Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Beri Sinyal Kuat Reshuffle, Prabowo: Yang Tidak Kerja untuk Rakyat, Saya Akan Singkirkan!

    Beri Sinyal Kuat Reshuffle, Prabowo: Yang Tidak Kerja untuk Rakyat, Saya Akan Singkirkan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle setelah 100 hari kerja pemerintahannya. Sinyal tersebut terlihat dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam WIB.

    Prabowo mengatakan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar. Kepala negara pun menegaskan ingin menegakkan kehendak rakyat tersebut.

    “Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!” ujar Prabowo.

    Saat ditanya terkait wacana reshuffle yang bakal dilakukan, Prabowo tidak memberikan jawaban detail dan posisi mana dalam kabinet yang akan dirombak. “Bahasa Indonesia jelas kan?” ungkap Prabowo.

    Sebelumnya, saat memberikan sambutan dalam puncak hari lahir ke-102 NU, Presiden Prabowo menegaskan dirinya siap menindak tegas anggota Kabinet Merah Putih yang bekerja setengah hati untuk rakyat setelah 100 hari kerja berlalu.

    Prabowo mengatakan dirinya bertekad membangun pemerintahan yang pro terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dia menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi.

    Kepala negara lantas mengingatkan kepada para menteri dan aparat di seluruh institusi agar selalu setia terhadap rakyat, dan menjalankan tugas-tugasnya dengan bersih. Jika tidak, Presiden Prabowo tegas akan menindak anggota kabinet yang tidak menjalankan tugasnya demi rakyat.

  • Buruh Geruduk Kantor ESDM Demo LPG 3 Kg, Tuntut Bahlil Dipecat

    Buruh Geruduk Kantor ESDM Demo LPG 3 Kg, Tuntut Bahlil Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggeruduk Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (5/2/2025). Mereka ingin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat lantaran dinilai tak becus mengendalikan kelangkaan LPG 3 kilogram (kg).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para buruh bersama Partai Buruh telah memadati area depan Kantor Kementerian ESDM. Mereka membawa bendera partai dan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Ketersediaan Gas LPG 3 Kg untuk Rakyat Tidak Boleh Langka’.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa merespons kelangkaan gas melon imbas kebijakan wajib beli di pangkalan dan agen resmi PT Pertamina (Persero).

    “Kalau Pak Bahlil tidak bisa bekerja, pecat Bahlil. Partai Buruh merekomendasikan pecat Bahlil untuk di-reshuffle,” ucap Said di sela-sela aksi.

    Said menilai kebijakan melarang penjualan LPG 3 di pengecer bertentangan dengan titah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo berulang kali mengingatkan agar tidak menyakiti hati rakyat.

    Oleh karena itu, Said menyebut kebijakan itu tak pantas. Terlebih, kebijakan itu membuat rakyat harus susah payah mencari LPG di pangkalan resmi. Tak hanya itu, kata Said, stok LPG 3 kg di pangkalan pun nyatanya tak tersedia.

    “Padahal Presiden sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Begitu LPG hilang di tingkat pengecer, bagaimana mungkin orang berjalan mencari LPG hampir berjam-jam,” tutur Said.

    Secara keseluruhan, aksi buruh memiliki tiga tuntutan. Pertama, ketersediaan gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka. 

    Kedua, pemerintah harus mengembalikan sistem penjualan LPG 3 kg ke tingkat eceran/warung seperti kondisi sebelumnya. Ketiga, menteri ESDM harus dipecat karena kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil. 

    Sebelumnya, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer per 1 Februari 2025. Oleh karena itu, masyarakat hanya bisa membeli LPG di pangkalan maupun agen resmi.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, regulasi baru itu tentu memiliki risiko. Adapun, salah satunya terkait hambatan distribusi.

    Pada praktiknya, kebijakan itu menuai kritik dari masyarakat. Sebab, masyarakat harus antre di pangkalan atau agen resmi PT Pertamina (Persero).

    Merespons hal itu, pemerintah akhirnya menaikkan status lebih dari 370.000 pengecer yang telah terdaftar pada Merchant Applications Pertamina (MAP) sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg mulai Selasa (4/2/2025). Bahlil memastikan dengan kebijakan baru ini, kini pengecer yang telah terdaftar bisa menjual LPG 3 kg secara sah.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini, mulai menjadi sub-pangkalan,” kata Bahlil.

  • JAKA Desak Prabowo Reshuffle Kabinet di 100 Hari Pemerintahan

    JAKA Desak Prabowo Reshuffle Kabinet di 100 Hari Pemerintahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) menyampaikan keprihatinan mendalam atas ketidakstabilan kebijakan yang kerap terjadi dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu contoh terbaru adalah kebingungan terkait aturan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer, yang sempat diumumkan sebagai kebijakan baru, tetapi kemudian dikoreksi oleh pemerintah sendiri.

    Ketidakkonsistenan ini menunjukkan lemahnya koordinasi di dalam pemerintahan dan membahayakan kepastian bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.

    Ketua JAKA, Teguh Prihandoko menegaskan, bahwa perubahan kebijakan yang mendadak tanpa kajian mendalam merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru. Sejak dilantik, beberapa kementerian justru menciptakan kontroversi yang merugikan rakyat, bukan memberikan solusi nyata atas permasalahan bangsa.

    “Kami melihat banyak kebijakan yang diambil tanpa perhitungan matang, lalu buru-buru diubah setelah mendapat kritik publik. Ini bukan cerminan pemerintahan yang kuat dan visioner,” ujar Teguh.

    JAKA menilai bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan, beberapa menteri gagal menunjukkan kinerja yang sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo. Menteri-menteri ini tidak hanya lamban dalam mengeksekusi program strategis, tetapi juga kerap membuat pernyataan dan kebijakan yang membingungkan. Hal ini berpotensi memperburuk kinerja pemerintahan dan menghambat realisasi janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat.

    Dalam situasi seperti ini, JAKA mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para menterinya dan mempertimbangkan langkah reshuffle kabinet. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efektif dan didukung oleh para pejabat yang kompeten serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional. “Presiden harus menunjukkan ketegasan dalam memilih pembantu-pembantu yang benar-benar siap bekerja dan tidak sekadar menduduki jabatan tanpa kinerja nyata,” tutur Teguh.

    Selain itu, JAKA juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial harus dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketidakpastian dalam kebijakan, seperti yang terjadi pada regulasi LPG 3 kg, mencerminkan kurangnya koordinasi antara kementerian terkait dan menimbulkan spekulasi di kalangan pelaku usaha serta masyarakat luas. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang konsisten dalam mengambil keputusan dan tidak ragu dalam menjalankan kebijakan strategisnya.

    Sebagai organisasi yang mengawal kebijakan pemerintah, JAKA akan terus memberikan kritik konstruktif demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik. Dalam 100 hari ke depan, JAKA akan mengawasi perkembangan kinerja kabinet dan siap mengingatkan presiden jika masih terdapat menteri yang gagal memenuhi ekspektasi rakyat. “Kami ingin pemerintahan ini sukses, tetapi kesuksesan hanya bisa dicapai dengan kerja nyata, bukan sekadar retorika politik,” pungkas Teguh. (tok/kun)

  • Bisnis dan Kekayaan Bahlil Lahadalia, Kelola Tambang!

    Bisnis dan Kekayaan Bahlil Lahadalia, Kelola Tambang!

    Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih usai dilantik di Istana Merdeka, Senin, 21 Oktober 2024.

    Sebelumnya, Bahlil sudah menjabat di posisi yang sama pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Pada Kabinet Indonesia Maju itu, Bahlil di-reshuffle sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024 menggantikan Arifin Tasrif.

    Sebelumnya, dalam pemerintahan yang sama, Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Diketahui, Bahlil merupakan sosok menteri yang berlatar belakang pebisnis. Berikut pembahasan tentang bisnis Bahlil Lahadalia dan kekayaan yang dimilikinya.

    Bisnis Bahlil Lahadalia

    Dilansir Jatam, Bahlil mengembangkan bisnis melalui PT Rifa Capital, perusahaan induk bagi beberapa perusahaan, salah satunya PT Bersama Papua Unggul.

    Bahlil tercatat sebagai pemegang kendali utama PT Bersama Papua Unggul dengan kepemilikan saham sebesar 90%. Salah satu sektor usaha perusahaan ini adalah pertambangan melalui PT Meta Mineral Pradana (MMP), perusahaan tambang nikel yang memiliki dua izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

    PT Bersama Papua Unggul menguasai 90% saham PT MMP. Sementara PT Rifa Capital memiliki sisa 10%.

    PT Rifa Capital juga menjadi holding dari 10 perusahaan, seperti PT Ganda Nusantara (shipping), PT Pandu Selaras (pertambangan emas), dan PT MAP Surveilance (pertambangan nikel).

    Bahlil telah terlibat dalam berbagai jenis usaha, mulai dari sektor perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, dan konstruksi.

    Berdasarkan berbagai laporan, Menteri ESDM itu juga memiliki sebaran konsesi tambang berdasarkan perusahaan yang terafiliasi. Dari sisi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) aktif, Bahlil memiliki konsesi atas PT Tataran Media Saranan dengan luas daerah pertambangan mencapai 1.597 hektare.

    Kemudian, masih di daerah sekitarnya, ia memiliki konsesi tambang atas PT Kacci Purnama Indah seluas 419 hektare dan PT Meta Mineral Pradana yang bergerak pada tambang nikel dengan luas konsesi 470 hektare. Dari WIUP aktif yang dijalankan, tercatat Bahlil memiliki konsesi seluas 2.486 hektare.

    Selain itu, WIUP yang masih dalam pengajuan meliputi PT Duta Halmahera Mining yang merupakan perusahaan tambang nikel dengan luas konsesi 133 hektare, PT Duta Halmahera Lestari dengan luas konsesi 797 hektare, dan PT Berkarya Bersama Halmahera dengan luas 4.453 hektare.

  • Wamenaker Noel Bakal Minta Klarifikasi eFishery Terkait Potensi PHK Massal – Halaman all

    Wamenaker Noel Bakal Minta Klarifikasi eFishery Terkait Potensi PHK Massal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan meminta klarifkasi startup teknologi akuakultur eFishery terkait dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di perusahaan.

    Noel, sapaan akrabnya, berencana meminta klarifikasi ke eFishery ketika sudah mendapatkan undangan resmi.

    “Kita akan coba hadir ya ke eFishery untuk datang ke sana, minta klarifikasi biar kita tahu problemnya apa. Mungkin minggu depan, [tapi] tergantung undangan kawan-kawan lah. Kami juga enggak mau seperti jelangkung ya datang tidak diundang,” katanya usai menerima audiensi Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau yang dikenal sebagai eFishery, di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Ia mengatakan masih menunggu undangan dari pihak eFishery karena ini merupakan masalah internal perusahaan yang sulit jika pemerintah masuk tiba-tiba.

    “Ini terkait internal mereka. Kalau kayak gini kan memang ada problem internal yang sangat sulit kita masukin, tapi paling yang memungkinkan adalah kita memberi imabuan untuk tidak ada PHK,” ucap Noel.

    Dari hasil audiensi, ia mengatakan SPMTN berharap tidak ada PHK massal di eFishery.

    Noel memandang seharusnya PHK tidak dilakukan oleh perusahaan, sebab jangan karena kesalahan yang dilakukan manajemen, pekerja yang menerima batunya.

    “Jangan perilaku atau penyimpangan yang dilakukan manajemen lantas dikorbankan adalah buruh dan pekerjanya. Jadi kita mengimbau untuk tidak ada PHK,” ujarnya.

    Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal SPMTN, Icad, mengatakan bahwa pada Januari ini sudah ada 100 pekerja eFishery yang diberhentikan, di mana mayoritasnya berstatus karyawan kontrak.

    Dari informasi yang mereka dengar, pada Februari akan dilakukan PHK yang lebih besar. Menurut asumsinya, ini dilakukan untuk menghindari pemberian THR.

    Adapun semenjak kasus fraud ini terjadi, perusahaan memberhentikan beberapa komponen biaya operasional seperti untuk kebutuhan logistik.

    “Jadi enggak ada uang keluar untuk kirim logistik, untuk kirim karyawan pakai bensin gitu,” kata Icad.

    Diketahui, Startup teknologi akuakultur eFishery belakangan menjadi sorotan publik setelah Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah  dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO) tersandung skandal Fraud.

    Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

    Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

    Akibat kasus itu keduanya dibebastugaskan sementara dan harus menjalani penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara untuk mengisis kekosongan kepemimpinan eFishery mengumumkan reshuffle jabatan.

    Menunjuk Adhy Wibisono sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Gibran Huzaifah yang menjabat sebagai CEO sejak 2013 serta mengangkat Albertus Sasmitra sebagai Chief Financial Officer (CFO) sementara.

  • Wamenaker Noel Bakal Minta Klarifikasi eFishery Terkait Potensi PHK Massal – Halaman all

    Serikat Pekerja eFishery Curhat ke Wamenaker, Minta Dukungan Agar Tak Ada PHK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau yang dikenal sebagai eFishery, menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat (31/1/2025).

    Kunjungan mereka disambut oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan yang biasa dipanggil Noel.

    Bendahara SPMTN Ari mengatakan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan keresahan terkait kondisi yang sedang dihadapi oleh eFishery.

    “Tadi kita menyatakan keresahan kita kepada bapak wakil menteri bahwa kita berharap eFishery itu tidak ditutup. Kita berharap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal itu tidak terjadi,” katanya ketika ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, pada Jumat ini.

    Ari mengatakan eFishery merupakan perusahaan aquaculture yang melibatkan puluhan ribu pembudidaya.

    Namun, dengan kondisi perusahaan saat ini, banyak pembudidaya yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka karena tidak mendapat akses pakan.

    Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada mitra dan klien eFishery yang turut merasakan efek negatifnya dari kondisi perusahaan.

    “Teman-teman [di eFishery] pasti berharap sekarang manajemen bisa melanjutkan operasionalnya,” ujar Ari.

    Maka dari itu, serikat pekerja meminta dukungan Kemnaker agar eFishery dapat terus beroperasi dan menghindari PHK massal.

    Wamenaker Noel dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintah mengimbau eFishery agar tidak melakukan PHK.

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut pemerintah berusaha mencegah adanya gelombang kedua PHK setelah terjadinya PHK besar-besaran di industri tekstil.

    “Ini tadi mereka kan diskusi dengan saya. Ini ada problem internal terkait fraud ya. Kalau cerita mereka, ada laporan yang secara pembukuan itu ternyata ada double. Jadi kita sebagai pemerintah mengimbau untuk tidak adanya PHK di eFishery,” kata Noel.

    Menurutnya, dalam situasi ini, pekerja tidak seharusnya menjadi korban karena masalah utamanya terletak pada manajemen perusahaan.

    Noel pun akan menyambangi manajemen eFishery untuk meminta klarifikasi.

    “Kita akan coba hadir ya ke eFishery untuk datang ke sana. Kita mau minta klarifikasi biar kita tahu problemnya apa,” ujar Noel.

    Kasus Fraud di eFishery

    Startup teknologi akuakultur eFishery belakangan menjadi sorotan publik setelah Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah  dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO) tersandung skandal Fraud.

    Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

    Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

    Akibat kasus itu keduanya dibebastugaskan sementara dan harus menjalani penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara untuk mengisis kekosongan kepemimpinan eFishery mengumumkan reshuffle jabatan.

    Menunjuk Adhy Wibisono sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Gibran Huzaifah yang menjabat sebagai CEO sejak 2013 serta mengangkat Albertus Sasmitra sebagai Chief Financial Officer (CFO) sementara.

    Kemungkinan PHK

    Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary sebelumnya pernah menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, hingga kini belum ada informasi yang diterima serikat pekerja dari perusahaan soal pengurangan jumlah karyawan.

    “Per hari ini belum ada informasi terkait hal tersebut (PHK),” kata Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary, Jumat (17/1/2025), dilansir Kompas.com.

    Risyad mengatakan, manajemen eFishery sudah menghubungi serikat pekerja untuk membahas komitmen perusahaan di tengah situasi saat ini.

    “Belum ada dialog, tapi sudah ada pihak dari manajemen yang menghubungi,” tambahnya.

    SPMTN baru terbentuk pada 13 Januari 2025. Risyad menjelaskan, serikat ini didirikan karena kesadaran untuk berserikat, mengingat perusahaan teknologi sebelumnya tidak memiliki organisasi seperti ini.

    “Menurut kami sudah waktunya pekerja di bidang atau sektor teknologi berhimpun dan berserikat sehingga dapat saling jaga dan menguatkan,” ujarnya.

    Dalam keterangan resmi, SPMTN berkomitmen menjadi mitra positif bagi manajemen eFishery. Fokus utamanya adalah advokasi hak pekerja, baik kontrak maupun tetap, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

    SPMTN sedang mempersiapkan kongres pertama dan sosialisasi untuk memperkuat organisasi.

    Mereka juga bekerja sama dengan manajemen menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang adil.

    Serikat ini juga siap menghadapi tantangan seperti PHK dan restrukturisasi dengan pendekatan konstruktif sesuai hukum. Komitmen SPMTN adalah keadilan dan transparansi di perusahaan.

  • Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet

    Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet

    GELORA.CO -Publik menghendaki Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari upaya rasionalisasi pemerintahan. 

    Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025. Dia menegaskan, perampingan kabinet menjadi langkah yang nyata untuk menghemat anggaran.

    “Kan tidak mungkin gaji itu dikurangi, maka yang paling mungkin adalah merampingkan kabinet,” ujar Rocky seperti dikutip RMOL.

    Ia juga menyoroti bahwa evaluasi terhadap para menteri menjadi krusial, terutama bagi mereka yang sejak awal dipilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik tertentu.

    “Momentum perampingan ini ada karena presiden bisa langsung mengevaluasi menteri-menteri yang sejak awal hanya ditempatkan untuk memenuhi hak KIM plus,” ungkap Rocky.

    Lebih lanjut, dosen ilmu filsafat itu menyatakan bahwa publik menginginkan adanya kocok ulang kabinet. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

    “Perampingan berarti reshuffle, dan reshuffle berarti ada yang harus diberhentikan. Itulah yang diinginkan oleh publik,” tandasnya.

  • Beredar Video Prabowo Bertemu Susi Pudjiastuti, Netizen: Kode Keras!

    Beredar Video Prabowo Bertemu Susi Pudjiastuti, Netizen: Kode Keras!

    GELORA.CO -Beredar di media sosial video pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti dengan Prabowo Subianto.

    Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, Susi datang bersama seorang tamu dari luar negeri kemudian langsung berjabat tangan dengan Prabowo.

    Alhasil, video tersebut turut menimbulkan asumsi publik adanya reshuffle kabinet di pos Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kini dijabat Sakti Wahyu Trenggono.

    Pasalnya, mantan Bendahara Umum Tim Kampanye Jokowi di 2019 itu baru-baru ini menjadi bulan-bulanan publik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Trenggono dianggap tak berpihak kepada rakyat dalam kasus tersebut.

    Sebaliknya, publik menanti sosok seperti Susi Pudjiastuti dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa masyarakat pesisir.

    Akun @SETYAKI22965702 pun menilai video itu merupakan kode adanya pergantian menteri usai masa 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.   

    “KODE KERAS” Gampang Ditebak kan? Ibu Susi Pudjiastuti dipanggil Pak Presiden ke ISTANA , Menteri Kelautan dan Maritim. Tunggu Tanggal Mainnya,” tulis akun tersebut.

    Namun, berdasarkan penelusuran RMOL, pertemuan antara Prabowo dan Susi Pudjiastuti seperti yang terlihat di video terjadi pada 12 April 2023. Kala itu Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan era di periode kedua Jokowi.

    Pertemuan Susi dan Prabowo di Kantor Kemenhan RI itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi. Tidak hanya itu, Susi mengaku membahas banyak hal dengan Prabowo Subianto. 

  • Projo Tegaskan Pertemuan Budi Arie-Jokowi Silaturahmi Biasa, Netizen: Bahas Judol, Reshuffle hingga Nangis Minta Perlindungan?

    Projo Tegaskan Pertemuan Budi Arie-Jokowi Silaturahmi Biasa, Netizen: Bahas Judol, Reshuffle hingga Nangis Minta Perlindungan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi yang juga Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Pertemuan antara Budi Arie dan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berlangsung secara tertutup.

    Budi Arie meninggalkan rumah Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah wartawan yang menunggu di luar dilarang untuk mewawancarai atau memotret dirinya.

    Mengenai pertemuannya dengan Budi Arie, Jokowi menyebut kedatangan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu hanya sebatas silaturahmi biasa tanpa ada pembicaraan khusus.

    “Tidak ada pembicaraan spesifik, hanya silaturahmi,” terang Jokowi.

    “Semua yang bisa saya layani, saya layani,” katanya.

    Senada dengan Jokowi, Projo melalui keterangannya di media sosial X mengkonfirmasi bahwa pertemuan di hari cuti bersama itu hanya silaturahmi biasa sebagai sahabat.

    “Silahturahmi Biasa ke pak Joko Widodo,” tegas Projo.

    Karena kepentingannya menemui Jokowi tidak terkuak, beragam spekulasi pun bermunculan di media sosial. Ada menyebutkan Budi Arie mengadu ke Jokowi atas dugaan kasus hukum yang belakangan kembali mencuat.

    Pemilik akun X Narkosun misalnya mempertanyakan tujuan Budi Arie yang tiba-tiba sowan ke Jokowi.

    “Kira-kira bahas apa ya? Pemberantasan judol? Eh…kan menteri Koperasi,” celetuknya.

    Pegiat media sosial Denny Siregar menimpali. “Gimana pak Prab?Aduhh susah itu pak sekarang. Kayaknya susah ditekuk. Agak laen..” sahutnya.

  • Evaluasi 100 Hari Pemerintahan, Prabowo Harus Pertimbangkan Reshuffle

    Evaluasi 100 Hari Pemerintahan, Prabowo Harus Pertimbangkan Reshuffle

    JAKARTA – Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat) menilai Presiden Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi termasuk membuka peluang reshuffle atau perombakan kabinet menjelang 100 hari kerja pemerintahan.

    Menurut dia, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi 100 hari pemerintahan, seperti etika politik hingga kebijakan pemerintah. Bahkan, etika politik seharusnya menjadi sorotan Prabowo mengingat banyak pernyataan pejabat yang layak dievaluasi selama 100 hari Prabowo menjabat presiden.

    “Mulai dari anggaran Rp20 triliun untuk membangun Universitas HAM, insiden penjual es teh, patwal RI 36, hingga demo di Kementerian Dikti yang sudah didamaikan oleh Seskab Mayor Teddy,” ujar Hensat, Minggu 26 Januari 2025.

    Selain itu, pengangkatan pejabat di lingkungan kementerian juga perlu menjadi bahan evaluasi Prabowo. Dia mencontohkan diangkatnya sosok yang diduga sebagai buzzer di Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Menkomdigi, Meutya Hafid.

    “Apalagi menterinya sendiri mengaku tidak mengetahui latar belakang orang yang diangkat sebagai pejabat di kementerian. Itu kan sangat berbahaya. Hal-hal seperti ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo,” sambung Hensat.

    Karena itu, dengan banyaknya kontroversi di lingkaran kabinet, merupakan hal yang wajar bila publik menunggu hasil evaluasi termasuk peluang reshuffle menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo. Terlebih, Prabowo juga menegaskan ingin melakukan penghematan APBN.

    “Kalau soal reshuffle, tentu kita ingat tanggal 21 Oktober lalu mereka dilantik menjadi menteri, jam 10 kalau saya tidak salah, itu jam 12 sudah banyak yang bertanya kapan reshuffle akan dilakukan. Nah ini sudah hampir 100 hari, nanti apakah Pak Prabowo akan lakukan reshuffle sebelum lebaran atau setelah lebaran, ya nanti kita tunggu,” kata Hensat.