindakan parkir liar

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Rabu (23/4) mulai dari diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta sebesar lima persen hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas parkir liar di Jakarta, khususnya di Tanah Abang.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pajak bahan bakar di Jakarta hanya 5 persen

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memberikan diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta hanya sebesar lima persen.

    “Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta. Kami akan memberikan kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Ada pencurian besi Halte Trans-J di Jalan Bekasi-Cakung

    Sejumlah warga mengungkapkan bahwa ada pencurian besi di Halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi hingga Pasar Cakung, Jakarta Timur, yang sudah terbengkalai sejak lama.

    “Halte yang di tengah (Tipar Cakung) itu sebenarnya belum beroperasi, itu bangun sekitar satu tahun, dua tahun ini,” kata salah satu pedagang di sekitar Cakung, Yudha (39) saat ditemui di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Tanggul laut penting untuk atasi rob di Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pembangunan tanggul laut raksasa untuk menghadapi ancaman rob dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jakarta.

    “Penurunan tanah bisa mencapai 10 cm per tahun. Ini bahaya eksistensial, bukan hanya bagi pesisir, tapi untuk Jakarta secara keseluruhan,” kata AHY dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Parkir liar akan ditindak tegas, khususnya Tanah Abang

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas parkir liar di Jakarta, khususnya di Tanah Abang, apalagi peraturan mengenai hal tersebut sudah ada, namun tak dijalankan dengan baik.

    “Secara khusus kami sampaikan kami akan menertibkan parkir-parkir liar termasuk yang terjadi di Tanah Abang,” kata Gubernur Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pendaftaran PPSU dan Damkar tak perlu harus ke Balai Kota

    Pendaftaran untuk menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Pemadam Kebakaran (Damkar) seharusnya tidak perlu datang ke Balai Kota Jakarta tetapi cukup di kelurahan.

    “Kalau ada rekrutmen PJLP silakan buka saja di kelurahan masing-masing, bukan di Balai Kota karena jauh,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025