Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menyelesaikan seratus hari pertama kepemimpinannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, dengan sejumlah capaian.

    “Tidak ada revolusi yang begitu luar biasa ketika fondasi dalam seratus hari ini tidak kita lakukan,” kata Fawait, dalam acara penutup program kerja seratus hari, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Menurut Fawait, kerja seratus hari pertama diawali pada 2 Ramadan saat pertama kali menginjakkan kaki di Pendapa Wahyawibawagraha. Bersama organisasi perangkat daerah dia menengok kembali visi dan misi yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2025-2030.

    Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas. “Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Jawa Timur. Tapi secara angka absolut, kita mempunyai masalah besar yang belum terselesaikan selama 10 tahun terakhir ini, yakni kemiskinan,” kata Fawait.

    “Angka kemiskinan kita selama sepuluh tahun terakhir ini tidak pernah ada di bawah angka 200 ribu jiwa. Selalu 200 ribu jiwa lebih. Jawa Timur menempati urutan kedua terbanyak kemiskinan,” kata Fawait.

    “Bahkan kemarin kami berdiskusi dengan Menteri Sosial, Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Jawa Timur. Ini masalah kita. Maka kami akan fokus untuk pengentasan masalah kemiskinan,” kata Fawait.

    Langkah pertamanya adalah menggratiskan pelayanan kesehatan untuk warga Jember sejak 1 April 2025, melalui program Universal Health Coverage atau layanan kesehatan semesta yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    “Sejak 1 April, kami agak tenang, karena seluruh warga yang ber-KTP Jember atau ber-KK Jember bisa mengakses pengobatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia,” kata Fawait.

    Selain sektor kesehatan, Fawait memberi perhatian pada sektor infrastruktur jalan dan sekolah. Anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp 10 miliar dialihkan untuk tambahan perbaikan jalan.

    “TRC (Tim Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga) sudah berjalan. Insyaallah mulai Juli sudah ada pembangunan jalan-jalan baru di Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Pendidikan menjadi sektor yang prioritas untuk mengentas kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang, tidak ada lagi cara kecuali lewat jalur ilmu,” kata Fawait.

    Maka perbaikan gedung sekolah diutamakan. “Ada 1.500 lebih sekolah kita yang rusak berat. Maka di era saya, salah satu yang saya prioritaskan adalah perbaikan gedung-gedung sekolah SD dan SMP. Kita akan cicil, kita akan pelan-pelan kita perbaiki,” kata Fawait.

    Fawait juga meluncurkan program Wadul Gus e yang melayani pengaduan langsung dari masyarakat melalui pesan WhatsApp. “Wadul Gus e ini luar biasa, mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Jangankan masalah, cari jodoh pun di Wadul Gus e,” katanya.

    Sejumlah laporan dugaan pungutan liar juga masuk ke Wadul Gus e. Fawait menegaskan, semua laporan akan direspons. Aduan yang tidak berkaitan dengan anggaran langsung ditindaklanjuti.

    “Laporan di Wadul Gus e yang belum terselesaikan, masih tersimpan dengan baik. Namun ada beberapa laporan yang yang memang butuh waktu untuk ditanggapi,” katanya.

    Aspirasi yang membutuhkan waktu untuk direspons, menurut Fawait, terkait Anggaran Pendaoatan Belanja Daerah (APBD). “Kadang-kadang kita lupa kalau semua proses ABBD perlu waktu. Baru sehari saya dilantik jadi bupati, sudah ramai. Mana aspal, mana jalan, mana underpass Mangli dan lain sebagainya. Dipikir bupati ini pesulap apa,” katanya tertawa.

    Fawait berharap bisa mengalokasikan semua aspirasi pembangunan dari masyarakat dalam Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026. “Mudah-mudahan semua wadulan dari masyarakat Jember bisa kita wujudkan,” katanya.

    Dalam seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait mengeluarkan dua kebijakan populis, yakni memberlakukan lima hari kerja untuk tenaga kesehatan dan hari libur untuk guru pada saar murid libur.

    Fawait juga menggratiskan retribusi parkir berlangganan sejak Mei hingga Agustus 2025. “Pemerintah Kabupaten Jember, menargetkan pajak retribusi dari parkir itu Rp 20 miliar. Saya cek sampai minggu kemarin, pendapatan yang masuk cuma Rp 450 juta,” kata Fawait.

    “Dari target Rp 20 miliar cuma baru tercapai Rp 450 juta. Padahal masyarakat Jember bayar parkir semuanya. Terus ke mana uangnya? Maka untuk membuat pariwisata di Jember meningkat dan masyarakat tersenyum, kita gratiskan parkir di jalan milik Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Selama seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait melakukan sejumlah pendekatan kepada pemerintah pusat dan pihak swasta untuk memuluskan program lima tahun ke depan. Salah satunya adalah untuk reaktivasi Bandara Notohadinegoro dengan menggandeng salah satu maskapai untuk penerbangan Jember-Bali. “Insyaallah tiketnya di bawah Rp 500 ribu,” katanya.

    Fawait juga sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover atau underpass di kawasan Mangli, Kecamatan Kaliwates, pada 2026. Flyover atau underpass ini dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan.

    Fawait berharap bantuan dari banyak pihak untuk membangun Jember. “Kita butuh super team, bukan super man,” katanya. [wir]

  • Catatan Kritis Fraksi PDI Perjuangan Soal RPJMD Kabupaten Malang 2025-2026

    Catatan Kritis Fraksi PDI Perjuangan Soal RPJMD Kabupaten Malang 2025-2026

    Malang (beritajatim.com) – Sejumlah catatan dituangkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang perihal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2026.

    Disampaikan pada Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Senin (2/6/2025), PDI Perjuangan melihat jika isu-isu strategis yang terdapat pada masyarakat harus diakomodir dalam RPJMD 2025-2026.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir mengatakan, setidaknya ada 9 isu strategis yang wajib hukumnya diakomodir dalam RPJMD 2025-2026. Paling utama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia alias SDM.

    “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat,” kata Abdul Qodir.

    “Putusan tersebut merupakan perjuangan panjang yang selalu kami suarakan di ruang-ruang diskusi maupun rapat kerja guna menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas serta meningkatkan ketrampilan dan kompetensi masyarakat, dan kami meyakini Pemerintah Kabupaten Malang mampu menjalankan putusan tersebut dengan mandatory spending dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 20%, dari APBN maupun APBD diperuntukkan untuk pendidikan,” imbuhnya.

    Tak kalah penting, isu strategis selanjutnya yang perlu diakomodir dalam RPJMD yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami mendorong diverifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memanfaatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, mengurangi kemiskinan, menyediakan jaminan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ucap pria yang akrab disapa Adeng ini.

    Adeng pun menyampaikan, perubahan iklim, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus mendapatkan tempat dalam RPJMD. Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menuntaskan target-target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang belum dilaksanakan khusus di bidang kesehatan.

    Senator yang juga duduk di Komisi III itu bilang, sejumlah kekosongan jabatan pada perangkat daerah serta lembaga pendidikan harus diperhatikan dalam RPJMD 2025-2026.

    “Sampai saat ini masih terdapat kekosongan jabatan di beberapa perangkat daerah dan pada jabatan Kepala SD, kami mengingatkan agar secepatnya Saudara Bupati Malang mengisi jabatan yang kosong tersebut sehingga jalannya pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien,” tegas Adeng.

    Lebih jauh, khusus sektor pertanian, untuk menunjang program Pemerintah Pusat dalam percepatan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah semaksimal mungkin menciptakan tata kelola pertanian di daerah.

    “Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi, artinya ketika masuk panen raya petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian, dimana pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan diperkuat oleh data SPI KPK-RI yg menunjukkan diangka 78,05% jauh di bawah beberapa OPD Strategis lainnya yg diangka kisara 82 koma sekian persen,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Malang (beritajatim.com) – Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun di tingkat daerah, implementasinya justru menuai sorotan tajam. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025-2026, Senin (2/6/2025), hampir seluruh fraksi menyuarakan kritik terhadap lemahnya kinerja Dinas Pertanian dalam menjaga stabilitas pangan.

    Fraksi Partai Gerindra menyoroti penurunan drastis capaian ketersediaan pangan. Jika pada tahun 2023 angka ketersediaan pangan mencapai 100,20 persen, maka tahun 2024 justru anjlok menjadi 37,82 persen. Penurunan ini disebut sebagai alarm serius atas lemahnya sistem penyediaan pangan daerah.

    “Selanjutnya kami berharap ada komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Malang dan dibuktikan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan pertanian, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain yang tidak sesuai, menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona khusus yang dilindungi, pembangunan dan perbaikan irigasi, dan jalan usaha tani yang kokoh, serta ketersediaan pupuk yang adil,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Feri Andi Suseko.

    Penurunan ketersediaan pangan ini juga dikaitkan dengan berkurangnya luas panen padi akibat alih fungsi lahan. Tahun 2024 mencatat penurunan seluas 2.899 hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Lahan baku sawah pun menyusut signifikan, dari 44.375 hektare di 2019 menjadi hanya 37.398 hektare dalam usulan tata ruang 2024.

    Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja Dinas Pertanian. Mereka menilai bahwa pengelolaan hasil panen yang tidak terintegrasi dengan sistem pemasaran justru merugikan petani.

    “Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi, artinya ketika masuk panen raya petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir.

    Fraksi gabungan PKB, Golkar, PKS, Hanura, dan Demokrat menambahkan bahwa isu swasembada pangan dan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Mereka menuntut penegakan regulasi larangan pengembangan industri di lahan pertanian produktif serta mendorong pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

    “Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh visi – misi Asta Cita yang kedua yaitu ‘Kemandirian Nasional di berbagai sektor’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakawuning Raka,” ujar Fakih Pilihan, Juru Bicara fraksi gabungan tersebut.

    Fraksi Partai NasDem turut menyampaikan pandangan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan keadilan wilayah. Mereka menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian di daerah pinggiran serta pengembangan potensi lokal.

    “Daerah pinggiran perlu diberi afirmasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui fasilitasi legalitas, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar digital,” tutur Agung Dwi Susanto.

    Pandangan seluruh fraksi DPRD ini menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak lagi mengesampingkan sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan datang. [yog/ian]

  • DPRD DKI harap budaya Betawi jadi bagian pendidikan di sekolah

    DPRD DKI harap budaya Betawi jadi bagian pendidikan di sekolah

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dalam acara Sarasehan III Kaukus Muda Betawi : \”Menyongsong 498 Tahun Kota Jakarta Dan Lembaga Adat Masyarakat Betawi Tahun 2025\” di Jakarta, Senin (2/6/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    DPRD DKI harap budaya Betawi jadi bagian pendidikan di sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 02 Juni 2025 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap budaya Betawi tak semata dihadirkan dalam acara seremonial tetapi juga dapat masuk ke dalam bagian dari pendidikan formal di sekolah.

    “Sekolah adalah the agent of social change (agen perubahan sosial). Yang tentu menjadi penentu bagaimana keberlanjutan budaya Betawi jika di sekolah diajarkan kepada anak-anak,” ujar dia di Jakarta, Senin.

    Khoirudin mengaku siap berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membahas lebih lanjut terkait memasukkan budaya Betawi dalam pelajaran di sekolah.

    “Saya izin Pak Gubernur agar dalam pendidikan formal di sekolah ada pelajaran budaya Betawi. Yang tentu buku-bukunya harus bersumber dari teman-teman para praktisi kebudayaan Betawi,” kata dia.

    Khoirudin mengatakan, DPRD DKI saat ini membahas sekitar 30 rancangan peraturan daerah (Perda), namun ini tak termasuk Pemajuan Kebudayaan Betawi.

    Kendati begitu, dia mengaku siap memasukkan Raperda Pemajuan Kebudayaan Betawi sebagai prioritas.

    “Menunggu draft yang akan disampaikan ke eksekutif termasuk ke dalam Bamus (Badan Musyawarah) untuk diagendakan rapat paripurna. Akan kami bahas di Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) dan mengundang seluruh praktisi,” ujar Khoirudin.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan pelestarian dan pengembangan Budaya Betawi menjadi langkah strategis untuk memperkuat karakter serta daya tarik Jakarta di tingkat internasional.

    Hal ini menjadi bagian dari pembangunan kebudayaan yang diperlukan dan krusial bagi Jakarta sebagai kota pusat pertemuan beragam budaya nusantara

    Untuk mewujudkan hal tersebut, akan dirancang Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Jakarta sebagai panduan strategis yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Sumber : Elshinta.Com

  • Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak

    Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Legislator Gerindra minta komitmen gubernur Sumbar selesaikan proyek mangkrak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:49 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempertanyakan komitmen Gubernur Sumbar dalam menyelesaikan urusan kontruksi karena masih ada proyek yang masih mangkrak. 

    Proyek yang masih mangkrak hingga hari ini mulai dari peninggalan zaman Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, juga di zaman Gubernur Sumbar, Mahyeldi periode 2019-2024.  

    “Fraksi Partai Gerindra meminta bagaimana sikap Gubernur terhadap hal ini,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Mukhlis Yusuf Abit dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rabu (28/5). 

    Mukhlis Yusuf Abit menyampaikan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar mendukung penuh program kegiatan dan kebijakan Gubernur yang pro untuk kepentingan Sumbar dan masyarakatnya. 

    “Namun sebaliknya, apabila kebijakan Gubernur berpotensi gaduh dan merugikan masyarakat serta daerah, maka, Fraksi Gerindra akan berada di barisan depan dalam melakukan kritikan sebagai bentuk kontrol yang konstruktif dan solutif,” tegas Mukhlis Yusuf Abit. 

    Fraksi Partai Gerindra juga meminta Gubernur Sumbar mengambil langkah tegas terhadap aktivitas di daerah rawan bencana, seperti di kawasan Lembah Anai. 

    Mukhlis Yusuf Abit menyebutkan, apabila aktivitas tersebut tidak dilarang, berpotensi menjadi musibah, yang dikhawatirkan menimbulkan banyak korban jiwa. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk memperbaiki persoalan pengendalian Tata Ruang di Harau, Danau Singkarak, Kelok 9 dan di Lembah Anai. 

    “Kami ingin rincian rencana dan langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Mukhlis seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (2/6). 

    Khusus untuk Kelok 9, sebut Mukhlis agar menjadi perhatian serius karena masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan. Solusi dan langkah penanganan terhadap keberadaan tiang-tiang yang dibuat oleh pemilik warung, perlu dilakukan dan keselamatan mereka. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPRD Pertanyakan Strategi PAD Rp1 Triliun di RPJMD Ponorogo

    DPRD Pertanyakan Strategi PAD Rp1 Triliun di RPJMD Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Rencana pembangunan 5 tahun ke depan mulai diperdebatkan. Pemkab Ponorogo ajukan usulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, mulai dicermati oleh wakil rakyat.

    DPRD Ponorogo memberikan beragam respons saat sidang paripurna, pada hari Senin (2/6/2025) di Aula Bappeda Litbang. Tercatat ada 7 fraksi hadir menyampaikan pandangan umum atas visi-misi Bupati Sugiri Sancoko dalam 5 tahun ke depan. Salah satu yang dibahas yakni target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1 triliun, yang dinilai perlu penjabaran lebih konkret.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyebut respon yang muncul sangat bervariasi. Mulai dari apresiasi, masukan strategis, hingga kritik mendalam terhadap isi rancangan. Salah satu yang dilontarkan dalam pandangan umum fraksi tersebut, diarahkan pada target ambisius PAD senilai Rp 1 triliun.

    “Mayoritas menyoroti penjabaran langkahnya untuk bisa capai PAD Rp1 T ini seperti apa, karena ini target yang bagus,” ungkap Kang Wie panggilan akrab Dwi Agus Prayitno.

    Tak hanya soal PAD, fraksi-fraksi juga mengomentari substansi lain dalam RPJMD. Beberapa di antaranya mempertanyakan arah prioritas program dan peta jalan pembangunan tahunan. Termasuk juga langkah terhadap reformasi birokrasi dan skema insentif RT yang kembali muncul di periode ini.

    “Semua pertanyaan ini, kami harapkan bisa disampaikan bupati dalam sidang paripurna jawaban eksekutif pada Kamis (5/6/2025) nanti,” ungkap politisi dari PKB tersebut.

    Di sisi eksekutif, Bupati Sugiri Sancoko memastikan RPJMD disusun dengan penuh kehati-hatian. Rancangan ini, menurutnya, bukan sekadar dokumen formal 5 tahunan. Dia menilai RPJMD harus mencerminkan tantangan dan arah pertumbuhan ekonomi Ponorogo ke depan.

    Sugiri menjelaskan, pencapaian PAD Rp1 triliun bukan hal mustahil. Orang nomor satu di Bumi Reog itu, berencana mengoptimalkan potensi pajak dari sektor yang layak pungut. Selain itu, sektor pariwisata juga akan didongkrak sebagai mesin pendapatan baru.

    “Ini harus dibahas full, detail, holistik, agar kualitas perda yang kami susun bersama bisa menjawab tantangan zaman,” kata Sugiri saat ditemui usai sidang.

    Rapat lanjutan antara legislatif dan eksekutif dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang. Agenda utama ialah mendengarkan jawaban resmi bupati atas seluruh pertanyaan dan saran fraksi. Sidang tersebut akan menentukan arah finalisasi RPJMD 5 tahun ke depan. [end/adv]

  • Kinerja 100 Hari Mas Dhito dan Mbak Dewi: Tingkat Kepuasan Warga Kediri 79,4 Persen

    Kinerja 100 Hari Mas Dhito dan Mbak Dewi: Tingkat Kepuasan Warga Kediri 79,4 Persen

    Kediri (beritajatim.com) – Kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menuai apresiasi publik dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Republic Institute (TRI), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pasangan kepala daerah ini mencapai 79,4 persen dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka.

    Survei tersebut digelar pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 2.200 responden dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri. Metodologi yang digunakan adalah stratified random sampling dengan tingkat margin of error sebesar ±2,1 persen.

    Mas Dhito dan Mbak Dewi tercatat menempati posisi keempat secara regional dalam kategori pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan, dengan tingkat kepuasan publik mencapai 79,4 persen. Angka ini mencerminkan penerimaan positif masyarakat atas kinerja nyata yang telah ditunjukkan keduanya, terutama dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

    Keberanian pasangan pemimpin muda ini dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat kecil disebut sebagai salah satu faktor utama yang mengangkat kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah konkret yang diambil selama 100 hari pemerintahan dinilai mampu membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh warga.

    Dalam pernyataan terpisah, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mengungkapkan bahwa Bupati Hanindhito tetap konsisten mengawal agenda besar pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Komitmen ini telah menjadi prioritas utama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “Beliau ingin agar tidak ada lagi warga Kabupaten Kediri yang masuk kategori miskin ekstrem pada tahun 2028 atau 2029,” jelas Mbak Dewi.

    Ia juga menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan hasil signifikan. Selama periode lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kediri berhasil ditekan dari 11,40 persen menjadi 9,95 persen.

    “Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri, dengan target agar tidak ada lagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem pada tahun 2028 atau 2029,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Foto: Mustofa/Radio Elshinta

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melantik bupati terpilih Kabupaten Pasaman Welly Suheri-Parulian Dalimunte hasil pemungutan suara ulang 2025. Pelantikan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman Kota Padang, Jum’at (30/5). 

    Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengatakan, sektor pertanian harus menjadi perhatian khusus bupati dan wakil Bupati ke depan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Sebagai daerah pertanian yang masyarakatnya sebagian besar petani, perhatian besar bupati harus diarahkan ke sektor tersebut. Apalagi pemerintah provinsi Sumatera Barat menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu program unggulan dengan mengalokasikan 10 persen anggaran ke sektor pertanian.

    Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, apabila perhatian terhadap sektor pertanian dilakukan secara maksimal, tidak hanya mewujudkan kembali kejayaan Pasaman sebagai lumbung beras di Sumbar, juga akan dapat menjadi penyumbang utama di Sumbar. Hal ini sejalan dengan asca cita Presiden RI dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Khairuddin Simanjuntak mengatakan, perhatian khusus terhadap sektor pertanian, bukan berarti perhatian terhadap sektor lain tidak perlu.

    Visi dan misi kepala daerah harus sejalan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perhatian terhadap semua sekolah harus sejalan dengan RPJMD maupun RPJMN.

    Sementara itu, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar 19 April 2025, Paslon nomor urut 1, Welly Suheri-Parulian meraih suara 61,391 atau 43,35 persen. Paslon nomor urut 2, Mara Ondak-Desrizal meraih suara 40.907 atau 35,24 persen. Sedangkan, paslon nomor urut 3, Sabar AS -Sukardi meraih suara 30.319 atau 21,40 persen.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anggota DPRD Tuban Terekam Hisap Rokok Elektrik Saat Sidang Paripurna

    Anggota DPRD Tuban Terekam Hisap Rokok Elektrik Saat Sidang Paripurna

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang anggota DPRD Kabupaten Tuban dari Fraksi Partai Golkar, Munir, kedapatan menghisap rokok elektrik (vape) saat berlangsungnya sidang paripurna, Rabu (28/5/2025). Aksi tersebut terjadi di tengah pembahasan empat agenda penting yang digelar di ruang sidang DPRD Tuban.

    Adapun agenda sidang mencakup Laporan Pansus Raperda RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029, Laporan Banggar tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, serta Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas dua Raperda tersebut.

    Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menegaskan bahwa ruang paripurna merupakan area bebas asap rokok, termasuk rokok elektrik. “Area rokok telah kita sediakan sendiri, supaya kita harapkan area paripurna tidak ada asap rokok agar tidak mengganggu yang tidak merokok,” ujarnya, Kamis (29/5/2025).

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan yang bersangkutan untuk menindaklanjuti insiden ini. “Akan kita komunikasikan dulu,” ungkapnya.

    Munir pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang dinilai kurang pantas. Ia mengaku baru pertama kali menggunakan rokok elektrik. “Belum pernah pakai vape, baru tadi. Saya minta maaf atas kesalahan yang kita buat, insyaallah tidak terulang,” ucapnya. [dya/beq]

  • RPJMD Gresik 2025-2029 Diusulkan Fokus Pengembangan SDM dan Kesra

    RPJMD Gresik 2025-2029 Diusulkan Fokus Pengembangan SDM dan Kesra

    Gresik (beritajatim.com)- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 difokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra. Penegasan ini disampaikan oleh F-PDIP dan Fraksi Golkar.

    Salah satu yang didorong F-PDIP adalah adanya perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, perusahaan perseroan daerah seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Gresik didorong lebih pro masyarakat khususnya pelaku UMKM.

    “Kami menekankan pembangunan daerah harus memperhatikan aspek keadilan ekologis. Serta berkelanjutan dan berkeadilan sosial bagi generasi mendatang,” ujar Noto Utomo dari F-PDIP, Rabu (28/5/2025).

    RPJMD ke depan, lanjut dia, juga harus mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta keagamaan (Religi) sebagai prioritas pembangunan.

    “Saya minta tolong kepada Pemkab Gresik lebih komprehensif menempatkan SDM menjadi prioritas RPJMD selama lima tahun kedepan,” ungkapnya.

    Meski ada pembangunan berkelanjutan kata Noto, tidak lupa tetap memperhatikan soal isu lingkungan. Ini karena masih banyak pencemaran lingkungan serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH).

    Usulan RPJMD yang diusulkan F-PDIP berbeda dengan Fraksi Golkar. Melalui perwakilannya Atek Ridwan. Partai ini mengusulkan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis data, dan efisiensi anggaran.

    “Kami menekankan pentingnya strategi baru untuk meningkatkan PAD. Sebab, kenaikan PAD selama lima tahun terakhir cenderung melambat. Mendorong agar RPJMD 2025–2029 mencakup gebrakan untuk mendongkrak PAD sebagai salah satu instrumen kemandirian keuangan daerah,” paparnya.

    Fraksi Partai Golkar juga menekankan agar RPJMD 2025-2029 menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “Program-program dalam RPJMD didasarkan pada data valid dengan target yang jelas dan terukur. Fokus utamanya pengembangan ekonomi daerah melalui sektor lokal seperti pertanian, perikanan, jasa, perdagangan, industri kreatif, dan pengembangan UMKM,” pungkas Atek. [dny/but]