Xcloud.id

Topik: Reshuffle Kabinet

  • Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Kisah Mahfud MD Ditelepon, Diajak jadi Menko Polkam Saat Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku ditelepon oleh salah satu jenderal senior untuk mengisi jabatan sebagai Menko Polkam.

    Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Namun dia mengatakan tidak pernah memberitahu informasi tersebut kepada pihak lain.

    “Karena ini benar. Saya dihubungi. Benar saya dihubungi tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa,” katanya dalam podcast tersebut.

    Mantan Ketua Kompolnas itu menyebut ditelepon oleh jenderal senior pada tanggal 7 September malam atau menjelang reshuffle.

    Sang jenderal, katanya, mengajak bertemu. Namun saat itu Mahfud sedang berada di Yogyakarta. Meski begitu pertemuan tetap terjadi pada 9 September 2025, tetapi Mahfud enggan memberikan jawaban yang pasti mengisi jabatan Menko Polkam.

    Sebab, dia mengaku mempunyai standar etik bahwa pihak yang mengisi pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang secara politik.

    “Yang berkeringat untuk Prabowo kan banyak,  sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya enggak mungkin saya ingin masuk ke situ,” tuturnya.

    Dia berjanji mengabdi kepada negara tanpa harus masuk ke dalam sistem pemerintah.

    Di sisi lain, Mahfud memberikan tanggapan terkait penetapan Djamari sebagai Menko Polkam. Dia menjelaskan Menko Polkam memiliki peran penting dalam pemerintahan. Menurutnya Menko Polkam harus mampu menyelaraskan langkah-langkah pemerintah dalam kebijakan di bidang Polkam.

    “Mungkin chemristry-nya cocok Pak Prabowo dengan Pak Djamari dan mungkin Pak Prabowo cukup hormat dengan Djamari,” terangnya.

    Mengenai Djamari yang merupakan mantan TNI. Mahfud menilai tidak masalah kalau dia harus menjabat sebagai Menko Polkam, pasalnya Djamari telah pensiun dan menjadi sipil serta tidak terikat dengan TNI.

  • Publik Patut Skeptis Terhadap Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri

    Publik Patut Skeptis Terhadap Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri

    JAKARTA – Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri patut diapresiasi, namun di sisi lain harus dipandang skeptis. Karena hanya berisi nama-nama perwira tinggi yang semuanya berasal dari kepolisian, sulit mengharapkan agenda Reformasi Polri akan bermakna besar bagi masyarakat.

    Desakan Reformasi Polri kian menguat belakangan ini, setelah terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia pada akhir Agustus silam. Saat itu, tuntutan supaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur menggema setelah kasus meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis Brimob.

    Merespons tuntutan publik, Presiden Prabowo Subianto pun mengungkapkan rencana membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Sebagai langkah awal, Prabowo melantik pensiunan Wakapolri Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian pada 17 September.

    Namun yang menjadi perhatian luas sekarang ini justru langkah Kapolri Listyo yang membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang diumumkan lebih dulu dibanding rencana reformasi kepolisian yang tengah disiapkan Presiden Prabowo.

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas menghadiri upacara pelantikan menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga hasil “reshuffle” jilid ke-3 Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa)

    Keputusan ini memicu perdebatan luas di ruang publik. Mereka mempertanyakan tentang koordinasi, arah kebijakan, dan potensi dinamika politik di baliknya. Bahkan tak sedikit yang menyebut langkah Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi sebagai tindakan yang melangkahi presiden.

    Bias Kepentingan

    Instruksi pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo berisi 52 perwira Polri, terdiri dari 47 perwira tinggi dan lima perwira menengah. Listyo didapuk sebagai pelindung, sedangkan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo menjadi penasihat. Ketua tim ini diemban oleh Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Perwira bintang tiga Polri ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Diklat Polri.

    Melalui surat perintah itu, Kapolri menugaskan para personel di dalamnya untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagai Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim juga diminta menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan serta melaksanakan perintah dari Kapolri dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

    Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri layak didukung, tapi juga harus dilihat dengan skeptis.

    Ia juga mewanti-wanti agar pembentukan tim ini jangan sebatas gimik atas desakan publik terhadap institusi kepolisian. Pasalnya, tim serupa sudah sering dibentuk Polri, namun jarang yang akhirnya memenuhi harapan masyarakat.

    “Sebagai sebuah upaya perbaikan ya layak didukung. Namun tetap saja kita sebagai masyarakat tentu harus melihatnya dengan skeptis,” ujar Bambang.

    Caption

    Bambang juga mempertanyakan penggunaan istilan “transformasi” dan “reformasi” secara bersamaan dalam nama tim. Menurut dia, kedua kata itu memiliki makna berbeda. Transformasi bermakna perubahan fundamental, sementara reformasi hanya sebatas perbaikan.

    “Ini tim tugasnya untuk melakukan transformasi atau reformasi?” ujarnya.

    Lebih jauh, Bambang mempertanyakan efektivias tim internal dalam membenahi Polri. Meski maksudnya baik, tim ini juga berpotensi menemui kendala subyektivitas dan konflik kepentingan mengingat seluruh anggota tim berasal dari lingkungan Polri itu sendiri.

    “Analoginya tidak mungkin dokter melakukan operasi dirinya sendiri. Ada kendala subyektivitas dan bias kepentingan di internal, belum lagi resistensi dari kelompok pro-status quo. Apakah mungkin tim internal tersebut memetakan penyakitnya sendiri?” tutur Bambang.

    Dengan kendala-kendala seperti itu, wajar jika publik kemudian skeptis. Pembentukan tim internal ini terkesan hanya gimik untuk mengalihkan desakan masyarakat.

    “Bila Tim Transformasi Reformasi Polri ini tidak tepat sesuai harapan masyarakat, risikonya malah blunder, bahkan tambahan legitimasi mempercepat pergantian Kapolri,” Bambang melanjutkan.

    Perlu Keragaman Latar Belakang

    Sementara itu peneliti Public Virtue Research Institute (PVRI) Muhammad Naziful Haq memandang pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang semua anggotanya berlatar polisi tidak saja problematik, tapi juga membawa konflik kepentingan.

    Menurut dia, seharusnya ada keragaman latar belakang di tim ini, misalnya melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat sipil, atau tokoh yang berintegritas. Dengan demikian, upaya ini membawa penyegaran struktural ataupun kultural.

    “Reformasi Polri bukan saja harus mengarah pada agenda penguatan akuntabilitas, transparansi, maupun pembenahan struktur dan kultur di lingkungan Polri. Tapi juga di lingkungan pembuat keputusan dan juga kebijakan publik. Komitmen ini bisa kita lihat dari seberapa terbuka pemerintah dan juga jajaran Polri bagi masukan masyarakat,” kata Nazif. 

    Reformasi Polri, Nazif menambahkan, juga diukur dari ada tidaknya perubahan kebijakan pemerintah dan kepolisian yang dituntut independen. Keseriusan itu tidak hanya terletak pada jargon atau kampanye media sosial masif melalui penggalangan dukungan kalangan tertentu.

    “Tugas negara adalah melayani hak-hak sipil, dan sosial ekonomi rakyat. Jika penyelenggara negara hanya melayani elite, maka mustahil Polri dapat benar-benar melindungi dan mengayomi rakyat. Reformasi Polri wajib melibatkan masyarakat jika ingin membawa dampak positif bagi demokrasi,” sambungnya.

    Senada, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut partispasi masyarakat harus dikedepankan dalam kebijakan reformasi Polri yang kini diwacanakan pemerintah, termasuk oleh jajaran Polri melalui pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri.

    Jika tim itu hanya diisi nama-nama perwira tinggi yang semuanya dari kepolisian, maka sulit berharap bahwa agenda reformasi Polri akan bermakna besar bagi masyarakat. Apalagi, akar permasalahan di tubuh kepolisian juga sebenarnya bersumber dari kebijakan pemerintahan, yang di mata masyarakat dirasa tidak adil.

  • Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode kini menuai polemik.

    Kritikan datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Dia merespons tajam pernyataan ayah Gibran itu.

    Menurut Andreas, dukungan tersebut tidak lahir dari niat menjaga kepentingan bangsa, melainkan demi keberlangsungan karier politik sang anak.

    “Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan soal kepentingan bangsa dan negara, kepentingan menjaga pemerintahan ini, tapi kepentingan anaknya,” tegas Hugo dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Senin (22/9/2025).

    Hugo menilai, pernyataan dukungan Jokowi tak lepas dari berbagai persoalan yang kini tengah membelit Gibran Rakabuming Raka.

    Salah satunya adalah ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan menteri baru hasil reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    Gibran saat ini juga mendapat gugatan terkait ijazah SMA-nya yang dinilai tidak sah secara hukum oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal.

    Subhan menggugat keabsahan ijazah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat formal pencalonan wakil presiden.

    Gugatan tersebut diajukan secara pribadi tanpa dukungan pihak lain, dan menyasar dua tergugat. Masing-masing Gibran secara pribadi serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. (bs-sam/fajar)

  • 5 Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam Nasional

    5 Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam Nasional

    Mahfud MD Cerita Ditelepon Jenderal Senior, Ditawari Kursi Menko Polkam
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, membenarkan bahwa dirinya ditawari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) untuk kabinet bentukan Presiden Prabowo Subianto.
    Pada Minggu (7/9/2025) malam, seorang jenderal senior yang tidak diungkapkan namanya menelepon Mahfud untuk memintanya ke Jakarta.
    “Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman
    reshuffle
    , ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta)’ katanya oleh sang jenderal,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Diketahui, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan melantik sejumlah nama untuk posisi di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Mahfud pun mengungkapkan, ia bertemu secara langsung dengan jenderal senior tersebut pada Selasa (9/9/2025) dan menawarkan kursi Menko Polkam.
    “Dia bilang begini, ‘Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” ujar Mahfud.
    Pada saat itu, Mahfud mengaku tidak menjawab ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengisi posisi Menko Polkam.
    Mahfud menyampaikan, jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan itu tidak ia berikan karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya.
    “Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud.
    “Standar etik saya sudah diumumkan 22 April (2024) ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya, ‘Bapak mau masuk ndak?’ Ini standar etik,” sambungnya.
    Menurut Mahfud, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    Sedangkan pada kontestasi tersebut, Mahfud merupakan lawan politiknya dengan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.
    “Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya ‘saya ingin masuk ke situ’ tidak etis,” tegas Mahfud.
    Sebagai informasi, Prabowo resmi mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
    Akhirnya pada Rabu (17/9/2025), Prabowo menunjuk dan melantik nama Djamari Chaniago untuk menjabat sebagai Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    Pilihan Oke, Chemistry-nya Cocok dengan Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi soal penunjukan Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI (Menkopolkam) yang baru.

    Adapun Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menkopolkam RI dalam reshuffle (perombakan) Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Sebelumnya, kursi Menkopolkam RI diduduki Budi Gunawan yang dicopot dalam reshuffle kabinet jilid II pada Senin (8/9/2025) dan sempat dirangkap oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

    Selain ditunjuk sebagai Menkopolkam RI, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago juga dianugerahi kenaikan pangkat berupa Jenderal Kehormatan (Hor), sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjangnya di TNI.

    Djamari Chaniago sendiri sudah pensiun pada 2004 silam, serta dikenal sebagai perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi pada 1997–1998 dan Wakil Kepala Staf TNI AD (1999–2000).

    Mahfud MD menilai, Djamari Chaniago adalah sosok yang tepat sebagai Menkopolkam RI.

    Sebab, purnawirawan TNI yang kini berusia 76 tahun tersebut adalah tokoh senior yang bisa menempati posisi senior pula sebagai Menteri Koordinator yang membawahi berbagai kementerian dan lembaga.

    “Menurut saya, tepat ya,” kata Mahfud MD, sebagaimana dikutip dari tayangan Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).

    “Tepat dalam pengertian senioritas karena Menkopolkam itu kan membawahi beberapa kementerian, ada 14 kementerian lembaga yang di bawah itu,” jelasnya.

    “Jadi dia harus berada di atas, harus bersuara sehingga memberi warna yang sama kebijakan pemerintah terhadap kementerian yang dia bawa,” tambahnya.

    Mahfud MD juga menyebut Djamari Chaniago cocok jadi Menkopolkam RI karena lebih senior daripada Prabowo.

    Diketahui, Djamari Chaniago yang lahir di Padang, Sumatra Barat pada 8 April 1949 dan berusia 76 tahun, lebih tua dua tahun daripada Prabowo yang lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951.

    Menurut Mahfud MD, tugas sebagai Menkopolkam tidak sulit, hanya butuh keberanian untuk menyatukan opini yang beragam menjadi satu suara yang mewakili pemerintah.

    “Dan itu menurut saya, Pak Djamari Chaniago oke. Dia seorang Letjen pada saat pensiun dan menjadi jenderal ketika diangkat. Dan dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Iya, dia lebih senior dari Presiden Prabowo,” papar Mahfud.

    “Jadi menurut saya oke, nggak sulit kok Menkopolkam itu, tinggal keberanian untuk berada di atas opini yang berserakan dan dia membuat opini yang mewakili keseluruhan opini pemerintahan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, saat ini ada delapan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenkopolkam RI pada Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

    Menurut Pasal 24 ayat (1) Perpres RI Nomor 139 Tahun 2024, delapan kementerian/lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 

    Kementerian Dalam Negeri;Kementerian Luar Negeri;Kementerian Pertahanan;Kementerian Komunikasi dan Digital;Kejaksaan Agung Republik Indonesia;Tentara Nasional Indonesia;Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan instansi lain yang dianggap perlu.

    Kemudian pada Pasal (2) disebutkan, instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menkopolkam RI dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan.

    Chemistry yang bagus dengan Prabowo

    Mahfud MD juga menyebut bahwa sosok Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam RI penting untuk menyerasikan langkah pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

    Pakar hukum tata negara yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008–2013 ini juga menilai, chemistry (perasaan saling terhubung) antara Djamari dan Prabowo cocok.

    Sehingga, Djamari dapat merepresentasikan Prabowo dalam kebijakannya.

    “Sangat penting ya. Pertama untuk menyerasikan langkah-langkah pemerintahan kita yang mewakili wajah Pak Prabowo sebagai presiden. Representasi Pak Prabowo dalam kebijakannya,” ujar Mahfud MD.

    “Dan untuk itu mungkin chemistry-nya cocok [dengan] Pak Prabowo, karena lebih kepada persoalan chemistry,” tambahnya.

    “Jadi bisa dan mungkin Pak Prabowo cukup hormatlah kepada Djamari karena kan lebih senior sedikit,” katanya.

    “Oleh sebab itu ya kita lihat saja bahwa kita ingin melihat Menkopolkam itu seperti elang yang ada di atas semua yang dibawahinya itu,” imbuhnya.

    “Lalu suarakan, ‘Ini loh Kominfo begini, kejaksaan begini, polisi begini, kasus ini kalau menimbulkan kontroversi penyelesaiannya begini, penjelasan publiknya begini.’ Nah, saya kira Pak DJamari oke,” tandas Mahfud.

    Sosok Djamari Chaniago

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 8 April 1949 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971.

    Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen).

    Sepanjang perjalanan kariernya, Djamari pernah menempati sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI AD.

    Djamari tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak Mei 1998 hingga November 1999.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 1999 hingga Maret 2000.

    Karier Djamari makin moncer kala ia menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Maret 2000 hingga Maret 2004.

    Djamari diketahui juga pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran ketika terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998.

    Selain Djamari Chaniago, DKP tersebut terdiri dari Subagyo Hadisiswoyo dan Fachrul Razi sebagai ketua dan wakil ketua, lalu ada juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat.

  • Ahmad Doli: Golkar percaya penuh kebijakan reshuffle Presiden

    Ahmad Doli: Golkar percaya penuh kebijakan reshuffle Presiden

    Padang (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan partai berlambang pohon beringin tersebut menaruh kepercayaan penuh atas kebijakan reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nah, tentu kita memberikan kepercayaan penuh, apalagi Golkar sebagai pendukung dan pengusung utama Pak Prabowo sehingga menyerahkan sepenuhnya,” kata Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli usai memberikan kuliah umum di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin.

    Ahmad Doli menegaskan perombakan kabinet termasuk posisi Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya diisi oleh Dito Ariotedjo, kemudian digantikan Erick Thohir merupakan hak prerogatif kepala negara.

    Menurutnya, pada Pemerintahan Presiden Prabowo, Golkar sudah menempatkan delapan kader terbaik sebelum Dito Ariotedjo terkena perombakan kabinet jilid tiga. Komposisi itu secara tidak langsung menegaskan peran penting partai itu dalam membantu presiden di Kabinet Merah Putih.

    Terkait peluang kader Golkar untuk mengisi kursi Menteri BUMN yang hingga kini masih kosong (definitif), Doli tidak menjawab dengan tegas. Ia justru menyinggung peran Danantara yang mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Saya tidak tahu persis ya, apa langkah yang akan diambil Pak Presiden. Apakah tetap ada yang namanya Kementerian BUMN, atau memang nanti semua dilebur dan dikelola oleh Danantara,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Doli yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut mengatakan apapun kebijakan yang diambil Presiden merupakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara, dan hal itu harus dihormati.

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang diberhentikan dalam perombakan Kabinet Merah Putih jilid kedua pada 8 September 2025.

    Pelantikan Erick Thohir berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, pukul 15.00 WIB, bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lain hasil reshuffle jilid ketiga Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yakni Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Afrian Sahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Faridah Faridjah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menyelaraskan Kebijakan Institusi Negara dengan Visi-Misi Presiden

    Menyelaraskan Kebijakan Institusi Negara dengan Visi-Misi Presiden

    Jakarta –

    Konsolidasi Kabinet Merah Putih melalui tiga kali reshuffle menjadi upaya Presiden Prabowo Subianto memperbaiki dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahannya. Selain fokus mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, Presiden Prabowo juga fokus pada upaya memperbaiki kinerja kabinet melayani masyarakat. Semua anggota Kabinet Merah Putih diharapkan menyelaraskan fokus dan kebijakan teknis institusi dengan fokus atau visi-misi Presiden Prabowo.

    Ragam masalah yang berkait langsung dengan kepentingan atau kebutuhan harian masyarakat begitu sering mengemuka di ruang publik, akhir-akhir ini. Dari kasus beras oplosan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta, hingga rentetan kasus keracunan makanan dalam program MBG (makan bergizi gratis) untuk siswa sekolah. Semua persoalan ini tak bisa dipisahkan dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sejumlah institusi negara sebagai regulator maupun pelaksana teknis.

    Masyarakat yang sangat terganggu oleh ragam persoalan itu tentu saja menyuarakan kekecewaan, kecaman dan pertanyaan. Reaksi seperti itu wajar adanya dan karena sudah menjadi persoalan nyata yang eksesnya dirasakan jutaan orang, masyarakat pun menilai dan melihat gambaran tentang melemahnya fungsi sejumlah institusi negara sebagai regulator. Melalui media sosial, publik pun sudah menyoal dan mempertanyakan efektivitas tupoksi institusi-institusi yang terkait langsung dengan aneka persoalan tadi.

    Selain masalah yang berkait dengan kebutuhan harian masyarakat, melemahnya penegakan hukum pun terus dipersoalkan berbagai kalangan. Institusi penegak hukum terlihat melemah dan tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tupoksi-nya. Masyarakat kecewa karena tebang pilih kasus penegakan hukum dipraktekkan secara terbuka. Ada kasus korupsi yang cepat ditanggapi, sementara kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat justru terkesan diambangkan. Rasa keadilan publik pun saat ini terhina karena ada terpidana yang tak kunjung dieksekusi.

    Patut untuk disadari oleh semua pejabat negara bahwa kesan publik tentang melemahnya efektivitas sejumlah institusi dalam melaksanakan tupoksi-nya memberi pengaruh sangat signifikan bagi terbentuknya persepsi publik tentang plus-minus kepemimpinan Presiden Prabowo. Sejumlah institusi terkesan tidak atau belum menyelaraskan fokus kebijakan dan programnya dengan visi-misi Presiden Prabowo. Itulah salah satu alasan mengapa Presiden Prabowo Harus tiga kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sepanjang tahun 2025 ini.

    Tidak sulit-sulit amat untuk memahami karakter dan fokus kepemimpinan Presiden Prabowo. Ketika merealisasikan program MBG, presiden memberi pesan kepada semua pihak bahwa dia sangat peduli pada aspek kebutuhan dasar masyarakat, utamanya pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan. Maka, kasus beras oplosan seharusnya tidak terjadi atau minimal bisa dicegah untuk tidak berlarut-larut. Jutaan keluarga sudah dirugikan oleh kasus ini.

    Bagi sebagian besar masyarakat, BBM termasuk kebutuhan rutin karena berkait mobilitas. Kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta pun seharusnya tidak terjadi ketika situasi dan kondisi sangat normal seperti sekarang. Presiden Prabowo tahu dan mendengar bahwa masyarakat sangat terganggu oleh kasus kelangkaan itu.

    Merespons kelangkaan BBM di SPBU swasta, Presiden Prabowo pada Jumat (19/9) memanggil Direktur Utama Pertamina, Simon Mantiri. Sudah pasti bahwa Presiden Prabowo memerintahkan Pertamina dan institusi terkait lainnya agar kelangkaan itu segera diatasi. Dengan memperbaiki tata kelola pengadaan, masyarakat tentu berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi.

    Mengetahui MBG sebagai program unggulannya menimbulkan masalah di tingkat pelaksanaan, Presiden Prabowo pun pasti segera bereaksi. Sangat disayangkan karena program populis ini dilaksanakan dengan semangat kehati-hatian yang terbilang minim. Jangankan Presiden Presiden, masyarakat pun sangat kecewa dengan realisasi program MBG. Selain kasus keracunan, ada sejumlah keluhan lain yang sudah disuarakan masyarakat di ruang publik. Muncul kesan bahwa realisasi program MBG tidak disertai pengawasan yang memadai.

    Pada kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta, Presiden Prabowo sudah memanggil institusi terkait untuk segera mengatasi masalah di sub-sektor itu. Pemanggilan itu hendaknya ditanggapi sebagai pesan kepada semua institusi negara untuk selalu fokus pada program dan mewujudkan kinerja yang mumpuni.

    Setiap pimpinan institusi tentu berwenang menerbitkan kebijakan atau peraturan baru untuk percepatan realisasi program. Namun, akan sangat ideal jika setiap kebijakan atau peraturan baru yang diberlakukan selalu berdasarkan kalkulasi yang tepat dan bijak, serta mengandung kepastian bahwa kebijakan baru itu tidak menimbulkan ekses yang berujung pada kerugian masyarakat.

    Dengan mengenali dan memahami karakter dan fokus kepemimpinan Presiden Prabowo, semua anggota Kabinet Merah Putih diharapkan segera menyelaraskan fokus dan kebijakan teknis institusi masing-masing dengan fokus atau visi-misi Presiden Prabowo. Menyelaraskan yang segera sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan kesimpangsiuran kebijakan, demi terwujudnya citra dan persepsi positif bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI; Eks Ketua MPR RI ke-15; Eks Ketua DPR RI ke-20; Ketua Komisi 3 DPR RI ke-7. Pengajar Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)

    (ega/ega)

  • Politik Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi

    Politik Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi

    GELORA.CO – – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan Kabinet Merah Putih (KMP). Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mencari formula terbaik demi menyukseskan program pemerintahan periode 2024-2029.

    Pengamat politik Agus Widjajanto, menilai reshuffle kali ini merupakan konsekuensi dari dinamika politik di awal pemerintahan, ketika Prabowo harus mengakomodir berbagai kepentingan. Namun, sebagian menteri justru gagal menjawab ekspektasi publik dan menimbulkan keresahan.

    “Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan, yang tentu jauh dari keinginan Prabowo sendiri,” kata Agus dalam keterangannya, Senin (22/9).

    Agus menyinggung soal anggapan perombakan kabinet sebagai upaya ‘bersih-bersih Geng Solo’. Ia menyerahkan sepenuhnya spekulasi itu kepada Presiden Prabowo. 

    “Yang pasti dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan politik yang berkuasa,” ujarnya.

    Namun, ia menekankan para menteri yang baru bergabung lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan publik. Agus secara khusus menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, agar tidak mudah mengeluarkan statemen yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

    “Sampaikan apapun yang akan dilaksanakan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Jangan gampang membuat statemen ke publik dengan bahasa yang kadang disalahtafsirkan, lebih baik fokus bekerja dan tunjukkan kinerja yang baik demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

    Agus mencontohkan, polemik terkait kebijakan menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke bank Himbara. Meski bertujuan mendorong ekonomi rakyat, kebijakan itu justru ditafsirkan berbeda oleh sebagian kalangan sehingga menimbulkan kegaduhan.

    Ia juga menyinggung apakah komposisi kabinet baru akan mampu mencapai target menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai hal itu sangat bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apalagi, masyarakat terutama generasi Z semakin kritis terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.

    Lebih lanjut, ia menekankan perlunya perbaikan sistem ketatanegaraan, termasuk mengembalikan fungsi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan GBHN yang jelas, serta penegakan hukum yang bersih, adil, dan transparan.

    “Genjot lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kurangi belanja APBN yang tidak perlu, arahkan pada program swasembada pangan agar pangan, sandang, papan murah. Kalau itu terwujud maka menuju Indonesia Emas bukan lagi keniscayaan,” pungkasnya

  • Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak

    Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak

    GELORA.CO -Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan serius soal bagaimana sebenarnya hubungan politiknya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Sejumlah tafsir liar muncul, bahkan ada yang menilai hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja.

    Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai wajar jika spekulasi berkembang, apalagi beberapa nama yang diganti dalam reshuffle dikenal dekat dengan Jokowi.

    “Kenapa begitu jalan ceritanya, karena ada sejumlah nama menteri yang di-reshuffle beberapa waktu lalu dianggap sebagai orang-orangnya Jokowi atau yang diganti beberapa waktu lalu disebut Jokowi’s Man,” jelas Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

    Adi mencontohkan posisi Budi Arie Setiadi yang identik dengan Jokowi karena latar belakangnya sebagai Ketua Umum Projo. Selain itu, nama Sri Mulyani, hingga politikus seperti Dito Ariotedjo dan Abdul Kadir Karding juga sering disebut sebagai menteri yang berasosiasi dengan Jokowi.

    “Dan bahkan ketika Erick Thohir tidak lagi menjadi Menteri BUMN tapi posisinya digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ini pun dispekulasikan sebagai upaya untuk meminggirkan peran-peran strategis menteri yang selama ini disebut sebagai orang Jokowi,” terangnya.

    Namun demikian, Adi menekankan bahwa isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi terlalu dilebih-lebihkan. Sebab, faktanya masih banyak orang yang dekat dengan Jokowi tetap dipercaya duduk di kabinet Prabowo.

    “Artinya dibandingkan dengan yang diganti, orang-orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi per hari ini di pemerintahan Prabowo masih banyak. Jadi dalam hal itu, sangat mudah sebenarnya untuk membantah bahwa hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja,” tegasnya.

    Lebih jauh, Adi mengingatkan bahwa dinamika reshuffle bukan hal baru dalam politik. Dulu ada anggapan bahwa jika hubungan Jokowi dengan Prabowo baik, maka relasi Prabowo dengan PDIP tidak mulus, begitu juga sebaliknya. Namun pola semacam itu, menurutnya, kini sudah tidak relevan lagi

  • Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan dari 15 hingga 21 September 2025 yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) hingga Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan adanya ruang untuk demonstrasi di DPR.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    Akhmad Munir tetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat 2025-2030

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir yang baru terpilih dari hasil Kongres PWI 2025, menetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat periode 2025-2030.

    Pria yang akrab disapa Cak Munir mengatakan kepengurusan tersebut sebagai “Kabinet Persatuan” yang diharapkan dapat membuat PWI semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

    “Pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” kata Cak Munir dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II minta Mendagri hentikan efisiensi transfer pusat ke daerah

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghentikan kebijakan efisiensi suntikan atau transfer daerah dari Pemerintah Pusat.

    Pihaknya khawatir jika terus dilanjutkan maka pemerintah daerah tidak sanggup untuk menopang kebutuhan belanja daerahnya.

    “Kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dan hampir 80 persen APBD kita tergantung pada APBN, transfer keuangan atau transfer pusat ke daerah,” ujar Rifqi dalam Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.