Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Wawali Semarang: Retret Pemprov Jateng perkuat kolaborasi

    Wawali Semarang: Retret Pemprov Jateng perkuat kolaborasi

    Retret ini menjadi ruang untuk memastikan bahwa arah pembangunan dari pusat hingga daerah selaras dalam satu garis lurus.

    Semarang (ANTARA) – Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menilai kegiatan Manunggal Leadership Retreat: Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah yang digelar Pemerintah Provinsi Jateng sebagai upaya memperkuat kolaborasi antarelemen.

    “Dahulu, sebelum pemilu serentak, visi dan misi serta RPJMD pusat, provinsi, dan daerah bisa berjalan sendiri-sendiri. Retret ini menjadi ruang untuk memastikan bahwa arah pembangunan dari pusat hingga daerah selaras dalam satu garis lurus,” kata Iswar Aminuddin di Semarang, Rabu.

    Iswar merupakan salah satu peserta kegiatan retret yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng.

    Kegiatan retret berlangsung selama sepekan ini diikuti oleh 438 peserta dari berbagai unsur kepemimpinan daerah seperti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk 35 wakil bupati/wakil wali kota se-Jateng.

    Wawali Semarang ini menekankan pentingnya retret ini sebagai upaya menyatukan langkah antarjenjang pemerintahan, khususnya dalam menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota).

    Menurut dia, sinergi bukan sekadar program, melainkan juga soal naluri kebersamaan yang harus tumbuh kuat dalam komunikasi antarjenjang pemerintahan.

    Ia mencontohkan di Kota Semarang terkait dengan semangat kolaborasi sudah digaungkan oleh Wali Kota Agustina dalam berbagai kesempatan, dan menjadi dasar dalam menggerakkan partisipasi semua elemen.

    Iswar juga menyinggung isu penanganan banjir sebagai contoh nyata pentingnya kolaborasi antarwilayah, mengingat Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain sehingga tak bisa bekerja sendiri.

    “Perlu kerja sama lintas daerah agar solusi yang dibangun bersifat menyeluruh dan saling memahami kekuatan serta tantangan masing-masing wilayah,” katanya.

    Sebelumnya, retret kepemimpinan tersebut dibuka oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Selasa (10/6), dengan peserta dari unsur wakil kepala daerah, kepala OPD, direktur BUMD, pejabat administrator, hingga analis kebijakan.

    Mereka akan mendapatkan pembekalan intensif dari lembaga nasional seperti Bappenas, KemenPAN-RB, Kemendagri, KPK, hingga tokoh agama dan widyaiswara.

    Materi utama yang disampaikan, antara lain, geopolitik dan wawasan kebangsaan dengan tujuan membentuk karakter negarawan pada setiap birokrat.

    Selain itu, peserta juga akan mendalami Astacita sebagai arah pembangunan nasional yang perlu diinternalisasi hingga ke level pelaksana daerah.

    Retret kepemimpinan tersebut dirancang bersama Lembaga Ketahanan Nasional RI dan menjadi bagian dari upaya memperkuat harmoni kepemimpinan di Jateng.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Dhoho Kediri Tak Layani Penerbangan, Ini Usul Fraksi NasDem

    Bandara Dhoho Kediri Tak Layani Penerbangan, Ini Usul Fraksi NasDem

    Kediri (beritajatim.com) – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri menyoroti kondisi Bandara Dhoho Kediri yang saat ini tidak lagi melayani penerbangan. Mereka mengusulkan langkah agresif dari pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk menghidupkan kembali operasional bandara tersebut.

    “Kami merasa khawatir jika Bandara Dhoho Kediri tetap dibiarkan dalam kondisi sepi akan menjadi kota mati dan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mangkrak,” kata M. Alfian Ihwanul Rizqiya, SE., dari Fraksi NasDem Kabupaten Kediri.

    Mereka juga mendorong pemerintah pusat menetapkan Bandara Dhoho sebagai bandara internasional, termasuk untuk keberangkatan haji.

    Untuk meningkatkan efek berganda (multiplier effect) dari keberadaan bandara, Fraksi NasDem mendorong peningkatan plafon anggaran sektor pariwisata serta promosi untuk menarik investor. Langkah ini dinilai penting agar sektor penunjang seperti pariwisata turut berkembang seiring pengoperasian bandara.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh M. Alfian Ihwanul Rizqiya, SE., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, sebagai respons atas penjelasan Bupati Kediri terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Raperda RPJMD 2025–2029.

    Melalui pandangan umum terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, Fraksi Partai NasDem memang menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan. Tak hanya infrastruktur olahraga, tetapi juga pengelolaan aset daerah.

    Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati yang ditargetkan rampung awal 2028 dianggap Fraksi NasDem perlu direncanakan secara matang. Jika tidak, stadion ini dikhawatirkan menjadi beban anggaran dan sejarah.

    “Kalau pemanfaatannya tidak dirancang dan ditata mulai sekarang, patut dibayangkan di masa mendatang akan menjadi beban sejarah. Bangunan yang tidak memiliki outcome bisa akan menjadi candi, sebagaimana pernah diungkap oleh pemimpin kita,” imbuh dia.

    Fraksi NasDem mengusulkan agar program pemanfaatan stadion dimulai pada tahun 2024 melalui APBD Perubahan, dengan penataan selama lima tahun ke depan.

    Terakhir, Fraksi NasDem juga menyinggung dampak kebijakan penggabungan sejumlah sekolah dasar (SD). Gedung-gedung bekas SD yang tidak terpakai dikhawatirkan menjadi aset mangkrak.

    “Kami mengusulkan agar dalam RPJMD lima tahun ke depan direncanakan pemanfaatan aset bekas SD tersebut milik pemerintah daerah yang mangkrak akibat sekolah yang dimerger dan Cabang Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan yang dihapus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kepentingan pemerintah daerah,” tutupnya. [nm/ian]

  • “Jakarta Future Festival” jaring gagasan untuk masa depan kota

    “Jakarta Future Festival” jaring gagasan untuk masa depan kota

    Jakarta (ANTARA) – “Jakarta Future Festival 2025” menjadi inisiatif strategis untuk memperkuat partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus menjaring gagasan inovatif dari berbagai elemen masyarakat untuk masa depan kota.

    Festival ini diadakan pada 13-15 Juni 2025 di seluruh di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Festival ini diharapkan dapat menjadi ruang perayaan sekaligus refleksi kolektif tentang arah masa depan Jakarta,” ujarnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan seluruh ide atau gagasan dari berbagai elemen masyarakat akan ditampung dan diolah menjadi beberapa “policy brief” yang menjadi masukan serta bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2025–2029 yang sedang berjalan.

    “Dengan semangat Collaborate to Elevate!, Jakarta Future Festival 2025 diharapkan menjadi platform yang mampu menjembatani ide, aspirasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tangguh, inovatif serta berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya.

    Menurut Atika, “Jakarta Future Festival 2025: Collaborate to Elevate!”, bukan sekadar forum diseminasi rencana pembangunan lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 Tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan visi kota sebagai salah satu dari “Top 20 Global Cities”.

    Semangat inklusif menjadi inti dari penyelenggaraan festival tersebut. Festival ini menjangkau seluruh elemen kota, memperkuat keterlibatan masyarakat dari berbagai latar sosial dan profesi serta menegaskan pentingnya rasa kepemilikan terhadap arah pembangunan kota.

    Dengan mengangkat standar penyelenggaraan yang sejalan dengan isu-isu global, festival ini turut menyuarakan peran Jakarta di tingkat internasional sebagai kota yang visioner dan berorientasi masa depan,” katanya.

    “Jakarta Future Festival 2025” menyuguhkan berbagai program dan agenda interaktif yang mendorong partisipasi aktif antara lain: “Talks& Discussions”, “Exhibition”, “Entertainment”, “Creative Market”, “Creative Installation” serta “Community Activation”.

    Acara ini juga menghadirkan pertunjukan musik dan kesenian yang menghibur, sebagai bagian dari upaya membangun ruang bersama yang menyenangkan dan mudah diakses.

    Masyarakat dapat menikmati penampilan dari sejumlah artis dan musisi papan atas Tanah Air secara gratis.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Koalisi Gerak Sabumi Sorot 3 Faktor Perusak Lingkungan Jabar: Tambang, Bisnis Properti, dan Wisata

    Koalisi Gerak Sabumi Sorot 3 Faktor Perusak Lingkungan Jabar: Tambang, Bisnis Properti, dan Wisata

    Koalisi Gerak Sabumi menyampaikan sejumlah tuntutan strategis sebagai berikut: 

    1. Lakukan audit legislasi lingkungan hidup dan Sinkronisasi RPPLH dengan RPJMD dan KLHS di semua level, dengan mengidentifikasi perda yang perlu dicabut, direvisi, atau digabung, berbasis pada regulatory impact assessment dan prinsip hierarki peraturan. Lakukan kajian atas tumpang-tindih dan ketidaksesuaian antara substansi berbagai perda sektoral dengan RTRW Provinsi yang juga diselaraskan dengan dokumen RPPLH terbaru.

    2. Susun Kodifikasi Perda Hijau Jawa Barat, dengan menggabungkan regulasi sektoral (air, tambang, hutan, udara, kawasan lindung) ke dalam satu naskah besar yang mengacu pada RPPLH dan PP terbaru. Gabungkan perda-perda lingkungan yang tumpang tindih ke dalam satu Perda Penataan Agraria dan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam serta peraturan penunjang seperti peraturan gubernur untuk penjelasan teknis implementasi terkait perda tersebut.

    3. Moratorium kebijakan sektoral yang bertentangan dengan RPPLH, seperti moratorium izin baru untuk tambang, industri ekstraktif, dan perkebunan di zona ekoregion bernilai konservasi tinggi dengan membentuk Satgas Harmonisasi Perda & RPPLH dengan melibatkan DLH, Biro Hukum Setda, akademisi, dan masyarakat sipil.

    4. Dorong percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota yang mengacu pada RDTR dan RPPLH Jawa Barat. 

    5. Percepat penyusunan Peraturan Gubernur turunan RPPLH, sebagai jembatan implementatif sebelum revisi perda-perda usang selesai dilakukan. Peraturan Gubernur turunan Perda 4/2023 harus fokus pada operasionalisasi skenario implementasi, peran serta masyarakat, dan penguatan kelembagaan lingkungan

    6. Bentuk Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan, bertugas menjalankan fungsi mengawasi kegiatan industri, pertambangan, atau proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Melakukan investigasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Mendukung proses hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, serta menyusun laporan hasil kerja dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau lembaga terkait, menuju pembentukan Dewan Pertimbangan dahulu agar segera membentuk tim Panitia Kerja (PANJA) Agraria dan Lingkungan. 

  • Bapemperda DPRD DKI sesuaikan RPJMD dengan RPJMN agar selaras

    Bapemperda DPRD DKI sesuaikan RPJMD dengan RPJMN agar selaras

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta akan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar selaras dan tidak saling bertentangan.

    “Pemerintah DKI adalah bagian dari Pemerintah Pusat, sehingga RPJMN ini harus menjadi acuan,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dalam pembahasan pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD 2025-2029, anggota dewan menyoroti belum masuknya RPJMN sebagai acuan.

    Oleh karena itu, kata Azis, Bapemperda memasukkan RPJMN menjadi acuan dalam menyusun RPJMD DKI Jakarta untuk memastikan semua pembangunan daerah mengacu pada pemerintah pusat.

    Dia mengatakan, dengan dijadikannya RPJMN sebagai acuan, maka nantinya Pemprov DKI dalam mengambil keputusan tidak bertentangan dengan pusat.

    “Jangan sampai ada salah persepsi atau merasa bahwa pemerintah pusat begini, DKI harus begini. Kami tidak setuju, ini yang diantisipasi,” ujarnya.

    Azis menilai RPJMN sangat penting karena memuat evaluasi, tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, dan prioritas nasional.

    Begitu pula terkait arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan.

    RPJMD, harap Aziz, bisa menjadi landasan pembangunan Kota Jakarta pada lima tahun ke depan. Bahkan, bisa sejalan mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

    “Kita berharap, dokumen yang terkait Perda ini sifatnya berkelanjutan. Jadi dari tingkat pusat arahannya, dan DKI yang mengeksekusi. Sehingga pembangunan berjalan lancar,” katanya.

    RPJMN dimasukkan dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Abdul Qodir Terpilih sebagai Ketua Pansus RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029

    Abdul Qodir Terpilih sebagai Ketua Pansus RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 dalam sidang paripurna yang berlangsung sejak 3 Juni dan disahkan pada Jumat, 6 Juni 2025.

    Proses pemilihan berlangsung nyaris tanpa gesekan. Nama Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng, pertama kali diusulkan oleh Fraksi Golkar. Dukungan pun menguat saat Fraksi PKB menyatakan dukungan penuh, sementara internal PDI Perjuangan langsung mengunci arah suara.

    Hanya Fraksi Gerindra yang sempat mengajukan kandidat lain, yakni Zia Ulhaq. Namun, suara dari internal Gerindra dan dua anggota Fraksi NasDem tak cukup menandingi dukungan mayoritas untuk Adeng, yang dikenal vokal dan kritis dalam mengawal pelayanan publik dan pengawasan anggaran.

    “RPJMD bukan sekadar dokumen. Ini pedoman ideologis. Kita bicara arah pembangunan, bukan hanya target indikator,” tegas Adeng, Sabtu (7/6/2025).

    Adeng menyatakan akan memimpin Pansus dengan pendekatan progresif dan inklusif. Ia menekankan bahwa jabatan ini bukan sekadar kebanggaan, melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan keberpihakan nyata kepada rakyat.

    “Kalau dihitung, tanggung jawab itu terdiri dari 70 persen keteguhan memanggul amanah, 25 persen keprihatinan, dan 5 persen kebanggaan. Kebanggaan itu baru pantas jika diikuti kerja nyata yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD tidak akan hanya menjadi urusan birokrasi dan narasi indah semata. “Kita akan menyerap langsung aspirasi warga. Pansus ini akan mendatangi titik-titik terdampak pembangunan, bukan hanya memoles angka dan narasi indah,” lanjutnya.

    Dukungan kepada Adeng dari Fraksi Golkar dan PKB disebut sejumlah pengamat sebagai sinyal terbentuknya poros strategis baru di legislatif. Sebaliknya, Fraksi Gerindra dinilai belum sigap membaca arah koalisi dan manuver internal.

    RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 akan menjadi dokumen sentral yang menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Adeng menyebut akan memfokuskan kebijakan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Jangan sampai arah pembangunan hanya ideal di atas kertas, tetapi juga harus bisa menjawab kebutuhan rakyat secara nyata hingga ke tapal batas desa,” pungkasnya. [yog/beq]

  • Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

    Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

    Wakil Bupati Bogor Jaro Ade bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Soekarno-Hatta, Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (5/6/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor

    Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten  Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

    Persetujuan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Soekarno-Hatta, Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis.  Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, serta dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan jajaran Pemkab Bogor.

    Wakil Bupati Bogor Ade Rohandi alias Jaro Ade menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan saran dan masukan selama proses pembahasan berlangsung.

    “Semoga dengan ditetapkannya Perda ini dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Ade.

    Dalam rapat tersebut, DPRD juga menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029. Wakil Bupati menjelaskan bahwa substansi RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan.

    “Kami sangat berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat menyelesaikan pembahasan Raperda RPJMD ini tepat waktu,” ujarnya.

    Setelah disetujui bersama, Raperda tersebut akan dilanjutkan ke tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat terhadap substansi yang tercantum di dalamnya.

    Sumber : Antara

  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Lamongan Kukuhkan Komitmen Hijau Berkelanjutan

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Lamongan Kukuhkan Komitmen Hijau Berkelanjutan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar aksi bersih sampah, dengan melibatkan masyarakat hingga pelajar, untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) 2025, Kamis (5/6/2025).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut momentum HLHS 2025 yang mengusung tema “Hentikan Sampah Plastik” ini membawa dua pesan penting. Pertama, ajakan untuk berkolaborasi dalam penyelesaian polusi plastik melalui budaya hidup minim sampah plastik. Dan yang kedua adalah dorongan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penanganan masalah sampah.

    “Memperingati HLHS bukan hanya ceremonial, namun komitmen serta tanggung jawab moral kita dalam menjaga dan melindungi lingkungan,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu mengungkapkan, bahwa menjaga lingkungan hidup sudah menjadi komitmen pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

    “Pada asta cita Pak Presiden yang ke delapan, berfokus pada penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama. Sedangkan pada RPJMD misi ketiga Kabupaten Lamongan adalah membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan,” ucapnya.

    Aksi bersih sampah yang digelar Pemkab Lamongan, dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di Kawasan Gajah Mada, Kamis (5/6/2025).

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, komitmen Pemkab Lamongan dalam menjaga lingkungan tidak hanya dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 63,33 pada tahun 2024, yang meliputi kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan.

    “Tapi komitmen itu juga dibuktikan dengan hadirnya program prioritas Lamongan Hijau. Program prioritas ini bertujuan untuk mewujudkan Lamongan yang lebih lestari dan berkelanjutan, dengan fokus pada menjaga lingkungan hidup melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan kualitas air, pengelolaan sampah, dan pengembangan lahan hijau,” tuturnya.

    Pak Yes menyebutkan, pada tahun 2025 Pemkab Lamongan akan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Dadapan, Kecamatan Solokuro.

    Pembangunan TPST ini menjadi salah satu bentuk realisasi program Lamongan Hijau, dalam menangani sampah plastik yang dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan.

    “Inovasi pengelolaan sampah terus digencarkan mulai dari pemaksimalan Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), LGC (Lamongan Green and Clean) dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) juga berperan penting dalam mengurangi volume sampah,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Andhy Kurniawan, menerangkan bahwa peringatan HLHS tahun ini dilakukan serentak, mulai dari tingkat sesa/kelurahan, Kecamatan, sekolah dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Lamongan.

    “Hari ini bersih sampah serentak di wilayah masing-masing oleh perangkat daerah, kecamat, desa, hingga lingkungan sekolah. Sedangkan peserta apel yang terdiri dari gabungan OPD dan pelajar akan membersihkan sampah di wilayah Pasar Sidoharjo,” katanya.

    Untuk kendukung kwgiatan bersih sampah ini, kata Andi, pihaknya menerjunkan 12 dump truck, 25 kendaraan roda tiga dan 500 pasukan kebersihan.

    Ditambahkan oleh Andhy, sampah yang dihasilkan masyarakat Lamongan rata rata mencapai 520 ton. Jumlah yang cukup banyak tersebut terus diupayakan dalam memaksimalkan pengelolaannya juga.

    “Salah satu upayanya adalah menambah TPST di Dadapan nanti, tentu juga dengan terus menggencarkan edukasi dalam meminimalisir penggunaan sampah plastik,” ucapnya.

    Pada Kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten kepada 14 sekolah dasar (SD) dan 1 SMP/MTs. Penghargaan tersebut bentuk apresiasi yang diberikan kepada sekolah yang telah berhasil dan berkomitmen menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). (fak/but)

  • Targetkan PAD Naik Jadi Rp280 M, Bupati Bondowoso Fokus Benahi Kemiskinan dan Birokrasi

    Targetkan PAD Naik Jadi Rp280 M, Bupati Bondowoso Fokus Benahi Kemiskinan dan Birokrasi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp280 miliar dalam lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah. Target tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso 2025–2029, yang juga menempatkan pengentasan kemiskinan dan pembenahan birokrasi sebagai prioritas.

    “Angka kemiskinan dan kualitas birokrasi yang belum ideal adalah tantangan utama kami. Dua hal ini harus segera dibenahi jika ingin pembangunan berjalan merata dan dirasakan rakyat,” tegas Bupati Hamid dalam pengantar resmi RPJMD.

    Dalam dokumen perencanaan tersebut, PAD Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 251,83 miliar. Untuk periode 2025–2029, target meningkat menjadi Rp280 miliar, sejalan dengan upaya memperkuat kapasitas fiskal guna mendukung program prioritas daerah.

    Di sisi lain, angka kemiskinan di Bondowoso masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru menunjukkan persentase penduduk miskin mencapai 13,77 persen, atau sekitar 111.440 jiwa dari total populasi. Kondisi ini menjadikan Bondowoso sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

    “Kemiskinan bukan sekadar angka. Di balik statistik itu ada wajah-wajah rakyat kita yang butuh uluran tangan dan keberpihakan kebijakan. Itu yang kami perjuangkan,” ujar Bupati Hamid.

    Ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat harus dibarengi dengan perbaikan birokrasi. Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien disebut sebagai prasyarat mutlak agar program pembangunan tepat sasaran dan berdampak langsung.

    “Birokrasi harus jadi pelayan rakyat, bukan penguasa kecil yang memperlambat pelayanan. Ke depan, kami akan rombak kultur pelayanan agar lebih profesional dan berdampak langsung ke masyarakat,” tandasnya.

    RPJMD 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis jangka menengah yang menjadi acuan penyusunan program tahunan dalam RKPD dan perencanaan anggaran daerah. Melalui RPJMD ini, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Bupati Hamid juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Ia menekankan bahwa kemajuan Bondowoso bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan warga.

    “Pembangunan bukan hanya tugas bupati. Ini adalah kerja kolektif. Saya mengajak seluruh masyarakat Bondowoso untuk bergandengan tangan membangun daerah ini,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Bapemperda DPRD DKI targetkan 15 perda selesai pada 2025

    Bapemperda DPRD DKI targetkan 15 perda selesai pada 2025

    ika pimpinan dan anggota pansus bisa bekerja sama dengan baik dan disiplin terhadap waktu, maka target penyelesaian 15 perda tahun ini bisa tercapai,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menargetkan sebanyak 15 peraturan daerah (perda) selesai dibahas pada 2025, sampai saat ini sudah ada lima yang sedang dibahas.

    “Ada lima raperda yang sedang dibahas. Empat di antaranya melalui panitia khusus (pansus), dan satu lagi langsung dibahas oleh Bapemperda,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Selasa.

    Saat ini, kata Aziz, Bapemperda sedang membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang wajib disahkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Bapemperda, kata Aziz, menargetkan dapat menyelesaikan pengesahan sedikitnya 15 peraturan daerah (perda) sepanjang tahun 2025.

    “Kami menargetkan bisa merampungkan minimal 15 perda tahun ini,” ujarnya.

    Aziz menambahkan bahwa untuk empat pansus yaitu Pansus Pendidikan, Pansus Utilitas, Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pansus Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Aziz mengungkapkan bahwa proses pembahasan sempat terkendala administratif. Namun, saat ini seluruh masalah tersebut telah terselesaikan dan pembahasan di masing-masing Pansus kembali berjalan.

    “Jika pimpinan dan anggota pansus bisa bekerja sama dengan baik dan disiplin terhadap waktu, maka target penyelesaian 15 perda tahun ini bisa tercapai,” katanya.

    DPRD DKI Jakarta sendiri telah menetapkan 30 Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 22 Raperda belum masuk tahap pembahasan, lima masih dalam proses, dan tiga lainnya telah selesai dibahas.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.