Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Mas Dhito Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem dan Tekan Stunting di RPJMD 2025–2029

    Mas Dhito Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem dan Tekan Stunting di RPJMD 2025–2029

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kediri dalam lima tahun ke depan.

    Mas Dhito, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kediri menurun dari 11,40 persen pada 2020 menjadi 9,95 persen pada 2024. Ia meminta agar data warga yang tergolong rentan, miskin, dan miskin ekstrem diarsir secara rinci dan ditindaklanjuti.

    “Saya minta diarsir, dan yang masuk kategori miskin ekstrem ini saya minta untuk segera diselesaikan,” tegasnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (6/5/2025).

    Mas Dhito menyoroti pentingnya penanganan masalah pendidikan yang menjadi penyumbang kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data, dari 10.454 anak yang tidak sekolah, 5.427 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan hingga 2 Mei 2025. Ia menekankan pentingnya mengupayakan agar 5.027 anak lainnya juga bisa kembali bersekolah.

    Selain itu, sektor kesehatan menjadi perhatian khusus, terutama dalam penanganan stunting. Angka stunting di Kabupaten Kediri saat ini tercatat 7 persen, dan Mas Dhito menargetkan penurunan hingga mencapai nol digit dan bahkan zero growth stunting.

    Bupati Kediri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029

    “Ini semua berkaitan, kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama,” ujarnya.

    Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal pengangguran terbuka yang meskipun mengalami penurunan dari 5,24 persen di 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, tetap memerlukan perhatian serius dan kerja sama lintas sektor.

    Dalam forum tersebut, yang dihadiri oleh DPRD, ketua OPD, Tim Penggerak PKK, instansi vertikal, dan elemen lainnya, Mas Dhito menekankan pentingnya kolaborasi untuk membawa perubahan lima tahun mendatang.

    “Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kita bersama untuk merajut 5 tahun ke depan kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu,” katanya.

    Mas Dhito juga memberikan arahan khusus kepada seluruh kepala OPD untuk tidak mengulang program yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga meminta agar fasilitas lapak bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul segera diaktifkan. [ADV PKP/nm]

  • RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (6/5/2025).

    Musrenbang ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan Lamongan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, LSM atau organisasi masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan dan anak, BUMD, pengusaha dan unsur lainnya.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan penyusunan RPJMD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Karena di dalamnya tidak hanya berisi tentang rencana pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga bidang sosial, ekonomi dan peradaban Lamongan.

    “Musrenbang adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Pak Yes menjelaskan, dalam menyusun RPJMD dibarengi dengan konsultasi publik dengan DPRD, hingga pemerintah provinsi.

    “Tujuannya agar perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan terintegrasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat,” ujarnya.

    Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029, terdapat 29 indikator sasaran, meliputi jumlah pengeluaran wisatawan, persentase pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan.

    Kemudian persentase pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, persentase pertumbuhan PDRB industri pengolahan, prosentase peningkatan realisasi investasi, hingga nilai tukar petani.

    “Ada 29 indikator sasaran yang akan kita tuntaskan pada lima tahun ke depan. Yang mana 25 di antaranya adalah keberlanjutan dari indikator 2021-2026 dan empat di antara terintegrasi dengan program pusat,” jelasnya.

    Adapun isu strategis yang harus dihadapi di antaranya adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan, akselerasi kemantapan infrastruktur pendukung ekonomi, pengentasan Kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan ekonomi.

    Kemudian tata kelola birokrasi yang agile dan berorientasi layanan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan, hingga penguatan ekosistem riset, inovasi dan teknologi untuk mendorong daya saing daerah.

    “Sehingga akan dijawab dengan lima belas program prioritas. Salah satunya adalah program prioritas lumbung pangan Lamongan, akan menjawab isu strategis transformasi ekonomi di bidang pertanian. Yang mana pertanian merupakan salah satu potensi unggulan Lamongan,” kata Pak Yes. (fak/ian)

  • Ahmad Luthfi Minta Bupati dan Wali Kota Jaga Kekompakan dalam Membangun Daerah

    Ahmad Luthfi Minta Bupati dan Wali Kota Jaga Kekompakan dalam Membangun Daerah

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta bupati/walikota serta wakilnya masing-masing agar menjaga kekompakan dalam membangun daerah. 

    Sebab, menurut dia, kekompakan menjadi modal utama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah.

    “Lek kenceng ojo mendahului, lek tajam ojo melukai, let abot dipikul bareng. (Kalau cepat, jangan mendahului. Kalau tajam jangan melukai. Kalau berat, diangkat bersama,” tandas  Luthfi ketika membuka arahannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng  periode 2025-2029 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin 5 Mei 2025. 

    Pada acara tersebut, ia menekankan bahwa birokrasi pemerintahan di Jateng adalah birokrasi yang melayani. Saat komunikasi di bawah, ia membolehkan dengan gaya bahasa lapangan, asalkan bisa menyelesaikan masalah. 

    Luthfi menyampaikan, sebelum Musrenbang tingkat provinsi, telah dilakukan Musrenbang wilayah di enam eks karesidenan di Jateng. Musrenbang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. 

    Saat ini, Gubernur dan 35 bupati/wali kota serta wakil telah sepakat dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Pada  2025, semua wilayah harus menggenjot infrastruktur jalan, pendidikan dan pangan. Pada  2026, fokus untuk mewujudkan swasembada pangan. Sedangkan, pada tahun selanjutnya bakal digenjot sektor pariwisata.

    Semua program yang dilaksanakan, dinyatakan Luthfi, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    Untuk melaksanakannya, maka semua wilayah harus berkolaborasi. Tak boleh ada ego sektoral, karena satu wilayah bisa jadi bergantung dengan wilayah lain. 

    Ia mencontohkan, kebutuhan air warga Kota Solo disuplai oleh mata air dari Kabupaten Klaten. Kemudian, kebutuhan pangan di Kota Semarang didukung oleh beras dari wilayah Kendal maupun sekitarnya.

    Sebagai informasi, dalam acara Murenbang ini dihadiri oleh 35 bupati/wali kota se Jawa Tengah berserta para wakilnya masing-masing. (*)

  • Musrenbang RPJMD 2024-2029, Bupati Jepara Ingin Pembangunan Daerah Selaras Dengan Nasional

    Musrenbang RPJMD 2024-2029, Bupati Jepara Ingin Pembangunan Daerah Selaras Dengan Nasional

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara fokus program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan program nasional maupun provinsi.

    Demikian yang disampaikan, Bupati Jepara, Witiarso Utomo saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2024-2029, di Pendapa Kartini, Selasa, (6/5/2025). 

    Turut hadir Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Penjabat (Pj) Sekda Jepara Ary Bachtiar, perwakilan Forkopimda Jepara, pimpinan perangkat daerah dan perwakilan unsur masyarakat.

    Menurut orang nomor satu di Kabupaten Jepara melalui RPJMD ini diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan program nasional dan provinsi.

    Satu di antaranya adalah dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Musrenbang RPJMD yang kita laksanakan hari ini adalah penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah seperti yang telah dirumuskan seperti rancangan awal RPJMD,” kata Wiwit kepada Tribunjateng, Selasa (6/5/2025).

    Dalam rapat tersebut, Bupati memaparkan visi Jepara MULUS (Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius) serta 5 misi yakni MULUS Birokrasinya, MULUS Pendidikan dan Kebudayaannya, MULUS Ekonominya, MULUS Kesehatannya, dan MULUS Infrastrukturnya. 

    Bupati juga menyampaikan sejumlah program kerja yang telah dilaksanakan seperti Bupati Ngantor di Desa, Kartu Sarjana, Kartu Guru Sejahtera, dan sejumlah perbaikan di sektor infrastruktur.

    Melalui program-program tersebut, Wiwit berharap dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jepara. 

    Tak lupa dirinya juga memohon dukungan kepada seluruh stake holder agar program tersebut dapat berjalan baik.

    “Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin kita capai dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan di Kabupaten Jepara sedikit mengalami penurunan yaitu dari 5,95 persen pada tahun 2022 menjadi 5,17 % pada tahun 2023, lalu turun lagi ke angka 4,22 % di tahun 2024,” ungkapnya.

    Menurutnya ada dua kunci utama yang yang ingin ditekankan. 

    Pertama adalah peningkatan daya saing daerah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah aktivitas perekonomian. 

    Dirinya juga menekankan agar pembangunan ekonomi sebisa mungkin tidak merusak lingkungan, menjaga sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

    Kedua, Wiwit mengatakan pentingnya SDM yang unggul dan berkarakter. 

    Menurutnya hal tersebut adalah modal yang penting guna membangun Jepara yang lebih baik, mempertahankan dan mengoptimalkan SDA yang ada di Jepara.

    “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita terus bergerak positif dari tahun ke tahun. Dari tahun 2024 IPM Kabupaten Jepara tercatat 74,32 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87,” imbuhnya.

    Meskipun baik secara angka, Wiwit menekankan perlunya pembangunan mentalitas dan karakter SDM terutama karakter khas masyarakat Jepara yang memiliki etos kerja yang tinggi, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan, serta warisan budaya Jepara seperti industri ukir dan furnitur.

    Orang nomor satu di Kota Ukir itu menyampaikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan beebasis digital. 

    Ia menambahkan hal tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan global yang semakin dinamis. 

    Tata kelola pemerintahan berbasis digital juga berperan untuk meningkatkan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Ber-AKHLAK melalui perubahan mindset ASN agar memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

    “Capaian indeks reformasi birokrasi yang sudah memuaskan yakni 82,30 harus tetap ditingkatkan,” ujar Wiwit.

    Bupati Wiwit juga menyampaikan perihal kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan daerah cukup terbatas. 

    Untuk itu dirinya telah memerintahkan untuk lebih memprioritaskan program landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui APBD dalam lima tahun kedepan agar terus tumbuh.

    “Dengan demikian diperlukan reformasi keuangan agar prudent, efektif, dan efisien melalui efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan mendorong pemanfaatan pembiayaan dalam daerah untuk bisa mencapai target-target yang kami inginkan,” tuturnya.

    Dirinya juga membuka opsi melakukan alternatif pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yaitu pinjaman daerah, KPPU, dan sebagainya.

    Hal ini menurutnya perlu dilakukan karena sesuai dengan UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat beberapa amanat yang perlu dipedomani dalam menyusun anggaran daerah.

    Melihat sejumlah isu strategis yang dihadapi, Bupati secara khusus meninta kepada seluruh perangkat daerah dan stake holder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegrasi, dan inovatif.

    “Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk mencurahkan pikiran dan pangangan, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk memajukan daerah yang kita cintai dan demi kesejahteraan masyarakat Jepara,” pungkasnya. (Ito)

  • Wali kota Semarang Agustina Paparkan Pola Pembangunan Tematik Lima Tahunan

    Wali kota Semarang Agustina Paparkan Pola Pembangunan Tematik Lima Tahunan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2025-2030 di MG Setos Hotel Semarang, Senin (5/5).

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa pihaknya akan menerapkan pola pembangunan tematik lima tahunan dan menekankan pentingnya merumuskan arah pembangunan yang visioner namun realistis, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

    “Yang namanya misi dan visi adalah sebuah cita-cita yang kita gantungkan setinggi langit.

    Yang penting kita menyadari bahwa kita memiliki potensi yang sangat baik,” tegas Agustina.

    Ia menyebut Kota Semarang memiliki kekuatan sumber daya manusia, alam, dan keuangan daerah dengan plafon APBD tertinggi di Jawa Tengah, yakni hampir Rp6 triliun.

    “Jadi ada konsentrasi setiap tahunnya, kita ada tema yang mayoritas konsentrasi kegiatan kita di tahun 2025 itu apa, 2026 apa, itu ada temanya,” terang wali kota.

    Ia menambahkan bahwa strategi ini sekaligus mengubah pendekatan penganggaran yang sebelumnya cenderung merata ke semua sektor dalam satu waktu.

    Ke depan, pembangunan akan dilakukan secara fokus dan bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas kota.

    “Jadi kita agak merubah sedikit pola penganggarannya yang biasanya itu semuanya merata supaya semuanya bisa dijalankan.

    Tapi kalau dalam proses 5 tahun ini kita merubah, kita fokus. Semua infrastruktur layanan dasar kita selesaikan dululah,” imbuhnya.

    Dalam forum yang dihadiri 371 peserta dari berbagai unsur mulai dari OPD Pemkot, instansi vertikal, BUMD, akademisi, hingga tokoh masyarakat, walikota menjelaskan bahwa pembangunan lima tahun ke depan akan dilakukan lebih fokus tematik per tahun.

    “Ini merupakan kebesaran hati dari para pengurus yayasan dan para kepala sekolah yang berjuang dari ijazah itu diserahkan secara gratis,” ungkapnya.

    Tahun 2025 juga akan ditandai dengan pembangunan rumah inspirasi di beberapa kecamatan, peluncuran kartu BRT gratis untuk pelajar-mahasiswa ber-KTP Semarang, penambahan kuota JKN, hingga roadmap terintegrasi untuk penanganan banjir.

    Selanjutnya, tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup.

    “Kami akan fokus memperbaiki kontainer dan truk sampah. 

    Sebagian besar pembiayaan akan kami masukkan dalam forum CSR,” tambah Agustina.

    Ia pun menyampaikan rencana membentuk kembali forum CSR yang dipimpin oleh kalangan pengusaha agar lebih efektif mendukung pembangunan kota.

    Sementara di tahun 2027, pihaknya akan berfokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan daerah.

    Berlanjut di tahun 2028, prioritas pembangunan adalah terkait dengan peningkatan infrastruktur strategis kota.

    Sedangkan tahun 2029 fokus pembangunan pada peningkatan daya saing dalam mendukung perekonomian kota. 

    Hingga nantinya pada tahun 2030 dapat terwujud Kota Semarang sebagai pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif. 

    Agustina juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan demi mewujudkan visi Semarang.

    “Kalau cita-cita kita di dalam misi dan visi itu tidak kita laksanakan dengan maksimal, maka sia-sia saya dan Pak Iswar memimpin Kota Semarang,” tegasnya.

    Sementara itu banyak pihak merespon positif proses Musrenbang dalam penyusunan RPJMD.

    Salah satunya diungkapkan Fitri Maryunani selaku Wakil Ketua HIMIKS (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang) sekaligus pendiri komunitas difabel Semar Cakep yang menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan Pemkot Semarang dalam melibatkan komunitas difabel.

    “Teman-teman difabel merasa sangat dihargai. Kami diberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan kami,” kata Fita, sapaan akrabnya.

    Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Musrenbang dapat menjadi ruang untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.

    “Harapan kami dari teman-teman difabel adalah agar pembangunan di Kota Semarang ke depan lebih inklusif, di mana kami bisa berpartisipasi aktif, kebutuhan kami diakomodir, dan hak-hak teman-teman difabel benar-benar dilindungi oleh pemerintah,” imbuhnya. 

    Musrenbang RPJMD 2025-2030 ini menjadi babak penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Semarang lima tahun ke depan.

    Dengan semangat kolaborasi dan inklusivitas, Pemkot Semarang berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

  • Rapat Pansus LKPJ DPRD Jember Jadi Ajang Curhat

    Rapat Pansus LKPJ DPRD Jember Jadi Ajang Curhat

    Jember (beritajatim.com) – Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi ajang curahan hati (curhat) sejumlah pemangku kepentingan yang diundang.

    Pegiat pendidikan mempertanyakan pemerataan sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah dibandingkan sekolah swasta. “Kritik terkait anggaran, dan bagaimana sekolah-sekolah swasta mendapatkan anggaran atau bantuan dari pemerintah,” kata Ketua Pansus II Edi Cahyo Purnomo, Selasa (6/5/2025).

    Sementara di sektor kesehatan, sejumlah anggota DPRD Jember mempertanyakan data warga miskin yang bisa ditanggung layanan Universal Health Coverage (UHC). Detail angka kemiskinan secara umum di Jember dikritik mahasiswa dan organisasi masyarakat.

    Sememtara untuk sektor pariwisata, Edi mengatakan, ada keprihatinan mendalam soal alokasi anggaran. “Beberapa rekomendasi pada anggaran tahun 2024 yang disampaikan beberapa stakeholder, masukan-masukan tidak pernah dilaksanakan di tahun berikutnya. Ini dikritik pegiat wisata,” kata Edi.

    Wakil Ketua Pansus I David Handoko Seto menambahkan, data tunggal soal kemiskinan dan kerentanan sosial akan direkomendasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

    “Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang kemarin batal kita sahkan menjadi bagian penting yang harus dijadikan atensi segera. Posisi hari ini sudah berubah, dari kepemimpinan Pak Hendy Siswanto ke Gus Muhammad Fawait. Tentu ada perubahan kebijakan,” kata David.

    David menilai perlu ada penyelarasan kebijakan dalam RTRW, “Persub (Persetujuan Substantif) yang sudah disetujui Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) tetap,” katanya. Namun perlu ada tambahan muatan yang lebih detail lagi. [wir]

  • Kabupaten Blora Raih Penghargaan Pelayanan Publik ‘Sangat Baik’ dari Kementerian PAN RB

    Kabupaten Blora Raih Penghargaan Pelayanan Publik ‘Sangat Baik’ dari Kementerian PAN RB

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemkab Blora kembali menorehkan prestasi nasional. Yakni, menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terkait penilaian penyelenggaraan pelayanan publik selama 2024. 

    Tidak tanggung-tanggung, penghargaan yang diraih kabupaten yang dikenal dengan budaya kerja SAMIN (Sederhana, Amanah, Mandiri, Ikhlas, dan Normatif)-nya ini, predikatnya “Sangat Baik”. 

    Dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,42 pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 dari Menpan RB.

    Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Dr. Otok Kuswandaru, mewakili Menteri PAN RB. Rini Widyantini, kepada Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, dalam forum Musrenbang RPJMD Jawa Tengah 2025-2030, Senin, (5/5/2025) siang.

    Ikut menyaksikan penyerahan penghargaan yang dilaksanakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

    Atas raihan penghargaan tersebut, Wakil Bupati, Sri Setyorini mewakili Bupati Arief Rohman mengucap syukur dan berterima kasih atas kerjasama seluruh stakeholder Pemkab Blora.

    “Saya mewakili Pak Bupati, alhamdulillah bisa hadir menerima penghargaan dari Kementerian PAN RB terkait penilaian pelayanan publik dengan hasil yang bagus. Blora dapat predikat sangat baik dengan indeks penilaian 4,42.”

    “Tentunya ini bukan hasil kerja Pak Bupati bersama saya saja. Tetapi ini hasil kerja keras seluruh tim, seluruh dinas instansi, seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten Blora. Utamanya yang menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Terimakasih untuk seluruh tim,” kata Wabup Sri Setyorini.

    Menurut Rini, penghargaan ini bukan tujuan akhir dalam pembangunan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Blora. 

    Melainkan pemacu dari Pemerintah Pusat yang akan dijadikan penyemangat untuk lebih aktif lagi dalam meningkatkan pelayanan.

    “Masih banyak yang bisa terus kita lakukan bersama untuk peningkatan pelayanan publik. Mari jadikan penghargaan ini menjadi penyemangat agar bisa lebih baik lagi, lebih responsif lagi, lebih cepat lagi dan lebih mudah lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang lebih sat set dan terukur.”

    “Tidak hanya pelayanan yang bersifat konvensional saja namun juga terus mendorong peningkatan pelayanan digital melalui berbagai program aplikasinya. Kami bersama Pak Bupati berkomitmen agar kedepan Blora semakin maju dan berkelanjutan,” tambah Wabup Sri Setyorini.

    Sementara itu, Bupati Arief Rohman, mengaku senang dan akan terus mendorong peningkatan pelayanan publik dengan inovasi daerah.

    “Pelayanan publik harus terus ditingkatkan untuk masyarakat umum dengan berbagi inovasi. Apalagi kemajuan teknologi informasi begitu cepat berjalan, sehingga inovasi untuk pelayanan juga harus terus dilakukan.”

    “Kami berharap penilaian pelayanan publik tahun 2025 ini nanti bisa lebih baik lagi hasilnya. Kami mohon sinerginya dari seluruh stakeholder Pemkab Blora. Kita optimis Blora pasti bisa lebih meningkat,” paparnya.(Iqs)

     

  • Fraksi PDIP Tolak Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Magetan Terpilih, Ada Apa?

    Fraksi PDIP Tolak Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Magetan Terpilih, Ada Apa?

    Magetan (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magetan menyatakan sikap tegas menolak visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Nanik Sumantri dan Kang Suyat, jika tidak sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.

    Penolakan ini didasarkan pada kewajiban hukum bahwa visi misi kepala daerah harus sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Magetan 2025–2045.

    Ketua Fraksi PDIP DPRD Magetan, Suyono Wiling, menegaskan bahwa RPJPD adalah panduan utama pembangunan daerah yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan visi misi maupun RPJMD oleh kepala daerah terpilih. Dia juga menyebut pentingnya peran KPU dan Bappeda dalam memastikan keselarasan tersebut sejak awal pendaftaran paslon.

    “Ketika bakal calon kada dan wakada mendaftar sebagai kontestan ke KPU, maka KPU wajib mengingatkan kepada paslon untuk menyesuaikan visi misi dengan RPJMD Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024,” tegas Suyono Wiling kepada media, Senin (5/5/2025),

    Lebih lanjut, dia menjelaskan perlunya keterlibatan tim analisis dari Bappeda yang memiliki kompetensi teknis untuk menguji kesesuaian visi misi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Menurut dia, langkah ini penting agar janji politik paslon benar-benar dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan.

    “Untuk menguji visi misi paslon selaras dengan Perda RPJPD Kabupaten Magetan 2025–2045 Nomor 3 Tahun 2024 atau tidak, maka KPU perlu melibatkan tim analisis berkompetensi dari Bappeda,” ujar politisi kawakan ini.

    Wiling memaparkan bahwa RPJPD Magetan 2025–2045 sudah memiliki indikator dan target yang selaras dengan visi nasional Indonesia Emas 2045 serta visi Provinsi Jawa Timur yang “Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”. Visi Magetan sendiri mengusung arah pembangunan Humanis, Maju, dan Berkelanjutan.

    “Di RPJPD kita indikatornya sudah diterakan. Misalnya target kemiskinan di tahun 2045 diproyeksikan hanya 0,44 hingga 0,20 persen. IPM juga ditargetkan naik dari angka 77 saat ini menjadi 85–89 pada 2045,” jelas dia.

    Wiling mengingatkan bahwa jika RPJMD yang disusun kepala daerah hasil Pilkada 2024 tidak mengacu pada RPJPD yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan menjadi simalakama dalam pelaksanaan pemerintahan dan berpotensi menghambat pembangunan daerah.

    “Jikalau visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak sesuai dengan Perda RPJPD 2025–2045 Nomor 3 Tahun 2024, akan menjadi simalakama dan harus ditolak serta diselaraskan,” tegas Suyono.

    Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi arah pembangunan Kabupaten Magetan berdasarkan dokumen hukum yang telah ditetapkan.

    “Kami akan terus mengawal agar visi politik para pemimpin baru tidak keluar dari jalur strategis menuju Magetan yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan,” tandas Wiling. [fiq/ian]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Penyelarasan Program Nasional dan Provinsi

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Penyelarasan Program Nasional dan Provinsi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan program nasional dan provinsi. Hal tersebut didampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikam jika Musrenbang RPJMD merupakan forum strategis dan bersifat wajib dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah. Sehingga ia menekankan pentingnya penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan program nasional dan provinsi.

    “Musrenbang RPJMD adalah mandatoris yang harus dilaksanakan sebagai mekanisme dalam menyusun rencana pembangunan lima tahunan. Untuk RPJMD 2025–2029 Kota Mojokerto, wajib dilakukan sinkronisasi antara Asta Cita (program nasional), Nawa Bhakti Satya (Pemprov Jatim), dan Panca Cita (Kota Mojokerto),” ungkapnya, pada Senin (5/5/2025).

    Pada RPJMD Kota Mojokerto 2025–2029 yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto tersebutbmengusung visi ‘Mewujudkan Kota Mojokerto yang Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera, dan Berkelanjutan’. Visi ini diterjemahkan dalam lima arah pembangunan utama yang disebut Panca Cita.

    “Untuk mewujudkan Panca Cita, Pemkot Mojokerto merumuskan delapan strategi utama, antara lain, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, penguatan layanan kesehatan melalui pendekatan preventif, perlindungan dan pemberdayaan sosial ekonomi berbasis komunitas, sistem investasi yang efisien dan pengembangan sektor ekonomi unggulan lokal,” katanya.

    Penguatan daya tarik investasi sektor perdagangan dan jasa, efisiensi tata kelola pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas manajemen kinerja dan peningkatan kualitas infrastruktur yang efisien dan ramah lingkungan.

    Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan arah pembangunan daerah. Ning Ita berharap, dokumen RPJMD 2025–2029 yang akan dihasilkan dapat menjawab tantangan pembangunan Kota Mojokerto secara konkret dan berkelanjutan. [tin/but]

  • Janji Pertumbuhan, Investasi, dan Keadilan Ekonomi dalam RPJMD Jember 2025-2029

    Janji Pertumbuhan, Investasi, dan Keadilan Ekonomi dalam RPJMD Jember 2025-2029

    Jember (beritajatim.com) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 berfokus pada tiga hal, yakni pembangunan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

    Hal ini dikemukakan Bupati Muhammad Fawait kepada wartawan, usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Senin (5/5/2025).

    “RPJMD adalah wujud tindak lanjut visi dan misi yang telah kami sampaikan. Raperda RPJMD akan disahkan bersama DPRD Kabupaten Jember. RPJMD jadi dasar pembangunan di Jember,” kata Fawait.

    RPJMD Jember disesuaikan dengan RPJM Nasional dan RPJMD Jawa Timur. “Mulai dari sektor pangan dan sebagainya,” kata Fawait.

    Fokus pertama adalah pertumbuhan ekonomi. “Ini harus kita genjot. Pertumbuhan ekonomi ini salah satu instrumennya adalah ketepatan dan keefektifan government expenditure yakni APBD Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jember kalah dibandingkan daerah lain di Jatim. Keduanya adalahj wujud reformasi birokrasi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember.

    Fokus berikutnya adalah investasi. “Kami selalu mendengung-dengungkan Jember adalah kabupaten yang ramah investasi. Buktinya apa? PT Semen Imasco Asiatic sudah buka dan masyarakat menerima. Tokoh-tokoh masyarakat bisa menerima. Masyarakat kita dudukkan bersama dan ternyata perlu komunikasi saja. Investor tidak perlu khawatir datang ke Jember,” kata Fawait.

    Tak cukup investasi, Fawait ingin ada keadilan di bidang ekonomi. Fawait ingin ada pemerataan pendapatan. “Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan banyak masyarakat di Jember,” kata Fawait.

    Fokus terakhitr adalah kesejahteraan masyarakat. “Ukurannya adalah penurunan angka kemiskinan di Jember. Hari ini kami mendukung pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk memverifikasi data kemiskinan di Jember. dibuat satu data oleh Presiden Prabowo,” kata Fawait. [wir]