Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Yakin Tak Ada Menteri dari Golkar Direshuffle, Idrus Marham: Koalisi dengan Gerindra Tak Ada Masalah – Halaman all

    Yakin Tak Ada Menteri dari Golkar Direshuffle, Idrus Marham: Koalisi dengan Gerindra Tak Ada Masalah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 Kg.

    Karena keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 Kg.

    Mereka harus mengantre cukup lama di agen resmi Pertamina. Bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia.

    Presiden Prabowo turun tangan. Gas LPG 3 kg bisa diperjualbelikan pengecer, seperti warung misalnya. 

    Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar, jadi sorotan. 

    Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle.  

    “Enggak, setahu ini saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman aja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Idrus menyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. 

    Apalagi, mantan Menteri Sosial ini mengatakan bahwa komunikasi antar elite kedua partai berjalan baik.

    “Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” terangnya. 

    “Secara pribadi, saya sudah katakan tadi, antara Pak Bahlil dan Pak Dasco tidak hanya cair, tetapi produktif. Hubungan kelembagaan institusional kepercayaan antara Gerindra dan Golkar dari sebagai inisiator, inspirator, pembentukan koalisi Indonesia Maju dan Golkar aspirasi sekarang ini, pikiran sekarang ini,” lanjut Idrus.

    Dia bahkan tak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. 

    “Sudah insya Allah ada kesepahaman bagaimana ke depan antara Gerindra dengan Golkar ada koalisi permanen. Kan sudah, berarti kalau begitu apa yang jadi masalah? Ya, bisa di ini, ya,” tandasnya.

     

  • Santai Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Menteri PU Dody Hanggodo: Saya Ini Pembantu Presiden

    Santai Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Menteri PU Dody Hanggodo: Saya Ini Pembantu Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi dengan santai isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Menurutnya, seorang menteri adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto yang harus siap menerima keputusan pemimpin negara.

    “Saya ini batur, pembantu. Seorang pembantu tidak memiliki kontrak kerja. Jika majikan memutuskan untuk mengganti saya, maka saya harus menerimanya,” ujarnya.

    Dody menegaskan jika Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menghendakinya sebagai menteri, ia akan menerimanya dengan lapang dada.

    “Kalau Pak Presiden mengatakan, ‘Dod, saya sudah tidak suka lagi dengan caramu,’ ya sudah, saya selesai. Saya tidak perlu protes, meskipun saya merasa telah bekerja dengan baik. Karena saya ini batur,” kata Dody.

    Ia juga menyebut sejak awal dirinya menyadari posisinya sebagai pembantu presiden.

    “Saya tidak tahu bagaimana yang lain, tetapi saya menempatkan diri sebagai batur. Jika diberikan tugas A, saya akan maksimalkan. Namun, kalau majikan saya merasa sudah tidak cocok, ya sudah selesai, tidak perlu protes. Beda dengan karyawan yang memiliki kontrak kerja, aturan, dan hak-hak tertentu. Kalau saya ini batur,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet setelah 100 hari pemerintahannya. Dalam acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), Prabowo menegaskan pemerintahan harus bersih dan berpihak kepada rakyat.

    “Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan!” tegas Prabowo.

  • Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan telah mendengar kabar ada menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksudnya itu. Dasco hanya menerangkan hal yang berkaitan dengan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dan kewenangan presiden.

    “Tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Legislator Gerindra ini enggan membeberkan detail menteri yang disebut tak seirama dengan presiden itu. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak memiliki ranah untuk mendorong reshuffle terhadap menteri tertentu di Kabinet Merah Putih.

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” ujar dia.

    Sehari sebelumnya, Dasco mengaku mendengar keluhan berupa ketidakseiramaan dalam pemerintahan. Kendati demikian, dia belum mengetahui secara pasti pihak mana yang dimaskud.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal “Reshuffle”, Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai
    Golkar
    , Idrus Marham mengakui bahwa hubungan antara Golkar dengan Partai
    Gerindra
    baik-baik saja dan tidak ada masalah.
    Hal ini dikatakan Idrus menanggapi sinyal
    reshuffle
    yang dilemparkan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    “Enggak (dengar
    reshuffle
    ). Setahu ini, saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman saja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus Marham di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
    Dia menyebut, hubungan Golkar dengan Gerinda berjalan baik dalam bentuk personal maupun institusional.
    Dia mengatakan, hubungan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah disorot karena polemik elpiji 3 kilogram,
    Bahlil
    Lahadalia, dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sangat produktif bukan saja cair.
    Dari sisi institusional, kedua partai meyakini keahlian sebagai inisiator dan inspirator. Bahkan, sudah memiliki kesepahaman terkait koalisi permanen.
    “Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut. Idrus mengaku, hanya ingin melihat hal yang tampak jelas, yakni pernyataan Prabowo terkait kebijakan pro rakyat.
    Menurut dia, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji yang diambil Menteri ESDM bermaksud untuk penataan yang membuat alur distribusi tidak terlalu panjang. Hal ini pun akan memudahkan masyarakat dalam jangka panjang.
    Kemudian, setelah implementasinya justru menjadi gejolak, maka pemerintah pun mengaktifkan kembali peran pengecer dalam menjual elpiji 3 kg.
    Lagi-lagi, Idrus mengatakan, langkah ini diambil untuk kemudahan rakyat, sesuai dengan kemauan Prabowo yang ingin kebijakannya berpihak ke rakyat.
    Idrus mengatakan, Prabowo selalu berbicara bahwa dirinya sangat menghargai pemimpin patriotik, pemimpin jujur, dan pemimpin yang tidak menghindari masalah tetapi menghadapi masalah.
    “Pak Bahlil begitu ini muncul Pak
    bahlil
    tidak menghindari, hadapi masalah. Yang kedua, pada Pak bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab dia mengatakan, saya tanggung jawab. Nah ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata Idrus.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo memberikan sinyal
    reshuffle
    . Dia mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia pun menyatakan, akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal
    reshuffle
    itu adalah peringatan bagi para menteri.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot

    Dasco belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot

    Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui bentuk evaluasi dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sosok menteri yang kurang seirama di Kabinet Merah Putih (KMP), apakah hanya berupa teguran atau pencopotan (reshuffle).

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, ‘kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dasco mengemukakan hal itu menyusul informasi terkait dengan sejumlah menteri yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau saya bilang kemarin ‘kan saya dengarnya begitu,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan Presiden, dan tentunya kami tidak ingin mendahului,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengevaluasi menteri di Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi kami tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya.

    Meski demikian, dia enggan menanggapi apakah evaluasi berupa reshuffle akan dikenakan kepada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo berlangsung.

    “Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini. Akan tetapi, tentu sebenarnya hal-hal seperti ini kami serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Jangan hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu,” kata dia.

    Sebelumnya, Kamis (6/2), Dasco mengaku mendengar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya

    Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan menteri yang tidak patuh.

    Hasan menekankan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya Prabowo Subianto yang mengetahui kapan serta siapa yang akan terkena reshuffle.

    “Yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Ini sepenuhnya kewenangan beliau. Jadi, soal kapan waktunya dan siapa yang akan diganti, itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ujar Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Hasan menambahkan peringatan Prabowo saat perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) bukan ditujukan untuk menteri tertentu, melainkan sebagai peringatan umum.

    “Ini bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut, harus menyamakan gerak langkah dengan presiden,” jelas Hasan terkait wacana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo.

    “Siapa pun yang tidak mau seirama dengan presiden akan dievaluasi,” tambahnya.

    Hasan memastikan kondisi Kabinet Merah Putih masih baik. Hal ini terlihat dari apresiasi yang diberikan Prabowo dalam rapat paripurna terakhir menjelang 100 hari kerja pemerintahan.

    “Dalam rapat paripurna terakhir, presiden memberikan apresiasi kepada anggota kabinet karena sudah menjalankan arahan dan bekerja dengan baik. Itu juga tercermin dalam approval rating,” ujar Hasan.

    Tiga lembaga survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi, yaitu Litbang Kompas mencapai 80,9%, Indikator Politik Indonesia sebesar 79%, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) 85%.

    “Ini bukti apresiasi yang diberikan presiden sesuai dengan fakta dan dirasakan oleh masyarakat,” tutup Hasan terkait wacana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo.

  • Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all

    Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mengenai menteri tidak seirama dengan kepala negara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengakui bahwa dirinya belum tahu apa langkah yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    Dia mengatakan, belum berbicara lagi dengan Prabowo, apakah akan ada reshuffle kabinet (perombakan) atau cukup hanya ditegur saja menterinya.

    Namun, yang jelas, keputusan soal reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden selaku kepala negara.

    “Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025), dilansir Kompas.com.

    “Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu (ada menteri yang tidak seirama), tetapi mengenai masalah reshuffle masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden,” ujarnya.

    Dalam hal ini, Dasco menegaskan bahwa pihaknya tak mau mendahului Prabowo karena Presiden lah yang memiliki hak sepenuhnya untuk mengevaluasi menteri.

    “Tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Dasco menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Prabowo. 

    Hal ini dikatakan Dasco sehari setelah Prabowo memberikan sinyal reshuffle menteri dengan menyatakan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. 

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. 

    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.

    Respons Istana

    Mengenai peringatkan Prabowo yang disampaikan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa bukan kali ini saja sang Presiden memperingatkan jajaran kabinetnya untuk bisa bergerak bersama di dalam pemerintahan.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, silakan di luar.”

    “Yang mau ikut, sama kan gerak langkah dan keinginannya bersama Presiden,” kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat.

    “Jadi ini bukan yang pertama menurut saya, Presiden senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Menurut saya, Presiden selalu seperti itu,” imbuh dia.

    Hasan pun menilai bahwa peringatan yang disampaikan Prabowo berlaku umum untuk seluruh menteri, dan bukan ditujukan kepada salah satu anggota kabinetnya.

    “Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum,” ujarnya. 

    “Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh dia. 

    Mengenai adanya kemungkinan reshuffle kabinet, Hasan menegaskan bahwa hal itu hanya diketahui presiden. 

    Sebab, wewenang reshuffle sepenuhnya menjadi wewenang presiden.

    “Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka saja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya.”

    “Kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” tegas Hasan.

    (Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)

  • Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menindak tegas menteri yang dinilai tidak bekerja demi kepentingan rakyat. 

    Ancaman ini menuai respons berbeda dari dua partai koalisinya, Golkar dan Gerindra, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan tersebut.  

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Ia menyatakan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, banyak kader Golkar termasuk Ketum Bahlil Lahadalia berada di Kabinet Merah Putih.

    “Ketum itu adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, dipilih jadi ketua umum,” kata Doli

    Selain itu, Doli menyebut bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden, dan partai politik koalisi pemerintah tidak bisa menekan atau memberikan desakan apapun terkait hal tersebut

    “Masing-masing partai tentu memberikan kader terbaiknya, apalagi Golkar. Kami punya delapan kader terbaik, termasuk Ketua Umum kami,” ujar Doli.

    Di sisi lain, Partai Gerindra, yang dipimpin langsung oleh Prabowo, lebih menekankan pentingnya kerja keras dan kesungguhan para menteri dalam mendukung kebijakan presiden. 

    Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, menegaskan bahwa terdapat setidaknya satu menteri yang dianggap kurang mendukung agenda presiden.

    “Kita harus siap dengan kemungkinan adanya pergantian menteri yang tidak mampu mendukung agenda presiden secara konsisten,” ujar Sufmi Dasco.

  • Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo

    Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi ada beberapa menteri dalam kabinet yang mulai tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan keputusan evaluasi atau reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

    “Saya memang mendengar ada menteri yang tidak seirama. Namun, mengenai reshuffle, kapan waktunya, dan siapa yang terkena, itu adalah prerogatif Presiden. Kita tunggu keputusan presiden apakah akan melakukan evaluasi atau tidak,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dasco tidak mengungkap secara detail siapa saja menteri yang dimaksud. Ia menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, termasuk apakah cukup dengan teguran atau perombakan kabinet.

    “Saya mendapat informasi soal ketidakseiraman ini, tetapi apakah evaluasinya berujung pada reshuffle atau hanya teguran, itu kebijakan presiden,” tegasnya.

    Sebelumnya, Dasco menyebut ada keluhan terkait tidak seiramanya beberapa menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi belum mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud.

    Isu reshuffle kabinet semakin mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan pejabat yang tidak bekerja dengan baik akan disingkirkan.

    “Memang ada sedikit keluhan tentang beberapa pihak yang kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud Pak Prabowo, kita akan lihat nanti,” ujar Dasco pada Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, evaluasi 100 hari pemerintahan akan menjadi momen penting bagi presiden untuk menilai kinerja para menteri.

    “Presiden Prabowo yang paling merasakan apakah para pembantunya sudah bekerja secara maksimal atau belum dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Dasco terkait wacana reshuffle kabinet.

  • Presiden Ancam Reshuffle Kabinet, Komisi II: Prabowo Tak Ingin Kecewakan Rakyat

    Presiden Ancam Reshuffle Kabinet, Komisi II: Prabowo Tak Ingin Kecewakan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan reshuffle kabinet jika ada menteri yang tidak bekerja dengan baik. Sikap tegas ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad (Gus Ali), yang menilai Prabowo ingin memastikan pemerintahannya bekerja optimal untuk rakyat.

    “Presiden Prabowo tidak akan segan-segan mengganti pejabat yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat. Orientasi kerjanya jelas, yaitu untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” ujar Gus Ali, Jumat (7/2/2025).

    Pernyataan Prabowo ini disampaikan seusai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) NU ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    Menurut Gus Ali, rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan bekerja secara efektif. Ia menegaskan, Prabowo tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya sebagai presiden sehingga memunculkan wacana reshuffle kabinet.

    “Presiden Prabowo bekerja dengan ikhlas untuk rakyat. Seperti kata Gus Dur, Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” tegas Gus Ali.

    Gus Ali menyatakan, para menteri harus bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan pribadi atau golongan.

    Ia juga yakin Prabowo memiliki catatan terkait kinerja para menterinya. Dalam waktu 100 hari kerja, performa kabinet bisa diukur, dan Prabowo akan menentukan langkah selanjutnya.

    “Soal reshuffle kabinet, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Para menteri harus terus meningkatkan kinerjanya agar tidak tergeser,” pungkasnya.