Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • Disnaker Tangerang fasilitasi 2.034 pencari kerja ke perusahaan

    Disnaker Tangerang fasilitasi 2.034 pencari kerja ke perusahaan

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Provinsi Banten, memfasilitasi sebanyak 2.034 pencari kerja ke sejumlah perusahaan melalui program bursa kerja (job fair) sepanjang 2025.

    Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan di Tangerang, Banten, Kamis, mengatakan program job fair rutin digelar setiap bulan secara offline maupun online.

    Program bursa kerja juga hadir dalam kegiatan lain seperti festival hingga ajang car free day.

    Kemudahan mendapatkan informasi kerja melalui scan barcode memberikan dampak signifikan terhadap besarnya minat masyarakat berpartisipasi dalam acara-acara tersebut.

    “Kegiatan job fair menjadi salah satu program yang telah berkontribusi efektif mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Tangerang,” sebutnya.

    Pemkot Tangerang sepanjang 2025 telah menyediakan 24.705 lowongan kerja yang melibatkan 330 perusahaan.

    Sebanyak 2.034 pencari kerja yang diterima perusahaan, terdiri atas 1.447 warga Kota Tangerang dan 587 lainnya dari luar kota.

    “Pemkot Tangerang menargetkan pada tahun depan dapat menyerap pencari kerja secara lebih signifikan melalui inovasi yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Masyarakat, lanjutnya, bisa memantau lowongan pekerjaan atau job fair selain di aplikasi Tangerang LIVE, juga dapat terus update informasi di Instagram @tangerang_cakapkerja.

    Di situ terdapat info lowongan kerja dari sektor industri, perkantoran, jasa, kuliner, hingga peluang kerja untuk fresh graduate.

    “Pembaruan rutin tersebut membuat para pencari kerja merasa terbantu karena tidak perlu lagi mencari informasi dari banyak sumber yang belum tentu valid,” jelasnya.

    Sementara itu, Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tangerang memfasilitasi 1.021 calon tenaga kerja melalui berbagai pelatihan sepanjang 2025.

    Kepala BLK Kota Tangerang Yasin Surya menuturkan ada 64 kali pelatihan yang diselenggarakan dengan 16 peserta per pelatihan.

    Penyerapan peserta pelatihan BLK Kota Tangerang tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pemkot Tangerang juga memfasilitasi peserta pelatihan dengan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara langsung.

    Hal ini penting untuk menunjang daya saing calon tenaga kerja di dunia kerja profesional.

    “Kami mencatat tingkat persentase partisipasi peserta juga sangat tinggi di atas 90-100 persen. Totalnya ada 869 peserta yang tersertifikasi, yakni 448 laki-laki dan 421 perempuan di sepanjang tahun ini,” kata Yasin

    Selain itu, Pemkot Tangerang menargetkan dapat meningkatkan penyerapan peserta pelatihan pada tahun depan melalui berbagai bidang pelatihan yang disediakan, seperti pelatihan desain grafis dan printing, operator komputer, tata boga, tune up sepeda motor, housekeeping, instalasi listrik, AI, chatbot, menjahit, serta bahasa asing.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Pemkot Tangerang merespons tantangan dunia ketenagakerjaan dengan menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 5,89 persen di 2025 dan 4,80 persen di 2029.

    Dari data yang diperoleh, terjadi penurunan angka pengangguran selama periode kepemimpinan sebelumnya di Kota Tangerang yakni dari 8,63 persen di 2020 menjadi 5,92 persen di 2024.

    Ia melanjutkan Pemkot Tangerang juga menargetkan dapat meningkatkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun ini sampai 47,01 persen dengan mendorong perluasan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Tangerang.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angka Kemiskinan Bojonegoro 2025 Turun 0,20 Poin, BPS Catat Berkurang 2.430 Jiwa

    Angka Kemiskinan Bojonegoro 2025 Turun 0,20 Poin, BPS Catat Berkurang 2.430 Jiwa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro resmi mencatat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.430 jiwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tren positif ini didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025 yang dirilis pada Senin (15/12/2025).

    Secara persentase, angka kemiskinan di Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 0,20 poin. Pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,69 persen atau setara 147,33 ribu jiwa. Kini, angka tersebut menyusut menjadi 11,49 persen atau tersisa 144,90 ribu jiwa pada Maret 2025.

    Selain penurunan jumlah, kualitas hidup masyarakat prasejahtera di Bojonegoro juga menunjukkan tren membaik. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang turun signifikan dari 1,99 menjadi 1,46, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menyusut dari 0,48 menjadi 0,27. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara mereka kian mengecil.

    Meski jumlah penduduk miskin berkurang, standar biaya hidup atau Garis Kemiskinan (GK) di Bojonegoro justru mengalami kenaikan. Per Maret 2025, GK tercatat naik sebesar 3,40 persen atau Rp18.842 menjadi Rp490.299 per kapita per bulan. Jika dikalkulasikan dengan rata-rata satu rumah tangga yang terdiri dari 4,5 orang, maka ambang batas kemiskinan per rumah tangga di Bojonegoro kini mencapai Rp2.451.495 per bulan.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyebut penurunan angka kemiskinan ini sebagai capaian positif dari intervensi program yang berbasis data. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada kader program Bojonegoro Membangun di Sekolah Model Terpadu Bojonegoro, Sabtu (13/12/2025).

    “Alhamdulillah, berdasarkan data BPS yang dirilis Desember ini, angka kemiskinan Bojonegoro turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen,” ujar Nurul Azizah.

    Wabup menekankan bahwa keberhasilan menurunkan kemiskinan serta stunting (dari 14,2 persen menjadi 12 persen) dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,54, tidak lepas dari peran data yang akurat di tingkat desa dan kelurahan. DTSEN dinilai sangat krusial untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Sebagai langkah transparansi ke depan, Pemkab Bojonegoro berencana menerapkan penandaan khusus bagi penerima manfaat. “Ke depan, kami bahkan berkomitmen menerapkan pemasangan stiker keluarga miskin berbasis data valid sebagai bentuk transparansi,” tegasnya.

    Nurul Azizah menambahkan, pemerintah daerah akan terus fokus pada target RPJMD, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menekan angka pengangguran agar pembangunan berjalan lebih efektif. [lus/beq]

  • Simaya dan Laserku Antarkan Lamongan Menjadi Daerah Terinovatif pada IGA 2025

    Simaya dan Laserku Antarkan Lamongan Menjadi Daerah Terinovatif pada IGA 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan dinobatkan sebagai daerah terinovatif pada Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Penilaian IGA 2025 menempatkan Lamongan sebagai daerah yang paling unggul, berkat 203 inovasi yang dilaporkan, terdiri dari 72 inovasi digital dan 131 non-digital.

    Dari sekian inovasi tersebut, ada dua inovasi yang menjadi sorotan utama, yakni Simaya (Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2), serta program Laserku (Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menjelaskan, inovasi Simaya sukses meningkatkan kemudahan dan transparansi pelayanan pajak, sekaligus mendorong kenaikan realisasi PBB-P2 dari 43 miliar rupiah di tahun 2022.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, menerima piagam penghargaan pada acara Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, Rabu (10/12/2025).

    Selain itu juga meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, keadilan sosial hingga transparansi dalam pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat pun mengalami peningkatan dari angka 88,84 persen pada 2022, menjadi 90,07 persen di tahun 2024.

    “Selain mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, inovasi ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, bisa di mana saja dan kapan saja,” ujarnya.

    Sementara inivasi Laserku yang semula hanya berfokus pada pengobatan kesehatan dengan kunjungan rumah untuk masyarakat yang rentan, berkembang menangani aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

    Hingga saat ini, terhitung sudah ada 5.131 keluarga yang menerima manfaat dari program Laserku. Mukai dsri bantuan sembako kepada 852 keluarga, bantuan uang tunai kepada 752 keluarga, memberdayakan ekonomi 114 keluarga, hingga memperbaiki rumah tidak layak huni kepada 518 keluarga.

    “Hasil dari implementasi Laserku, mampu meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Lamongan dari 72,40 menjadi 75,07 di tahun 2024. Begitupun dengan indeks kesehatan yang terus menunjukkan perubahan positif dari 0,806 menjadi 0,847 di tahun 2024,” tuturnya.

    Lebih lanjut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, keberlanjutan dari seluruh inovasi yang ada di Kabupaten Lamongan didukung dengan legalisasi inovasi, budaya kerja, dukungan anggaran, dukungan (masyarakat, akademisi, praktisi, swasta, media), kolaborasi antar OPD, dan insentif.

    “Terlebih seluruh inovasi yang ada telah linier dengan RPJMD hingga program prioritas pemerintah provinsi hingga pusat,” ucapnya. (fak/but)

  • Kick Off RKPD Jatim 2027, Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif Berbasis Alam

    Kick Off RKPD Jatim 2027, Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif Berbasis Alam

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong pentingnya penyamaan persepsi sejak awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

    Kick off penyusunan RKPD menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan jangka menengah daerah.

    “Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan riil masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” kata Deni saat Kick Off penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 di Hotel Harris Malang, Rabu (10/12/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melalui sambungan Zoom serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    “Kehadiran Bappenas dan seluruh Bappeda se-Jawa Timur menunjukkan perencanaan pembangunan harus sinkron dari pusat hingga daerah,” ujar dia.

    Deni menyampaikan fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029. Arah tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    “Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial menjadi prioritas yang harus dijaga,” ucapnya.

    Menurut Deni, RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis semata. Proses perencanaan pembangunan harus benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat di 38 kabupaten dan kota. “Program dan kegiatan perlu menyerap usulan masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi, termasuk Musrenbang sebagai jalur formal dan sah penyusunan prioritas pembangunan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Selain itu, Deni mendorong penajaman sejumlah isu strategis pembangunan Jawa Timur 2027. Isu tersebut meliputi transformasi struktur ekonomi daerah, ketimpangan wilayah dan konektivitas, ketahanan pangan, stabilitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, hingga mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana.

    “Isu-isu strategis ini perlu dirumuskan lebih tajam agar belanja pembangunan benar-benar berdampak dan tepat sasaran,” tutur dia.

    Deni juga menyampaikan pentingnya pembangunan berbasis alam atau nature-based development dalam perencanaan RKPD 2027. Dia menilai pendekatan ini relevan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana di Jawa Timur.

    “Pembangunan Jawa Timur ke depan perlu berbasis alam, di mana alam tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga mitra pembangunan,” ucapnya.

    Berdasarkan data kebencanaan di Jawa Timur, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan masih mendominasi kejadian tiap tahun. Menurut dia, pendekatan berbasis alam penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga dan sumber daya alam terpelihara keberlanjutannya.

    “Kita harus memastikan ekosistem tetap terjaga, risiko bencana berkurang, dan sumber daya alam bisa menjadi warisan yang aman bagi anak cucu kita,” kata Deni.

    Melalui Kick Off RKPD 2027, DPRD Jawa Timur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja bersama lintas sektor. Kolaborasi ini, kata dia, menjadi kunci agar RKPD 2027 benar-benar responsif terhadap tantangan, berpihak pada masyarakat, dan relevan dengan dinamika zaman. “RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkas Deni. [asg/kun]

  • Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

    Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang penghujung tahun 2025, Surabaya bergerak dalam ritme perubahan yang kian terasa. Beragam pembangunan dikerjakan serempak, tantangan kota perlahan diurai, dan dinamika politik lokal berjalan relatif stabil.

    Di tengah momentum tersebut, Arif Fathoni, tokoh Golkar Surabaya yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, membuka catatan akhir tahunnya. Lewat perbincangan panjang, dia memotret arah pembangunan, pekerjaan rumah kota, hingga loyalitas politik koalisi.

    Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Arah Kebijakan Kota: Fondasi Pembangunan Kian Terstruktur

    Fondasi pembangunan yang kuat menjadi penentu kemampuan Surabaya menjawab tantangan ke depan, terutama menjelang peran baru sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara.

    Tanya:
    Bagaimana jalannya pemerintahan Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Sejauh ini, berdasarkan apa yang tertuang dalam RPJMD dan terimplementasi dengan baik dalam APBD, kita melihat adanya goodwill pemimpin untuk membawa Surabaya menjadi kota yang berdaya saing global. Pembangunan infrastruktur strategis dan pemukiman dikerjakan secara bersamaan dan berkesinambungan, dengan perencanaan kota yang dibuat sedetail mungkin agar saling terkoneksi.

    Dengan demikian, Surabaya benar-benar siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara yang akan berperan sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.”

    Banjir dan Kemacetan: Dua Masalah Menahun

    Banjir dan kemacetan masih menjadi persoalan lama dengan tantangan penyelesaian yang tidak sederhana, sehingga membutuhkan langkah fundamental dari pemerintah kota.

    Tanya:
    Soal penanganan banjir dan kemacetan, apakah sejauh ini sudah cukup?

    Arif Fathoni:
    “Problem perkotaan memang selalu berkutat pada banjir dan kemacetan. Jika melihat postur APBD, anggaran penanggulangan banjir cukup besar tanpa mengganggu mandatory spending bidang pendidikan. Saluran diperbaiki, rumah pompa diperbanyak.

    Dulu, saluran air tidak saling terkoneksi karena perencanaan yang parsial. Sekarang diperbaiki agar air dapat mengalir hingga ke laut. Memang, saat hujan deras di beberapa titik masih terjadi genangan, namun setelah infrastruktur pengendalian banjir selesai pada 2026, genangan dapat diatasi lebih baik pada 2027.”

    Tanya:
    Saat hujan deras, sampah dari hulu sering terbawa ke Surabaya. Bagaimana pandangan Anda?

    Arif Fathoni:
    “Secara geografis Surabaya berada di wilayah hilir sungai-sungai dari daerah lain. Kita juga menghadapi persoalan rob. Karena itu, membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai menjadi keharusan.

    Pemerintah membangun infrastrukturnya, sementara DLH perlu berkolaborasi dengan pegiat media sosial untuk menggugah kesadaran publik. Jika hanya imbauan pemerintah, sering dianggap angin lalu. Tapi jika digelorakan dari masyarakat sendiri, warga Surabaya bisa menjadi pagar ayu penjaga sungai.

    Dengan begitu, penanganan banjir tidak terganggu dan ekosistem sungai terjaga, sehingga bisa diwariskan kepada anak cucu kita.”

    Mobilitas Kota dan Transportasi Publik

    Pertumbuhan kendaraan membuat kemacetan semakin kompleks, sehingga kehadiran transportasi publik menjadi penanda penting perubahan perilaku mobilitas warga.

    Tanya:
    Soal kemacetan, apakah cukup dengan menambah jalan?

    Arif Fathoni:
    “Membangun jalan baru tetap diperlukan karena tidak ada pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, saya melihat Wali Kota juga membangun transportasi publik terintegrasi melalui penambahan armada Bus Suroboyo dan feeder Wara-Wiri.

    Pemerintah tidak bisa memaksa warga naik transportasi publik. Tugas pemerintah menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi agar warga beralih dengan sendirinya.”

    SDM dan Rumah Layak: Dimensi Sosial Pembangunan

    Di luar infrastruktur fisik, pembangunan manusia menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas hidup warga Surabaya.

    Tanya:
    Bagaimana Anda melihat pembangunan SDM Surabaya?

    Arif Fathoni:
    “Pemkot menerima banyak apresiasi dari pemerintah pusat, mulai dari penanganan stunting hingga penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Surabaya juga melampaui rata-rata nasional.

    Beasiswa diperluas untuk pelajar SMA maupun mahasiswa. Program dandan omah juga ditingkatkan sebagai upaya menciptakan keluarga yang sakinah, sesuai ajaran bahwa baitii jannati. Dari rumah yang layak, lahir generasi unggul masa depan.”

    Pemerataan Kesehatan

    Pemerintah kota juga memperkuat pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan RSUD baru.

    Tanya:
    Bagaimana dengan peningkatan layanan kesehatan?

    Arif Fathoni:
    “Pembangunan RSUD Eka Candrarini di Surabaya Timur merupakan bagian dari pemerataan layanan. Tinggal penyetaraan akreditasi dengan RSUD Soewandhie.

    Saya harap RS Surabaya Selatan bisa dibangun pada 2027 dan RS Surabaya Utara pada 2028 agar semua zona kota terlayani.”

    Loyalitas Politik Golkar

    Golkar memilih sikap konsisten mengawal pemerintahan Eri–Armuji.

    Tanya:
    Golkar kerap disebut sebagai partai yang selalu mengapresiasi kepemimpinan Eri–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Pendapat seperti itu sah-sah saja. Sebagai kader Golkar, kami memegang Ikrar Panca Bhakti, salah satunya setia kawan. Dalam Pilkada 2024, Golkar mengusung Eri–Armuji, maka menjadi kewajiban kami mengawal visi misi mereka.

    Koalisi menurut Golkar bukan soal senang lalu mendekat dan susah lalu menjauh.”

    Tanya:
    Apakah Golkar pernah mengkritik Eri–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Sering, tapi dalam forum tertutup. Kritik agar capaian yang sudah baik bisa disempurnakan. Prinsipnya, kebaikan kawan disampaikan ke publik, kekurangannya cukup kami diskusikan internal.”

    Regenerasi Golkar Surabaya

    Tanya:
    Apakah kepemimpinan baru Golkar Surabaya mengubah arah koalisi?

    Arif Fathoni:
    “Secara fundamental tidak. Hubungan Wali Kota dengan dr. Akmarawita Kadir juga baik. Setiap pemimpin punya gaya masing-masing, namun komitmen Golkar tetap sama.”

    Tanya:
    Bagaimana membagi peran sebagai Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Golkar Jatim?

    Arif Fathoni:
    “Di Surabaya saya mengikuti arahan Ketua DPD Golkar Kota. Di tingkat Jawa Timur, saya fokus membantu Ketua DPD Ali Mufti menjalankan tugas organisasi.”

    Di akhir wawancara, Arif Fathoni memandang pembangunan Surabaya dengan optimisme yang realistis. Fondasi yang dibangun hari ini menjadi bekal penting agar Surabaya naik kelas menjelang 2028, tidak hanya dari pembangunan fisik, tetapi juga konsistensi, kolaborasi, dan karakter kepemimpinan yang terjaga.[asg/aje]

  • Indeks Keterbukaan Informasi Publik didorong jadi indikator RPJMD

    Indeks Keterbukaan Informasi Publik didorong jadi indikator RPJMD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong indeks keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perencanaan Jakarta menuju kota global.

    “Jika Jakarta serius menuju kota global, maka transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik harus menjadi tolok ukur yang terintegrasi secara jelas dalam dokumen perencanaan daerah,” kata Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali dalam kegiatan “Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendukung Perencanaan Jakarta Kota Global” di Jakarta, Senin.

    Aang mengatakan keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

    Oleh karena itu, menurut dia, capaian IKIP serta hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik relevan untuk diintegrasikan sebagai indikator kinerja dalam RPJMD maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada yang "Menghilang" Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan Regional 6 Desember 2025

    Ada yang "Menghilang" Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan Regional 6 Desember 2025

    Ada yang “Menghilang” Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Sejumlah ketua RT, RW, dan pengurus LPMK di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Jumat (5/12/2025) sore mendatangi Gedung DPRD Palopo untuk menanyakan kepastian pembayaran insentif yang belum mereka terima sejak 2024.
    Mereka berkumpul di halaman gedung usai mengetahui bahwa
    Wali Kota Palopo
    , Naili Trisal, menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Palopo 2025–2029.
    Namun, harapan itu berubah menjadi kekecewaan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Wali Kota keluar melalui pintu samping Gedung DPRD dan langsung meninggalkan area kantor tanpa menemui para ketua RT, RW, dan LPMK yang sudah menunggu berjam-jam.
    Rapat paripurna RPJMD yang dijadwalkan pukul 14.00 Wita molor lebih dari dua jam.
    Wali Kota baru hadir sekitar pukul 16.05 Wita, dan sidang dimulai pada pukul 16.22 Wita.
    Di luar gedung, sejumlah personel kepolisian berjaga, sementara Satpol PP menutup rapat pintu ruang sidang.
    Beberapa ketua RT, RW, dan LPMK yang hadir tampak menangis karena merasa perjuangan panjang mereka belum membuahkan hasil.
    Korlap Forum LKK Kota Palopo, Feryanto, menegaskan bahwa pemerintah telah berulang kali menjanjikan penyelesaian pembayaran, namun tidak ada realisasi.
    “Demonstrasi kami mulai 27 Oktober 2024 sampai kemarin, 4 Desember 2025. Satu tahun lebih tidak ada jawaban,” kata Feryanto.
    Menurut Feryanto, Forum LKK telah menempuh berbagai jalur resmi, termasuk RDP dengan DPRD, audiensi dengan BPKD dan Inspektorat, hingga konsultasi ke Kanwil Kemenkumham.
    Ia juga menyebut inspektorat provinsi telah menegaskan bahwa pembayaran insentif dan penghargaan untuk LKK aman secara regulasi.
    “Sekda, Asisten I, para Kabag, semua bilang dokumennya sudah selesai. Kami hanya menunggu keputusan Wali Kota. Tapi sampai hari ini tidak ada realisasi,” ucapnya.
    Feryanto menegaskan batas akhir penggunaan anggaran 2025 tinggal beberapa hari lagi.
    “Tanggal 15 Desember kas daerah ditutup. Kalau tidak dibayar tahun ini, kami dipaksa lagi menunggu 2026,” tambahnya.
    Ketua LPMK Kelurahan Binturu, Nur Salam, merinci bahwa insentif tahun 2024 belum dibayar selama 10 bulan, dari Januari hingga Oktober.
    “Nilainya hanya Rp 300.000 per orang per bulan. Kecil, tapi itu hak kami. Sampai sekarang belum dibayar,” katanya.
    Nur Salam menambahkan, sebagian insentif 2025 seharusnya sudah tercover dalam APBD pokok dan APBD Perubahan 2025.
    “Pemerintahan itu berkesinambungan. Kalau pemerintah pusat bisa bayar beban pemerintahan sebelumnya, kenapa di Palopo tidak?” ujarnya.
    Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, menegaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2025.
    “Kami sudah anggarkan. Kami konsultasi ke BPKP, Inspektorat, dan Kemenkumham. Tiga lembaga itu menyampaikan bahwa teknisnya ada pada pemerintah,” tutur Alfri.
    Alfri menegaskan DPRD hanya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
    “Regulasi sudah dipayungi Perda. Secara dasar hukum sudah kuat. Tinggal tindakan teknis dari pemerintah,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ratusan Ketua RT, RW, dan pengurus LPMK se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar
    aksi unjuk rasa
    di Kantor Wali Kota pada Kamis (4/12/2025).
    Mereka menuntut pembayaran insentif dan penghargaan yang disebut belum dibayarkan sejak 2024.
    Jika sampai dengan 15 Desember masih belum ada kejelasan, mereka akan mengundurkan diri serentak.
    Pantauan di lokasi, aksi tersebut sempat ricuh.
    Massa berusaha masuk ke halaman Kantor Wali Kota untuk menyampaikan langsung tuntutannya.
    Namun, pagar kantor tidak dibuka oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Situasi memanas ketika massa terus mendorong pagar sambil mendesak petugas membuka akses masuk.
    Aksi saling dorong pun tak terhindarkan dan membuat suasana hampir berujung bentrok antara massa dan Satpol PP.
    Koordinator aksi, Feryanto, mengatakan tuntutan yang dibawa hari ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya sejak 27 Oktober 2024 lalu.
    Ia menyebut pemerintah Kota Palopo tidak membayarkan insentif dan penghargaan yang menurut mereka telah selesai dibahas dalam Banggar dan dimasukkan dalam Ranperda APBD Perubahan 2025.
    “Pertanyaan kami masih sama, mengapa Pemkot tidak membayarkan penghargaan yang sudah dibahas bersama DPRD. Padahal ini sudah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan,” ujar Feryanto saat dikonfirmasi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

    Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

    “Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

    Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

    “Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

    Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

    “Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

    Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

    “Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

    Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan. 

    Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD. 

    “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

  • Borderline Economic Summit menjadi pijakan Indonesia Emas 2045

    Borderline Economic Summit menjadi pijakan Indonesia Emas 2045

    Kalau Bogor Raya maju, Jawa Barat maju. Kalau Jawa Barat maju, probabilitas Indonesia mencapai posisi negara maju jauh lebih besar.

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyebut Borderline Economic Summit (BES) 2025 sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran Bogor Raya sebagai pusat pertumbuhan menuju target nasional Indonesia Emas 2045.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa BES merupakan forum pertama yang mengonsolidasikan 11 daerah perbatasan untuk menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.

    “Ini RPJMD pertama menuju Indonesia Emas 2045. Entry point-nya dari Bogor Raya yang menyumbang 55 persen PDRB Jawa Barat,” kata Herman dalam BES 2025 yang berlangsung di Ciawi, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju pada 2045, berada di posisi empat besar dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.

    Menurut dia, untuk mencapai target tersebut, Jabar harus menjadi motor utama pertumbuhan nasional karena memiliki populasi terbesar dan kontribusi ekonomi tertinggi.

    “Kalau Bogor Raya maju, Jawa Barat maju. Kalau Jawa Barat maju, probabilitas Indonesia mencapai posisi negara maju jauh lebih besar,” ujarnya lagi.

    Herman menegaskan bahwa BES bukan forum seremonial, melainkan forum substantif yang menuntut komitmen nyata pemerintah daerah.

    Dia juga mengingatkan bahwa penurunan jumlah dana Transfer ke Daerah (TKD) harus menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan.

    “Ini game challenge. Sekarang kita tidak boleh hanya mengandalkan APBD, tetapi harus mengorkestrasi semua potensi keuangan yang ada,” katanya.

    Pemprov Jabar menyatakan siap mendampingi daerah dalam merancang arah pembangunan hingga 2045 melalui penyediaan data, sinkronisasi perencanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan BES menjadi ruang bersama untuk menyerasikan arah kebijakan pembangunan antardaerah, baik di bidang ekonomi, fiskal, maupun tata ruang.

    “Kami ingin memastikan Bogor Raya menjadi penggerak ekonomi Jawa Barat,” ujarnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Rp3–5 Juta per RT di Magetan Masuk APBD 2026, Minimal Butuh Rp14 M Per Tahun

    Program Rp3–5 Juta per RT di Magetan Masuk APBD 2026, Minimal Butuh Rp14 M Per Tahun

    Magetan (beritajatim.com) – Program bantuan dana 3–5 juta rupiah per Rukun Tetangga (RT) akhirnya dipastikan masuk dalam Rancangan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026.

    Program yang diberi nama Program Guyub Rukun ini merupakan salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kini mulai diwujudkan dalam kebijakan anggaran daerah.

    Diketahui, jumlah RT yang ada di Magetan mencapai 4.678, jika masing-masing RT mendapatkan Rp3 juta, maka kebutuhan anggaran per tahun mencapai Rp 14,043 miliar. Jika mencapai Rp5 juta per RT per tahun, maka butuh Rp23,39 miliar.

    Dalam dokumen Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD mengenai Raperda APBD 2026, pemerintah menegaskan bahwa program tersebut telah masuk dalam seluruh dokumen perencanaan resmi daerah mulai dari RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, hingga KUA-PPAS 2026.

    Program Guyub Rukun dirancang sebagai stimulan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah, yakni RT. Setiap RT akan mendapatkan alokasi antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan warga seperti kegiatan sosial, kebersihan lingkungan, hingga penguatan kelembagaan.

    Pemerintah daerah menyebut program ini merupakan bagian dari visi-misi kepala daerah yang wajib diakomodasi dalam APBD.

    “Program Guyub Rukun alokasi anggaran 3–5 juta per RT per tahun merupakan tagline visi, misi, dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menjadi prioritas untuk didanai,” terang Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti.

    Wanita yang lekat disapa Nanik Sumantri itu, juga memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut telah melalui penguatan regulasi dan penjabaran dalam rencana pembangunan.

    “Program ini sudah tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dan telah dijabarkan dalam RKPD 2026 sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2026,” demikian tertulis dalam dokumen resmi.

    Kajian Finalisasi Model Penyaluran Sedang Berjalan

    Meski sudah masuk APBD, Pemkab Magetan menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan penyempurnaan konsep penyaluran agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

    “Pelaksanaan feasibility study Program Guyub Rukun sedang berjalan untuk memberikan konsep dan model agar implementasinya dapat berjalan baik, efektif, dan efisien serta memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat,” terang Nanik.

    Kajian ini mencakup mekanisme penganggaran, tata cara penggunaan dana, bentuk pertanggungjawaban, hingga potensi risiko penyalahgunaan.

    Sejumlah fraksi sebelumnya mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program ini, mengingat jumlah RT di Magetan mencapai ribuan dan memerlukan mekanisme penyaluran yang sangat rapi. DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi agar bantuan RT tidak tumpang tindih dengan program desa maupun kelurahan.

    Badan Anggaran DPRD meminta pemerintah memastikan bahwa program ini tidak sekadar menggugurkan janji politik, tetapi benar-benar menjadi pengungkit pemberdayaan masyarakat.

    Jika berjalan sesuai rencana, Program Guyub Rukun dapat menjadi salah satu program dengan dampak langsung paling luas di Magetan. Setiap RT memiliki kebutuhan dan karakter berbeda. Pemerintah berharap dana stimulan ini dapat menjadi ruang partisipasi warga dalam menentukan masalah prioritas mereka sendiri.

    Mulai dari perbaikan lingkungan, dukungan kegiatan sosial, hingga penguatan solidaritas warga, program ini berpotensi menjadi agenda tahunan yang langsung menyentuh masyarakat.

    Namun DPRD juga mengingatkan bahwa tanpa sistem yang kuat, program yang masif seperti ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Kajian yang sedang berlangsung harus memastikan bahwa Program Guyub Rukun tidak hanya efektif, tetapi juga akuntabel. [fiq/ted]