Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Reshuffle Kabinet Tanpa Drama Politik Nasional 10 Februari 2025

    Reshuffle Kabinet Tanpa Drama Politik Nasional 10 Februari 2025

    Reshuffle Kabinet Tanpa Drama Politik
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    APAKAH
    dikatakan mimpi, apabila kita berangan-angan terjadi
    reshuffle
    kabinet yang dasarnya bukan “
    drama politik
    ”?
    Kenapa dikatakan mimpi, karena dalam sejarah politik di negara kita,
    reshuffle
    kabinet sering terjadi karena penyesuaian konstelasi atau balas jasa politik.
    Apa mungkin prinsip meritokrasi diterapkan dalam
    reshuffle
    , di mana hanya kompetensi dan hasil kerja yang menentukan siapa bertahan dan siapa harus pergi dari kabinet?
    Dalam prinsip meritokrasi, seorang presiden menyerupai seorang direktur utama korporasi yang memberhentikan direktur divisinya yang tidak mencapai target, bukan karena pertimbangan faktor-faktor eksternal berbau politik.
    Kita tahu persis hal ini susah terjadi, tapi harus dicoba. Minimalnya diwacanakan.
    Seorang menteri dalam suatu kabinet tidak lagi berlindung di balik tameng kedekatan personal dengan sang pemimpin atau kesetiaan politik. Tameng mereka hanya satu: kinerja.
    Setiap menteri bangun ketika pagi, bukan khawatir kehilangan jabatan karena intrik politik, tetapi mereka khawatir tidak bisa bekerja dengan optimal.
    Tampaknya, di bawah prinsip meritokrasi,
    reshuffle
    bisa menjadi bagian dari ritme normal dalam ekosistem pemerintahan.
    Reshuffle
    kabinet bukan lagi dianggap sebagai drama politik, tetapi sebagai peristiwa senormal pergantian musim.
    Dalam hal ini,
    reshuffle
    seperti gugurnya daun-daun tua di musim gugur untuk memberi ruang bagi tunas baru di musim semi.
    Tidak ada drama, tidak ada manuver licik, dan tidak ada persekongkolan di ruang gelap. Hanya ada transparansi dan mekanisme evaluasi berbasis kinerja.
    Reshuffle
    model pergantian musim tidak perlu dilakukan dalam senyap atau diam-diam. Sebaliknya, dilakukan saja dengan keterbukaan penuh.
    Sebelum
    reshuffle
    dilakukan, publik harus diberikan laporan kinerja para menteri. Cara ini tidak akan menyisakan ruang bagi “gosip politik”.
    Jika seorang menteri dicopot, rakyat harus tahu alasannya dengan jelas. Alasan
    reshuffle
    harus dapat dimengerti oleh publik, supaya tidak menjadi bola liar yang mantul ke mana-mana.
    Dalam kondisi ini, para menteri yang tersisa bukanlah mereka yang pandai berpolitik, melainkan mereka yang benar-benar memiliki rekam jejak kinerja solid. Sekalipun hal ini sulit terjadi, tapi harus kita coba.
    Reshuffle
    kabinet yang dilakukan dengan “prinsip pergantian musim” akan mendorong pemerintahan tidak lagi berjalan di atas kompromi politik, tetapi di atas standar profesionalisme yang tidak abu-abu.
    Prinsip ini akan menciptakan siklus politik yang lebih sehat di mana keberadaan seseorang dalam suatu kabinet tidak lagi dianggap sebagai hak politik eksklusif, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja terukur.
    Namun, apakah para aktor politik akan bersepakat untuk hal yang seperti itu? Masih misterius, semisteriusnya pagar laut yang heboh itu.
    “Reshuffle pergantian musim” akan menciptakan suasana kompetisi lebih sehat di dalam kabinet.
    Para calon menteri yang ingin bertahan tidak lagi mengandalkan modal politik, melainkan strategi kerja yang konkret dan terukur.
    Mereka harus menyajikan portofolio kesuksesan kinerja yang jelas, bukan sekadar hubungan personal dengan lingkaran kekuasaan.
    Dalam jangka panjang,
    reshuffle
    model pergantian musim akan mengikis budaya politik transaksional yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pemerintahan kita.
    Tak ada lagi jabatan diberikan sebagai hadiah politik. Tak ada lagi posisi strategis diisi oleh individu yang hanya pandai berkompromi, tetapi “miskin visi”.
    Namun, sebagaimana lumrah terjadi dalam pergantian musim, bisa saja ada dampak-dampak yang timbul, seperti angin dingin awal musim gugur datang terlalu cepat. Menusuk sendi, membuat rasa tidak nyaman, dan membikin “selesma” sebagian orang.
    Lamunan dan mimpi
    reshuffle
    seperti itu terdengarnya muluk-muluk. Dalam sistem politik kita yang sarat kompromi, gagasan
    reshuffle
    tanpa drama politik dengan model pergantian musim mungkin terdengar mustahil.
    Namun, tidak ada salahnya kalau mau dicoba. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari gagasan yang dinilai mustahil.
    Di era di mana publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas,
    reshuffle
    kabinet yang benar-benar berbasis kinerja bukanlah mimpi tak tergapai. Memang ganjalan dan intrik politik suka membuayarkannya.
    Namun, optimistisnya bahwa pemerintahan adalah organisme yang hidup. Ia akan—bahkan harus—terus-menerus beradaptasi dengan tantangan zaman. Seperti sel-sel dalam tubuh yang harus terus bisa diperbarui untuk menjaga kesehatannya.
    Suatu ketika akan terjadi di mana
    reshuffle
    bukanlah sekadar permainan kursi atau transaksi politik. Ia akan menjadi mekanisme alami dalam siklus pemerintahan yang sehat.
    Reshuffle
    biarkan menjadi hukum alam (sunatullah) pemerintahan.
    Sebuah kabinet tanpa
    reshuffle
    ibarat tubuh yang merasa sehat-sehat saja, tak pernah
    check-up
    , tak pernah dievaluasi, lalu suatu hari kolaps tanpa aba-aba.
    Atau, mirip mobil tua yang tak pernah diganti olinya—mesinnya aus, performanya loyo, dan ketika mogok, semua “baru ribut.”
    Kita mengandaikan, sekalipun agak mustahil, ketika
    reshuffle
    kabinet terjadi, maka yang tersisa hanyalah “petugas pemerintahan” yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Namun, jangan-jangan hanya mimpi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Besok, Nasib yang Tak Punya BPJS dan Rencana Senyap Prabowo – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Besok, Nasib yang Tak Punya BPJS dan Rencana Senyap Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memutuskan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dimulai 10 Februari 2025.

    Ada banyak informasi seputar kesiapan PKG besok, mulai mekanisme, siapa saja yang berhak hingga rencana Presiden Prabowo 10 Februari 2025. 

    Cek kesehatan gratis dimulai pada minggu kedua Februari ini akan menyasar lebih dari 260 juta penduduk Indonesia mulai dari bayi hingga lansia. 

    PKG diperuntukkan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas. 

    Pemeriksaan ini tahap awal bisa dilakukan di puskesmas dan klinik. 

    Ada juga PKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu.

    PKG juga digelar di sekolah

    PKG juga digelar di sekolah dengan menyasar para pelajar. 

    PKG di sekolah  dimulai Juli 2025 saat tahun ajaran baru. 

    Sasaran PKG di sekolah untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. 

     

    Nasib yang tak punya BPJS, bisakah ikut PKG?

    Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, tidak ada kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, masyarakat yang bukan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tetap dapat mendapatkan layanan PKG.

    Ma Uning (48) merasa tenang saat melahirkan buah hatinya karena telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. (Istimewa)

    “Karena pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Keanggotaan BPJS menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan BPJS Kesehatan aktif akan memudahkan proses rujukan dan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah kesehatan.

    Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi medis tertentu, seperti penyakit kronis maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit.

    Dalam kondisi inilah kepesertaan BPJS Kesehatan aktif dapat membantu mengurangi beban biaya perawatan.

    “Jika BPJS Kesehatan belum aktif, masyarakat bisa segera mengaktifkannya. Mengingat proses aktivasi BPJS membutuhkan waktu hingga 14 hari, maka pemberitahuan 30 hari sebelumnya sangat membantu,” lanjutnya.

    Pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan.

    Rencana senyap presiden Prabowo

    RESHUFFLE DI HARLAH NU – Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan di acara puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. Prabowo menyinggung soal reshuflle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahannya. (dok. Kompas.com/ Ardito Ramadhan)

    Terpisah, Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati menuturkan, Presiden Prabowo Subianto diprediksi memiliki rencana senyap saat pelaksanaan program Pemeriksaan Gratis (PKG) ini.

    Pravowo tidak hadir dalam kegiatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan resmi dimulai Senin 10 Februari 2025.

    Prabowo ujar Adita, memiliki rencana senyap.

    Presiden diperkirakan lebih memilih mode senyap atau turun langsung melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis. 

    “Yang jelas sudah disiapkan ada sekitar 10 titik untuk ditinjau. Tapi kalau dilihat pengalaman Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), kemarin Pak Presiden ini sepertinya lebih memilih untuk melakukan kunjungan senyap,”

    Menurut Adita saat ditemui awak media di kantor Kemenkes Jakarta, Jumat (7/2/2025), Prabowo menegaskan tidak ada seremoni saat peluncuran hari pertama PKG.

    “Jadi tidak ada seremoni, seperti juga himbauan beliau kan, tidak ada seremoni,” kata dia.

    Adita menyampaikan, dalam arahan Prabowo Subianto untuk program cek kesehatan gratis ini.

     

    Prabowo meminta Kemenkes dan pihak terkait benar-benar memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini. 

    “Dipesankan juga untuk tidak menyulitkan masyarakat. Untuk daerah yang belum ada akses telekomunikasi tetap bisa melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kata kuncinya, ini harus memberi manfaat dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya,” ungkap mantan jubir Kemenhub ini. 

     

    Harus unduh aplikasi SATUSEHAT, masyarakat yang tak punya smartphone bisa ikut PKG

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, warga yang tidak memiliki smartphone tetap bisa mendapatkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

    Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji mengatakan, program kesehatan gratis tetap dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

    Unduh sertifikat vaksin Meningitis di aplikasi Satu Sehat. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)

    Bagi anggota keluarga seperti anak-anak atau lansia yang tidak memiliki smartphone atau gawai pintar, bisa ditambahkan sebagai profil bertaut di akun SATUSEHAT Mobile milik anggota keluarga lain.

    Ia mengimbau, masyarakat mulai mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile agar memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi program tersebut.

    Masyarakat diharapkan mengisi dan melengkapi data diri terlebih dahulu untuk memastikan proses berjalan lancar

    “Masyarakat mulai mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile, dimana didalamnya ada informasi mengenai PKG termasuk juga mendaftarkan keluarga ataupun anak-anak yang mungkin tidak punya handphone bisa dicatat di dalam aplikasi,” kata dia saat ditemui di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    (Tribunnews.com/Rina/Anita K Wardhani)

  • Kala Bahlil Yakin Kader Golkar Tak Akan Direshuffle Prabowo, Klaim Golkar Selalu Jadi Garda Terdepan – Halaman all

    Kala Bahlil Yakin Kader Golkar Tak Akan Direshuffle Prabowo, Klaim Golkar Selalu Jadi Garda Terdepan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto tak akan mereshuffle menteri yang berasal dari Golkar.

    Pasalnya menurut Bahlil, selama ini Golkar selalu menjadi garda terdepan bersama partai koalisi lain seperti Gerindra.

    Terlebih Golkar juga disebut Bahlil selalu mendukung arah kebijakan pemerintah.

    “Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” kata Bahlil dilansir Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

    Bahlil menjelaskan, dalam Kabinet Merah Putih, terdapat delapan orang menteri dan tiga wakil menteri yang berasal dari Golkar.

    Kemudian di luar jabatan menteri dan wakil menteri, ada juga yang menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, yakni Ace Hasan Syadzily.

    Menteri ESDM itu meyakini, Presiden Prabowo pasti mengetahui tentang kualitas menteri yang berasal dari Golkar.

    Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut kader Golkar ini adalah kader pemimpin bangsa.

    “Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” imbuh Bahlil.

    Meski demikian, Bahlil menyadari bahwa reshuffle kabinet ini adalah wewenang Prabowo sebagai presiden.

    Untuk itu Bahlil meminta publik agar tidak terlalu mencampuri hal yang menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” tutur Bahlil.

    Kata Istana soal Isu Reshuffle

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto akan dievaluasi.

    Hal tersebut sekaligus menanggapi menguatnya wacana reshuffle kabinet merah putih. Rencana ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” ujar Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Hasan menuturkan peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, dia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

    Namun begitu, kata Hasan, Presiden Prabowo yang dianggap paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinet merah putih tersebut. Sebaliknya, kabar yang beredar di media sosial hanya bersifat spekulatif.

    “Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ungkapnya.

    “Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya presiden,” tutupnya.

    Prabowo Bicara Peluang Reshuffle

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca lewat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

    “Mau lebih jelas lagi? hahaha,” tukasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Igman Ibrahim)(Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado)

    Baca berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet.

  • Tanggapi isu reshuffle, Mensos ajak kabinet Prabowo tetap satu barisan

    Tanggapi isu reshuffle, Mensos ajak kabinet Prabowo tetap satu barisan

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kunjungan ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

    Tanggapi isu reshuffle, Mensos ajak kabinet Prabowo tetap satu barisan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 00:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengajak seluruh anggota kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk tetap satu barisan dalam menjalankan tugas-tugasnya, saat dimintai tanggapan mengenai isu reshuffle.

    “Mari kita ikut satu barisan agar kesejahteraan itu terus meningkat, itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden memberikan peringatan kepada kita semua khususnya para pembantunya,” kata Gus Ipul usai kegiatan bersih-bersih Kali Cikole di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut dia, sejauh ini Presiden Prabowo telah secara tegas dan jelas memberikan instruksi kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam bekerja.

    “Arahan-arahan lisannya jelas, arahan tertulisnya jelas kemudian juga kemana kita harus menuju juga sudah jelas. Tugas tugas di bidang masing masing juga sudah diberikan, maka jangan ada yang main main,” ujar dia.

    Gus Ipul menangkap isu reshuffle kabinet sebagai peringatan kepada jajaran pembantu Presiden Prabowo agar tetap bekerja mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

    “Kalau saya memahami itu sebagai peringatan buat kita semua khususnya para pembantu presiden agar Istiqomah konsisten terhadap visi misi yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden,” ucap Gus Ipul.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

    Sumber : Antara

  • Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau
    reshuffle kabinet
    yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.
    Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
    “Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
    Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:
    Menko PM: Saya kok belum dengar ya?
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.
    Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.
    “Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau,” ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).
    Menteri Perumahan: Harus siap dong
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.
    Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.
    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap,” kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Menteri PU: Saya ini cuma ‘batur’
    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.
    “Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya,” ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).
    Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle. 
    Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.
    Mensesneg: Hah reshuffle apa?
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.
    “Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum,” ujar Prasetyo.
    Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.
    “Belum, lagi kerja, lagi kerja,” katanya.
     
    Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.
    Golkar yakin selamat dari reshuffle
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.
    “Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.
    “Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” lanjut Bahlil.
    Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
    PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi
    Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.
    Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.
    “100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said.
    Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.
    Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.
    “Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” jelasnya.
    Gerindra dukung Prabowo reshuffle
    Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
    “Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini,” kata Muzani.
    Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
    Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.
    Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.
    “Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi,” ujar dia.
     
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan
    reshuffle
    kabinet.
    Menurutnya,
    reshuffle
    menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.
    “Yang paling tahu soal
    reshuffle
    itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” ujar Hasan.
    Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena
    reshuffle
    , maka mereka hanya menerka-nerka saja.
    Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu
    reshuffle
    -nya.
    “Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” ucapnya.
    Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.
    Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.
    “Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh Hasan.
    Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan
    reshuffle
    dalam waktu dekat.
    Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.
    ”
    Warning
    itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan,” ujar Jamiluddin kepada
    Kompas.com
    , Minggu (9/2/2025).
    Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.
    Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.
    “Bahlil misalnya, bila di-
    reshuffle
    saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-
    reshuffle
    , bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo,” jelasnya.
    “Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini,” sambung Jamiluddin.
    Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Isu Reshuffle, Mensos Gus Ipul Ajak Kabinet Merah Putih Tetap Satu Barisan – Page 3

    Respons Isu Reshuffle, Mensos Gus Ipul Ajak Kabinet Merah Putih Tetap Satu Barisan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengajak seluruh anggota kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk tetap satu barisan dalam menjalankan tugas-tugasnya, saat dimintai tanggapan mengenai isu reshuffle.

    “Mari kita ikut satu barisan agar kesejahteraan itu terus meningkat, itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden memberikan peringatan kepada kita semua khususnya para pembantunya,” kata Gus Ipul usai kegiatan bersih-bersih Kali Cikole di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Menurut dia, sejauh ini Presiden Prabowo telah secara tegas dan jelas memberikan instruksi kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam bekerja.

    “Arahan-arahan lisannya jelas, arahan tertulisnya jelas kemudian juga kemana kita harus menuju juga sudah jelas. Tugas tugas di bidang masing masing juga sudah diberikan, maka jangan ada yang main main,” ujar dia.

    Gus Ipul menangkap isu reshuffle kabinet sebagai peringatan kepada jajaran pembantu Presiden Prabowo agar tetap bekerja mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

    “Kalau saya memahami itu sebagai peringatan buat kita semua khususnya para pembantu presiden agar Istiqomah konsisten terhadap visi misi yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden,” ucap Gus Ipul.

  • Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bakal merombak komposisi menteri atau reshuffle kabinet setelah 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Negara mengaku tidak segan mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja untuk rakyat.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apa pun keputusan Prabowo harus sepenuhnya diterima dengan lapang dada.

    “Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh bapak presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Semuanya diserahkan kepada pak presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan, karena itu kewenangan mutlak bapak presiden,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Bahlil menuturkan, sudah seharusnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih menjalankan tugas yang diperintahkan Prabowo. Menurutnya, setiap menteri harus mampu menterjemahkan arah program kebijakan Prabowo.

    “Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” ujarnya.

    Yakin Tak Ada Kader Golkar Terkena Reshuffle

    Bahlil yang juga menjabat ketum Partai Golkar meyakini kader-kader Golkar yang berada di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan baik sehingga tidak akan terkena reshuffle. Dia juga yakin Prabowo mengetahui kualitas setiap kadernya lantaran Partai Golkar adalah partai politik pencetak pemimpin bangsa.

    “Anggota kabinet Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.

    “Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

    Dengan demikian, Bahlil optimistis tidak akan ada kader Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terkena kebijakan politik perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Golkar berdiri di garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan Prabowo.

    “Kami yakin Golkar Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kader Golkar yang duduk di pemerintahan adalah Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

    Kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Singgung “Reshuffle” Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, isu reshuffle yang disinggung Presiden Prabowo Subianto merupakan ancaman bagi menteri yang disinyalir tidak bekerja maksimal.
    Masyarakat dinilai tengah menunggu keputusan Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih. 
    “Persisnya semacam ancaman bagi menteri. Kalau kinerja tak bagus ya diganti. Tak ada pilihan. Dan itu yang ditunggu publik, Prabowo segera lakukan reshuffle pada menteri yang tak kerja maksimal,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Adi menilai, jika ada menteri yang tak bekerja maksimal, tak ada alasan bagi mereka tetap berada dalam pemerintahan.
    “Bagi Prabowo, bulan madu politik dengan pembantunya sudah berlalu setelah 100 hari kinerja, setelah itu pembuktian kinerja. Jika tak bisa kerja,
    reshuffle
    jawabannya,” imbuh Adi.
    Sikap Prabowo akhir-akhir ini juga dinilai sangat jelas. Adi menduga, menteri yang membuat kebijakan yang dianggap menyusahkan rakyat akan disingkirkan jika teledor berkepanjangan.
    “Terang benderang presiden intimidasi menteri yang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Secara eksplisit presiden sampaikan secara gamblang, kalau bandel tak perbaiki kinerja bakal disingkirkan,” lanjut dia.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras buat rakyat.
    Prabowo mengatakan tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sejalan dengan arahannya.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Pernyataan itu sekaligus menjawab isu
    reshuffle
    usai 100 hari masa pemerintahannya.
    Terkait pernyataan itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” katanya lagi.
    Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia enggan berasumsi soal
    reshuffle
    kabinet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Hari Prabowo, Alarm Reshuffle Kabinet Berdering

    100 Hari Prabowo, Alarm Reshuffle Kabinet Berdering

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih menguat setelah 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bergulir. Sejumlah menteri yang tidak seirama dengan visi-misi presiden bakal didepak. 

    Sinyal wacana reshuffle itu awalnya keluar dari lisan Prabowo langsung. Pada acara Harlah ke-102 NU, Rabu (5/2/2025), Kepala Negara mengaku tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di kabinet tidak mampu bekerja dengan baik.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Pernyataan Prabowo itu pun ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR, sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengaku sempat mendengar isu adanya menteri yang kurang seirama dengan Presiden ke-8 itu. 

    Sebagaimana diketahui, Dasco dikenal sebagai orang kepercayaan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Banyak kebijakan pemerintah yang lebih dulu disampaikan Dasco ketimbang menteri.

    Misalnya, belum lama ini politisi itu mengungkap instruksi Prabowo agar LPG 3 kilogram (kg) dijual kembali di eceran setelah sebelumnya dilarang. 

    Menurut Dasco, wajar apabila ada wacana Prabowo ingin merombak kabinetnya. Dia berpandangan bahwa presiden sudah bisa melihat kinerja para menterinya selama 100 hari pertama sejak dilantik 21 Oktober 2024 lalu. 

    Saat ditemui wartawan, Jumat (8/2/2025), pimpinan DPR dua periode itu menjelaskan bahwa adanya menteri yang kurang seirama dengan presiden adalah hal yang didengarnya. 

    Sufmi DascoPerbesar

    “Ya kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu. Tetapi mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari Presiden. Dan tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” paparnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Dasco irit berbicara soal wacana reshuffle pertama Kabinet Merah Putih. Dia menyerahkan semua kebijakan dan keputusan kepada Prabowo. 

    “Jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” tuturnya. 

  • Menteri ESDM Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo – Halaman all

    Menteri ESDM Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyingkirkan menteri yang dianggap tidak bekerja untuk rakyat.

    Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Golkar itu, mengungkapkan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media setelah membuka Rapat Kerja Nasional Golkar pada Sabtu (8/2/2025), Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden.”

    “Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

    Respons Menteri Lain

    Beberapa menteri lainnya juga memberikan tanggapan terkait isu reshuffle ini.

    Muhaimin Iskandar

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengaku belum mendengar informasi terkait reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ia menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya.

    Prasetyo Hadi

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menyatakan belum mendengar adanya kemungkinan reshuffle.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Sugiono

    Menteri Luar Negeri, Sugiono, menambahkan, ia juga belum mengetahui adanya isu reshuffle di kabinet.

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Maruarar Sirait

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa keputusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Tanggapan Istana

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan menteri yang tidak seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    Pernyataan Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).