Topik: RPJMD

ASN Kota Malang Janji Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Usai Jalani Retret

Malang (beritajatim.com) – ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang mulai dari sekretaris daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur BUMD, camat hingga lurah telah menjalani Pelatihan Leadership dan Penguatan Teamwork Building. Kegiatan semacam retret ini dilakukan di Politeknik Angkatan Darat (POLTEKAD) Malang.

Retret secara resmi ditutup oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sabtu (17/5/2025). Retret sendiri dilakukan sejak 15 hingga 17 Mei 2025. Para ASN tidak hanya ditempa secara fisik dan mental saja, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai kepemimpinan, kolaborasi, serta semangat melayani. Dengan berakhirnya pelatihan, seluruh peserta diharapkan dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk memperkuat pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, good and clean government, dan percepatan reformasi birokrasi.

Wahyu Hidayat mendorong para ASN untuk terus menguatkan solidaritas dan sinergisitas, serta membangun kolaborasi nyata di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Menurutnya dengan kerja kolaboratif, Pemkot Malang bisa menyukseskan program prioritas nasional dan provinsi hingga visi Kota Malang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Usai mengikuti penggemblengan ini para ASN harus menerapkan segala ilmu yang didapatkan dalam keseharian kerjanya. Seperti dalam memimpin tim maupun dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.

“Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal keteladanan, kepekaan, dan kemampuan menggerakkan potensi. Juga bagaimana membangun teamwork, ayo membentuk diri sebagai ASN yang kolaboratif, bukan kompetitif. Jadilah agen perubahan yang mampu memberi pengaruh positif di lingkungan kerja. Ajak rekan lainnya untuk bergerak bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, dinamis, dan responsif,” ujar Wahyu.

Pasca retret, Wahyu akan melakukan monitoring ke semua unit kerja dan pelayanan di lingkungan Pemkot Malang. Harapannya akan ada peningkatan kualitas antara kinerja dan pelayanan saat praretret dan pascaretret.

“Saya akan melihat langsung bagaimana langkah implementasi dari apa yang didapat selama mengikuti retret, baik dampaknya bagi rekan-rekan lainnya maupun masyarakat. Mari perlihatkan pada masyarakat bahwa pelayanan publik kita semakin baik. Kita harus lebih mbois lagi,” ujar Wahyu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengakui bahwa retret sebagai upaya Pemkot Malang untuk mempercepat capaian visi misi kepala daerah yang telah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) melalui penguatan kolaborasi.

“Terasa sekali dalam retret ini, semua sekat, border, cangkang-cangkang yang selama ini ada bisa terkikis. Jadi lebih mempererat persatuan dan menipiskan keberagaman. Perbedaan pola pikir juga diselaraskan dalam retret ini. Harapannya RPJMD kita dapat tercapai, bahkan lebih cepat,” ujar Erik.

Peningkatan kapasitas dari setiap peserta dalam hal gaya kepemimpinan dan berkoordinasi juga menjadi poin utama dalam kegiatan ini.

“Bagaimana kita bisa mengelaborasi semua stakeholder dalam percepatan tercapainya RPJMD. Tak kalah pentingnya adalah tata kelola pemerintahan utamanya dalam layanan publik. Kita harapkan ada akselerasi, peningkatan kualitas,” ujar Erik.

Apresiasi dan penilaian positif dari kegiatan retret ini diutarakan salah satu peserta retret, yakni Staf Ahli Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Malang, Alie Mulyanto. Ia mengungkapkan bahwa banyak hal dan pengalaman yang didapat dari kegiatan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Banyak ilmu, semangat, juga skill yang kita peroleh dalam bekerja dan memimpin tim. Pada dasarnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tidak mungkin kita bisa memberikan yang terbaik tanpa mengenali potensi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Itulah yang akan terus kita kuatkan, sekaligus bagaimana membangun relasi agar pelayanan makin prima,” ujar Alie. (luc/kun)

18/05/2025 00:35
Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama AsosiasiPemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sukses menggelarpelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025. Dari hasil Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI telah ditetap, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih kembali sebagai KetuaDewan Pengurus APEKSI periode 2025-2030.

Tidak hanya itu, hasil Sidang Pleno IV kemarin juga ditetapkan, Kota Medan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat KerjaNasional (Rakernas) XVIII APEKSI tahun 2026. SedangkanKota Singkawang dijadwalkan menjadi tuan rumahpenyelenggaraan HUT ke-25 APEKSI. Penetapan tersebutdisaksikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KemendagriRI), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, pada Jumat, (9/5/2025).

Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Dewan PengurusAPEKSI periode 2025-2030, Wali Kota Eri Cahyadimembeberkan beberapa target yang akan dilakukannya bersamajajaran APEKSI dalam lima tahun ke depan. Targetnya adalah, Wali Kota Eri ingin, menjadikan APEKSI sebagai wadah untukberinovasi bagi 98 kota yang tergabung di dalamnya. Selain itu, ia juga ingin, kota-kota yang tergabung di APEKSI menyelaraskan program-program yang dijalankan olehpemerintah pusat.

Dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarin, Wali Kota Eri menyinggung soal sistem satu data, pertumbuhan ekonomi, masalah pengentasan stunting, hingga kemiskinan. Wali Kota Eri ingin, kota yang tergabung di dalam APEKSI, harusmemiliki sistem satu data terintegrasi dengan pemerintah pusat, tujuannya agar permasalahan ekonomi, stunting hinggakemiskinan di kota seluruh Indonesia bisa cepat teratasi.

“Saya sampaikan bagaimana wali kota ini tidak bisamenindaklanjuti ketika angka kemiskinan tiba-tiba naik di wilayah kami, atau pertumbuhan ekonomi turun di wilayahkami. Hal itu dikarenakan apa? Hasil dari survei yang dilakukanby name by address itu tidak sampai kepada tangan wali kota, sehingga kita tidak bisa membantu presiden untuk menaikkanpertumbuhan ekonomi, menurunkan stunting, karena kami tidakmendapatkan data, siapa yang seharusnya kita beri intervensi,” kata Wali Kota Eri, Minggu (11/5/2025).

Oleh sebab itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadiingin, kota-kota di Indonesia menyelaraskan visi misi yang samadengan program yang dijalankan oleh Presiden RI PrabowoSubianto. Karena itu, ia menyebutkan, ketika sebuah kotamemiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimiliki pemerintahpusat.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu berharap, ketika data by name, by address itu selaras dengan data yang dimiliki olehpemerintah pusat, maka permasalahan ekonomi, stunting, hinggakemiskinan bisa cepat teratasi ke depannya. Menurutnya, hal itujuga selaras dengan tema Munas VII APEKSI tahun ini, yakni“Dari APEKSI untuk Negeri”.

“Bahwa kami sudah sepakat, tidak ada kota yang lebih maju, dan tidak ada kota yang tertinggal di antara kita. Jika ada kotayang lebih maju, dan ada kota yang tertinggal maka di situ adalah kegagalan APEKSi, sehingga kami akan memberikanmasing-masing kelebihan yang ada di kota kami dan disatukanagar bisa digunakan di kota-kota lainnya,” harapnya.

Target Ketua Dewan Pengurus APEKSi Eri Cahyadi yang dibeberkan dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarindirespon secara langsung oleh Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw. Sebelum menghadiri penutupan Munas VII APEKSI, ia sempat membahas soal sistem satu data bersamaKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia AdininggarWidyasanti.

Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, telahmeminta kepada jajaran BPS untuk segera melakukan pendataanwarga miskin dan pertumbuhan di seluruh daerah di Indonesia. Setelah dilakukan pendataan, kemudian akan diberikan kepadamasing-masing daerah untuk dilakukan intervensi.

“Saya sampaikan, agar BPS mengadakan rapat membuattemplate terkait pertumbuhan ekonomi dan stunting dankemiskinan. Nah, nanti kita undang teman-teman kepala daerah, mana saja sih titik-titik warga miskin, stunting, dan indikatorekonominya mana saja, sehingga agar kita tahu yang kitakerjakan ini akan membawa dampak dan hasil, karena sekarangkita meraba-raba,” kata Tomsi.

Di kesempatan ini, Tomsi juga mengingatkan kepada para walikota yang hadir agar berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran. Tomsi ingin, jajaran wali kota untuk melakukan mengiringikegiatan seremonial di wilayahnya masing-masing, tujuannyaagar anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa tepatsasaran ke depannya.

Setelah pelaksanaan Munas VII APEKSI 2025 ini, Tomsimenyebutkan, Kemendagri akan terus mendukung penuh KetuaAPEKSI Eri Cahyadi serta para anggotanya untuk bisamembawa perubahan besar bagi negeri ini. Maka dari itu, iaberharap ke depannya tidak ada lagi kota yang tertinggal danpaling maju di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia juga ingin, APEKSI bisa menjadi wadah bagikota-kota di Indonesia untuk berinovasi. Jika ada satu kota yang memiliki sebuah inovasi atau program, ia meminta program inovasi yang diterapkan bisa ditiru oleh kota-kota lainnya. “Menjiplak itu kan lebih gampang, walaupun menjiplak itu tidakmudah, tapi akan lebih cepat (menerapkan inovasinya),” katanya.

Ia berharap, kepemimpinan Eri Cahyadi sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI bisa membawa perubahan bagi kota-kotalain, khususnya bagi Indonesia ke depannya. “Mudah-mudahantugas mulia ini dapat terlaksana sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Diketahui, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi telah berhasil mendukungsejumlah program yang menjadi atensi pemerintah pusat. Diantaranya, yaitu Kota Surabaya berhasil menurunkan angkastunting secara signifikan menjadi terendah se-Indonesia.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, yang awalnya berada di level 4,8 persen, kini prevalensi stunting Kota Surabaya berada di level 1,6 persen terendah di Indonesia. Upaya penurunan stunting terus dilakukan oleh Eri Cahyadihingga mencapai target Surabaya Zero Growth Stunting kedepannya.

Selain stunting, Eri Cahyadi juga berhasil menurunkan angkapengangguran yang semula berada di level 9,79 persen di tahun2020, kini menjadi 4,96 persen di tahun 2024. Hal inimenunjukkan, bahwa Eri Cahyadi berkomitmen mendoronginovasi dan integrasi satu data agar angka penurunan stunting dan kemiskinan di kota-kota besar dapat teratasi bersamamelalui forum APEKSI ke depannya. (ADV)

15/05/2025 22:50
SK Pelantikan Bupati-Wabup Magetan Ditunggu, Kemungkinan Terbit Minggu Ini

Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan tengah menanti terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Magetan, Setiya Widayaka, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari Kementerian Dalam Negeri.

“Ada isu bahwa SK akan turun pada tanggal 15 Mei 2025, namun kami belum bisa memastikan hal tersebut karena masih menunggu kejelasan dari Kemendagri,” jelas Setiya. Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi terakhir, SK tersebut sudah berada di meja Kepala Biro Hukum Kemendagri dan kemungkinan besar akan turun dalam minggu ini.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati akan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam pasal 164 ayat (1) disebutkan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

Ketentuan ini juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Wali Kota. Dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), ditegaskan bahwa pelantikan dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan di ibu kota provinsi.

Setiya menegaskan, untuk kali ini tidak harus menunggu proses yang sama di daerah lain, sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri.

“Tidak menunggu daerah lain. Meski ada yang bersamaan dalam tahapan PSU, tapi Magetan tidak harus bersamaan dengan daerah lain,” katanya.

Selain pelantikan kepala daerah, juga akan dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten, yang dijabat oleh istri Wakil Bupati.

Setelah pelantikan, kepala daerah baru diwajibkan untuk segera menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimulai segera setelah pelantikan guna menetapkan arah pembangunan daerah selama masa jabatan.

Dalam rangkaian kegiatan pelantikan ini, akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Magetan yang membahas serah terima jabatan (sertijab) dari Penjabat (Pj) Bupati kepada Bupati definitif. Acara ini maksimal harus dilaksanakan 12 hari setelah pelantikan. Sertijab tersebut sekaligus menjadi momen penyampaian visi dan misi kepala daerah yang baru kepada publik dan pemangku kepentingan daerah. [fiq/ted]

14/05/2025 15:12
Fraksi PKB Jombang Rumuskan RPJMD 2025–2030 Bersama Masyarakat di Klenteng Gudo

Jombang (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang menunjukkan langkah nyata dalam merancang arah pembangunan daerah yang inklusif dan berpihak kepada rakyat.

Melalui agenda bertajuk Serasehan Pembangunan Regional, PKB menggelar dialog terbuka dengan masyarakat di Klenteng Hong San Kiong Gudo, Sabtu (10/5/2025), sebagai bagian dari perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025–2030.

Acara ini menghadirkan tiga tokoh utama: Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang M. Subaidi Muchtar, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Athoillah, dan Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKB Dr. (H.C.) Abdul Halim Iskandar. Mereka membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan solusi terkait arah pembangunan lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, M. Subaidi Muchtar menekankan pentingnya mengakhiri pola pembangunan yang hanya fokus pada pencitraan dan proyek jangka pendek.

“Lima tahun ke depan kita harus menghentikan program-program pemerintah yang hanya sekadar pencitraan. Serasehan ini menjadi langkah konkret untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat. Harapannya, hasil dari forum ini menjadi pijakan dalam menyusun RPJMD yang sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih,” ujar Subaidi.

Ahmad Athoillah menegaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan politik yang substantif, bukan sekadar formalitas belaka.

“Saya melihat inilah kegiatan paling konkret yang dilakukan partai politik. PKB hadir langsung, berdialog dengan rakyat, menyerap aspirasi untuk pembangunan lima tahun ke depan—baik di sektor ekonomi, pendidikan, sosial, maupun keuangan. Dan ini akan diselaraskan dengan arah pembangunan yang dirancang pemimpin daerah hasil pilihan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Athoillah menyatakan bahwa forum seperti ini harus terus dihidupkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam proses perencanaan kebijakan publik. Lokasi serasehan di Klenteng Hong San Kiong juga dinilai simbolik karena mencerminkan pesan kuat tentang pentingnya kebersamaan dan keberagaman.

PKB menggelar dialog terbuka dengan masyarakat di Klenteng Hong San Kiong Gudo, Sabtu (10/5/2025)

Anggota DPR RI, Dr. (H.C.) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim, turut menyampaikan pandangan bahwa perencanaan pembangunan harus bersumber dari rakyat, bukan sekadar hasil diskusi elite birokrasi.

“Saya bersyukur bisa terlibat dalam forum ini. Aspirasi masyarakat adalah roh utama dalam menyusun RPJMD 2025–2030. Kita punya banyak tokoh hebat di Jombang, tetapi masih berdiri sendiri-sendiri. Harapannya melalui forum seperti ini, Jombang bisa unggul secara kolektif,” kata Gus Halim.

Ia juga memberikan apresiasi khusus terhadap Klenteng Hong San Kiong sebagai ruang perjumpaan budaya dan simbol harmoni di Jombang.

“Saya sangat mengapresiasi eksistensi Kelenteng Hong San Kiong. Ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi representasi budaya damai di Jombang. Di sini, perbedaan bukan jurang pemisah, tetapi jembatan penghubung. Damai bisa tumbuh dari harmoni dalam keberagaman,” tuturnya.

Lewat serasehan ini, Fraksi PKB mengukuhkan posisi politiknya sebagai kanal aspirasi rakyat sekaligus mitra kritis dalam pembangunan daerah. Forum ini diharapkan menjadi model partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang tidak hanya realistis dan terukur, tetapi juga manusiawi dan inklusif. [suf]

11/05/2025 11:12
Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025 hingga 2030.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (9/5/2025).

Dalam forum yang dihadiri 98 wali kota dari seluruh Indonesia itu, Eri mendapatkan kepercayaan penuh untuk kembali memimpin APEKSI. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.

“Terima kasih kepada Pak Eri dan juga pengurus lainnya atas jerih payahnya dalam membangun kebersamaan dan memajukan APEKSI, serta telah berkontribusi besar bagi masyarakat,” ujar Tomsi dalam sambutannya.

Tomsi juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan APEKSI yang baru. Ia menilai APEKSI merupakan wadah strategis dalam mendorong inovasi antar kota di Indonesia.

“Jika ada satu kota yang memiliki inovasi, maka kota lain bisa meniru dan menerapkannya meskipun menjiplak itu tidak mudah, tapi akan mempercepat proses,” jelasnya.

Sebagai contoh, Tomsi menyoroti program unggulan dari Kota Gorontalo dalam menekan angka stunting.

“Mereka memberikan satu butir telur rebus yang diantar langsung oleh Karang Taruna kepada ibu hamil dan anak kurang gizi. Dengan modal sedikit, hasilnya sangat efektif dalam menurunkan stunting,” tambahnya.

Sementara itu, Eri Cahyadi mengajak seluruh wali kota anggota APEKSI untuk memperkuat kolaborasi dan menjadikan organisasi ini sebagai laboratorium inovasi antar daerah.

“Kita semua setara. Ketika ada persoalan, bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi seluruh anggota. Ini sudah menjadi komitmen bersama,” tegas Eri.

Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya sinkronisasi visi dan misi pemerintah kota dengan program nasional yang dicanangkan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan, hal ini penting terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya terkait target Indonesia bebas sampah pada 2029.

“Maka yang kita lakukan hari ini adalah menentukan langkah strategis pengurangan sampah, termasuk edukasi pemilahan sampah dari rumah. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan bahwa kota penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari akan mendapat alat pengolah dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Eri juga menyoroti urgensi implementasi sistem satu data nasional. Menurutnya, kesenjangan data antara pemerintah kota dan Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menyulitkan dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

“Data kami kerap berbeda dengan data dari BPS. Tapi tadi, alhamdulillah sudah dirapatkan dengan Pak Menteri dan BPS agar data bisa diberikan secara rinci, by name by address. Ini akan mempermudah pemerintah kota melakukan intervensi tepat untuk keluarga miskin dan anak-anak stunting,” jelas Eri.

Ia menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi terhadap peran strategis kota-kota di bawah APEKSI dalam mendukung visi pembangunan nasional. “Kalau kita tidak punya data yang akurat, bagaimana bisa melakukan intervensi? Maka hari ini kita mulai dari data yang valid,” pungkasnya. (ted)

10/05/2025 06:34
Mas Aji Soroti Ego Sektoral saat Musrenbang RPJMD Pacitan 2025-2029

Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pacitan resmi memulai penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar di Pendopo Kabupaten, Kamis (8/5/2025). Dalam forum tersebut, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.

Bupati yang akrab disapa Mas Aji itu menyoroti masih lemahnya pemahaman beberapa perangkat daerah terhadap dokumen RPJMD yang telah disusun sejak masa pencalonan bersama Wakil Bupati Gagarin Sumrambah. “RPJMD ini disusun sejak masa pencalonan bersama Wakil Bupati Gagarin Sumrambah. Maka harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Mas Aji mengungkapkan, Pacitan memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan UMKM. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera dan bahagia. Ia juga menekankan perlunya sinergi antarperangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun saling lempar tanggung jawab.

“Hilangkan ego sektoral. Kesejahteraan Pacitan adalah tanggung jawab kita bersama,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencermati setiap detail dalam dokumen RPJMD, termasuk mengevaluasi capaian dan kendala dari periode sebelumnya. Ia menekankan bahwa Renstra setiap perangkat daerah harus selaras dengan RPJMD, serta perlu adanya integrasi kebijakan daerah dengan program provinsi maupun pusat agar akses terhadap bantuan lintas pemerintahan bisa lebih optimal. [tri/beq]

09/05/2025 08:51
Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan komitmen Pemkab Tuban dalam memberikan beasiswa bagi lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, Kamis (8/5/2025).

Dalam rapat tersebut, dua Raperda inisiatif menjadi fokus pembahasan, yakni terkait beasiswa dan pemukiman. Menurut Mas Lindra, kedua Raperda ini penting untuk masa depan masyarakat Tuban, khususnya generasi muda.

“Pelajar kita bisa naik ke kuliah dan kami pemerintah harus punya detailing itu. Tinggal nanti informasi yang akan kita sebar secepatnya,” ujar Mas Lindra.

Ia menambahkan, hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 juga ikut dibahas, bersama laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024.

“Kedua, kami melaporkan kemarin ada hasil di BBK yaitu pertanggungjawaban anggaran kami di tahun 2024 dan hasil RPJMD tahun 2025–2029, itu yang dibahas,” imbuhnya.

Mas Lindra menargetkan Raperda beasiswa sudah bisa dikonkretkan dan direalisasikan paling lambat Juli 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyatakan bahwa dari dua Raperda inisiatif, yang mendapat catatan dalam pembahasan adalah terkait program beasiswa.

“Tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, barusan tadi sudah dijawab oleh Kepala Daerah (Mas Lindra) dan memberi catatan-catatan. Tentunya nanti dari Pansus Raperda inisiatif DPRD akan melaksanakan kajian dan pembahasan yang nanti dijadwalkan kembali,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut belum mencapai finalisasi dan akan dijadwalkan ulang untuk pembahasan lanjutan secara mendalam.

“Pada rapat ini kita diskusi, mencari dan membahas mana yang lebih baik, karena yang kita bahas pasal by pasal jadi harus sesuai aturan yang ada di atasnya,” tutupnya. [dya/beq]

08/05/2025 16:02
Dedi Mulyadi Tepis Bapak Tiri, Sentil Bupati, Jalan Rusak Segera Diperbaiki Bandung 7 Mei 2025

Dedi Mulyadi Tepis Bapak Tiri, Sentil Bupati, Jalan Rusak Segera Diperbaiki
Tim Redaksi
CIREBON, KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, menyindir sejumlah warga yang mengkritik dirinya dengan sebutan “Bapak Tiri” karena
jalan rusak
.
Dia menilai kritik tersebut tidak tepat lantaran seharusnya kritik tersebut ditujukan kepada
Bupati Cirebon
.
“Saya dikritik, ‘Gubernurna lain bapak aing, tapi bapak tere (tiri)’. Saya katakan, baru Gubernur dua bulan. Terus ketika dicek jalan rusaknya, ternyata jalan kabupaten,” kata Dedi dalam sambutannya, Rabu (7/5/2025) siang.
”
Kunaon jalan kabupaten, ngambek ke aing
? (Kenapa jalan kabupaten (rusak) marah kepada saya?)
Kunaon teu ngambek ka bupati
? (Kenapa tidak marah ke bupati?) Kan menjadi aneh,” ucap Dedi.
Dedi Mulyadi tidak mempermasalahkan kritik terhadap dirinya. Dia mengaku juga membutuhkan kritik untuk membangun Provinsi Jawa Barat lebih baik lagi.
Namun, kritik yang dilontarkan lebih baik bila disampaikan tepat sasaran.
Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan pihaknya telah mendapat banyak masukan dari Gubernur Jawa Barat dalam kegiatan
Musrenbang
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.
Dia akan mengikuti sejumlah saran terkait efisiensi dan juga rencana pembangunan.
Terkait banyaknya kritik jalan rusak, Imron menyebut proses perbaikan sedang dilakukan secara bertahap.
Dia juga menilai kritik adalah hal biasa dalam kepemerintahan.
“Ya perbaikan jalan juga terus dilakukan, terkait adanya kritik ya hal yang wajar. Gubernur hari ini Musrenbang, terus ke beberapa program bantuan listrik dan malam di Pabedilan,” kata Imron seusai menghadiri Musrenbang Provinsi di Gedung Negara, Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu siang.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, juga menyampaikan pihaknya tengah melakukan perbaikan jalan di sejumlah titik di Kota Cirebon.
Proses betonisasi juga akan dilakukan secara bertahap di jalan-jalan utama.
Namun, terkait anggaran yang disediakan, Edo masih harus mengalkulasi sesuai kebutuhan.
“Jalan yang di kota sedang terus diperbaiki oleh kami. Betonisasi di Jalan Ciremai itu bulan Juni. Kami juga akan sesuaikan dengan kondisi anggarannya,” kata Edo saat ditemui Kompas.com usai Musrenbang, Rabu siang.
Edo juga menyebut dirinya terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait pembersihan sepadan sungai Sukalila Kota Cirebon.
Selain pembersihan, Sungai Sukalila juga direncanakan akan ditambah kedalamannya menjadi 2,5 sampai 3 meter.
Tak hanya Sukalila, Edo juga menyebut bahwa proses perbaikan sungai ini juga dilakukan terhadap enam aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Cirebon.
“Ini sudah mulai, di tiga sungai, baru selesai dua. Tiga sungai lagi akan dilakukan bertahap, target akhir tahun selesai semua perbaikan sungai,” tambah Edo.
Edo juga akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sepadan sungai.
Pihaknya berencana akan menyiapkan area PKL untuk area baru di GTC.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 21:07
Ada Anggaran Beli Busi Racing di Pemprov Sumut, Apakah Busi Racing Berfungsi di Kendaraan Standar? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menemukan ada sejumlah anggaran tak masuk akal di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Seperti anggaran beli tusuk gigi, beli kue tart, hingga terbaru ada belanja busi racing.

Mengutip Tribun-Medan.com, anggaran busi racing tersebut ada di anggaran Dinas Sosial.

Ia pun meminta kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangan lagi membuat anggaran yang aneh-aneh.

“Untuk OPD, jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Cukup tusuk gigi, busi racing, ada busi racing,”

“Di dinas apa busi racing itu ya, Pak? Dinas Sosial,” kata Bobby dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rapat Kerja Perangkat Daerah (RPKD) di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).

Ia pun mempertanyakan, apa urgensi pembelian busi racing ini.

“Dinas Sosial beli busi racing, mau balapan? Pantesan semakin banyak balapan liar. Aduh, cukup ya,”

Ia pun kini menegaskan akan menghapus anggaran tak masuk akal yang tidak produktif.

Lantas apakah fungsi busi racing tersebut? Apakah tetap berfungsi di kendaraan standar?

Diketahui, busi pada kendaraan berfungsi sebagai penghantar pengapian.

Tentunya, busi berpengaruh pada performa motor.

Namun, General Manager Sales and Marketing PT NGK, Agus Tan, mengatakan bahwa mengganti busi spesifikasi standar pabrik dengan busi racing bukanlah langkah yang tepat.

Terlebih apabila ingin mendapatkan performa terbaik dari mesin standar.

Ia pun menyebut penggantian ke busi racing dengan mesin standar adalah hal yang sia-sia.

“Penggunaan busi racing pada mesin standar dan untuk digunakan sehari-hari adalah ubahan yang mubazir atau sia-sia,”

“Sebab, tidak meningkatkan performa motor, sia-sia,” ujar Agus, dikutip dari GridOto.com.

Perbedaan antara busi standar dan busi racing adalah soal tingkat panas.

Busi racing dirancang sesuai karakter mesin motor balap yang cepat panas.

Dan untuk itu busi diciptakan lebih cepat melepas panas.

Selain itu, sistem pengapian juga tak hanya bergantung pada busi saja, ada sensor, CDI hingga coil.

Oleh karena itu, apabila menggunakan busi racing namun komponen lainnya masih standar, maka performa yang tinggi tidak bisa dirasakan.

“Jadi, saran terbaik pakailah busi harian untuk motor harian,” kata Agus.

Sementara itu, mengutip dari laman Suzuki.co.id, ada beberapa dampak buruk menggunakan busi racing di motor yang digunakan hanya untuk sehari-hari.

Seperti mesin akan sulit dinyalakan karena ada perbedaan sistem kelistrikan.

Busi racing dirancang untuk mesin berkompresi tinggi, jadi apabila digunakan pada motor harian, efeknya akan menyebabkan kegagalan pembakaran dan menimbulkan kerak.

Penggunaan busi racing juga akan membuat motor tak nyaman di putaran mesin bawah atau terasa brebet.

Selain itu, kinerja mesin juga akan terganggu dan berpotensi menyebabkan kerusakan mesin serta posisi pembakaran yang tidak terpusat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Bobby Nasution Kaget Ada Anggaran Busi Racing, Gubernur Sumut: Kemarin Tusuk Gigi, Ini Mau Balapan? dan di Gridoto.com dengan judul Adakah Manfaat Pakai Busi Racing Di Motor Standart? Ini Jawabannya

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(Tribun-Medan.com, Aziz Husein Hasibuan)(GridOto.com/ Akbar)

07/05/2025 20:06
Para Pemenang Program FutureGen Terapkan Solusi Teknologi untuk Kota Bogor, Semarang, dan Palembang – Halaman all

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Enam startup teknologi yang ikut serta dalam program FutureGen for Change (FGC) terpilih menjadi yang terbaik dari ratusan pendaftar dalam acara Demo Day yang digelar di Jakarta, belum lama ini.

Sebagai informasi, program FGC ini didukung oleh the British Embassy Jakarta dalam kolaborasi dengan Pijar Foundation dan PoliPoli Inc.

Para inovator terpilih akan melanjutkan ke fase proyek percontohan selama tiga bulan, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Bogor, Semarang, dan Palembang untuk menerapkan dan menguji solusi berbasis teknologi mereka guna mendukung kebijakan masa depan pemerintah daerah.

Program FGC tahun ini menarik ratusan pendaftar dari Indonesia, Singapura, Filipina, dan Jepang.

Sebanyak 25 startup diseleksi untuk mengikuti proses akselerasi dan business matching.

Inovasi yang diusung berfokus pada tantangan keberlanjutan utama, seperti penurunan angka stunting, adaptasi terhadap banjir rob, pengelolaan sampah, dan optimalisasi pertanian perkotaan.

Inisiatif ini selaras dengan strategi pembangunan daerah dan mendukung langsung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami membantu para inovator memahami sistem pemerintahan, perencanaan, dan pelayanan publik di dunia nyata,” ujar Cynthia Krisanti, Direktur Inovasi Pijar Foundation, dikutip Rabu (7/5/2025).

“FutureGen for Change menjadi wadah langka di mana teknologi dan kebijakan saling terhubung, memungkinkan ide-ide brilian diuji, diimplementasikan, dan ditingkatkan skala dampaknya untuk membantu kota mencapai target strategisnya,” tambahnya.

Masing-masing dari 6 startup terpilih akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal mulai dari pemimpin kota hingga organisasi masyarakat sipil untuk menjalankan proyek percontohan dan menunjukkan dampak yang terukur.

Proyek ini diharapkan mampu mendorong hasil sosial dan ekonomi yang signifikan, memberi manfaat bagi ribuan warga, dan berpotensi menjadi model yang dapat direplikasi di daerah dan negara lain di masa depan.

Dengan selesainya Demo Day, FGC kini memasuki Fase Implementasi, di mana tim-tim terpilih akan mendapatkan pendampingan teknis yang disesuaikan, koneksi strategis, dan dukungan visibilitas untuk memaksimalkan kesuksesan proyek percontohan mereka.

“PoliPoli bangga dapat bergabung bersama Pijar Foundation dan Kedutaan Besar Inggris untuk mendukung para inovator sosial visioner ini. Selamat kepada enam pemenang kami! Kami siap bermitra dengan kalian dalam proses co-creation kebijakan dan dukungan hibah saat solusi ini diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Asuka Ishii, Direktur PoliPoli Inc.

Enam startup luar biasa yang terpilih untuk melanjutkan ke fase implementasi adalah PrimaKu (penanganan stunting di Bogor), Lokatani (optimalisasi pertanian perkotaan di Bogor), Cexup (penanganan stunting di Semarang), ReservoAir (adaptasi terhadap banjir rob di Semarang), Parongpong (penguatan pengelolaan sampah di Semarang), dan Bantubumi (peningkatan pengelolaan sampah TPA di Palembang).

Salah satu startup terpilih, PrimaKu, menghadirkan solusi digital yang memberdayakan kader kesehatan di Bogor untuk memantau pertumbuhan anak secara real-time, mendeteksi stunting sejak dini, dan berkoordinasi lebih efektif dengan dokter spesialis anak.

“Kami merasa terhormat menjadi salah satu dari enam pemenang FutureGen for Change. Kesempatan ini memperkuat misi kami dalam memerangi stunting melalui proyek percontohan di Bogor dengan menyediakan alat pengelolaan kesehatan anak berbasis data yang mudah diakses,” ujar Didit, CEO PrimaKu.

Startup lain yang juga terpilih, ReservoAir, menjalankan proyek di Semarang dengan menyediakan sensor air, penghalang sampah, dan dashboard real-time untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum meningkatkan efisiensi pompa dan mengurangi risiko banjir.

“Terpilih sebagai Top 6 FutureGen for Change adalah kehormatan besar. Proyek ini membantu kami memperkuat pengelolaan air yang berkelanjutan dan melindungi kawasan perkotaan yang rentan,” ujar Salsabila, CEO ReservoAir.

Menurutnya, mlalui dukungan terhadap ide-ide segar dan solusi nyata, FutureGen for Change turut membantu kota-kota membangun masa depan yang lebih berkelanjutan—bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. (*/)

07/05/2025 19:14