Topik: Reshuffle Kabinet

  • Geruduk DPR, Buruh Tuding Polemik LPG 3 Kg untuk Pengalihan Isu Pagar Laut

    Geruduk DPR, Buruh Tuding Polemik LPG 3 Kg untuk Pengalihan Isu Pagar Laut

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sejumlah aspirasi disampaikan oleh massa buruh saat menggereduk Gedung DPR RI, Kamis (6/2/2025).

    Selain soal tuntutan soal UU Ketenagakerjaan yang kerap kali mereka suarakan, kali ini buruh juga menyoroti sejumlah isu kontroversial yang tengah terjadi belakangan ini.

    Diantaranya mengenai PPN 12 persen, pagar laut dan polemik larangan penjualan LPG 3 kg di pengecer yang sempat dikeluarkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal pun menuding polemik LPG 3 kg hanyalah pengalihan isu dari kasus pagar laut yang belum diketahui siapa pembuatnya.

    “Jangan-jangan LPG untuk pengalihan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB, cabut seluruh pagar laut di seluruh Indonesia,” tegas Said Iqbal di depan Gedung DPR RI.

    Ia pun kemudian menyoroti kinerja dari para menteri di era Kabinet Merah Putih yang dianggapnya tak becus kerja lantaran sampai harus Presiden Prabowo Subianto yang turun tangan.

    “Jangan semua masalah dijalankan presiden. Siapa yang membantu gak jelas, kasus PPN 12 persen presiden turun tangan, pagar laut, kenaikan upah minimum 6,5 persen, kelangkaan LPG 3 kg presiden turun tangan, buat apa ada menteri?,” kata Said Iqbal.

    Karenanya, ia meminta kepada Prabowo untuk mereshuffle jajaran menterinya yang kebijakannya dianggap telah melukai rakyat.

    “Bagi kami, ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak kapabel yang sebagaimana disampaikan presiden, jangan menyakiti rakyat yang tidak menjalankan itu, reshuffle

    Kami mendesak untuk dilakukan reshuffle, kalau tidak berulang lagi, berulang lagi, rakyat tersakiti,” papar Said Iqbal.

    Setelah menggeruduk DPR RI, massa buruh kemudian bergeser ke Kedubes Malaysia untuk menuntut diusut tuntas kematian dua WNI yang ditembak aparat polisi Malaysia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya 

  • Dasco ingatkan Presiden punya hak prerogatif evaluasi menteri-menteri

    Dasco ingatkan Presiden punya hak prerogatif evaluasi menteri-menteri

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai meninjau pangkalan LPG 3 kg di Jakarta, Kamis (6/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Dasco ingatkan Presiden punya hak prerogatif evaluasi menteri-menteri
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 14:09 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal.

    Dalam 100 hari kerja, menurut dia, Presiden tentunya merasakan kinerja para pembantunya, baik yang sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja yang dimaksud, kata dia, untuk memenuhi janji kampanye dan visi Astacita.

    “Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dengan begitu, dia menilai pernyataan Presiden Prabowo selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2), merupakan peringatan bagi jajaran menterinya. Karena, kata dia, pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh Presiden.

    “Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

    Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu malam kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Sumber : Antara

  • Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dikeluhkan Warga, Pengamat Minta Bahlil Tanggung Jawab: Tak Becus Kerja

    Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dikeluhkan Warga, Pengamat Minta Bahlil Tanggung Jawab: Tak Becus Kerja

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) menuai polemik.

    Warga pun ramai-ramai mengutuk kebijakan yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia itu.

    Pasalnya, kebijakan tersebut justru menyebabkan kelangkaan tabung gas melon itu hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Bahkan, seorang nenek asal Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia usai antre gas 3 kg.

    Pengamat politik Jamiluddin Ritonga pun meminta Bahlil bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini.

    “Kasus hebohnya gas 3 kg menunjukkan kerja Bahlil sebagai Menteri ESDM sangat tidak becus. Bahlil abai dalam melayani rakyat, terutama rakyat kelas bawah,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

    Kebijakan Bahlil ini justru dinilai bertentangan dengan prinsip pemasaran dimana seharusnya produk yang akan dipasarkan didekatkan kepada calon konsumen.

    Hal itu dimaksudkan agar konsumen mudah mendapatkan produk yang dipasarkan.

    “Berbeda halnya dengan pemasaran gas 9 jg ini, produk ini justru dijauhkan dari calon konsumen. Akhirnya, konsumen mengalami kesulitan dalam memperoleh gas 3 kg,” ujarnya.

    Pola distribusi seperti ini dinilai Jamiluddin justru mempersulit masyarakat kelas bawah.

    “Ini sama saja tidak ada keinginan untuk melayani masyarakat kelas bawah,” tuturnya.

    Aturan yang dibuat Bahlil ini pun disebutnya bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo pun harus sampai turun tangan langsung dalam meredakan kegaduhan di masyarakat ini.

    Bahlil pun akhirnya diminta untuk mencabut aturan tersebut, sehingga pengecer kembali diizinkan menjual gas elpiji 3 kg.

    “Bahlil sudah mencoreng Presiden Prabowo. Bahlil bukan membantu Prabowo melayani rakyat, tapi justru menjadi beban,” ucapnya.

    Prabowo Beri Sinyal Pecat Menteri Tak Becus Kerja

    Presiden Prabowo Subianto telah memasang kuda-kuda untuk mencopot menterinya yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.

    Dimana, Prabowo akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.  

    Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga telah angkat bicara mengenai sinyal reshuffle menteri Kabinet Merah Putih yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto.

    Sinyal resuffle kabinet ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Prabowo menegaskan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan. 

    Prabowo dan kabinetnya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.

    “Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat. 

    Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

    “100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya memahami berbagai tantangan yang ada dan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba menghambat perubahan. 

    Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya akan tetap fokus pada tugas utama, yakni bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

    Namun, Presiden Prabowo tidak menjawab lugas mengenai reshuflle kabinet saat sesi tanya jawab seusai resepsi Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” ujar Prabowo.

    Prabowo akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

    Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

    “Mau lebih jelas lagi? hahaha,” tukasnya.

    Pernyataan Dasco

    Sementara itu,  Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan urusan penempatan menteri di kabinet termasuk keputusan reshuffle menteri merupakan kewenangan mutlak Presiden RI.

    Akan tetapi kata Dasco, belakangan ini dirinya memang mendengar keluhan adanya kabinet yang masih kurang sejalan atau seirama.

    “Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Diketahui, Prabowo juga menyatakan bakal menindak pihak yang menghalangi kebijakan pemerintah untuk rakyat dan tidak segan menyingkirkan menterinya yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

    Meski demikian, Dasco belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo terhadap pernyataannya.

    “Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana tapi kita tahu dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye, Pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Dia juga tidak ingin merespons apakah Prabowo bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

    Dirinya hanya mengingatkan, ada pakta integritas yang disepakati oleh para menteri dan wakil menteri sebelum diangkat menjadi pembantu Presiden.

    “Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangi pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” kata Dasco.

    Setelah pernyataan Prabowo, Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing. 

    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Bakal "Reshuffle" Menteri yang "Ndablek", Komdigi: Menteri Kita Kerjanya Bagus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Prabowo Bakal "Reshuffle" Menteri yang "Ndablek", Komdigi: Menteri Kita Kerjanya Bagus Nasional 6 Februari 2025

    Prabowo Bakal “Reshuffle” Menteri yang “Ndablek”, Komdigi: Menteri Kita Kerjanya Bagus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto buka suara perihal isu
    reshuffle
     atau perombakan kabinet usai 100 hari masa pemerintahannya. Prabowo mengatakan, dia akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
    Terkait hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Komdigi
    ) optimis tidak ada
    reshuffle
    menteri atau menteri yang diganti sejauh ini.
    Seperti diketahui, saat ini Kementerian Komdigi digawangi oleh Meutya Hafid.
    “Enggak ada juga, dan kita semua tahu Bu Menteri kita (kerjanya) bagus kan. Jadi mudah-mudahan tidak (kena)
    reshuffle
    ,” kata Staf Ahli bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawaty di Kantornya, Kamis (6/2/2025).
    Sebelumnya, Prabowo memastikan bahwa menteri yang tidak mau ikut arahan dan bekerja untuk rakyat akan disingkirkan dari
    Kabinet Merah Putih
    .
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.
    Oleh karena itu, dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” kata Prabowo dalam sambutannya di peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua F-PKB yakin Prabowo kantongi nama menteri yang di-“reshuffle”

    Ketua F-PKB yakin Prabowo kantongi nama menteri yang di-“reshuffle”

    Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri yang akan dirombak (reshuffle).

    Namun, dia belum mengetahui kapan perombakan kabinet akan berlangsung.

    “Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada reshuffle,” ujar Jazilul ketika ditemui setelah acara diskusi publik bertajuk Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional di Jakarta, Kamis.

    Apabila Prabowo sudah mengatakan ada menteri yang dablek, kata Jazilul, sudah ada sosok yang dimaksud.

    “Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu,” kata dia.

    Lebih lanjut Jazilul menyampaikan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, dia menghormati apa pun keputusan Prabowo.

    “Itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu hak prerogatifnya, bisa mengganti para menterinya kapan saja,” ucap Jazilul.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Ketegasan Prabowo me-“reshuffle” berorientasi demi rakyat

    Anggota DPR: Ketegasan Prabowo me-“reshuffle” berorientasi demi rakyat

    Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti menteri berkinerja kurang baik dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menunjukkan orientasi kepemimpinannya demi kepentingan rakyat.

    “Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” kata Gus Ali, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pernyataan Prabowo yang memperingatkan para menteri tidak bekerja baik demi kepentingan rakyat akan disingkirkan dalam kabinet sudah sangat gamblang dan tidak memerlukan penafsiran.

    “Semua orang mengetahui maksud dari pesan Prabowo,” ucapnya.

    Ali mengatakan bahwa rakyat menginginkan Pemerintah bekerja dengan baik serta bersih dan bebas dari korupsi maupun penyelewengan kekuasaan.

    Wakil rakyat ini menilai Presiden Prabowo berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia dan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.

    “Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” ujarnya.

    Untuk itu, dia meminta agar para menteri bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, serta mendukung Presiden Prabowo menjalankan program-program kerjanya.

    “Tentu Presiden Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur,” tuturnya.

    Meski demikian, dia menggarisbawahi bahwa kewenangan perombakan kabinet menjadi hak penuh prerogatif presiden untuk mengevaluasi para pembantunya yang dinilai berkinerja tidak baik.

    “Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada sejumlah menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Kurang Seirama hingga Tak Becus Kerja, Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    Menteri Kurang Seirama hingga Tak Becus Kerja, Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” katanya selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Ketika berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Prabowo Subianto kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

    “Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Prabowo Subianto kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujarnya.

    Ada Menteri yang Kurang Seirama

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya. Namun, dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud.

    Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita.

    “Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih lagi, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.

    “Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.

    Hak Prerogatif Prabowo Evaluasi Menteri

    Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal.

    Dalam 100 hari kerja, Presiden tentunya merasakan kinerja para pembantunya, baik yang sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja yang dimaksud untuk memenuhi janji kampanye dan visi Astacita.

    “Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” ujar Sufmi Dasco Ahmad.

    Dengan begitu, dia menilai pernyataan Presiden Prabowo selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025, merupakan peringatan bagi jajaran menterinya. Sebab, pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh Presiden.

    “Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak,” ucap Sufmi Dasco Ahmad.

    Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum,” ujarnya saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Prasetyo Hadi mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, dia pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja.

     “Belum, lagi kerja, lagi kerja,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sekjen Gerindra belum tahu kapan dan siapa menteri yang di-“reshuffle”

    Sekjen Gerindra belum tahu kapan dan siapa menteri yang di-“reshuffle”

    Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya.

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga Ketua MPR RI mengaku belum mengetahui kapan dan siapa sosok menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang akan dievaluasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan berpeluang untuk dicopot (reshuffle).

    “Kapan reshuffle? Kami terus terang belum tahu. Apalagi siapa yang di-reshuffle, saya lebih enggak tahu,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Muzani menekankan bahwa perombakan susunan kabinet menjadi hak prerogatif yang sepenuhnya dikantongi oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara.

    “Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. Kapan beliau akan mengangkat? Kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau menteri dalam Kabinet Merah Putih?” ujarnya.

    Meski demikian, Muzani mengatakan bahwa partainya akan mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo sekiranya hendak melakukan reshuffle.

    Wakil rakyat ini meyakini Presiden Prabowo memiliki parameter penilaian tersendiri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengefektifkan kabinet menterinya.

    “Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan, yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini,” tuturnya.

    Ia berharap kader Gerindra yang duduk dalam Kabinet Merah Putih mampu berkinerja baik dalam mendukung program-program Astacita yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu Presiden Republik Indonesia untuk mencapai Astacita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Isu Reshuffle, Menteri PKP Maruarar Jawab Begini

    Soal Isu Reshuffle, Menteri PKP Maruarar Jawab Begini

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi soal isu reshuffle kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap, kita harus siap, dan kita pembantu presiden, menjalankan tugas presiden,” kata Maruarar yang juga kader Gerindra saat ditemui di kompleks parlemen Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dia mengatakan dalam menjalankan tugasnya menteri harus bekerja keras dan harus sesuai visi presiden serta tidak melakukan korupsi.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan untuk tidak mengutamakan kepentingan lain dan harus bekerja buat rakyat. Dia tidak segan memecat jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang tak mau bekerja untuk rakyat.

    Selepas puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.

    Ia menekankan tidak akan memberikan toleransi pada pejabat negara yang main-main dan tidak akan ragu meresponsnya dengan melakukan reshuffle.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Prabowo.

    Prabowo menyinggung menteri, kepala lembaga, dan pejabat lainnya. Ketum Gerindra itu meminta untuk koreksi diri dan berbenah.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Dinilai Perlu Reshuffle Menteri yang Tidak Bekerja Optimal

    Prabowo Dinilai Perlu Reshuffle Menteri yang Tidak Bekerja Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi menteri Kabinet Merah Putih dan wakilnya yang tidak dinilai tidak bekerja optimal untuk kepentingan rakyat.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak dievaluasi atau resuffle oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan resuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku tak segan untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya. 

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo sambil tertawa.